1 / 64

HUKUM KELUARGA

HUKUM KELUARGA. MATA KULIAH HUKUM PERDATA. ISTILAH. Familierecht Law of Family. PENGERTIAN HUKUM KELUARGA.

bevan
Download Presentation

HUKUM KELUARGA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM KELUARGA MATA KULIAH HUKUM PERDATA

  2. ISTILAH • Familierecht • Law of Family

  3. PENGERTIAN HUKUM KELUARGA • Algra : Mengaturhubunganhukumyang timbuldariikatankeluarga . Yang termasukdalamhukumkeluargaadalahperaturanperkawinan, peraturankekuasaanorangtuadanperaturanperwalian

  4. Lanjutanpengertian…….. • Ali Affandi : Keseluruhanketentuan yang mengaturhubunganhukum yang bersangkutandengankekeluargaansedarahdankekeluargaankarenaperkawinan (perkawinan, kekuasaanorangtua, perwalian, pengampuan, keadaantakhadir).

  5. SumberHukumKeluarga • KUHPer • PeraturanPerkawinanCampuran/ Regelijk op de Gemengdehuwelijk (Stb. 1898 No 158) • OrdonansiPerkawinan Indonesia Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon Stb. 1933 No 74 • UU No 32 Tahun 1954 ttgPencatatanNikah, TalakdanRujuk (beragama Islam) • UU No 1 tahun 1974 ttgPerkawinan • PP No 9 tahun 1975 ttgPeraturanPelaksanaan UU 1/ 1974 ttgPerkawinan • PP No 10 tahun 1983 jo PP No 45 tahun 1990 ttgizinPerkawinandanPerceraianBagiPegawaiNegeriSipil • Inpres No 1 tahun 1991 ttgKompilasiHukum Islam

  6. Asas-AsasHukumKeluarga • AsasMonogami (Tapitidakmutlak) (Psl 27 KUHPerdanPsl 3 UU No 1 th 1974) • AsasKonsensual (Psl 28 KUHPerdanPasal 6 UU No 1 tahun 1974) • AsasProporsional (Psl 31 UU No 1 Tahun 1974.

  7. RUANG LINGKUP HUKUM KELUARGA • Perkawinan • Perceraian • Harta Benda dalamPerkawinan • Kekuasaanorangtua • Pengampuan • Perwalian

  8. PERKAWINAN Pengertian Pasal 1 UU No 1/ 74 : Ikatanlahirbathinantarapriadenganseorangwanitasebagaisuamiisteridengantujuanuntukmembentukkeluarga yang bahagiadankekalberdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa

  9. Lanjutan… • KonsepsiHk. Perdata Barat : perkawinanituhanyadipandangsebagaihubungankeperdataansaja. Tidakikutcampurdalamkeagamaan, hanyamengenalperkawinanperdatasaja, yaitu : perkawinan yang dilangsungkandihadapanseorangpegawaicatatansipil

  10. TujuanPerkawinan • Membentukkeluarga yang bahagiadankekalberdasarkanKetuhanan Yang MahaEsa.

  11. SumberHk. Perkawinan (ada 3) • UU no 1 Th 1974 (67 pasal) • PP no 9 Th 1975 • PP no 10 Th 1983 jo PP no 45 Th 1990

  12. Syaratsahnyaperkawinan Pasal 2 UU No 1/ 74 : • Telahdilangsungkanmenuruthukum agama dankepercayaanmasing- masing • Dicatatmenurutperaturanperundang- undangan

  13. Lanjutansyaratsahnyaperkawinan…. • Ada 2 pengaturan: • sahnyaperkawinan • pencatatan • Permasalahan: Bagaimanabilaperkawinantidakdicatat? • Ada 2 pendapat: • perkawinandianggapsah • perkawinandianggaptidaksah

  14. Alasan-alasansah • pasal 2(1) • ps. 45 (1a) PP no 9 Th 1975 simpul: ps 2 (2) merupakantindakanadministratif. Sebabapabilaps 2 (1) dan 2(2) merupakansatukesatuanmakaakibat: bataldemihukum.

