1 / 95

SOSIALISASI KONGRES XXI PGRI KONGRES GURU INDONESIA

SOSIALISASI KONGRES XXI PGRI KONGRES GURU INDONESIA. Disajikan oleh : H. M. Purwono , S. Pd Ketua PGRI Cabang Rambipuji Kab.Jember. Kata-kata bijak. The mediocre teacher tells. 

adonai
Download Presentation

SOSIALISASI KONGRES XXI PGRI KONGRES GURU INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. SOSIALISASI KONGRES XXI PGRIKONGRES GURU INDONESIA Disajikanoleh : H. M. Purwono, S. Pd KetuaPGRI CabangRambipujiKab.Jember

  2. Kata-katabijak • The mediocre teacher tells.  The good teacher explains.  The superior teacher demonstrates.  The great teacher inspires.  ~William Arthur Ward “Guru yang sedang-sedangsajamemberitahukan. Guru yang baikmenjelaskan. Guru yang ulungmendemonstrasikan. Dan Maha guruitumenginspirasi.”

  3. Pelaksanaan Kongres XXI PGRI • Tanggal 1 s.d. 5 Juli 2013 • Gedung Istora Gelora Bungkarno Senayan, Jakarta. • Tema: Peran Strategis PGRI sebagai Organisasi Profesi Guru Indonesia dalam Mewujudkan Guru yang Bermartabat Menuju Pendidikan Bermutu.

  4. KONGRES PGRI= KONGRES GURU INDONESIA • PGRI lahir dalam Kongres Guru Indonesia I, maka Kongres Guru Indonesia sama dengan Kongres PGRI. (historis) • PGRI adalah Organisasi Profesi Guru Indonesia (politis) • Hari kelahiran PGRI adalah Hari Guru Nasional (philosofis) • Kode Etik Guru PGRI adalah Kode Etik Guru Indonesia • Ikrar Guru PGRI adalah Ikrar Guru Indonesia • Dewan Kehormatan Guru PGRI adal;ah Dewan Klehormatan Guru Indonesia

  5. Hasil 10 Keputusan III. Laporan Pertanggtungjawaban Masa Bakti XX IV. Program Umum PGRI Masa Bakti XXI V. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI VI. Kode Etik Guru Indonesia VII. Pembinaan dan Pengembangan PTK VIII.Pernyataan Kongres XXI IX. Susunan dan Personalia PB PGRI Masa Bakti XXI X. Susunan dan Personalia Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Badan Pembina Bidang Usaha, DKGI, Pengurus Pusat LKBH PGRI, BPPLP, YPLP

  6. Perubahan AD dan ART PGRI sebelum SEKARANG Jati Diri(BabIIIpasal 3 AD/ART) • Organisasi Perjuangan • Organisasi Profesi • Organisasi Ketenagakerjaan Sifat • Unitaristik • Independen • Non Partai Politik Jati Diri • Organisasi Profesi • OrganisasiPerjuangan • Organisasi Ketenagakerjaan Sifat • Unitaristik • Independen • Nonpartisan

  7. Perubahan VISI PGRI sebelum sekarang Visi : terwujudnya organisasi mandiri dan dinamis yang dicintai anggotanya, disegani mitra dan diakui perannya oleh masyarakat. PGRI didirikan untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan program utama dibidang pendidikan untuk mencerdaskan pendidikan bangsa dan memperjuangkan kesejahteraan bagi para guru Visi : Terwujudnya PGRI sebagai Organisasi Guru Indonesia yang Tepercaya, Dinamis, Kuat, dan Bermartabat

  8. Perubahan Misi Misi Sebelumnya • Mewujudkan cita-cita proklamasi pgri bersama komponen bangsa yang lain, berjuang yaitu berusaha secara konsisten mempertahankan dan mengisi kemerdekaan sesuai amanat UU1945 • Mensukseskan pembangunan nasional PGRI bersama komponen bangsa, melaksanakan pembangunan bangsa khususnya dibidang pendidikan • Memajukan pendidikan nasional PGRI selalu berusaha untuk terlaksananya sistem pendidikan nasional, berusaha selalu memberikan masukan-masukan tentang pembangunan pendidikan kepada Departemen Pendidikan Nasional

  9. Meningkatkan profesionalitas guru PGRI berusaha dengan sungguh sungguh agar guru menjadi profesional sehingga pembangunan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat direalisasikan • Meningkatkan kesejahteraan guru agar guru dapat profesional maka guru harus mendapatkan imbal jasa yang baik, ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sehingga ada rasa aman, ada pembinaan karir yang jelas. Guru harus sejahtera, profesional dan terlindungi.

