1 / 22

PUSRENPEGFOR BKN (GANTI)

PUSRENPEGFOR BKN (GANTI). Kepala Bidang Perencanaan Pertimbangan Formasi Aparatur Sipil Negara, Pusrenpegfor BKN, email : wahyu@bkn.go.id. TINDAK LANJUT UU NOMOR 5 TAHUN 2014.

agary
Download Presentation

PUSRENPEGFOR BKN (GANTI)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PUSRENPEGFOR BKN (GANTI) KepalaBidangPerencanaanPertimbanganFormasiAparaturSipil Negara, Pusrenpegfor BKN, email : wahyu@bkn.go.id

  2. TINDAK LANJUT UU NOMOR 5 TAHUN 2014 You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. PERATURAN PELAKSANAAN YANG SUDAH TERBIT UU No. 5 Tahun 2014 PP No. 21 Tahun 2014 PP No. 70 Tahun 2015 PP No. 11 Tahun 2017 PP No. 49 Tahun 2018 MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA [ PPPK ] MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL [PNS] JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI ASN JABATAN ASN PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional 15 Januari 2014 Diundangkan DalamLembaran Negara Modern Portfolio Presentation 28 November 2018 Diundangkan DalamLembaran Negara 7 April 2017 Diundangkan DalamLembaran Negara 17 September 2015 Diundangkan DalamLembaran Negara 19 Maret 2014 Diundangkan DalamLembaran Negara

  3. 9 PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI Penataanstrukturorganisasipemerintah Peningkatanpelayananpublik 01 06 Penataanjumlahdandistribusi PNS Peningkatanintegritasdanakuntabilitaskinerjaaparatur 02 07 Peningkatanprofesionalisasi PNS Peningkatankesejahteraan PNS 03 08 Pengembangansistemseleksidanpromosisecaraterbuka Peningkatanefisiensibelanjaaparatur 04 09 Pengembangansistempemerintahanelektronik yang terintegrasi 05

  4. LATAR BELAKANG DAN ISU STRATEGIS • DalamPenyusunan • RencanaKebutuhan • PNS

  5. LATARBELAKANG 01 SetiapInstansiPemerintahWAJIBmenyusun kebutuhan jumlahdanjenisjabatan PNS berdasarkanAnalisisJabatandanAnalisisBebanKerja. Penyusunan kebutuhan jumlahdanjenisjabatan PNS dilakukanuntuk jangkawaktu5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahunberdasarkanprioritaskebutuhan. 02 PenyusunankebutuhanmemperhatikanNawacitadanRencana Pembangunan JangkaMenengahNasional (RPJMN). 03 Kebutuhan PNS secaranasionalditetapkanolehMenteri PANRB padasetiaptahun, setelahmemperhatikanpendapatmenteri yang menyelenggarakanurusanpemerintahan di bidangkeuangandanpertimbanganteknisKepala BKN. 04 Kepala BKN dalammemberikanPertimbanganteknisharusmemperhatikanbeberapaaspek, antara lain data kelembagaan, jumlah PNS yang ada/eksisting, jumlah PNS yang memasuki BUP/MD/pindahinstansi, rasiobelanjapegawaidengan APBN/APBD, dst. 05 *Perludilakukanverifikasi dan validasi data penghitungankebutuhan

  6. TujuanVerval Untukmemperoleh data perencanaankebutuhanjumlahdanjenisjabatan PNS yang Idealsesuaidengankualifikasidankompetensi yang dibutuhkangunamenjawabtantangankedepanpadasetiapInstansiPemerintah.

