Hukum keluarga

1. Hukumkeluarga

2. PengertianHukumKeluarga Adalahhubungan-hubunganhukum yang timbuldarikehidupankeluargasedarah, akibatperkawinandanketurunan DalamKUHPerdata, hukumkeluargadiaturdalambukupertamatentangorang, juduldanisinyatidaksesuaidenganmaterihukumperseorangankarenaternyatajugadiaturmatrihukumkekeluargaan.

3. PengertianPerkawinan Bagian yang pentingdalamhukumkeluargaadalahhukumperkawinan Perkwinanadalahmerupakansuatukejadian yang sangatmemperngaruhi status hukumseseorangdalamarti : • Timbulkedudukansebagaisuamidansebagaiistri • Jikadalamperkawinanlahiranak, makatimbulhubunganhukumantaraorangtuadananak.

4. PengaturanHukumPerkawinan • Sebelumberlakunya UU no. 1 tahun 1974, hukumperkawinandi Indonesia berbhineka (beranekaragam), 1. berlaku HOCI 2. berlakuKUHPerdata 3. Hukum Islam 4. peraturanperkawinancampuran • Sesudahberlakunya UU perkawinan, berlaku : 1. UU No. 1 Tahun 1974 2. PP No. 9 tahun 1975 3. PP 10 tahun 1983 4. PP 45 tahun 1990 5. Kompilasihukum Islam kepres No. 1 tahun 1991

5. PerkawinanDitinjaudariKUHPerdata Pengertianperkawinan, UU tidakmengaturapa yang dimaksuddenganperkawinansehinggailmuhukumlah yang merumuskannya : “Perkawinanadalahsuatupertalianantaraseoranglaki-lakidenganseorangwanita yang diakuisaholehundang-undang yang bertujuanuntukmenyelengarakankesatuanhidupyanabadi” Konsepsiperkawinanperdatadapatdisimpulkandariketentuanpasal 26 KUHperdata. • KUHPerdatahanyamengenalperkawinan yang dilangsungkanmenurut UU dandihadapanpegawaicatatansipil. • Pejabatgerejabarubolehmelangsungkanperkawinanapabilaperkawinanmenurut UU sudahdilangsungkandihadapanpegawaicatatansipil (pasal 81 KUHPerdata)

6. SegiNegatifdariLembagaPerkawinanMenurutKUHPerdata • UU tidakmencampuriupacara-upacaragereja (tidakdiperhatikanaspekreligius) • UU tidakmemperhatikanlaranganperkawinansebagaimanahalnyadalamperaturan agama. • UU tidakmemperhatikanfaktorbiologismisalnyakemandulan. • UU tidakmemperhatikan motif-motif yang mendorongpihak-pihak yang melakukanperkawinan.

7. SegipositifdariLembagaPerkawinanMenurutKUHPerdata • Perkawinanberdasarkanasasmonogami • Perkawinanharusberlangsungkekalhanyaputuskarenakematian • Alasanperceraianditentukansecaralinitatifoleh UU

8. PerbedaanAntaraPerkawinandanPerjanjian • Dilihatdariparapihak • Isiperjanjianditentukanolehparapihaksedangkanisiperkawinanditentukanoleh UU. • Peralihanhak, hak-hakdankewajiban yang timbuldariperjanjiandapatdialihkansedangkanhak-hakdankewajiban yang timbuldariperkawinantdakdapatdialihkan. • Hapusnyaperjanjianditentukanoelhkesepakatanparapihaksedangkanhapusnyaperkawinan/ putusnyaperkawinanharusberdasarkanalasan-alasan yang terbatasdalam UU.

9. Syarat-SyaratPerkawinan MenurutKUHPerdataterdiridarisyaratmateriil yang mengenaidiripribadiparacalon yang akanmelangsungkanperkawinan. SyaratFormilyaitu syarat2 yang mendahuluiperkawinandanpadasaatmelangsungkanperkawinan

10. SyaratMateriil SyaratMateriilumum : • Katasepakat • Batas usia • Asasmonogami • Tenggangwaktutunggu SyaratmateriilKhusus : • Laranganperkawinan • Izinkawin SyaratFormil : • Pemberitahuanakanberlangsungnyaperkawinan (pasal 50 & 51 KUHPerdata) • Pengumuman (pasal 52, 53, 54 KUHPerdata) • Pelangsunganperkawinan (pasal 57 KUHPerdata)

11. PerkawinanDitinjaudari UU No. 1 tahun 1974 Pengertianperkawinan : perkawinanadalahikatanlahirbatinantaraseoranglaki-lakidanseorangwanitasebagaisuamiistrisebagaitujuanuntukmembentukkeluarga / rumahtangga yang bahagiadankekalberdasarkanketuhanan yang MahaEsa.