  10. Perubahan Misi Misi sekarang • Meningkatkanprofesionalitas guru dandosen. • Memberikan perlindungan profesi, hukum, keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas kekayaan intelektual. • Meningkatkankesejahteraan guru, dosen, dantenagakependidikan. • Membangunkerjasamadenganpemerintah, pemerintahdaerahdanlembaganonpemerintah. • Mewujudkanpendidikannasional yang bermutudanterjangkaumasyarakat. • Mendoronglayanan prima dalampendidikan • Menyukseskan pembangunan nasional

  11. Perubahan Fungsi FungsiSebelumnya • Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, (tetap) • Berperan serta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, (tetap) • Berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional, (tetap)

  12. mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, (tetap) • Menjaga, memelihara, membela, serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan serta KESETIAKAWANANanggota.(ada perubahan)

  13. Perubahan Fungsi FungsiSekarang • Mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, (tetap) • Berperan serta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, (tetap) • Berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan nasional, (tetap)

  14. mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya, (tetap) • Menjaga, memelihara, membela, memperjuangkanserta meningkatkan harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan serta SOLIDARITAS anggota.(ada perubahan)

  15. Kewenangan • Menetapkan dan menegakkan kode etik guru; • Memberikan bantuan hukum kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan; • Memberikan perlindungan profesi guru, dosen, dan tenaga kependidikan; • Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, dosen, dan tenaga kependidikan; • Melaksanakan sertifikasi guru bersama pemerintah dan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan; • Memajukan pendidikan nasional.

  16. Perubahan Iuran Iuran Sebelumnya • Setiap anggota baru wajib membayar uang pangkal satu kali selama menjadi anggota sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) • Uang pangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diserahkan kepada pengurus PGRI Kabupaten/KabupatenAdministrasidan/atauKota/Kota Administrasi. • Setiap anggota wajib membayar uang iuran anggota minimal sebesar Rp 2.000,00 (duaribu rupiah) setiap bulan.

  17. Iuran Sekarang • Setiap anggota baru wajib membayar uang pangkal satu kali selama menjadi anggota sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) • Uang pangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diserahkan kepada pengurus PGRI Kabupaten/KabupatenAdministrasidan/atauKota/Kota Administrasi. • Setiap anggota wajib membayar uang iuran anggota minimal sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) setiap bulan.

  18. Iuran Sebelum 4) Uang iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini pendistribusiannya sebagai berikut :

  19. Iuran Sekarang 4) Uang iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini pendistribusiannya sebagai berikut :

  20. Iuran • Berdasarkan keputusan konferensi kerja, Pengurus PGRI Kabupaten/KabupatenAdministrasidan/atauKota/Kota Administrasidapat menambah besarnya iuran anggota menjadi lebih dari Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai program organisasinya. Tambahan besaran iuran tidak didistribusi kepada badan pimpinan organisasi di atasnya. • Ketentuan pembayaran iuran anggota sebagaimana pada ayat (3) pasal ini mulai dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah kongres.

  21. Pembayaran Iuran Hasil Kongres XXI • Semua keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan • Khusus pembayaran iuran berdasarkan hasil kongres dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2014. • Iuran PGRI digunakan untuk membiayai kegiatan dan poerjuangan PGRI beserta alat kelengkapan organisasi.