  7. Penataan PNS(PeraturanKepala BKN No. 37 Tahun 2011 TentangPedomanPenataan PNS) 1. TahapPersiapan 2. TahapPelaksanaan 3. Tindak Lanjut InformasiJabatan PenghitunganJumlahKebutuhan PNS (Berdasarkan ABK, Indeks – Perka BKN 19/2011) AnalisisKesenjanganJabatan PerencanaanPengembangan PNS (Perka BKN 22/2013) REKOMENDASI • UraianJabatan • SyaratJabatan • PetaJabatan • KategoriJumlah PNS : • Kurang • Sesuai • Lebih SyaratJabatanvsProfil PNS Redistribusi – ProyeksiKebutuhan PNS 5 Tahun – PensiunSukaRela

  8. Data Dan Informasi Yang Dibutuhkan • Struktural • JFT • JFU Tenaga Guru TenagaKesehatan JumlahPegawai Per Satuan Unit InstansiPusatdan Daerah InformasiJabatan (UraiandanSyaratJabatan) PetaJabatan RenstraInstansi Profil, KondisiGeografis, danPotensi Daerah JumlahSekolahNegeri JumlahRombonganBelajar Jam Wajib Mata Pelajaran per Minggu JenisdanJumlahFasilitasPelayananKesehatanMilikPemerintah JumlahKunjunganPasien per Tahun

  9. PenghitunganJumlahKebutuhan PNS(KategorisasiHasilPenghitunganKebutuhan) • Kategori : • Kurang • Sesuai • Lebih HasilPenghitunganKebutuhan PNS Bezetting PNS (Jumlah PNS yang Ada) Penataan PNS

  10. PenataanPegawaiNegeriSipil (PNS)TindakLanjut yang DapatDilakukan Kategori Jumlah Pegawai Kurang Kategori Jumlah Pegawai Sesuai Kategori Jumlah Pegawai Lebih • Distribusipegawaidari unit yang lebihke yang kurang • Penilaiankompetensi • Pemeringkatanbagipegawai yang tidakmemenuhisyaratjabatan • Pemberlakuan UU 11/1969 dan PP 32/1979 (pensiun & pemberhentian) • Perencanaanpegawaiuntuk 5 thkedepandenganpendekatanMinus Growth • EvaluasidananalisisOrganisasi (tugas, fungsi, danstruktur) • Distribusipegawaidari unit yang lebihke yang kurang • Penarikan PNS dariinstansi lain sesuaisyaratjabatan • Pemberdayaanpegawaimelaluidiklatdanpengayaantugas • Menyusunperencanaanpengembanganpegawai • Perencanaanpegawaiuntuk 5 tahunkedepandenganpendekatanPositive Growth • Distribusipegawaidari unit yang lebihke yang kurang • Pemetaanpotensiuntukmengetahuiminatdanbakatpegawai • Mengangkat JFU menjadi JFT • Menyusunperencanaanpengembanganpegawai • Perencanaanpegawaiuntuk 5 tahunkedepandenganpendekatanZero Growth

  11. Pertumbuhan Jumlah PNS (2013-2017)

  12. KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL NASIONAL APRIL 2019 JPT [es1, es2] 20.366 Pegawai JA [es3, es4, es5] 456.410 Pegawai JPU 1.665.258 Pegawai JFT 2.162.416 Pegawai 4.304.450 Sumber : Data Base SAPK 18 April 2019

  13. JPT [es2] 33 Pegawai JPU 3.181 Pegawai JA [es3, es4, es5] 1.008 Pegawai JFT 7.008 Pegawai KOMPOSISI PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN TANGERANG APRIL 2019 11.230 Sumber : Data Base SAPK 18 April 2019

  14. PROYEKSI PNS PENSIUN JABATAN STRUKTURAL KABUPATEN TANGERANG SELAMA 5 TAHUN 365 Sumber : Data Base SAPK 18 April 2019

  15. PROYEKSI PNS PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL KAB. TANGERANG SELAMA 5 TAHUN 1.583 Sumber : Data Base SAPK 18 April 2019

  16. PROYEKSI PNS PENSIUN JABATAN FUNGSIONAL UMUM KABUPATEN TANGERANG SELAMA 5 TAHUN Sumber : Data Base SAPK 18 April 2019

