Download
tujuan pend pancasila n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tujuan Pend. Pancasila PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tujuan Pend. Pancasila

Tujuan Pend. Pancasila

242 Views Download Presentation
Download Presentation

Tujuan Pend. Pancasila

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tujuan Pend. Pancasila • Memahami landasan historis sej Indo, terutama sej perjuangan bgs Indo, proses perumusan Ps, tokoh-tokoh yg merumuskan Ps. • Memahami landasan kultural, dgn menempatkan puncak kebud lokal sbg puncak kebud nasional • Memahami landasan yuridis Ps sbg dasar neg. seperti dlm pembukaan UUD 1945 alinea IV dan kaitan pembukaan dgn batang tubuh UUD 1945. • Memahami landasan filosofis, dgn menempatkan Ps sbg hakikat di samping filsafat-filsafat lain.

  2. Lahirnya PancasilaMemahami & Menginternalisasikan Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa • Masa Kerajaan Sriwijaya (abad VII-XII) Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh keluarga Syailendra. Kerajaan ini terkenal sbg kerajaan maritim, di samping itu disebut juga sbg Thelasocrasi, yaitu negara yg menguasai pulau-pulau sekitarnya.

  3. Masa Krajaan Majapahit ( XII-XVI) Kerajaan ini didirikan di Hutan Tarik (Mojokerto) oleh R. Wijaya th 1293. • Mpu Prapanca mengarang buku Neg. Kertagama : tata pemerintahan, pengambilan keputusan(musyawarah untuk mufakat), dlm buku ini juga terdpt istilah Pancasila. • Mpu Tantular mengarang buku Sutasoma, di dlmnya terdpt ajaran persatuan dan kesatuan “Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangruwa”. Masa kerajaan Majapahit juga terkenal istilah “Toto tentrem kerto raharjo (profesionalisme).

  4. Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Sistem Penjajahan Perjuangan Sebelum Abad XX • Kronologis • Kedatangan bgs Belanda di Banten th 1596 di bawah Cornelis de Houtman. • Perlawanan rakyat Indo abad XVII-XVII • Sultan Agung Mataram 1645, Sultan Ageng Tirtayasa 1650, Iskandar Muda 1635, Untung Surapati & Trunojoyo 1670 • Perlawanan rakyat Indo abad XIX, VOC dibubarkan 1799, kemudian dibentuk Pemerintahan Hindia Belanda mulai 1800.

  5. Pd th 1811 – 1816 dijajah Inggris • Belanda menghadapi perlawanan di daerah-daerah: Pattimura 1817, perang Padri 1822-1837, Diponogoro 1825-1830, Jagaraga 1849, Anak Agung Mas(lombok) 1895, Teuku Umar, Cik Ditiro, Cut Nya Dien 1873-1904, Puputan Badung 1906, Puputan Klungkung 1908.

  6. Semua bentuk perlawanan gagal karena : • Perlawanan masih bersifat kedaerahan (tidak ada koordinasi) • Persenjataan Belanda lebih modern • Perlawanan rakyat sangat tergantung pd satu pimpinan.

  7. Setelah perlawanan Diponogoro berhasil ditindas, maka Belanda kemudian menerapkan Cultuur Stelsel(tanam paksa) 1830-1870, yang menimbulkan kerugian sekaligus penderitaan bgs Indo dan keuntungan bagi bgs Belanda. Atas dalih itu, maka Van de Venter menawarkan politik etis (etische politiek) kepada Ratu Wilhemina sbg bentuk balas budi thd bgs Indo. Politik ini terkenal dengan sebutan Trias Politika, yg meliputi : Emigrasi, Irigasi dan Edukasi.

  8. B. Kebangkitan Nasional • Pd awal abad XX bgs-bgs Asia telah dikuasai oleh bgs Eropa. Indo. Oleh Belanda, Pilifina oleh Spanyol, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, Vietnam dan Kamboja oleh Prancis. • Pd th 1904-1905 terjadi peperangan antara Rusia dan Jepang, yg dimenangkan Jepang. • Muncul mkepercayaan dikalangan bgs-bgs Asia • Dr. Sutomo terinspirasi mendirikan Budi Utomo 20 Mei 1908,kemudian diikuti SDI 1909, SI 1911, IP1913, PKI 1920, PNI 1927.

  9. PNI yg didirikan th 1927 oleh Soekarno dan Sartono dgn dasar Marhaenisme dgn lambang kepala banteng dlm segitiga sama sisi. Nama Marhaenisme diambil dari nama seorang petani Marhaen. Marhaenisme terdiri dari : • Ketuhanan • Sosio-nasionalisme • Sosio-demokrasi

  10. Ketiga Hal itu diberi nama Tri Sila yg dinyatakan dlm gambar segi tiga. Kepala Banteng melambangkan perjuangan bgs Indonesia. Sosio-Nasional, terdiri atas dua unsur, yaitu kemanusiaan (internasionalisme) dan kebangsaan (nasionalisme). Sosio-Demokrasi, juga terdiri dari dua unsur, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.

