1 / 47

MALPRAKTEK DAN PENANGANANNYA Fresley Hutapea, SH, MH, MARS Bahan Presentasi Kuliah S2

MALPRAKTEK DAN PENANGANANNYA Fresley Hutapea, SH, MH, MARS Bahan Presentasi Kuliah S2. MATERI PEMBAHASAN. PEMAHAMAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMAHAMAN MALPRAKTEK PENANGANAN KASUS. ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM. Perizinan Nakes Perizinan Sarkes Standar Pelayanan Standar Profesi - SOP HBL / MSBL

aelwen
Download Presentation

MALPRAKTEK DAN PENANGANANNYA Fresley Hutapea, SH, MH, MARS Bahan Presentasi Kuliah S2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MALPRAKTEK DAN PENANGANANNYA Fresley Hutapea, SH, MH, MARS Bahan Presentasi Kuliah S2

  2. MATERI PEMBAHASAN PEMAHAMAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMAHAMAN MALPRAKTEK PENANGANAN KASUS

  3. ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM Perizinan Nakes Perizinan Sarkes Standar Pelayanan Standar Profesi - SOP HBL / MSBL Pedoman

  4. MAKNA PERLINDUNGAN HUKUM (1) KEINGINAN KALANGAN MEDIS: • BEKERJA DENGAN TENANG • BEKERJA TANPA ANCAMAN PIDANA • BEKERJA TANPA ANCAMAN KEKERASAN DALAM SEGALA BENTUK • BEKERJA BEBAS SESUAI PROFESI • BILA BERBUAT SALAH ……. ? TENTU ADA TANGGUNG JAWAB

  5. MAKNA PERLINDUNGAN HUKUM (2) • PERLINDUNGAN HUKUM BERARTI: 1. BERUSAHA DAN BERAKTIVITAS TANPA ANCAMAN PIDANA / KEKERASAN (SAH) 2. PROFESIONAL BEKERJA TANPA DITEKAN ATAU DIPENGARUHI PIHAK LAIN (OTONOMI PROFESI) 3. MEMILIKI HAK & KEWAJIBAN YG SAH 4. BILA DIDUGA BERBUAT SALAH DIBERI PELUANG MEMBELA DIRI (AZAS PRADUGA TAK BERSALAH)

  6. BEKERJA SESUAI ATURAN • IJIN SARANA KESEHATAN • PERSYARATAN SARANA KESEHATAN • STANDAR PELAYANAN & SARANA • AKREDITASI • IJIN PRAKTIK PROFESI • KOMPETENSI DAN KEWENANGAN • ETIK DAN STANDAR PROFESI

  7. IMPLIKASI UUPK THD RUMAH SAKIT • 1. Hanya boleh mempekerjakan dokter ber-SIP. • Menetapkan Clinical Privilege (kewenangan klinik) bagi dokter di rumah sakit sesuai kompetensinya. • 3. Memfasilitasi agar dokter selalu melaksanakan layanan sesuai standar pelayanan & patient safety. • 4. Melaksanakan : • a. Manajemen Informed Consent yang benar. • b. Manajemen Rekam Medik yang baik dan rapi. • c. Manajemen Rahasia Kedokteran yang tertib. • d. Manajemen Kendali Mutu (Audit Medik dll). • 5. Memfasilitasi terlaksananya semua Hak Pasien. • 6. Melakukantindakankorektifterhadapprofessional performance & ethical performance yang tak baik.

  8. IMPLIKASI UUPK TERHADAP DOKTER • Harus memiliki Sertifikat Kompetensi dari Kolegium. • Harus punya STR (Lisensi atau Kewenangan) dari KKI. • 3. Harus menjaga kompetensinya dengan selalu mengikuti pendidikan berkelanjutan. • 4. Harusmemperbarui STR(lisensi)yghabismasaberlakunya. • 5. Harus memiliki SIP jika ingin praktik swasta perorangan. • Harus punya SIP untuk kerja di RS ??? • Tidak dibenarkan bekerja di lebih dari 3 sarana kesehatan. • 8. Dalam menjalankan praktiknya harus selalu: • a. Memenuhi Standar Pelayanan & Patient Safety. • b. Menjalankan prosedur Informed Consent yang benar. • c. Melaksanakan manajemen Rekam Medis dengan baik. • d. Menjaga Rahasia Kedokteran. • e. Menghormati semua Hak Pasien.

