Tantangan dan Peluang Intervensi Rencana Proyek ADB di Jawa

1. Tantangan dan Peluang Intervensi Rencana Proyek ADB di Jawa Yogyakarta, 11-12 Maret 2009 Titi Soentoro Network Advocacy Coordinator NGO Forum on ADB tea@forum-adb.org www.forum-adb.org

2. Jaringanlebihdari 250 OrganisasiMasyarakatSipil Asia dandidukungorganisasidiEropa, Amerika, Kanada, Jepangdan Australia • Sekretariat: Manila, Filipina • Kerja: • Monitor, intervensidankampanyemenghadapiprodukaturandanproyekdukungan ADB • Memfasilitasiorganisasinasionaldanlokalsertainternasionaldalamkampanyedanadvokasiterhadap ADB

3. Bank Pembangunan AsiaAsian Development Bank/ADB • Bank pembangunan multilateral dengannegarasebagaipemiliksaham, termasuk Indonesia • Presiden: selaluorangJepang • Kantor pusat: Manila, Filipina • Indonesian Resident Mission – Jakarta (dan Medan khususuntuk ETESP/proyek tsunami) • Menyediakanutang, investasi, jaminanatasinvestasi/utangdanbantuantekniskenegaraberkembanganggotanya • Utang Indonesia ke ADB 1966-2007: • USD 276,16 milyar (Rp 276,16 trilyun)

4. 10 pemegangsahamtertinggiper 2007 • Jepang 15,7% • USA 15,7% • Cina 6.42% • India 6,31% • Australia 5,77% • Indonesia 5,43% (sejak 1966) • Kanada 5,21% • Korea Selatan 5,0% • Jerman 4,31% • Malaysia 2,71%

5. 10 peminjamtertinggi(per Desember 2006) • Indonesia 17% (USD 21,5 milyar) • Cina 14% (USD 17,9 milyar) • Pakistan 13,4% (USD 16,5 milyar) • India 13,3% (USD 16,4 milyar) • Filipina 7% (USD 9,2 milyar) • Bangladesh 6% (USD 8,2 milyar) • Korea 5% (USD 6,3 milyar) • Thailand 4% (US$ 5,3 milyar) • Vietnam 3% (USD 4 milyar) • Srilangka 2% (USD 3,7 milyar)

6. Pengalaman dengan ADB

7. Photo by Maya 2007 Photo by Mekong Watch, 2007 Mengumpulkan, mencuci dan menjual sereh – seorang perempuan dari komunitas yang digusur oleh Highway One Project di Cambodia. Banyak yang kini terlibat utang. Beban kerja untuk mencari air dan masalah kesehatan perempuan meningkat akibat proyek air di Kyrgistan yang dibiayai ADB.

8. Photo by Hemantha Withanage Photo by Zakir Kibria Banjir di wilayah Khulna-Jessore Drainage Rehabilitation Project di Bangladesh.yang dibiayai ADB. Masyarakat digusur paksa oleh Southern Transport Development Project di Srilanka yang dibiayai ADB.

9. Indonesia Laporan OED (Operations Evaluation Department) – tahun 2000 • Menyorot dampak dana ADB untuk Indonesia sebagai peminjam ADB terbesar, yaitu 268 pinjaman dengan nilai total USD 18,3 milyar sampai tahun 2002. • Paling sedikit 70% proyek ADB di Indonesia, tidak menghasilkan keuntungan ekonomi atau sosial jangka panjang, dan malah membawa bencana kepada Indonesia yang memang sudah sangat terbebani utang  US$ 11,8 milyar diboroskanuntuk proyek yang tidak membawa manfaat, justru membawa masalah sosial dan ekonomi, dan kita semua harus membayar kembali utang tersebut.