  22. Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Besar PGRI) Sebelumnya • Wakil Sekretaris Jenderal • Wakil Sekretaris Jenderal • Wakil SekretarisJenderal=4 • Bendahara • Wakil Bendahara Pengurusharian : • KetuaUmum • Ketua • Ketua • Ketua • Ketua • Ketua • Ketua=7 • Sekretaris Jenderal

  23. Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Besar PGRI) yang Sekarang • Sekretaris Jenderal • Wakil Sekretaris Jenderal • Wakil Sekretaris Jenderal • Wakil Sekretaris Jenderal • Wakil SekretarisJenderal=5 • Bendahara • Wakil Bendahara Pengurusharian : • KetuaUmum • Ketua • Ketua • Ketua • Ketua • Ketua • Ketua • Ketua=8

  24. Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Besar PGRI) Sebelumnya Ketua Departemen • Organisasi dan Kaderisasi • Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan • Informasi dan Komunikasi • Penelitian dan Pengembangan • Pendidikan dan Pelatihan • Hubungan Kerjasama Luar Negeri • Pengembangan Karir dan Profesi • Kerohanian

  25. Pemberdayaan Perempuan • Pengembangan Kesenian Kebudayaan dan Olahraga • Pengabdian Masyarakat • Advokasi dan Perlindungan Hukum

  26. Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Besar PGRI) yang Sekarang SekretarisDepartemen • Organisasi dan Kaderisasi • Pendidikan dan Pelatihan • Penegakan Kode Etik • Advokasi, Bantuan Hukum, dan Perlindungan Profesi • Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan • Pembinaan Karir Guru, Dosen, dan Tenaga Kependidikan

  27. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat • Kerjasama dan Pengembangan Usaha • Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan • Pemberdayaan Perempuan • Olahraga, Seni, danBudaya • Pembinaan Mental dan Spiritual • Komunikasi dan Informasi • Hubungan Luar Negeri

  28. Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Provinsi)Sebelumnya PengurusHarian • Ketua 2) WakilKetua 3) WakilKetua 4) WakilKetua 5) Sekretaris Umum 3 6) Wakil Sekretaris Umum 7) Wakil Sekretaris Umum 8) Bendahara 9) Wakil Bendahara 4

  29. Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Provinsi)yang sekarang PengurusHarian • Ketua 2) WakilKetua 3) WakilKetua 4) WakilKetua 5) WakilKetua 6) Sekretaris Umum 7) Wakil Sekretaris Umum 8) Wakil Sekretaris Umum 9) Wakil Sekretaris Umum 10) Bendahara 11) Wakil Bendahara 4 5

  30. Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Provinsi) Pengurus PGRI provinsi/daerahistimewadapatdilengkapi paling banyak 14 (empatbelas) sekretaris biro yang nama, susunan, sertafungsinyadapatmengacupadasusunansertafungsiDepartemendiPengurusBesar PGRI ataudisesuaikandengankondisidaerah, efektivitassertaefisiensi, danataubidangtugas yang terkaitdengan program organisasi.

  31. Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Kabupaten/Kota)Tidak Ada Perubahan • Ketua • WakilKetua • WakilKetua • Sekretaris • WakilSekretaris • Bendahara • Wakil Bendahara

  32. Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Kabupaten/Kota) Pengurus PGRI Kabupaten/KabupatenAdministrasidan/ atau Kota/ Kota Administrasidapatdilengkapidengan paling banyak 14 (empatbelas) bidang yang susunansertafungsinyadapatmengacupadasusunansertafungsi biro padaPengurus PGRI Provinsiataudisesuaikandengankebutuhan PGRI Kabupaten/ KabupatenAdministrasidan/ atau Kota/ Kota Administrasi.

  33. Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Cabang)Tidak Ada PERUBAHAN • Ketua • Wakil Ketua • Sekretaris • Wakil Sekretaris • Bendahara • Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus dapat dilengkapi paling banyak 14 (empatbelas) seksi, yang nama, susunan serta fungsinya dapat mengacu pada nama, susunan serta fungsi bidangpada pengurus PGRI kabupaten/kota atau disesuaikan dengan kondisi diwilayahnya.

  34. Badan Pimpinan Organisasi(Pengurus Ranting) • Ketua • WakilKetua • Sekretaris • Bendahara • Sebanyak-banyaknya empat orang anggota pengurus

  35. Setelah Kongres XXI PGRI, maka... • Paling lambat 6 bulan dilaksanakan Konferensi PGRI Provinsi • Setelah Konferensi PGRI Provinsi paling lambat diselenggarakan Konferensi PGRI Kabupaten dan Kota wilayah yang bersangkutan. • Setelah enam bulan konferensi kabupaten dan kota, diselenggarakan Konferensi PGRI Kecamatan di wilayah yang bersangkutan.