  15. PutusanMahkamahAgung • Ada 2 putusan MA (bertentangan) • Peristiwadi Bali: menuruthukum agama Hindu, tetapitidakdicatat: SAH • Peristiwadi Medan: menuruthukum Islam, tetapitidakdicatat: TIDAK SAH. [ Alasan 2(1) dan 2(2) UU 1/74 merupakansatukesatuan]

  16. Lanjutan…… • Dalampraktek : tidaksah • Teori: sah DH: • psYurisprudensi MA no 2147a/P/1998 • putusan MA no 1073/K/P/1994 (VP Des 95) • DH tidaksah • putusan MA no 1948k/P/1991 tgl 18 Des 93 (VP no 175 April 1994) • Simpulan: MA menganutkedua-duanya

  17. TujuanPencatatanPerkawinan TujuanPencatatanperkawinan : • Menjadikanperistiwaperkawinanmenjadijelasbaikolehybsmaupunpihaklainnya • Sebagaialatbukti • Sebagaidasarpembayarantunjanganbagiisteridananakpegawainegerisipil.

  18. Syarat-syaratPerkawinan Syarat intern, Pasal 6- 7 UU 1/ 74 : • Persetujuankeduabelahpihak • Izindarikeduaorangtuaapabilabelummencapaiumur 21 tahun • Priaberumur 19 tahundanwanita 16 tahun. Pengecualiannyaharusadadispensasidaripengadilanataucamatataubupati • Keduabelahpihakdalamkeadaantidakkawin • Wanita yang kawinuntukkeduakalinyaharuslewatmasatunggu (iddah). Bagiwanita yang putusperkawinannyakarenaperceraianmasaiddahnya 90 haridanputuskarenakematian 130 hari.

  19. SyaratEkstern • HarusmengajukanlaporankePegawai, PencatatNikah, TalakdanRujuk • Pengumuman yang ditandatanganiolehpegawaipencatat, yang memuat : • Identitascalonpengantin • Hari, tanggal, jam, dantempatperkawinandilangsungkan.

  20. Larangan Perkawinan Pasal 8 s/d 12 UU 1/ 74 : • Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau atas • Berhubungan darah dalam garis menyamping; antar saudara, saudara orang tua, saudara nenek. • Berhubungan semenda; mertua, anak tiri, menantu, ibu atau bapak tiri. • Berhubungan susuan • Berhubungan dengan saudara isteri, bibi, kemenakan dari isteri dalam hal si suami menikah lebih dari satu. • Oleh agamanya dilarang kawin • Cerai, kawin lagi dengan orang yang sama, cerai lagi, dilarang untuk kawin lagi.

  21. Larangan kawin menurut BW Pasal 30 s/d 33 BW: • Larangan kawin dengan orang yang sangat dekat dalam kekeluargaan sedarah dan karena perkawinan. • Larangan kawin karena oleh hakim telah diputuskan bersalah karena berzina • Larangan kawin untuk memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian, jika belum lewat waktu satu tahun.

  22. Lanjutan larangan kawin menurut kompilasi hukum Islam 4.Karena keadaan tertentu ; a. Wanita tersebut masih terikat perkawinan dengan pria lain b. wanita tersebut masih berada dalam masa iddah dengan pria lain c. wanita yang bukan Islam 5. Karena sebab lainnya : a. Pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang berhubungan nasab atau susuan dengan isterinya : • Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya • Wanita dengan bibi dan kemenakannya

  23. Lanjutan sebab lainnya c. Seorang pria dilarang kawin dengan : • seorang wanita yang ditalak 3 kali • seorang wanita yang dili’an (gugur jika bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kmdn perkawinan tersebut putus dan telah habis masa iddahnya) d. Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam.

  24. Pencegahan Perkawinan Pengertian : Upaya untuk merintangi atau menghalangi suatu perkawinan antara calon pasangan suami isteri yang tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Tujuannya : menghindari perkawinan yang dilarang menurut hukum agama maupun hukum negara.

  25. Lanjutan pencegahan Orangyang dapatmencegahperkawinan (Pasal 14 UU No 1 tahun 1974) : • Para keluargadalamketurunanluruskeatasdankebawah • Saudara • Walinikah • Pengampu • Pihak yang berkepentingan

  26. Tata Cara PencegahanPerkawinan Tata Cara pencegahan : • Mengajukanpermohonankepengadilandiwilayahhukumtempatakandilangsungkannyaperkawinan (psl 17 UU1/ 74) • Memberitahukankepadapegawaipencatatnikah • Hakim memutuskanmenolakataumenerimapermohonantersebut. • Denganputusantsbpencatatnikahmemutuskanperkawinandapatdilangsungkanatautidak.

