1 / 16

HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA. Monitoring Hak Ekosob di tingkat internasional dan nasional. Ringkasan Slide. Sistem & Pengarusutamaan HAM PBB Hak Ekosob di PBB: Badan-badan Monitoring, Dewan HAM, agen-agen khusus. Ringkasan Slide (Lanj.). Konsep kunci dan prinsip-prinsip dasar Monitoring

dani
Download Presentation

HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HAK EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Monitoring Hak Ekosob di tingkat internasional dan nasional

  2. Ringkasan Slide • Sistem & Pengarusutamaan HAM PBB • Hak Ekosob di PBB: Badan-badan Monitoring, Dewan HAM, agen-agen khusus

  3. Ringkasan Slide (Lanj.) • Konsep kunci dan prinsip-prinsip dasar Monitoring • Monitoring Hak Ekosob pada tingkat internasional • Monitoring Hak Ekosob di tingkat nasional

  4. Sistem HAM PBB • Ketidakterpisahan dan saling ketergantungan seluruh hak asasi manusia: UDHR, ICESCR, CEDAW, CRC, ICCPR, CERD, CAT, MWC • Kerangka Hukum HAM Internasional sebagai dasar normatif bagi kepatuhan negara terhadap hak asasi manusia Opt. Protocols ICCPR ICESCR UDHR CRC CERD CEDAW MWC CAT

  5. Pengarusutamaan HAM • 1997 Reformasi PBB dimintakan oleh Sidang Umum: HAM adalah sesuatu isu yang saling bersimpangan • HAM harus dijadikan pertimbangan dalam seluruh aktivitas PBB • Aktivitas pengarusutamaan OHCHR, misalnya memajukan pendekatan berdasarkan hak (rights-based approach-RBA) untuk pembangunan

  6. Hak Ekosob di dalam bagian lain di PBB • Badan-badan pengawas perjanjian • Dewan HAM • Agen-agen khusus, pendanaan dan program-program

  7. Hak EKOSOB dalam kerja badan pengawas perjanjian • Komite Hak Ekosob (CESCR) • Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) • Komite Hak Anak (CRC) • Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) • Komite HAM (HRC)

  8. Hak Ekosob di Dewan Hak Asasi Manusia • Organ Hak asasi manusia di bidang Politik PBB yang utama (Menggantikan Komisi HAM sejak Maret 2006) • Tujuan utamanya mengangkat situasi pelangagran-pelanggaran HAM dan membuat rekomendasi-rekomendasi atasnya • Prosedur-prosedur khusus dengan fungsi-fungsi monitoring terhadap negara dan isu-isu tematik: Pelapor Khusus, Ahli Independen, Kelompok Kerja

  9. Beberapa permasalahan terkait dengan Hak Ekosob di Dewan HAM: • Hak atas pangan, air, pendidikan, perumahan, dan kesehatan • HAM dan Kemiskinan Parah • Pengaruh-pengaruh kebijakan-kebijakan penyesuaian struktural dan hutang luar negeri terhadap penikmatan sepenuhnya dari seluruh hak asasi manusia • Perdagangan orang • Kekerasan terhadap perempuan

  10. Kovenan Internasional tentang Hak EKOSOB • Bagian dari Piagam HAM 1966, bersama dengan DUHAM dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik • Mulai berlaku: 1976 • Instrumen internasional utama yang menjamin HAK EKOSOB untuk SEMUA • 160 Negara Pihak

  11. Konsep-konsep Kunci dari monitoring • Monitoring harus ditujukan untuk mendorong tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi manusia- bukan menggeser tanggung jawab tersebut • Pengembangan-pengembangan observasi, pengumpulan informasi, dan mengamati pola-pola perilaku • JUGA: mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, mendiagnosa penyebanya, memikirkan penyelesaian yang mungkin dilakukan dan membantu dalam penyelesaian sengketa

  12. Monitoring Hak Ekosob di tingkat nasional • Hak ekosob sering diaggap kurang penting daripada hak-hak sipil dan politik • Permasalahan-permasalahan Hak-hak Ekosob saling terkait dengan terat dan sulit untuk disekat- rumit • Pelanggaran hak Ekosob dapat menjadi penyebab pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya, seperti kekerasan etnis, serta kekerasan untuk menekan gejolak sosial

  13. Langkah-langkah yang mungkin dilakukan oleh entitas negara • Pengakuan eksplisit Hak Ekosob sebagai hak dan mencantumkannya ke dalam program-program yang relevan • Identifikasi kelompolk-kelompok dan orang-orang yang termarjinal yang berada dalam resiko • Menjamin partisipasi seluas mungkin dari seluruh pihak yang berkepentingan (stake holders) • Pengembangan dan penggunaan mekanisme-mekanisme akuntabilitas

  14. Monitoring oleh Masyarakat sipil/NGO • Masyarakat sipil: termasuk NGO, organisasi kemasyarakatan, organisasi akar rumput dll • Partisipasi Masyarakat sipil/NGO penting bagi kerja badan-badan dan organ-organ PBB

  15. Monitoring oleh NGO di tataran Internasional • Ketentuan mengenai informasi di tingkat negara yang terkini, kongkret, RINGKAS serta cermat untuk melengkapi laporan negara • Kehadiran di pertemuan-pertemuan internasional • Lobi untuk permasalahan-permasalahan agar ditangani • Memfokuskan pada permasalahn-permasalahan yang mendesak

  16. Monitoring yang dilakukan oleh NGO di tataran Nasional • Tindak lanjut terhadap keluaran dari badan-badan perjanjian, seperti CESCR di tataran nasional • Peningkatan kesadaran di tataran nasional tentang Hak Ekosob (pendidikan ham, penggunaan media) • Interaksi dan kerja sama dengan pemerintah dan aktor-aktor lainnya

More Related