1 / 13

L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Perpres N o. 54 Tahun 2010. Disampaikan Oleh Fadli Arif

aimee
Download Presentation

L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. LKPP LembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah • Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial • Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 • dan Perpres No. 54 Tahun 2010 Disampaikan Oleh Fadli Arif Kasubdit Pelayanan Sanggah Wilayah Barat, LKPP Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Hotel Kapuas Palace Pontianak, 21 November 2011

  2. Pendahuluan • Yang dimaksud Hibah dalam Perpres 54 Tahun 2010 adalah Hibah sebagai sumber pendanaan dari APBN/APBD. (Pasal 2 ayat 2). Baik Hibah Dalam Negeri maupun Hibah Luar Negeri (Pasal 2 ayat 3 dan 4). • Perpres 54 Tahun 2010 tidak mengatur proses pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan atau diberikan sebagai bantuan sosial . • Pengadaan Barang/jasa yang akan dihibahkan atau diberikan dalam bentuk Bantuan Sosial mengacu kepada Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

  3. Hibah berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 • Pasal 1 angka 14 : • Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. • Pasal 3 angka (1) : • Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa. • Pasal 15: • Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

  4. Bansos berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 • Pasal 1 angka 15 : • Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. • Pasal 3 ayat (2): • Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang. • Pasal 33: • Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

  5. Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa dalam rangka Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

  6. Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa dalam rangka Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

  7. Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Bagi Penerima Hibah • Bagaimana jika Hibah berupa uang digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMD untuk pengadaan barang/jasa

  8. Ruang Lingkup Perpres 54 Tahun 2010 (Pasal 2) • Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: • Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. • Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. • Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

  9. Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Bagi Penerima Hibah • Bagaimana jika Hibah berupa uang digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMD untuk pengadaan barang/jasa ? • Jika dana/uang tersebut dimasukan kedalam APBN/APBD, maka tetap harus mengacu kepada Perpres 54 Tahun 2010 (Pasal 2 ayat 2) • Jika TIDAK, maka prosesnya tidak diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010.

  10. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Bagi Penerima Hibah berupa Uang yang dimasukan dalam APBN/APBD

  11. Pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa Uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, LSM

  12. Kesimpulan • Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah dan Bantuan Sosial berpedoman Perpres 54 Tahun 2010 • Pengadaan barang dan jasa oleh Penerima hibah dalam bentuk uang, apabila dicantumkan dalam DIPA/DPA penerima, maka berpedoman Perpres 54 Tahun 2010 • Pengadaan barang dan jasa oleh Penerima Hibah (seperti; Individu, Keluarga, Masyarakat, LSM) yang menerima dalam bentuk uang, proses pengadaannya tidak diatur.

  13. LKPP LembagaKebijakanPengadaanBarang/JasaPemerintah Terima Kasih atas Perhatian Saudara Saran dan pertanyaan silahkan disampaikan melalui www.lkpp.go.id/v2/konsultasi fadli_arif@lkpp.go.id

More Related