etika pemerintahan disampaikan pada diklat pim iv n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ETIKA PEMERINTAHAN Disampaikan Pada Diklat PIM IV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

ETIKA PEMERINTAHAN Disampaikan Pada Diklat PIM IV - PowerPoint PPT Presentation


  • 512 Views
  • Uploaded on

ETIKA PEMERINTAHAN Disampaikan Pada Diklat PIM IV. Dr. MARJA SINURAT, M.Pd.,MM. (WI BDAN DIKLAT DEPDAGRI). BIODATA . Nama : Dr. Marja Sinurat, M.Pd., MM. Tempat/Tgl.Lahir: Aeknauli/19 Januari 1969 Pangkat/Gol. : Pembina/IV-a Jabatan : Lektor Kepala/Dosen Alamat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ETIKA PEMERINTAHAN Disampaikan Pada Diklat PIM IV' - Rita


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etika pemerintahan disampaikan pada diklat pim iv

ETIKA PEMERINTAHANDisampaikan Pada Diklat PIM IV

Dr. MARJA SINURAT, M.Pd.,MM.

(WI BDAN DIKLAT DEPDAGRI)

biodata
BIODATA
  • Nama : Dr. Marja Sinurat, M.Pd., MM.
  • Tempat/Tgl.Lahir: Aeknauli/19 Januari 1969
  • Pangkat/Gol. : Pembina/IV-a
  • Jabatan : Lektor Kepala/Dosen
  • Alamat

Kantor : Jl. Pahlawan No. 8 K.Bata

Jakarta Selatan

Rumah : Jl.Cililitan Kecil I No.15

RT/RW: 08/07 Cililitan Jkt.Tim

Tel. : 021-80888477 0815-8111362

makna etika pemerintahan
MAKNA ETIKA PEMERINTAHAN
  • Etika berkenaan dengan sistem dari prinsip- prinsip moral tentang baik dan buruk dari tindakan atau perilaku manusia dalam kehidupan sosial;
  • Etika berkaitan erat dengan tata susila ( kesusilaan), tata sopan santun ( kesopanan ) dalam kehidupan sehari-hari yang baik dalam keluarga, masyarakat, pemerintahan, bangsa dan negara.
  • Etika dalam kehidupan didasarkan pada nilai, norma, kaidah dan aturan.
  • Etika berupa : etika umum ( etika sosial ) dan etika khusus ( etika pemerintahan ).
  • Dalam kelompok tertentu dikenal dengan etika bidang profesional yaitu code PNS, code etik kedokteran, code etik pers, kode etik pendidik, kode etik profesi akuntansi, hakim, pengacara, dan lainnya.
etika pemerintahan
ETIKA PEMERINTAHAN
  • Sumber dasar: Filsafat, ilmu pengetahuan, sistem, moral, norma, dan aturan.
  • Berlandaskan sistem : Nilai, Norma dan Aturan Pemerintahan (Nilai filosofi dan Konstitusional );
  • Dalam Konteks membangun dan mewujudkan Good Governance ( Pemerintahan yang baik, bersih dan sehat );
  • Fokus pada penyelenggaraan sistem pemerintahan negara dalam mencapai tujuan negara;
  • Pendekatan pada Sistem, Struktur, Kultur dan Perilaku Birokrasi Kelembagaan Pemerintahan

(Birokrasi Politik dan Birokrasi Administrasi Pemerintahan )

nilai nilai budaya yang berpengaruh terhadap organisasi pemerintah
NILAI-NILAI BUDAYA YANG BERPENGARUH TERHADAP ORGANISASI PEMERINTAH

LINGKUNGAN EXTERNAL

Phisik – Regulasi - Kompetitif

Visi/Strategi

Budaya Organisasi

Leadership

S D M

Sistem

Proses

Output

Struktur

slide6

HARAPAN

+

PERTOLONGAN

.

Tahap III: Mempertahankan Visi

Tahap II: Menjadikan Impian Sebagai Visi

Tahap I: Memimpikan Impian Itu

Visi

AQ

AQ

TIDAK BERDAYA

+

TANPA HARAPAN

slide7
Jika visi anda untuk 1 tahun, tanamlah bunga

Jika visi anda untuk 10 tahun, tanamlah pohon

Jika visi anda sepanjang masa, tanamlah …

(Pepatah Saya)

4f friendly ramahtamah frank terbuka firm tegas fair adil
4F:Friendly – RamahtamahFrank – TerbukaFirm – TegasFair – Adil

Leader :

Not, Think the right things

Do the things right

slide9
Kayu yang baik tidak tumbuh dengan mudahSemakin kencanganginnya, semakin kuat pohonnyaJ.Willard Marriott

KEBIASAAN

BELAJAR DAN MEMPERTAHANKAN VISI

Belajar:

Percaya Diri, Itulah Kuncinya:

Taburlah pemikiran maka Anda akan menuai tindakan;

Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan;

Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai karakter;

Taburlah karakter dan Anda akan menuai masa depan.