  36. Alat Kelengkapan Organisasi • Dewan Penasehat • Dewan Pakar • Badan Pembina Bidang Usaha • Dewan Kehormatan Guru Indonesia • Lembaga Konsultasi bantuan Hukum • Badan Pembina Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan • Dewan Pembina Asosiasi Profesi • YPLP

  37. KODE ETIK GURU INDONESIA • KodeEtik Guru Indonesia merupakannormadanetika yang mengikatperilaku guru dalampelaksanaantugaskeprofesionalan. 2) IkrarGuru Indonesia merupakanpenegasankebulatantekadanggota PGRI dalampenghayatandanpengamalanKodeEtik Guru Indonesia. 3) Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia tercantum dalam naskah tersendiri.

  38. 4) Setiap anggota PGRI wajib memahami, menghayati, mengamalkan dan menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar Guru Indonesia. 5) Tata cara penggunaan dan pengucapan Ikrar Guru Indonesia diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

  39. Kode Etik Guru Indonesia • Kewajiban Guru • Kewajiban Guru terhadap Peserta Didik • Kewajiban Guru terhadap Orang Tua Peserta Didik • Kewajiban Guru terhadap Masyarakat • Kewajiban Guru terhadap Rekan Sejawat • Kewajiban Guru terhadap Profesi • Kewajiban Guru terhadap Organisasi Profesinya • Kewajiban Guru terhadap Pemerintah

  40. Pembinaan dan Pengembangan PTK • Pengembangan Keprofesian dan Karier Guru • Pembinaan Etika Profesi Guru • Prinsip-prinsip dan Jenis-jenis Pengembangan PTK

  41. Materi Pertemuan Koordinasidengan Mendikbud 30 April 2013 A. Persoalan Pendidikan: • Ujian Nasional • Kurikulum • Anggaran Pendidikan • BOS • Guru PNS DPK

  42. B. Bidang Pendidik dan Ketenaga Kependidikan • Sertifikasi • Pembayaran Tunjangan Profesi Guru • UKG dan UKA • Pembayaran Tunjangan Fungsional • NUPTK • Inpassing • Peningkatan Kualifikasi SI/D4 • Pendidikan dan pelatihan

  43. Guru Swasta • Guru Honorer • Kepala sekolah, Wakil Kepala SMP • Pengawas sekolah • Penilik PNF • Tenaga Administrasi Sekolah • Organisasi profesi • Revisi PP 74 Tahun 2008

  44. Perubahan PP 74 • Beban mengajar 24 jam tatap muka (wali kelas, pembina keg ekstrakurikuler, kepala lab, perpus, pembimbing keg kesiswaan) • Guru (honorer) yang diangkat oleh satuan pendidikan, diusulkan ikut sertifikasi • Guru Swasta dan PNS DPK • Perlindungan hukum dan penegakan kode etik

  45. Pengawas satuan pendidikan dan penilik pendidikan nonformal BUP sama dg guru • Perbaikan sistem dan persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan guru • Persyaratan organisasi profesi guru

  46. 2 Indonesia Kelebihan Jumlah Guru (Apa Benar?) • Rasio Siswa-Guru (RSG) di Indonesia sangat mewah dibanding negara lain. • Jika diberlakukan standar RSG internasional, Indonesia kelebihan pasokan guru sebesar 20% atau sekitar 500.000 guru. Sumber: EdStats, World Bank [Indonesia (2008), All others: 2004 – 2008] Opsi Kebijakan Penataan kebijakan rekruitmen guru. 8

  47. STATUS GURU DIKBUD: 2.925.676(Apa benar?)

  48. KUALIFIKASI GURU 2011

  49. KONDISI GURU MENURUT SEKOLAH DAN KUALIFIKASI(Sumber: PMPTK, 2010)

  50. MASA PENSIUN: PELUANG UNTUK MEMECAHKAN MASALAH KELEBIHAN DAN DISTRIBUSI GURU 140,000 N = 2.791.204 120,000 18% guru akan pensiun dalam 10 th kedepan 100,000 80,000 495.312 60,000 40,000 Swasta 20,000 Negeri 0 20 25 30 35 40 45 50 55 60 UMUR Sumber: SIMPTK2010

More Related