  9. HAKEKAT RUMAH SAKIT (1) Sebuah institusi besar; yang sarat dengan peralatan berteknologi canggih, dioperasionalkan oleh sekumpulan orang dengan keahlian dan bakat sesuai yang dibutuhkan. Sebuah struktur organisasi yang komplek; yang didalam-nya ditempatkan banyak orang untuk melakukan pekerja-an tertentu (dg kompensasi finansial) sesuai kebutuhan rencana kerja yang dibatasi oleh peraturan, regulasi dan prosedur sesuai kebutuhan birokrasi dan hukum. Sebuah lembaga yang rumit; dengan banyak unit, depar-temen,staf,jabatandanperan;yangkesemuanyaitusaling kait-mengkait dan saling kebergantungan satu sama lain. Sebuah sistem yang harus dinamis dan adaptif; karena harus berinteraksi terus-menerus dengan lingkungan eks- ternal, sosial dan lingkungan organisasi.

  10. HAKEKAT RUMAH SAKIT (2) Sebuah tempat kerja; yang sangat sarat dengan masalah, sehingga oleh karenanya perlu ada problem-solving system. Sebuah fasilitas publik esensial; yang merepresentasikan infestasi sumber daya manusia, modal dan sumber daya lainnyagunamemberikanlayanan penting(criticalservices) bagi masyarakat.  Sebuah proses kerja organisasi; yang inputnya berupa personil, peralatan, dana,informasidanpasien; ----- untukdirubahmelaluiproses kerja organisasi, alokasi sumber daya, koordinasi, integrasi psiko-sosial dan manajemen; ---- yang kemudian hasilnya diserahkan kembali kepada lingkungannya dalam bentuk finished outputs. Sebuah organisasi; yang harus tetap mempertahankan identitas dan integritasnya sebagai sebuah sistem sepanjang waktu.

  11. HAKEKAT RUMAH SAKIT (3) Rumah Sakit merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan dari pelbagai elemen, antara lain: 1. Pemilik & pemodal; 2. Manajemen; 3. Profesional (dokter, perawat, bidan, dll); 4. Pasien dan keluarganya; 5. Masyarakat beserta lingkungannya; 6. Mahasiswa, residen dan peneliti; serta 7. Pemerintah, dll. Kepentingan yang berbeda-beda tsb berpotensi me-nimbulkan konflik sehingga perlu ada aturan yang dapat dijadikan acuan menyelesaikan konflik.

  12. PERTANGGUNG JAWABAN RUMAH SAKIT Manajemen Sarana Kes (RS) (Public liability) - PerdataPertanggung - Adm Jawaban Profesional Tenaga Prof (Pelaku) (Medical liability) - Perdata - Pidana - Administrasi

  13. MASALAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN - Padat karya - Padat modal - Padat teknologi - Fungsi sosial • Rawan Tuntutan • Penanganan IGD - Komplain pelayanan - Dugaan malapraktek - Konflik internal (antar dokter) - dsb

  14. PEMAHAMAN UMUM TENTANG MALPRAKTEK • MALPRAKTIK DISAMAKAN DENGAN: • KEGAGALAN MEDIK (ADVERSE EVENTS) • PASIEN MASUK RUMKIT DALAM KEADAAN “SEGAR”, PULANG DALAM KEADAAN CEDERA ATAU MENINGGAL • PASIEN TIDAK PUAS ATAS LAYANAN PENILAIAN PADA “HASIL” BUKAN PADA “UPAYA”, TIDAK TEPAT UNTUK KATA MALPRAKTIK