10. Agro-industri – US$ 2,9 milyaruntuk 71 proyek • 70% proyek yang diaudit, dianggap “tidak sukses secara umum” • Masalah: penggusuran massal masyarakat lokal, pemiskinan dan menyebabkan kekurangan makanan, penghancuran sistem irigasi tradisional yang termasuk paling canggih di dunia, penghamburan dana utang, kerusakan lingkungan, tidak adanya analisis biaya-keuntungan, tidak ada monitoring dan evaluasi keuntungan, dan tidak ada perhatian terhadap prosedur operasi dan perawatan yang dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan proyek. • Salah satu sebab utama kegagalan proyek: kesalahan dalam rancangan, implementasi dan keberlanjutan proyek, tidak ada konsultasi yang berarti dengan masyarakat lokal.

11. Perkebunan sawit: US$ 2,4 jutauntuk ‘SawitSebarang’ • Termasuk proyek ADB pertama di Indonesia dan bertujuan untuk melakukan ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia. • Para auditor itu sendiri sulit untuk memberikan justifikasi bahwa proyek seperti ini bisa menurunkan angka kemiskinan. • Yang terjadi malah sebaliknya: • pendapatan real buruh kebun tidak meningkat, dan malah turun sehingga buruh kebun dan keluarganya harus bekerja lebih keras dan lama sehingga mereka menghadapi persoalan kurang makan dan tidak sehat. • Buruh pabrik harus bekerja 11 jam per hari dalam situasi udara panas dan bising. • Berlaku larangan buruh kebun untuk memiliki ternak yang bisa menambah penghasilan mereka, selain itu mereka dipaksa untuk mengurangi luas halaman rumah mereka. • Banyak anak sakit akibat kurang gizi terutama karena keluarga tidak mampu membeli susu untuk makanan anak-anak balita. • Penyemprotan udara dengan bahan kimia telah mematikan ikan di sungai sehingga sumber makanan berkurang. Selanjutnya, penyemprotan bahan kimia telah merusak keseimbangan alam.

12. Irigasi: USD 247,9 jutadi NTT dan Bali • Proyek-proyek tersebut telah menghancurkan sistem sumberdaya air tradisional, tidak ada keuntungan bagi masyarakat setempat, tidak ada dukungan untuk operasi dan perawatan peralatan dan sistem irigasi. • Untuk proyek di NTT, sekitar 5.000 digusur dan nasib mereka kemudian tidak ketahuan. • Proyek irigasi ADB di Bali tidak meningkatkan ketersediaan air, malah merusak sistem subak sehingga kemampuan subak untuk mengelola sistem irigasi mereka menjadi lemah. Selanjutnya, proyek gagal menghormati hak atas air yang secara tradisional sudah dimiliki masyarakat Bali, dan pada gilirannya justru menimbulkan konflik.

13. Rencana proyek ADB per Maret 2009 • Equity investment in Indonesian infrastructure financing facility – USD 40 juta - utang - sektor swasta - (untuk disetujui 2009) http://www.adb.org/Projects/project.asp?id=42935 • Second Community and Local Government Support – USD 600,000 – Bantuan Teknis http://www.adb.org/Projects/project.asp?id=38385 • Pro-Poor Planning and Budgeting – USD 2,1 juta – Bantuan Teknis http://www.adb.org/Projects/project.asp?id=39063 • Flood Management in Selected River Basins – Bantuan Teknis USD 1,25 juta disetujui; sedang diajukan Bantuan Teknis berikutnya USD 2 juta http://www.adb.org/Projects/project.asp?id=35182

14. Financial Governance and Social Security Reform Program II – USD 600 juta http://www.adb.org/Projects/project.asp?id=32507 • Metropolitan Sanitation Management and Health – USD 35 juta http://www.adb.org/Projects/project.asp?id=39071 • Rice Fortification for the Poor USD 2 juta – hibah (untuk disetujui 2009): http://www.adb.org/Projects/project.asp?id=41059 • Regional Roads Development - PFR 1 – Bantuan Teknis disetujui USD 1,3 juta; usulan utang MFF USD 500 juta http://www.adb.org/Projects/project.asp?id=38479 • Flood Management in Selected River Basins; Multi-tranche Facility Financing (untuk disetujui 2010) – USD 500 juta http://www.adb.org/Projects/project.asp?id=35182

