1 / 21

Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Pemungut PPN. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK. Dasar Hukum. Undang-Undang No 8 Tahun 1983 stdtd Undang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM.

deanna-cross
Download Presentation

Penunjukan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PenunjukanBadan Usaha Milik Negara sebagaiPemungutPajakPertambahanNilai Pemungut PPN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

  2. DasarHukum Undang-Undang No 8 Tahun 1983 stdtdUndang-Undang No 42 Tahun 2009 tentang PPN BarangdanJasadanPPnBM • Pasal 1 angka 27 PemungutPajakPertambahanNilaiadalahbendaharaPemerintah, badan, atauinstansipemerintahyang ditunjukolehMenteriKeuanganuntukmemungut, menyetor, danmelaporkanpajak yang terutangolehPengusahaKenaPajakataspenyerahanBarangKenaPajakdan/ataupenyerahanJasaKenaPajakkepadabendaharaPemerintah, badan, atauinstansiPemerintahtersebut. • Pasal 16A • Pajak yang terutangataspenyerahanBarangKenaPajakdanataupenyerahanJasaKenaPajakkepadaPemungutPajakPertambahanNilaidipungut, disetor, dandilaporkanolehPemungutPajakPertambahanNilai. • Tata carapemungutan, penyetoran, danpelaporanpajakolehPemungutPajakPertambahanNilaisebagaimanadimaksuddalamayat (1), diaturdenganKeputusanMenteriKeuangan. (PMK No 85 /PMK.03/2012)

  3. HistorisPenunjukan BUMN sebagaiPemungut PPN • Berlakusejak 1 Januari 1989 • Pertamina, BUMNdan BUMD, Bank Pemerintahdan Bank Pembangunan Daerah, ditunjuksebagaiPemungut PPN Keppres 56 Tahun 1988 jo KMK 1289/KMK.04/1988 Dicabutdengan • Berlakusejak 1 Januari 2000 • Pertamina, BUMNdan BUMD, Bank Pemerintahdan Bank Daerah, dan Bank Indonesia, ditunjuksebagaiPemungut PPN KMK 547/KMK.04/2000 jo KMK 549/KMK.04/2000 Dicabutdengan • Berlakusejak 1 Januari 2004 • Badan-badantertentu, termasuk BUMN, tidaklagiditunjuksebagaiPemungut PPN KMK 563/KMK.03/2003

  4. PenunjukanKembali BUMN SebagaiPemungut PPN PMK Nomor 85 /PMK.03/2012 Berlakusejak 1 Juli 2012 BUMN Ditunjuk SebagaiPemungut PPN • Badan Usaha Milik Negara adalah badanusaha yang seluruhatausebagianbesarmodalnyadimilikiolehnegaramelaluipenyertaansecaralangsung yang berasaldarikekayaannegara yang dipisahkan. • BUMN terdiridari: • Persero (minimal 51% sahamnyadimilikiPemerintah); dan • Perum (seluruhmodalnyadimilikiPemerintah). • (Pasal 9 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN)

  5. Di bawah Kemenkeu : 1. PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) 2. PT. PenjaminanInfrastruktur Indonesia (Persero) (PII) 3. PT. Sarana Multigriya Finansial (SMF) (Sumber: http://www.bumn.go.id per 11 Juni 2012)

  6. Objek PPN Pasal 4 (1) UU PPN PPN dikenakanatas: penyerahanBarangKenaPajakdidalam Daerah Pabean yang dilakukanolehPengusaha; imporBarangKenaPajak; penyerahanJasaKenaPajakdidalam Daerah Pabean yang dilakukanolehPengusaha; pemanfaatanBarangKenaPajakTidakBerwujuddariluar Daerah Pabeandidalam Daerah Pabean; pemanfaatanJasaKenaPajakdariluar Daerah Pabeandidalam Daerah Pabean; eksporBarangKenaPajakBerwujudolehPengusahaKenaPajak; eksporBarangKenaPajakTidakBerwujudolehPengusahaKenaPajak; dan eksporJasaKenaPajakolehPengusahaKenaPajak.

  7. SkemaUmumPemungutan PPN NEGARA Rp PPN Harga + PPN PENJUAL PKP PEMBELI FakturPajak Barang/ Jasa

  8. SkemaPasal 16A UU PPN (Pemungut PPN) NEGARA Rp PPN Hargatanpa PPN PENJUAL PKP PEMBELI PEMUNGUT PPN FakturPajak Barang/ Jasa

  9. Kewajiban BUMN sebagaiPemungut PPN Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Rekanan kepada BUMN, BUMN wajib: memungut; menyetor; dan melaporkan PPN danPPnBMyang terutang.

