PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

1. PAJAK PERTAMBAHAN NILAI(PPN)

2. Dasar Hukum PPN UU No. 18 tahun 2000 perubahan atas UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPn BM, diubah dg UU No. 11 tahun 1994, diubah lagi dg UU No. 11 tahun 1994, dan terakhir UU No. 42 tahun 2009. Peraturan lain yang bersifat mendasar: PP No. 143 tahun 2000

3. Karakteristik PPN • Pajak tidak langsung • Pajak Objektif • Menggunakan sistem multi stage tax • Menggunakan sistem pengkreditan pajak (non kumulatif) • Mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak • Credit Method : Pajak terutang = Pjk Kel – Pjk Mas • Tarif tunggal • Pajak atas konsumsi dalam negeri

4. Objek PPN • Ps 4 UU PPN PPN dikenakan atas: • Penyerahan BKP/JKP dalam daeran pabean • Impor BKP • Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daeran pabean • Ekspor BKP • Ekspor JKP

5. Objek PPN • Barang • Barang berwujud yang menurut sifat & hukumnya dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud. • PPN dikenakan atas Barang Kena Pajak (BKP).

6. B. Jasa • Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang/fasilitas, atau kemudahan, atau hak, tersedia untuk dipakai. Termasuk di dalamnya adalah kegiatan untuk menghasilkan barang sesuai dengan pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesanan. • PPN dikenakan atas Jasa Kena Pajak (JKP)

7. Penyerahan Terutang PPN • Ekspor • Penyerahandalamnegeri, terdiriatas: • Penyerahanyg PPN-nyaharusdipungutsendiri • Penyerahanyg PPN-nyadipungutolehpemgt PPN • Penyerahanyg PPN-nyatidakdipungut • Penyerahanygdibebaskandaripengenaan PPN

8. Penyerahan Tidak Terutang PPN • Hasil Pertambangan, minyak mentah, gas bumi, batubara sebelum diproses menjadi briket • Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung sagu, kedelai, garam, telur, dll • Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

9. Jasa yang tidak dikenakan PPN: • Jasa dibidang pelayanan kesehatan medik • Jasa dibidang pelayanan sosial • Jasa pengiriman surat dengan prangko • Jasa dibidang keagamaan

10. Subjek PPN • Pengusaha: “orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. • PPN dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak • Tidak termasuk Pengusaha Kena Pajak: Pengusaha Kecil

11. Saat Terutang PPN • Penyerahan BKP/JKP • Impor BKP • Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean • Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean • Ekspor BKP  Menganut Sistem Akrual

12. Tarif PPN • 10% • 0%  PPN atas ekspor BKP Dasar Pengenaan Pajak atas PPN Ialah : “ Jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dipakai dasar untuk menghitung pajak yang terutang”.

13. Lanjutan…dasar pengenaan pajak • Harga jual: nilai berupa uang termasuk semua biaya yg diminta oleh PKP krn penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yg dipungut berdasarkan UU PPN dan pemotongan dicantumkan dalam faktur pajak. • Nilai impor: nilai berupa uang yg menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasrkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP.

14. Rumus menghitung nilai impor • Nilai impor = CIF + Bea Masuk + Pungutan lain yg sah • Nilai ekspor: nilai berupa uang, termasuk semua biaya yg diminta atau sehrusnya dimints oleh eksportir.

15. Menghitung PPN • PPN = Tarif X DPP • Contoh: PKP A menjual BKP Rp 25.000.000. • PPN terutang: 10% X Rp 25.000.000 = Rp 2.500.000. • PPN Rp 2.500.000 tersebut merupakan pajak keluaran yg dipungut oleh PKP A

16. Mekanisme PPN • Secara Skematis: • Pajak Keluaran (tarif pajak x harga jual/penggantian)Rp xx • Pajak Masukan (yang boleh dikreditkan) Rp xx • Pajak lebih / kurang bayar Rp xx