15. RencanaProyek ADB diJawa: • ProyekPengembanganJalan Regional (akandisetujui: Februari 2010) • Cakupan: • Kalimantan Barat – 1.300 km koridorjalan • Kalimantan Timur – 600 km • Jawabagian Selatan 1,700 km • Perbaikan, pelebaran (2-3 m), pembuatanjalanbarudanjalantol

18. Struktur Pengajuan Utang • Bantuan teknis: • MFF – Utang: USD 500 juta

19. Perkiraan sementara dampak • Penggusuran masyarakat adat • Pengambilalihan lahan • Konflik lahan • Penggusuran rumah/tempat tinggal, sumber ekonomi dan lahan pertanian/perkebunan • Meningkatnya trafficking, HIV/Aids • Turunnya pendapatan bagi transportasi sungai

20. Proyek Pengendalian Banjir di DAS* • Tujuan: mencegahbanjirdiJawamelaluipengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai) • Wilayah: • Ciujung-CilemandipropinsiBanten • Pekalen-SampeyandiJawaTimur • JERATUNSELUNA diJawa Tengah • Progo-Opak-Oyo di Yogyakarta danJawa Tengah • Katagori: - lingkungan A • Pelaksana: KementerianKelautandanPerikanan • http: ADB\Policy and projects\35182 Flood Management in Selected River Basins - ADB_org.mht

21. Struktur Pengajuan Utang: • Bantuanteknis (selesai): • Dana khususbantuanteknis: USD 250.000 (hibah) • Netherlands Fund: USD 1 juta (hibah) • Bantuanteknis (diajukan): • Japan Special Fund: USD 1 juta • Bantuanteknis (diajukan 2010): • Dana khususbantuanteknis: USD 1 juta • Bantuanteknis (diajukan 2011): • Dana khususbantuanteknis: USD 1 juta • Multi-tranche Financing Facility (diajukan 2010) • Ordinary capital resources: USD 500 juta (utang) • MFF – subproject 2 (diajukan2010) • OCR: USD 60 juta • MFF – subproject 3 (diajukan 2012) • OCR: USD 60 juta

22. Pilihan dan keputusan • Ada dalam tangan masyarakat • Penting pikiran jangka panjang, bukan jangka pendek: • Keadilan bagi perempuan • Keadilan bagi lingkungan dan sumberdaya alam • Potensi masalah ketidakadilan gender dan lingkungan masa depan

23. Apa yang dapat dilakukan?

24. Strategi komprehensif • Penyadaranpersoalandanpenentuansikapmasyarakat penyediaaninformasiproyek, aturan, peningkatankapasitasdanketerampilan, pengembanganstrategi, pengorganisasiandanmobilisasi • Intervensi/desakanperubahankebijakan/aturan bicaradenganpengambilkeputusan, penyampaianpersoalanberkaitandenganfaktadanpersoalanlapangansertatuntutan • Kampanye mengangkatpersoalandantuntutankepublikuntukmemperolehdukunganbaiksecaralokal, nasionaldaninternasional, membangunjaringanlokal, nasional, daninternasional

25. Peluang intervensi Persyaratandukunganproyeksesuaiketentuanaturan ADB • Safeguard policy (AturanPerlindungan) – lingkungan, penggusurandanmasyarakatadat • Public Communication Policy (AturanKomunikasiPublik) • Gender and Development Policy (Aturantentang Gender dan Pembangunan)

26. Aturan Perlindungan • Lingkungan: • Kategorisasiproyek: • Kategori A: harustersediaAnalisisDampakLingkungan • Kategori B: harustersediaTinjauanInformasiLingkungan • KonsultasipubliksaatawalkegiatandanAmdalselesaidilakukan • RingkasanAmdaldandokumenlainnyadipasangdi website 120 haribagiproyekpemerintahdanswastasebelumrapatpersetujuanproyekolehDewanDirekturuntuktanggapanpublik • Penyediaaninformasidampaklingkungankepadapemangkukepentingandalambahasa yang merekabisaaksessebelumkonsultasi • Masyarakatterkenadampakterlibatdalamrencanapengelolaanlingkungan