  17. PENGEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN ELEKTRONIK YANG TERINTEGRASI

  18. IntegrasiSistemManajemen ASN Sistem WASDAL (EWS, WBS) SistemPelayanandanMobille Apps Sistem Stakeholders (KemenPAN-RB, KASN, LAN) Secondary Data InteroperabilitasData ASN dengan Stakeholder One Data (Satu Data) ASN – Enterprise Service Bus (ESB) Pengembangan Pensiun Pelayanan Rekruitmen Pengangkatan • PelayananKepegawaian • Updating Data Mandiri • MutasiKepegawaian (KP, Promosi, Pensiundll) • Hukumandisiplin, • Talent ManajemenSistem • SistemKarier ASN Nasional • IntegrasiSistem Merit (Kompetensi, Kualifikasi, Kinerja) • Standarisasipengukuran sistem merit ASN • SistemDiklat ASN • Pemberkasan • Penetapan NIP • SK CPNS/PNS • Pensiun Data Manajemen • Pengusulan dan penetapan formasi (e-formasi) • Pengumuman, Pendaftaran online dan terintegrasi (SSCN) • Sistem Rekrutmen (CAT-BKN) • Pengumuman Kelulusan Electronic Document Management System Digital SignaturedanPaperless Society Infrastructure Private Cloud BKN and Data Communication Infrastructure

  19. Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi KEMEN PANRB KASN LAN BKN PORTAL BKN SIM BAP ASN SISWASDAL WBS WASDAL EIS ASN SIM PENKOM SIM PENG. KOMP. LAN PORTAL KASN SSCN CAT BKN E-FORMASI KEMEN PANRB SIM KINERJA ASN PEREMAJAAN DATA SIM JF HRMS ASN DMS PelayananKepegawaian ASN KPE DATABASE PEGAWAI ASN INSTANSI PUSAT/DAERAH PelayananKepegawaian ASN SIMPEG PEGAWAI ASN KPK BPJS KTK KEM DAGRI BPJS KES InstansiLainnya Taspen,Bappetarum,

  20. KEGUNAAN / MANFAAT YANG DI CAPAI PELAKSANAAN PENATAAN PNS 06 05 02 04 01 03 02 03 04 • Penataanataupenyempurnaan struktur organisasi • Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja • Program seleksi, rotasi, dan promosi pegawai dari unit yang kelebihan pegawai ke unit yang kekurangan pegawai • Bahan penentuan kebutuhan diklat • Penyusunan rencana kebutuhan riil pegawai sesuai beban kerja • Melakukanlangkah-langkahtindaklanjut, Sbb: • lnstansi yang termasukdalamKategoriJumlahPegawaiKurang • lnstansi yang termasukdalamKategoriJumlahPegawaiSesuai • lnstansi yang termasukdalamKategoriJumlahPegawaiLebih MenentukanKategoriJumlahPegawaipadalnstansiPusatdan Daerah dengancararnembandingkanantarahasilpenghitungankebutuhanpegawaisetiapjabatandenganjumlahpegawai yang ada • Penilaian kinerja dengan metode Sasaran Kerja Pegawai Menganalisiskesenjanganantaraprofil PNS dengansyaratjabatan.

  21. DAMPAK TIDAK DILAKUKANNYA PENATAAN PNS InstansiTidakdapatmenetapkankebutuhannyasehinggatidakdapatmemperolehtambahanformasi 01 Instansikesulitanmencapaivisidanmisikarenatidakdidukungoleh SDM yang cukup 02 02 Tidakdapatmerencanakanpegawaisecaratepat 03 Akan terjadiketimpangandan loss antargenerasi 04 Tidakdapatmerencanakankebutuhananggarandenganbaik 05 Polakariertidakefektif 06 PelayananPubliktidaktercapai/tdk optimal 07

  22. R E Thank You N P E BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA@2019 R F G O

More Related