  27. Pencegahan perkawinan menurut kompilasi hukum Islam: Orang yang dapatmengajukan : • Para keluargadalamgarisketurunanluruskeatasdankebawah • Saudara • Walinikah • Walipengampudarisalahseorangmempelaidanpihak- pihak yang bersangkutan • Ayah kandung • Suamiatauisteri yang masihterikatdalamperkawinandengansalahseorangcalonisteriataucalonsuami yang akanmelangsungkanperkawinan. • Pejabat yang ditunjukutkmengawasiperkawinan

  28. Pembatalan Perkawinan Pengertian Suatuupayauntukmembatalkanperkawinan yang tidakmemenuhisyaratuntukmelangsungkanperkawinan (Pasal 22 UU 1/ 74).

  29. Perkawinan yang dapat diajukan pembatalan : • Perkawinan yang tidakdilangsungkandimukapegawaipencatat • Walinikah yang tidaksahatautanpadihadiriolehduaorangsaksi.

  30. Yang dapatMengajukanPembatalanPerkawinan Yang dapatmengajukan : Psl 23 UU 1/ 74 • Para keluargadalamgarisketurunanluruskeatasdarisuamiatauistri • Suamiatauistri • Pejabat yang berwenanghanyaselamaperkawinanbelumdiputuskan. • Pejabat yang ditunjuk (Pasal 16 ayat 2) • Setiaporang yang mempunyaikepentinganhukumsecaralangsungterhadapperkawinantersebut.

  31. Larangan kawin menurut Pasal 39 s/d 44 Inpres No 1 th 1991 ttg kompilasi Hukum Islam 1. Karenaperwaliannasabantaralaki- lakidengan: a. seorangwanita yang melahirkanataumenurunkanatauketurunannya b. seorangwanitaketurunan ayah atauibu c. seorangwanita yang melahirkan 2. Karenapertaliankerabatsemendaantaralaki- lakidengan: a. seorangwanita yang melahirkanisterinyaataubekasisterinya b. seorangwanitabekasisteri yang menurunkannya c. seorangwanitaketurunanisteriataubekasisterinya, kecualiputusnyahubunganperkawinandenganbekasistrinyaituqobla al dukhul d. seorangwanitabekasisteriketurunannya. 3. ….

  32. Lanjutanlarangankawin….. 3. Karenapertaliansesusuanantaralaki- lakidengan : a. Wanita yang menyusuinyadanseterusnyamenurutgarisluruskeatas b. seorangwanitasaudarasesusuandankemenakansesusuankebawah. c. seorangwanitabibisesusuandannenekbibisesusuankebawah d. anak yang disusuiisterinyadanketurunannya

  33. Pembatalan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (Psl 70 s/d 76 Inpres No 1 th 1991) Ada dua macam, yaitu : • Perkawinan Batal (sejak semula dianggap tidak pernah ada) • Perkawinan dapat dibatalkan Perkawinan Batal jika : • Suami melaakukan perkawinan, sedang ia sudah mempunyai 4 orang isteri • Seorang menikahi isterinya yang telah di li’an (pernah dijatuhi talak 3 kali) kecuali bekas isterinya sudah menikah lagi dengan pria lain • Perkawinan dalam hubungan semenda atau susuan sampai derajat tertentu (Pasal 8 UU 1/ 74)

  34. Perkawinan dapat dibatalkan jika : • Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin PA • Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain yang sah • Perempuan yang dikawini masih dalam masa iddah • Melanggar batas minimal usia perkawinan • Dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak • Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

  35. Suami / isteri ybs juga dapat mengajukan pembatalan jika: • Perkawinan dilakukan di bawah ancaman yang melanggar hukum. • Waktu melangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Permohonan tersebut dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak diketahuinya keadaan tersebut, jika tidak dilakukan maka haknya akan gugur.

  36. Pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan adalah : • Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri • Suami atau isteri • Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut UU • Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang- undangan

  37. Tata cara • Permohonan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan. • Batalnya perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. • Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya.