  11. C. Sumpah Pemuda 28 Okt. 1928 Kongres Pemuda II ini adlh kelanjutan dari Kongres Pemuda I (1926) yg dihadiri perkumpulan Pemuda dr berbagai wilayah Kongres ini dipelopori oleh : Moh Yamin, Kuntjoro, Purbopranoto yg berhasil mengikrarkan “Sumpah pemuda”. Pd saat Sumpah Pemuda itu dibacakan, sekaligus juga diperdengarkan lagu Indonesia Raya (WR. Supratman).

  12. D. Perjuangan Masa Pendudukan Jepang • Perang Dunia II (1939-1945), melibatkan pihak sekutu (AS, Inggris, Perancis, Belanda, Rusia dan Cina) dgn pihak Jerman, Italia dan Jepang. • Pd 7 Desember 1941, Pear Hourbour di bom oleh Jepang. Dlm waktu singkat Cina, Pilifina, Indo dpt dikuasai oleh Jepang.

  13. D. Masa Orde Baru Dgn dikeluarkan Surat perintah 11 Maret 1966 oleh Presiden Soekarno kepada Let.Jen Soeharto, maka mulailah tonggak Orde Baru. Soeharo menunjuk anggota MPRS dlm tiga masa sidang : • Sidang Umum IV/ MPRS/1966 (27 Juni – 7 Juli 1966) • Sidang Istimewa MPRS/1967 (7 Maret – 12 Maret 1967) • Sidang Umum V/MPRS/1968, mengukuhkan Soeharto sbg Presiden.

  14. Pemilu sejak Orde Baru dimulai th 1971 diikuti 9 Partai Politik Mulai Pemilu 1977 diikuti oleh 3 Partai Politik MPR baru hasil Pemilu bersidang untuk : • Memilih Presiden • Menetapkan GBHN, selanjutnya menetapkan PELITA • Menentukan waktu penyelenggaraan Pemilu

  15. Selama enam kali pemilu MPR hasil pemilu selalu memilih calon tunggal : Soeharto sbg Presiden Ada ungkapan “power tends to currupt” (kekuasaan cenderung untuk korupsi). Selama 32 th dlm kekuasaan, terbukti terjadinya KKN, sehingga menimbulkan krisis moneter, krisis ekonomi, dan krisis kepercayaan yg memaksa Soeharto turun dari kekuasaan 21 Mei 1998.

  16. Sebab-Sebab Terjadinya Reformasi : • Pemerintahan Soeharto sbg pemerintahan otoriter, artinya waktu pemerintahan Soeharto negara RI bukan negara hukum sbg mana tercantum dlm UUD 1945, melainkan negara kekuasaan. Ketiga Kekuasaan (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) dlm praktek kenegaraan dipegang sendiri oleh Soeharto. DPR dan Lembaga Peradilan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

  17. Adanya dukungan militer. Kekuasaan Soeharto semakin kuat, karena dukungan militer, berupa Dwi Fungsi ABRI, memberikan peluang thd peranan ABRI tidak terbatas pada masalah keamanan negara saja, melainkan telah merambah wilayah sosial politik. Banyak personel militer diangkat sbg Gubernur, Bupati dan sebagainya.

  18. Pemerintahan bersifat sentralistik Daerah-daerah tdk dibeikan kesmpatan untuk mengatur daerahnya masing-masing. Semua di atur dari pusat (sentral). Kekayaan daerah diatur oleh pusat, akibatnya sebagian besar kekayaan daerah masuk ke pusat dan daerah hanya mendapat sebagian kecil saja. Inilah yg kemudian menyebabkan daerah-daerah ingin melepaskan diri.

  19. Sistem Ketatanegaraan RI Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Pengertian, Kedudukan, Sifat & Fungsi UUD 45 • Pengertian Hukum Dasar Pengertian hukum dasar meliputi 2 macam : 1. Hukum dasar yg tertulis (UUD 45) 2. Hukum dasar yg tdk tertulis (konvensi). UUD 1945 bersifat mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masy, dan mengikat setiap warganegara Indo dimanapun mereka berada dan setiap penduduk yg berada di seluruh wil Indo. Sbg hukum, UUD 45 berisi norma, aturan, ketentuan yg hrs dilaksanakan dan ditaati.

  20. UUD 45 bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sbg hukum dasar UUD 45 merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum, seperti Undang-Undang, peraturan/keputusan Pemerintah bahkan setiap kebijakan pemerintah hrslah bersumberkan pd peraturan yg lebih tinggi yg pd akhirnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan UUD 45. Di dlm penjelasan UUD 45 ttg sistem Pemerintahan Neg pd angka I ditulis : Indo adalah neg yg berdasarkan atas hukum (rechstaat), tdk berdasarkan atas kekuatan belaka.

  21. Selanjutnya dlm angka II ditulis ttg sistem konstitusional yg berbunyi “Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (Hukum Dasar), tdk bersifat absolutisme (kekuasaan yg tdk terbatas) Dlm kaitan ini konstitusi (hukum dasar) atau UUD disatu pihak menjamin hak-hak warga negara, dilain pihak membatasi kekuasaan dari penguasa. Dengan demikian kekuasaan penguasa, kekuasaan presiden ditentukan dan dibatasi oleh hukum serta di dalam melaksanakan pemerintahannya harus menurut hukum. UUD bukanlah satu-satunya atau keseluruhan hukum dasar, melainkan hanya merupakan sebagian dr hukum dasar yaitu hukum dasar tertulis.