12. Unsur-UnsurPerkawinan • Unsur agama, dapatdisimpulkandariketentuanpasal 1, 2, 8, 51 UU No. 1 tahun 1974. • UnsurBiologis, dapatdilihatdariketentuanpasal 4 dan 7 UU No. 1 tahun 1974. • UnsurSosiologis, batasumuruntukmelangsungkanperkawinanadalahuntukmengurangilajupertambahanpendudukkarenakelahiran, karenapertambahanpendudukadalahmasalahsosial • UnsurYuridis, dapatdisimpulkandariketentuanpasal 2 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974.

13. Syarat-SyaratPerkawinanMenurut UU Perkawinan Syaratmateriilumum : • Persetujuanbebas, pasal 6 ayat 1 UU perkawinan • Syaratusia, pasal 7 ayat 1 UU perkawinan • Asasmonogamirelatif, pasal 9 dan 3 ayat 1 • Berlakunyatenggangwaktutunggu, lihatketentuanpasal 39 PP No. 9 tahun 1975, ceraimati 130 harisejaktanggalkematiansuami, ceraihidup 3 kali sucisekurang-kurangnya 90 hari.

14. Lanjutan… SyaratMateriilKhusus : • Izinkawin, pasal 6 ayat 1 dan 2 • Larangantertentuuntukmelangsungkanperkawinan, pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 Syarat Formal : • Pemberitahuan, pasal 3 ayat 2 PP 9 tahun 1975 • Penelitian, pasal 6 ayat 1 PP 9 tahun 1975 • Pencatatan, pasal 7 PP 9 tahun 1975 • Pengumuman, pasal 8 PP 9 tahun 1975 • Pelangsunganperkawinan, pasal 10 PP 9 tahun 1975

15. PerkawinanDilangsungkan Terbuka UntukUmum Dengantujuanuntuk : • Memberikepastiantentangtelahdilangsungkannyaperkawinan • Mencegahterjadinyaperkawinangelap • Mencegahperkawinan yang dilangsungkansecaratergesa-gesa • Memberikansuasana yang khidmatdansakral • Untukmenjaminpegawaipencatatberlakuhati-hati

16. Keduamempelai Saksi – saksi Pegawaipencatatperkawinan Untukygberagama Islam  walinikah Diaturdalam Ps 11 (1,2,3) PP 9/75 Ps 13 (1,2) UUP 1/74 Akteperkawinan Dibuatrangkap 2 • Disimpanpegawai • pencatat • Pengadilan ____ • Keduamempelai Penandatanganan AktePerkawinan Diberikutipan Termasukdlm perjanjianpemberian kuasa Terhadapperkawinan Dengankuasa Ditandatanganioleh penerimakuasa

17. Perkawinandengankuasa Tidakdiatursecarategas Terlihatdalam Ps 6 PP 9/75 _______ Terhadapkuasaautentik Atau Dibawahtangan Yang disahkan Olehpegawaipencatat

18. Akte Perkawinanps 12 & 13 PP 9/75 • Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan, tempat kediaman suami/istri, jika janda/duda: mantan suami/istri disebutkan • Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman orang tua suami/istri • Ijin  ps. 6 (2,3,4,5) UU 1/74 • Despensasi pengadilan  berkaitan dengan batas umur  ps. 7 UU 1/74 • Kata sepakat para pihak • Ijin pejabat • Perjanjian perkawinan • Identitas para saksi

19. Ps. 13 PP 9/75 Disimpanoleh ____ pencatat AktePerkawinan --- dibuatrangkap 2 (dua) _____ ke PN diwilayah hkperkawinandilangsungkan Kutipanakteperkawinan Diberikanpadasaksi – saksi alatbukti Tentangperistiwa bahwatelahterjadi pelangsunganperkawinan UUP 1/74 tidakmengatur BW 100 – 102