  38. Perjanjian Kawin (PK) Diatur dalam Pasal 29 UU No 1 Tahun 1974 Di BW diatur dalam Pasal 139 s/d 154. Pengertian : Perjanjian Kawin : Perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami istrisebelum atau pada saat perkawinan dilangsungan untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.

  39. PK Harus dibuat dengan akta notaris Tujuannya : • Keabsahan perkawinan • Mencegah perbuatan tergesa- gesa • Demi kepastian hukum • Alat bukti yang sah • Mencegah adanya penyeundupan hukum

  40. Perjanjian Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam Diatur dalam Pasal 45 s/d 51 Inpres No 1 th 1991, antara lain : • PK dpt dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan • PK dalam bentuk ta’lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Biasanya dibuat secara tertulis dan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. • Isi PK meliputi percampuran harta pribadi, (yang meliputi semua harta, baik harta bawaan maupun harta bersama) maupun pemisahan harta pencarian (dg adanya pemisahan ini tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. • Kewenangan masing masing pihak untuk melakukan pembebanan atas hipotek atau hak tanggungan atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

  41. Berlakunya Perjanjian Kawin • Berlaku sejak tanggal perkawinan • Berlaku untuk para pihak dan juga pihak ketiga.

  42. Akibat Perkawinan • Adanya Hubungan Suami Istri • Adanya Hubungan Antara Orang Tua dan Anak • Hubungan dalam Harta Kekayaan

  43. Hak dan Kewajiban Suami Istri • Psl 30 UU1/ 74 : S-I berkewajiban menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. • Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan RT dan pergaulan hidup masyarakat. (Psl 31 (1)) • S-I berhak untuk melakukan perbuatan hukum (Psl 31 (2)). • S-I wajib mempunyai tempat kediaman yang tetap (32(1)) • S-I wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (33) • S wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan RT sesuai dengan kemampuannya (34 (1)) • Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya (34 (2))

  44. Hak dan Kewajiban S-I menurut Psl 103 BW • Suami adalah kepala rumah tangga • Suami harus membantu istri • Suami harus mengurus harta bawaan istri • Suami harus mengurus harta seperti bapak rumah yang baik • Suami tidak boleh membebankan harta bawaan istri

  45. Hak dan Kewajiban Ortu dan Anak Psl 45 s/d 49 UU 1/ 74 : • Ortu wajib memelihara dan mendidik anak2 mereka sebaik- baiknya (45 (1,2)) • Anak wajib menghormati ortu dan menaati kehendak mereka yang baik (46 (1)) • Anak wajib memelihara dan membantu ortunya, manakala sudah tua (46(2)) • Anak yang belum dewasa, belum menikah di bawah kekuasaan orang tua (47 (1)) • Ortu mewakili anak yang belum dewasa mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. (47 (2)). • Ortu tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang- barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum dewasa kecuali kepentingan anaknya menghendakinya (48) • Meskipun ortu dicabut kekuasaanya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak- anaknya. (49)

  46. Kekuasaan Orang Tua Pengertian : Kekuasaan yang dilakukan oleh ayah dan ibu selama mereka itu terikat perkawinan terhadap anak- anaknya yang belum dewasa. Terhadap : • Pribadi anak • Harta benda anak

  47. Terhadap pribadi • Wajib memelihara dan mendidik, dan anak wajib menghormati dan menyegani ortunya. • Jika ortu merasa tidak puas atas kelakuan anaknya, atas permintaan mereka pengadilan dapat memerintahkan anak itu supaya ditampung di dalam suatu lembaga negara atau partikelir yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman.

  48. Terhadap Harta Ortu harus mengurus harta kekayaan si anak. Harta ini dapat berasal dari pendapatan, hibah atau wasiat. Kekuasaan ortu dapat dicabut, jika: Cara penyelenggaraan kekuasaan itu tidak baik.

  49. Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35 s/d 37 UU 1/74 : Ada dua macam : • Harta Bersama (Harta yang diperoleh selama perkawinan) • Harta Bawaan (Harta yang dibawa masuk ke perkawinan, termasuk hadiah dan warisan). Di bawah penguasaan masing- masing pihak, kecuali para pihak menentukan lain.

  50. Putusnya Perkawinan Pengertian : Berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.

More Related