  15. MALPRACTICE • PROFESSIONAL MISCONDUCT OR UNREASONABLE LACK OF SKILL. • FAILURE OF ONE RENDERING PROFESSIONAL SERVICES TO EXERCISE THAT DEGREE OF SKILL AND LEARNING COMMONLY APPLIED UNDER ALL THE CIRCUMSTANCES IN THE COMMUNITY BY THE AVERAGE PRUDENT REPUTABLE MEMBER OF THE PROFESSION WITH THE RESULT OF INJURY, LOSS OR DAMAGE TO THE RECIPIENT OF THOSE SERVICES OR TO THOSE ENTITLED TO RELY UPON THEM. BLACK’S LAW DICTIONARY

  16. Definisi Malpraktek Medis(World Medical Association 1992) Medical malpractice involves the physician failure to conform the standard of care for treatment of the patient condition, or lack of skill or negligence in providing care to the patient which is the direct cause of an injury to the patient “ Malpraktek medis berhubungan dengan kegagalan tenaga medis dalam melakukan prakteknya sesuai dengan standar pelayanan terhadap kondisi pasien, atau kurangnya kemampuan atau ketidakpedulian dalam penyediaan pelayanan terhadap pasien yang menjadi penyebab utama terjadinya cedera terhadap pasien “

  17. MALPRAKTEK • INTENTIONAL • PROFESSIONAL MISCONDUCTS • NEGLIGENCE • MALFEASANCE, • MISFEASANCE, • NONFEASANCE • LACK OF SKILL • DI BAWAH STANDAR KOMPETENSI • DI LUAR KOMPETENSI

  18. MALPRAKTEK MISCONDUCTS – sikap buruk misal : Penahanan Pasien, Buka Rahasia Kedokteran Tanpa Hak, Aborsi Ilegal, Euthanasia, Penyerangan Seksual, Keterangan Palsu, Praktek Tanpa Izin NEGLIGENCE – kelalaian - Malfeasance (melakukan tindakan tidak layak, lalai membuat keputusan) - Misfeasance (melakukan pilihan yang tidak tepat, lalai eksekusi) - Nonfeasance (tidak melakukan kewajiban) LACK OF SKILL - kekurangan kemampuan - Dibawah standar kompetensi - Di luar kompetensi (bukan kompetensi / kewenangan)

  19. MISCONDUCT • FRAUD / MISREPRESENTASI • PELANGGARAN STANDAR SECARA SENGAJA (DELIBERATE VIOLATION) • PIDANA UMUM: • KETERANGAN PALSU • PENAHANAN PASIEN • BUKA RAHASIA KEDOKTERAN TANPA HAK • ABORSI ILEGAL • EUTHANASIA • PENYERANGAN SEKSUAL

  20. KELALAIAN MEDIK • JENIS MALPRAKTIK TERSERING • BUKAN KESENGAJAAN • TIDAK MELAKUKAN YG SEHARUSNYA DILAKUKAN, MELAKUKAN YG SEHARUSNYA TIDAK DILAKUKAN OLEH ORANG2 YG SEKUALIFIKASI PADA SITUASI DAN KONDISI YG IDENTIK

  21. BENTUK KELALAIAN • MALFEASANCE • MELAKUKAN TINDAKAN YG MELANGGAR (UNLAWFUL / IMPROPER) • SEJAJAR DENGAN ERROR OF PLANNING • MIS. TINDAKAN MEDIS TANPA INDIKASI • MISFEASANCE • IMPROPER PERFORMANCE YG AKIBATKAN CEDERA • SEJAJAR DENGAN ERROR OF EXECUTION • MIS. TINDAKAN MEDIS TAK SESUAI PROSEDUR • NONFEASANCE • GAGAL MELAKUKAN TINDAKAN YG MERUPAKAN KEWAJIBAN

  22. LACK OF SKILL • KOMPETENSI KURANG ATAU DI LUAR KOMPETENSI / KEWENANGAN • SERING MENJADI PENYEBAB ERROR ATAU KELALAIAN • SERING DIKAITKAN DENGAN KOMPETENSI INSTITUSI (LOCALITY RULE, LIMITED RESOURCES) • KADANG DAPAT DIBENARKAN PADA SITUASI-KONDISI LOKAL TERTENTU