27. (2)AturantentangPenggusuran: • Masyarakatterkenadampakproyeksituasihidupnyatidakbolehlebihburukdarisituasisebelumnya, minimal samadanharusnyalebihbaik • Penggusuran: • Tempattinggal • Sumberkehidupan • Kompensasiuangadalahcaraterakhirsetelahsemuausahamemberikansituasikehidupan yang lebihbaik, tidakbisadilakukan • Konsultasi • FPIC (free, prior and informed consent/consultation) untukmasyarakatadat • Konsultasiuntukmasyarakatkorban • Terlibatdalam ‘RencanaPenggusuran’

28. (3) Aturan Tentang Masyarakat Adat • Penerapan prinsip FPIC (free, prior and informed consent)  memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang diberikan sebelumnya, dan dilakukan tanpa ada tekanan/paksaan • Terlibat dalam ‘Rencana untuk Masyarakat Adat’

29. Gender and Development Policy • Aturan Gender harus diimplementasi di semua operasi ADB • Data terpisah secara gender mengenai indikator sosial dan ekonomi • Informasi tentang disparitas gender dalam hal pendidikan, kesehatan, ketenaga-kerjaan, aset produktif dan pengambilan keputusan • Rancangan untuk mengakomodasi kepedulian gender

30. Aturan Komunikasi Publik • RingkasanAmdaluntukProyekKatagori A danTinjauanLingkunganAwaluntukProyekKatagori B – dipasangdi website selama 120 harisebelumrapatpersetujuanDewanEksekutifuntuktanggapanpublik • Informasidisediakankepadamasyarakat yang berkepentingandalambahasa yang dapatmerekaakses (mengerti)

31. Struktur ADB • Dewan Gubernur: • Menteri Keuangan masing-masing negara • Presiden (selalu orang Jepang dan membawahi manajemen) dan Dewan Direktur (Utusan pemerintah). • Indonesia: utusan Bappenas • Departemen secara wilayah • Staff proyek • Resident Missions • Jakarta dan Aceh (sementara untuk proyek tsunami) • NGO Center • Tugas utama: menghadapi NGOs dan organisasi masyarakat sipil lainnya

32. Strategi Kemitraan Negara Evaluasi Review/Tinjauan • Analisis • Strategi • Review • Rencana bisnis (tersendiri) • Laporan Penyelesaian Proyek • Laporan evaluasi • Dokumeninformasiproyek /PID (sektorpublik) • Dokumentasiinformasiproyek/PID (sektorswasta) • Nota persiapanproyek • KerangkaRancangandan Monitoring • AnalisisAwalSosialdanKemiskinan • Dokumenrencanapemindahan • DokumenPerencanaanPengembanganMasyarakatAdat • LaporanAkhirKonsultandalam PPTA (BantuanTeknisPersiapanProyek) Implementasi Siklus Operasi ADB • Laporan akhir konsultan pada bantuan teknis • Perubahan utama dalam cakupan proyek • Laporan monitoring sosial dan lingkungan • Laporan perkembangan berdasarkan ‘tranche’ yang dibayarkan Penilaian/Persetujuan • Laporan dan Rekomendasi ke Presiden/RRP (Sektor publik) • Laporan dan Rekomendasi ke Presiden/RRP (Sektor swasta) • Perjanjian legal/kontrak • Laporan Bantuan teknis • Laporan Bantuan hibah

