Slide 8 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) - PowerPoint PPT Presentation

slide 8 pajak pertambahan nilai ppn n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slide 8 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slide 8 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

play fullscreen
1 / 100
Slide 8 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
983 Views
Download Presentation
gen
Download Presentation

Slide 8 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Slide 8PajakPertambahanNilai (PPN) DwiMartani Slide Oleh: Jayu Pramudya DepartemenAkuntansi FEUI

  2. 1. 2. 3. 4. HakikatdanKarakterUmum PengukuhandanFakturPajak BarangKenaPajakdanJasaKenaPajak Penghitungan PPN Sistematika 5. SistemKredit PPN

  3. HakikatdanKarakter Umum

  4. Hakikat PPN

  5. SifatPemungutan (1)

  6. SifatPemungutan (2)

  7. TipePemungutan

  8. PrinsipPemungutan

  9. ObjekPemungutanPasal 4 UU PPN

  10. SyaratPenyerahanDikenaiPajak

  11. Pemungut PPNPasal 3A Ayat (3), Pasal 16A UU PPN,KMK No. 563/ KMK.03/ 2003,PMK No. 40/ PMK.03/ 2010

  12. PenyerahanKepadaBendaharawanPemerintahyang TidakDipungut PPN

  13. Barang Kena Pajak danJasa Kena Pajak

  14. BarangKenaPajak (BKP) BKP adalahbarang yang dikenai PPN dan/ atauPPnBM

  15. Lingkup BKP TakBerwujud

  16. LingkupPenyerahan BKP (1)Pasal 1A Ayat (1) UU PPN

  17. LingkupPenyerahan BKP (2)Pasal 1A Ayat (1) UU PPN

  18. Penyerahan yang BukanPenyerahan BKPPasal 1A Ayat (2), Pasal 16D UU PPN

  19. BarangTidakDikenai PPNPasal 4A Ayat (2) UU PPN

  20. PenyerahandanImpor BKP Dibebaskandari PPN PP No. 38 Tahun 2003

  21. Syarat RS, RSS, danRusunSederhanaDibebaskandari PPN PMK No. 31/ PMK.03/ 2011

  22. PenyerahandanImpor BKP StrategisDibebaskandari PPN PP No. 31 Tahun 2007, PMK No. 31/ PMK.03/ 2008 • Syaratrusunami yang dibebaskandari PPN: • Berluasantara 21 – 36 meter persegi. • BerhargatidakmelebihiRp 144.000.000,00. • Diperuntukkan WP OP berpenghasilanmaksimalRp 4.500.000,00 per bulan. • Merupakan unit pertama yang dimilikidandigunakansendiri. • DibangunsesuaiPeraturanMenteri PU.

  23. KetentuanKhusus:PenyerahandanImporDibebaskandari PPN • Apabila: • Kapal, sukucadang, danalatkeselamatan yang diterima Perusahaan PelayaranNiagaNasional. • Pesawat, sukucadang, danalatkeselamatan yang diterima Perusahaan AngkutanUdaraNasional. • Keretaapidansukucadang yang diterima PT. KAI. • Barang modal berupamesindanperalatanpabrik. • Rumahsusunsederhanamilik (rusunami). • Dipergunakantidaksesuaitujuansemulaataudipindahtangankansebelum 5 tahunberlalu, maka PPN yang semuladibebaskanmenjadiwajibdibayar.

  24. PengertianJasaKenaPajak (JKP) JKP adalahkegiatanpelayanan yang menyebabkansuatufasilitas, kemudahanatauhakmenjaditersediauntukdipakai. Pengertianmeliputi pula jasauntukberproduksidengan material danberdasarpetunjukpemesan (maklon). JKP tersebutdikenai PPN.

  25. Lingkup JKP dariLuar Daerah Pabean

  26. JasaTidakDikenai PPN (1)Pasal 4A Ayat (3) UU PPN

  27. JasaTidakDikenai PPN (2)Pasal 4A Ayat (3) UU PPN

  28. Penyerahan JKP Dibebaskandari PPN PP No. 38 Tahun 2003

  29. EksporJasaDikenai PPN PMK No. 30/ PMK.03/ 2011

  30. Penghitungan PPN

  31. DasarPengenaanPajak (DPP)Pasal 2, 8A UU PPN DPP tidakmengakuipembayarandiatasataudibawahkewajaranakibathubunganistimewa.

  32. DPP: Nilai Lain (1) PMK No. 75/ PMK.03/ 2010

  33. DPP: Nilai Lain (2) PMK No. 75/ PMK.03/ 2010

  34. IlustrasiDasarPengenaanPajak A • PT. Bawakaraengmelakukanpenyerahan BKP melaluibeberapatransaksisebagaiberikut. • Penjualanprodukkepadakonsumen, dengan HPP Rp 625.000.000,00, profit margin 20%, dandiskontunai 2%. Seperempatdaripenjualandilaksanakansecaratunai. Di sampingitu, BKP dikenai pula PPnBM 20%. • Pemberianin kind produkbagipegawai yang sebenarnyadapatdijualdenganhargaRp 180.000.000,00. • Penyumbanganprodukbagikorbanbencana, dengannilaipenjualanpotensialRp 330.000.000,00. • Transfer produkdaripabrikkegudangdiprovinsiberbeda, untukkemudiandijualdenganhargaRp 945.000.000,00. • Berapakahnilai DPP untukmasing - masingtransaksi?