  23. UNSUR KELALAIAN ADA KEWAJIBAN TAPI TIDAK DILAKSANAKAN - KEWAJIBAN PROFESI - KEWAJIBAN DENGAN PASIEN PENYIMPANGAN KEWAJIBAN - PELANGGARAN KEWAJIBAN TERSEBUT DAMAGES (KERUGIAN) - CEDERA, MATI ATAU KERUGIAN DIRECT CAUSIALSHIP - HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT / CAUSALITAS

  24. GEJALA GUGATAN MALPRAKTEK ADANYA KEGAGALAN PENANGANAN PASIEN CETUSAN RASA TIDAK PUAS THD PELAYANAN ADANYA HUBUNGAN BURUK DOKTER-PASIEN/KELUARGA (RASA TIDAK PERCAYA KE DOKTER) PASIEN / KELUARGA TIDAK MAU MENDAPATKAN PENJELASAN TIDAK MAU MENDENGAR PENJELASAN DOKTER PENYAMPAIAN KELUHAN KE RS SECARA TERTULIS KEINGINAN PASIEN/KEL.MENDAPATKAN BERKAS RM PASIEN / KUASA HUKUM MEMBEBERKAN KE MEDIA MASA SEOLAH-OLAH : - SEMUA TINDAKAN DOKTER SALAH DAN DIANGGAP LALAI - TIDAK ADA INFORMASI - PELAYANAN RS SEDEMIKIAN BURUK - PASIEN YANG PALING BENAR

  25. DASAR GUGATAN MALPRAKTEK HASIL PENGOBATAN TIDAK SESUAI DGN YANG DIHARAPKAN CEDERA/PENYAKIT/KOMPLIKASI YANG DIKAITKAN DENGAN KELALAIAN KURANG MENDAPAT INFORMASI ADEKUAT (KESENJANGAN INFORMASI) - Dokter tidak pernah memberikan informasi - Informasi yg berbeda/bertentangan antar dokter - Tiap spesialis menyatakan tidak ada masalah, tapi pasien makin jelek - Keterangan dokter lain yg menjelekkan sejawatnya dpt memicu tuntutan PENANGANAN OLEH TENAGA KESEHATAN YANG TIDAK KOMPETEN SALAH DIAGNOSA, TERLAMBAT DIAGNOSA, SALAH TERAPI, KURANG PROFESIONAL TELAH TERJADI KELALAIAN, PERBUATAN MELAWAN HUKUM MELAKSANAKAN TINDAKAN TANPA IZIN TUNTUTAN : - GANTI RUGI - REHABILITASI - PIDANA Hati-hati : Percakapan perawat/dokter dpt dijadikan bahan gugatan, Teguran dokter ke perawat apalagi mempersalahkan perawat akan dicatat dan menjadi bahan gugatan

  26. SIAPA YANG DIGUGAT DOKTER YANG MERAWAT ATASAN DOKTER YANG MERAWAT (RS-DIREKTUR) (Berlaku tanggung jawab manajemen) DOKTER LAIN YANG IKUT MERAWAT (Rawat bersama, Pernah dikonsulkan, Anestesist dll) DIREKTUR RS / PIMPINAN SARANA KESEHATAN OTORITAS KESEHATAN - Dinkes Kab / Kota - Dinkes Provinsi - Dirjen - Menteri

  27. BILA ADA KASUS • Dilaporkan ke : • Menkes • Dirjen • Kepolisian • DPR • MKEK • MKDKI • PB IDI

  28. DAMPAK GUGATAN CITRA RS MENURUN REPUTASI DOKTER TERCEMAR TEKANAN PSIKOLOGIS (KURANG PERCAYA DIRI) BEBAN PIKIRAN, WAKTU, BIAYA SANKSI (ETIK & HUKUM) TIMBUL TUNTUTAN HUKUM - Perdata - Pidana - TUN