33. Langkah intervensi Review/Tinjauan Bangun komunikasi – Jakarta dan Manila (project officers, pid) Periksa data/informasi lapangan • Dokumen informasi proyek /PID (sektor publik) • Dokumentasi informasi proyek/PID (sektor swasta) • Nota persiapan proyek • Kerangka Rancangan dan Monitoring • Analisis Awal Sosial dan Kemiskinan • Dokumen rencana pemindahan • Dokumen Perencanaan Pengembangan Masyarakat Adat • Laporan Akhir Konsultan dalam PPTA (Bantuan Teknis Persiapan Proyek • Minta dokumen • Bahasa Inggris • Bahasa Indonesia • Bahasa Jawa • Analisisdokumen: • resikodanpotensidampak • pelanggaranaturan • Penyiapandokumenintervensi: • Informasiproyek - persoalan • Kronologisproyek • Analisispelanggaranaturan (aturanperlindungan, informasipublik, gender) • Dokumenterkaitlainnya (foto, dll) • Butir-butirpersoalan yang akandisampaikan (talking points)

34. Langkah intervensi Bangun komunikasi – Jakarta dan Manila (Dewan Direktur; manajemen a.l. project officers) Penilaian/Persetujuan • Laporan dan Rekomendasi ke Presiden/RRP (Sektor publik) • Laporan dan Rekomendasi ke Presiden/RRP (Sektor swasta) • Perjanjian legal/kontrak • Laporan Bantuan teknis • Laporan Bantuan hibah Periksa data/informasi lapangan • Minta dokumen • Bahasa Inggris • Bahasa Indonesia • Bahasa Jawa • Analisisdokumen: • resikodanpotensidampak • pelanggaranaturan • Penyiapandokumenintervensi: • Informasiproyek - persoalan • Kronologisproyek • Analisispelanggaranaturan (aturanperlindungan, informasipublik, gender • Dokumenterkaitlainnya • Responpengambilkeputusan • Butir-butirpersoalan yang akandisampaikan (talking points) • Intervensikepengambilkeputusan: • DewanDirektur ADB • Special Project Facilitator dan Compliance Review Panel • KementrianKeuangannegarapemegangsaham ADB

35. Langkah intervensi Bangun komunikasi – Jakarta dan Manila (Dewan Direktur; manajemen a.l. project officers, SPF/CRP) Implementasi Periksa data/informasi lapangan • Laporan akhir konsultan pada bantuan teknis • Perubahan utama dalam cakupan proyek • Laporan monitoring sosial dan lingkungan • Laporan perkembangan berdasarkan ‘tranche’ yang dibayarkan • Analisisdokumen: • Situasimasyarakattergusurdan/atauadat • Situasiperempuandanketidakadilan gender • Pelanggaranaturan • Minta dokumen • Bahasa Inggris • Bahasa Indonesia • Bahasa Jawa • Penyiapandokumenintervensi: • Informasiproyek - persoalan • Kronologisproyek • Analisispelanggaranaturan (aturanperlindungan, informasipublik, gender • Dokumenterkaitlainnya • Responpengambilkeputusan, SPF/CRP • Butir-butirpersoalan yang akandisampaikan (talking points) • Intervensikepengambilkeputusan: • DewanDirektur ADB • Special Project Facilitator dan Compliance Review Panel • KementrianKeuangannegarapemegangsaham ADB

36. Langkah intervensi Bangun komunikasi – Jakarta dan Manila (Dewan Direktur; manajemen a.l. project officers, SPF/CRP) Implementasi Periksa data/informasi lapangan • Laporan Penyelesaian Proyek • Laporan evaluasi • Analisisdokumen: • dampaklingkungan, masyarakatadatdanmasyarakattergusur • Situasiperempuandanketidakadilan gender • Pelanggaranaturan • Minta dokumen • Bahasa Inggris • Bahasa Indonesia • Bahasa Jawa • Intervensikepengambilkeputusan: • DewanDirektur ADB • Special Project Facilitator dan Compliance Review Panel • KementrianKeuangannegarapemegangsaham ADB • Penyiapandokumenintervensi: • Informasiproyek • Kronologisproyek • Analisispelanggaranaturan (aturanperlindungan, informasipublik, gender • Responpengambilkeputusan, SPF/CRP • Butir-butirpersoalan yang akandisampaikan (talking points)