  35. PembahasanIlustrasiDasarPengenaanPajak A • Jawaban : • DPP Penjualan = HargaJualsebelumdiskondanpajak • = 120% x 625.000.000 • = 750.000.000 • DPP PemakaianSendiri = HargaJual – Keuntungan • = 100/ 120 x 180.000.000 • = 150.000.000 • DPP PemberianCuma – Cuma = HargaJual – Keuntungan • = 100/ 120 x 330.000.000 • =275.000.000 • DPP Transfer AntarCabang = HargaPokokPenjualan • = 100/ 120 x 945.000.000 • = 157.500.000

  36. IlustrasiDasarPengenaanPajak B • Fa. Cikuraimerupakanmemilikiusaha biro perjalanan yang mencatatkantransaksibisnisberikut. • Melayanipaketliburandengan total transaksiRp 1.575.000.000,00. Profit margin perusahaan 5%. • Melayanipemesanan hotel dengan total transaksiRp 365.000.000,00. Komisi rata - rata yang diperolehsebesar 15%. Seperlimatransaksidilakukandenganpelangganberkala yang memperolehdiskon 3%. • Menjualgedungkantor lama yang memilikinilaibukuRp 310.000.000,00 danakumulasidepresiasiRp 150.000.000,00 denganhargaRp 215.000.000,00. • Berapakahnilai DPP untukmasing - masingtransaksi?

  37. PembahasanIlustrasiDasarPengenaanPajak B • Jawaban : • DPP Biro Perjalanan = 10% x Penggantiansebelumdiskondanpajak • = 10% x1.575.000.000 • = 157.500.000 • DPP Biro Perjalanan = 10% x Penggantiansebelumdiskondanpajak • = 10% x 365.000.000 • = 36.500.000 • DPP PelepasanAsetSemulaTakUntukDijual = NilaiWajar = 215.000.000

  38. NilaiPenyerahanMenggunakanValutaAsing PP No. 1Tahun2012

  39. IlustrasiDasarPengenaanPajak C CV. Gamkonoramelakukanimporpersediaandengannilaipembelian $ 3650, biayapengangkutan $ 250, danpremiasuransi 15% darinilaipembelian. Importersebutdikenai Bea Masuk 10%, Bea MasukTambahanRp 2.150.000,00, PPh 22 dengantarif 2,5%, sertaPPnBMdengantarif 30%. Kurs KMK saatpemasukanbarangadalahRp 9.100/ $, sedangkansaatmelakukanpembayarankepadapenjualadalahRp 9.200/ $. Berapakah DPP transaksiimportersebut?

  40. PembahasanIlustrasiDasarPengenaanPajak C Jawaban : Cost 3.650 Insurance 250 Freight (15% Cost) 547,50 CIF 4.447,50 Bea Masuk (10%) 444,75 Bea MasukLainnya 2.150.000 DPP Impor = CIF + PungutanKepabeanan = 4.447,50 x 9.100 +((444,75 x 9.100) + 2.150.000) = 40.472.250 + (4.047.225 + 2.150.000) = 40.472.250 + 6.197.225 = 46.669.475

  41. TarifPasal 7 UU PPN 10% Tarifdapatdiubahmenjadi minimal 5% danmaksimal 15% dengan PP. 0%

  42. KetentuanKhusus:Nilai PPN Terutang • Apabiladalamnaskahkontraktidakdiketahuiapakahkomponen PPN atauPPnBMtelahtermasukdidalamnilaikontrak, makadiasumsikanbahwanilaikontraktersebutbelumtermasukkomponen PPN atauPPnBM. • PenghapusanpiutangatauketidakmampuanpenagihanpiutangolehPengusahaKenaPajak (PKP), sertamusnahnya BKP tidakmempengaruhibesaran PPN terutang. • Apabilaterjadikesalahanpemungutan PPN, makapihak yang dapatmengajukanpermohonanrestitusiadalahpihak yang dipungut PPN, sepanjang PPN belumdikreditkanataudibebankan.

  43. IlustrasiNilai PPN • KoperasiHalimunmemilikiusahaproduksimobnasdanmelakukanpenyerahanatasberbagaitransaksiberikut. • PenjualankepadakonsumenakhirdalamnegerisenilaiRp 3.775.000.000,00. • EksporkepasarluarnegerisenilaiRp 6.115.000.000,00. • PenyerahankepadakonsumenkorporatdengannilaikontrakRp 5.750.000.000,00. AtasnilaikontraktersebuttelahtermasukPPnBMdengantarif 20%, PPh 22 industriotomotifdengantarif 0,45%, dandiskonkuantitas 5,45%. • PenyerahankepadabendaharawanpemdadengankasditerimaRp 3.425.000.000,00. Ataspembayarantersebuttelahdipotong PPN, PPnBMdengantarif 20%, danPPh 22 bendaharawannegaradengantarif 1,5%. • Berapakahnilai PPN terutangatassetiaptransaksitersebut?

  44. PembahasanIlustrasiNilai PPN • Jawaban : • PPN PenyerahanDalamNegeri = 10% x 3.775.000.000 • = 377.500.000 • PPN Ekspor = 0% x 6.115.000.000 • = 0 • PPN KonsumenKorporat • = 10/ (100 + 20 + 0,45 – 5,45) x 5.750.000.000 • = 10/ 115 x 5.750.000.000 • = 500.000.000 • PPN PenyerahanBendaharawan • = 10/ (100 – 10 – 20 – 1.5) x 3.425.000.000 • = 10/ 68.5 x 3.425.000.000 • = 500.000.000

  45. SaatTerutangPasal 11 UU PPN

  46. SaatPenyetorandanPelaporanPasal 15A UU PPN

  47. TempatTerutangPasal 12 Ayat (3), (4) UU PPN

  48. PemusatanTempatTerutangPasal 12 Ayat (1), (2) UU PPN

  49. KriteriaPusatTempatTerutang PER No. 19/ PJ./ 2010

  50. PengukuhandanFaktur Pajak