  29. DASAR HUKUM GUGATAN SECARA PERDATA Gugatan dugaan malpraktek umumnya Perbuatan Melawan Hukum Ps. 55 UU 23 1992tentang Kesehatan (Tiap orang berhak ganti rugi atas kelalaian tenaga kesehatan) Ps. 1365 KUH Perdata(PMH dpt diminta ganti rugi atas kelalaian) Ps. 1366 KUH Perdata(Ganti rugi akibat kelalaian / kurang hati-hati) Ps. 1367 KUH Perdata(Atasan bertanggung jawab atas tindakan bawahan) Tuntutan Ganti Rugi : - Materil : (Biaya RS, Honor Dokter, Biaya akomodasi, Biaya Obat dll) - Imateril : (Pengganti rasa sakit, rasa malu, sedih, penderitaan batin dll)

  30. DASAR GUGATAN MALPRAKTEK SEBAGAI KASUS PIDANA Mulai digeser ke kasus pidana Keluarga melapor ke Polisi  Kejaksaan, Pengadilan Dasar KUHP : - 359, kelalaian menyebabkan meninggal - 360, kelalaian menyebabkan luka berat - 304, membiarkan orang yang perlu pertolongan - 349, aborsi - 344, euthanasia - 284, penyerangan seksual - 267-268, keterangan palsu - 322 jo PP 10/66, membocorkan rahasia kedokteran

  31. ETIK, DISIPLIN DAN HUKUM

  32. PELANGGARAN DLM BIDANG KESEHATANPROFESI KEDOKTERAN PELANGGARAN PROFESI DOKTER UU No 23 Thn 1992 dan UU No 29 Thn 2004 ETIK ETIK Disiplin Hukum Organisasi Profesi Disiplin Kedokteran Perdata Pidana Administrasi Pengaduan Pengaduan Gugat Laporan Polisi /jaksa Laporan MKDKI Pusat MKEK-P3EK Tuntutan Gugatan MKDKI Provinsi Tindakan Disiplin Pengadilan Tindakan Disiplin Keputusan Keputusan Keputusan Pecabutan izin Praktik Ganti rugi Mati/kurungan/ penjara/denda Teguran/ Pencabutan Sementara Tetap Selamanya Rekomendasi Pencabutan Tanda Registrasi & Surat Izin Praktik Kewajiban mengikuti Pelatihan/Latihan Peringatan Tertulis

  33. TENTANG GUGAT PERDATA TANGGUNG GUGAT Ganti Rugi Ganti Rugi PERBUATAN MELANGGAR HUKUM WANPRESTASI INGKAR JANJI

  34. TANGGUNG JAWAB PIDANA PENYELIDIKAN PENYIDIKAN TUNTUTAN PERSIDANGAN KEPUTUSAN

  35. TINDAKAN ADMINISTRASI MASYARAKAT/ ORANG PROFESI/ TENAGA KESEHATAN GUGATAN PENGADILAN KEPUTUSAN TINDAKAN ADMINISTRASI

  36. MKDKI • UNTUK MENEGAKKAN DISIPLIN DR/DRG DALAM PENYELENGGARAAN PRAKTIK • OTONOM DI LINGKUNGAN KKI • INDEPENDEN • BERTANGGUNGJAWAB (adm) KEPADA KKI • DI IBUKOTA DAN PROPINSI • ANGGOTA DITETAPKAN MENTERI ATAS USUL ORG PROFESI, MASA 5 TAHUN • JURISDIKSI: DISIPLIN PROFESI PASAL 55 – 60 UU PRADOK

  37. MKDKI • TUGAS : • Menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi yang diajukan • Menyusun pedoman dan tata cara penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter atau dokter gigi Pasal 64 UU Pradok

  38. MKDKI • TATA KERJA • Menerima pengaduan tertulis dari setiap orang yang mengetahui atau dirugikan kepentingannya • Isi pengaduan: Identitas pengadu, nama dan alamat dokter teradu, alasan pengaduan • MKDKI memeriksa dan memutuskan • Putusan: tidak bersalah atau pemberian sanksi • Merujuk ke Organisasi Profesi (MKEK) bila kasus etik • Ketentuan lanjut: Peraturan Konsil Pasal 66 – 70 UU Pradok

  39. KIAT PENANGANAN KASUS DI RS I. INTERNAL (Direksi, KM, Ybs, Humas) a. Responsif thd keluhan masyarakat b. Prihatin, ikut merasakan, berikan bantuan c. Niat untuk menyelesaikan d. Cari sebab musabab e. Periksa  Bukti f. Analisis secara mendalam (kriteria, standar) g. Tanggung jawab h. Tegakkan aturan (Punishment) MDTK, MKEK,MKDKI