37. Photo by Greenpeace/NODA, 2007 Photo by Mekong Watch, 2007 Pimpinan Komunitas Kraing Kaok, Sin Chhin, menjelaskan masalah yang tidak terselesaikan akibat Highway One Project di Kamboja, ke presiden ADB, Haruhiko Kuroda selama Pertemuan Dewan Gubernur ADB di Mei 2007 Maliwan Nakwirot memperlihatkan Haruhiko Kuroda, presiden ADB, 400 serifikat kematian akibat tercemar oleh PLT Batu Bara Mae Moh di Thailand dibiayai ADB

38. Status Proyek Jalan per Maret 2009 • Informasi bisa dilihat di website ADB • Minta ke Public Information Disclosure Unit (Unit Informasi Publik) • Minta ke Project officer Review/Tinjauan • Dokumen informasi proyek /PID (sektor publik) • Dokumentasi informasi proyek/PID (sektor swasta) • Nota persiapan proyek • Kerangka Rancangan dan Monitoring • Analisis Awal Sosial dan Kemiskinan • Dokumen rencana pemindahan • Dokumen Perencanaan Pengembangan Masyarakat Adat • Laporan Akhir Konsultan dalam PPTA (Bantuan Teknis Persiapan Proyek Bantuan teknis USD 1,3 juta dari Japan Special Fund Draft PPTA sedang disiapkan konsultan – selesai Maret 2009 • Pertemuan tripartit – Konsultan – ADB – Pemerintah/Dept. PU (paling cepat pertengahan April • Menentukan ruas jalan yang dibiayai ADB Warga dan Organisasi Masyarakat Sipil hadir Periksa akurasi PPTA di lapangan

39. Pengalaman Advokasi PT. Semen Andalas Indonesia milik Lafarge (Perancis) di AcehMaret 2007 – Juni 2008

40. Hanya ada 3 kambing dan seorang manusia…… ADB setuju membiayai USD 45 juta (Rp 45 milyar) April 2007 PT Semen Andalas Indonesia di Aceh

41. Tuntutan warga • Hak untuk terlibat sepenuhnya dalam pembangunan di wilayah mereka; • Adanya kantor Lafarge di Lhok Nga atau Aceh; • Revisi Amdal; • Sistem kuota untuk tenaga kerja lokal

42. Pembagian Peran • Komite Masyarakat Lhok-Nga dan Leupung: pemberian informasi, penyadaran, pengorganisasian, mobilisasi, perundingan dengan PT. SAI • Solidaritas Perempuan Aceh: penyadaran dan pengorganisasian perempuan, komunikasi dan konsultasi, suplai informasi lapangan dan dokumen • Solidaritas Perempuan, Nadi, Environmental Defense: analisis dokumen, intervensi ADB • Mekong Watch dan Jacses: intervensi ke pemerintah Jepang (Kementrian Keuangan) • NGO internasional lainnya: menyediakan ruang untuk bertemu dengan para Direktur Eksekutif ADB

43. Intervensi ke ADB Dokumen yang disiapkan: • Lembar fakta tentang PT SAI: • deskripsi proyek, pembiayaan, keprihatinan • Kronologis proyek : • catatan seluruh perkembangan proyek dan intervensi • Pandangan terhadap AMDAL: • tidak akurat, kurangnya pelibatan publik dalam proses AMDAL • Pelanggaran Ketentuan ADB: • Aturan Perlindungan, Publik Informasi dan Gender • Lembar butir-butir persoalan • sebagai pegangan diskusi dengan ADB

44. Intervensi ADB • Manila – Maret 2007 dan 2008 • Pimpinan dan staf proyek • Direktur Eksekutif • Kyoto – Mei 2007 • Presiden ADB • Direktur Eksekutif • Madrid – Mei 2008 • Presiden ADB • Direktur Eksekutif  Hasil: ADB membatalkan persetujuan utang PT SAI