  10. Pemungutan PPN oleh BUMN (1) • Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada BUMN. • pembuatanFaktur Pajak olehRekanandanPemungutan PPN oleh BUMN harus dilakukanpada saat: • penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP; • penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP; atau • penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

  11. Pemungutan PPN oleh BUMN (2) Tata Cara PenggunaanKodeTransaksipadaFakturPajakyang dibuatolehRekananmengacupadaketentuan yang berlaku (kodetransaksi “03”) 0 30 . 0 0 0 – 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 KodeTransaksi KodeCabang TahunPenerbitan Nomor Urut Kode Status KodeFP Nomor SeriFP

  12. Pemungutan PPN oleh BUMN (3) • Jumlah PPN danPPnBMyang harus dipungut oleh BUMN adalah : • PPN sebesar10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak; dan • PPnBMsebesar tarif PPnBMyang berlaku dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (dalam hal selain terutang PPN juga terutang PPnBM). • Jikadalam kontrak tidakdisebutkan nilai kontrak tersebut termasuk PPN danPPnBM, makakewajiban PPN 10% danPPnBMdihitungdarinilaikontrak. • BUMN yang melakukan pemungutan harus membubuhkan cap "Disetor Tanggal ......" dan menandatanganinya pada Faktur Pajak.

  13. DikecualikandariPemungutan PPN oleh BUMN PPN danPPnBMtidak dipungut oleh BUMN dalam hal: • pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah PPN danPPnBMyang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah; • pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN; • pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero); • pembayaran atas rekening telepon; • pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau • pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan tidak dikenai PPN dan PPnBM. PPN danPPnBMyang terutang diatasdipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Rekanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

  14. Penyetoran PPN Yang TelahDipungutoleh BUMN • BUMN wajib menyetorkan PPN danPPnBMyang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, denganmenggunakanSuratSetoranPajak (SSP). • Dalamhaltanggaljatuh tempo penyetoranpajakbertepatandenganhariliburtermasukhariSabtuatauhariliburnasional, penyetoranpajakdapatdilakukanpadaharikerjaberikutnya. • SSP diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama Rekanan.

  15. Pengisian SSP DiisidenganIdentitas PKP Rekanan • KodeAkunPajak: • PPN DN: 411211 • PPN Impor: 411212 • PPnBM DN: 411221 • PPnBMImpor: 411222 • PTLL: 411619 • KodeJenisSetoran: 900 Diisidengannama dan tanda tangan pengurus, sertanama dan NPWP BUMN

  16. Pelaporan PPN Yang TelahDipungutdanDisetoroleh BUMN • BUMN wajib melaporkan PPN danPPnBMyang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat BUMN terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. • DalamhalbatasakhirpelaporanbertepatandenganhariliburtermasukhariSabtuatauhariliburnasional, pelaporandapatdilakukanpadaharikerjaberikutnya. • Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran PPN danPPnBMdilakukansetiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN 1107 PUT).

  17. SPT Masa PPN bagiPemungut PPN 1107 PUT (1) Induk SPT - Formulir 1107 PUT Lampiran 1 Daftar PPN danPPn BM Yang DipungutOlehBendaharawanPemerintah - Formulir 1107 PUT 1 Lampiran 2 Daftar PPN danPPn BM Yang DipungutOlehSelainBendaharawanPemerintah- Formulir 1107 PUT 2

  18. SPT Masa PPN bagiPemungut PPN 1107 PUT (2) • SPT Masa PPN 1107 PUT dapatberbentuk : • formulirkertas(hard copy); atau • data elektronik (menggunakan e-SPT) yang disampaikandalambentuk media elektronik. • Apabilatidakadapemungutan PPN danPPnBMdalamsuatuMasaPajak, makaLampiran SPT Masa PPN 1107 PUT tidakperludisampaikan, sedangkaninduk SPT tetapharusdisampaikan.

  19. Pengisian SPT 1107 PUT

  20. SaatKewajibanPemungutan PPN oleh BUMN > 51% sahamnyadimilikiPemerintah < 51% sahamnyatidakdimilikiPemerintah 15 15 JULI AGUSTUS MenjadiPemungut PPN TidakmenjadiPemungut PPN Padatanggal 15 JuliWajibPajakditunjukmenjadiPemungut PPN danmulaitanggaltersebutberkewajibanmelakukanpemungutan, penyetorandanpelaporan PPN. Padatanggal 15 AgustusWajibPajaktidakditunjukmenjadiPemungut PPN danmulaitanggaltersebuttidakberkewajibanmelakukanpemungutan PPN. Penyetorandanpelaporan PPN yang dipungutpadatanggal 1 s.d 14 Agustustetapdilaporkansebagaimanamestinya.

  21. TERIMA KASIH LunasiPajaknya, AwasiPenggunaannya www.pajak.go.id

More Related