  40. KIAT PENANGANAN KASUS DI RS II. EXTERNAL (MKEK, Bidang Hukum) a. Merujuk prinsip dasar etika kedokteran dan azas-azas hukum b. Melakukan klarifikasi antara pengadu dengan teradu untuk mencari kebenaran c. Lakukan mediasi d. Mengundang saksi ahli (second opinion) e. Memutuskan dan memilah sengketa - masalah etis - masalah hukum - gabungan Etis dan Hukum f. Siapkan bukti (MR, TC, dll) g. Siapkan bantuan hukum h. Penerapan sanksi I. Rehabilitasi bila tidak salah

  41. PENANGANAN KASUS MALPRAKTEK (1) SOMASI DARI PASIEN / KEL / LSM - Terjadi kelalaian, perbuatan melawan hukum MENELITI KEBENARAN SOMASI - Periksa Rekam Medis - Informasi yg diberikan dokter, perawat - Informasi ttg penanganan pasien (perawatan) MENJAWAB SOMASI - Sesuai informasi medik dalam RM, keterangan dokter, perawat - Upaya membuktikan kebenaran

  42. MELAKUKAN MEDIASI - Upaya dan saling pengertian - Buktikan kebenaran informasi medis (RM, Ket.dokter, perawat) HASIL MEDIASI - Terjadi perdamaian - Tidak terjadi perdamaian  tuntutan, gugatan ke  Kepolisian (Pidana) ke  Pengadilan Negeri (Perdata)

  43. PENANGANAN KASUS MALPRAKTEK (2) TIMBUL SURAT PENGADUAN (SP) KE POLISI - Terjadi tindakan melawan hukum, kelalaian PROSES PEMERIKSAAN DI KEPOLISIAN - Panggilan Polisi ke dokter atau pihak terkait - Antisipasi panggilan dengan persiapan bukti - Penuhi panggilan dengan didampingi Kuasa Hukum (sering diminta RM tapi diberikan Resume Medis) - Jelaskan dan buktikan kebenaran informasi medis (dlm RM, keterangan dokter, perawat) TINDAK LANJUT POLISI - Pemeriksaan saksi lain - Second opinion  buktikan dengan RM - SP3 atau lanjutkan penanganan kasus ke Kejaksaan

  44. PENANGANAN KASUS MALPRAKTEK (3) KEJAKSAAN - Pemeriksaan Tersangka, Saksi - Mencari bukti  RM, keterangan dokter, perawat - Dapat terjadi penahanan  tahanan di LP tahanan Kota dll - Tersangka tetap didampingi Penasehat Hukum - Bila cukup bukti ke PN

  45. PENANGANAN KASUS MALPRAKTEK (4) PENGADILAN - Berkas Perkara dilimpahkan Kejaksaan ke Pengadilan (pidana) - Gugatan dari Pasien / Kel. / Kuasa pasien - Pengadilan bentuk Majelis Hakim - Pemeriksaan dalam persidangan - Pembuktian melalui RM dan keterangan dokter, perawat, second opinion dll - Tuntutan Jaksa - Eksepsi Penasehat Hukum - Replik JPU - Duplik  Penasehat Hukum

  46. PENANGANAN KASUS MALPRAKTEK (5) PEMBUKTIAN DI PENGADILAN DUGAAN MALPRAKTEK - Kelalaian, Perbuatan Melawan Hukum DALIL PENGGUGAT (PASIEN, KEL / KUASA HUKUM) - Informasi medis yang didapat / didengar - Keterangan second opinion - Hal-hal yang dialami dalam perawatan pasien KETERANGAN SAKSI AHLI - sesuai keahliannya JAWAB DALIL PENGGUGAT - Buktikan informasi medis (RM, Keterangan dokter, perawat) - Keterangan ahli - Dokumen pendukung KESIMPULAN SESUAI FAKTA JURIDIS

  47. TERIMA KASIH

More Related