Ralph Waldo Emerson

pendekatan filsafat terhadap etika pemerintahan negara
PENDEKATAN FILSAFAT TERHADAP ETIKA PEMERINTAHAN NEGARA
  • Filsafat Idealisme Sokrates( 470-399 sM ) bahwa kebenaran dan kebaikan nilai obyektif yang harus dijunjung tinggi oleh semua orang.
  • Filsafat Idealisme dari Plato (namanya aslinya Aristokles, 427-347sM ). Kebenaran sejati apa yang tergam-bar dalam ide. “ Pemerintahan Negara Ideal adalah komunitas etical untuk mencapai kebajikan dan kebaikan”.
  • Filsuf Idealisme Thomas Hobbes ( 1588-1679 ) bahwa terkenal dengan Teori Perjanjian Sosial dalam pemerintahan, Kedaulatan kekuasaan absulut dan abadi, kekuasaan itu tertinggi dibatasi dengan UU.
  • Filsuf Idealisme John Locke ( 1632-1707 ) dengan Teori Perjanjian bahwa kebahagiaan dan kesusilaan dihubungkan dengan peraturan yaitu : perintah Tuhan, UU Negara dan hukum pendapat umum dengan prinsip liberty, eguality dan personality.
  • Filsuf Reusseauu dengan teori “ Contract Social “ . Manusia mempunyai kekuasaan dan hak secara kodrat, kekuasaan negara berasal dari negara dan negara berasal dari rakyat. Intinya pemerintah yang berkuasa tidak monarkhi absolut.
  • Filsuf Hegel dengan metode dialektika tentang pemerintahan negara bahwa : negara penjelmaan dari ide, rakyat ada demi negara agar ide kesusilaan, negara mempunyai hukum tertinggi terhadap negara bagi kebahagiaan rakyat.
etika bagian filsafat
ETIKA BAGIAN FILSAFAT

Filsafat : alam berpikir = alam pikiran

Berfilsafat : berpikir mendalam dgn sungguh

Semua manusia adalah filosof

Filosof : orang yang hanya memikirkan dgn

sungguh-sungguh dan mendalam

ttg hakekat segala sesuatu

filsafat pemerintahan
FILSAFAT PEMERINTAHAN

Pemikiran mengenai kebenaran yang dilakukan pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Aparat pemerintah: memikirkan—menentukan dan memilih bentuk/pola kehidupan bernegara (ajaran bernegara)

pengertian
PENGERTIAN

Etika -- bahasa Yunani: Ethos = kebiasaan atau watak.

bahasa Perancis: etiquette = etiket berarti kebiasaan atau

cara bergaul, berprilaku yang baik.

Etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan, pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu, pandangannya, seseorang dapat menilai apakah etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk.

Akal sehat = Right dan Good

etika pemerintahan1
Etika Pemerintahan

Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia

Selalu terkait dengan pertanyaan: Apakah yang sebaiknya (sesuatu yang baik dan benar) yang saya lakukan?

etika pemerintahan2
Etika Pemerintahan
  • Membahas keutamaan yang harus dilaksanakan oleh pejabat
  • Merealisasikan nilai-nilai:

* nilai kelembagaan (constitutional values)

* nilai pemerintahan (regime values)

  • Membahas masalah utama dalam pelaksanaan kekuasaan

* Masalah korupsi

* Masalah kolusi

* dll

mewujudkan pemerintahan yang baik dan sehat good governance
MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN SEHAT ( GOOD GOVERNANCE )
  • Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional );
  • Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya ( legitimate )
  • Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat ( public, private and society sector )
  • Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yaitu :

1. Prinsip Penegakkan Hukum,

2. Akuntabilitas,

3. Demokratis,

4. Responsif,

5. Efektif dan Efisensi,

6. Kepentingan Umum,

7. Keterbukaan,

8. Kepemimpinan Visoner dan

9. Rencana Strategis

10. Dsb

  • Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik (Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ), otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan (Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )
prinsip negara hukum dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan
PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
  • Supremasi Hukum ( Suprmacy of Law )
  • Persamaan dalam hukum ( Eguality before the Law)
  • Asas Legalitas ( Due Process of Law );
  • Pembatasan Kekasaan ;
  • Organ-organ pemerintahan yng independen;
  • Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
  • Peradilan Tata Usaha Negara(Constitutional Court );
  • Peradilan Tata Negara;
  • Perlindungan Hak asasi Manusia;
  • Bersifat Demokratis ( Democratische Rechtsaats)
  • Berfungsi sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare Rechtstaat)
  • Transparansi dan Kontrol Sosial
landasan etika pemerintahan indonesia
LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN INDONESIA
  • Falsafah Pancasila dan Konstitusi/UUD 1945 Negara RI;
  • TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  • UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  • UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( LN No. 169 dan Tambahan LN No. 3090 );
  • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
  • PP No. 60 tentnag Disiplin Pegawai Negeri .
etika dalam fungsi pemerintahan
ETIKA DALAM FUNGSI PEMERINTAHAN
  • Etika Dalam Proses Kebijakan Publik ( Public Policy Etic )
  • Etika dalam Pelayanan Punblik ( Public Service Etic )
  • Etika dalam Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Pemerintahan ( Rule and administer institutional etic ) ;
  • Etika dalam Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat ( Guide and social empowering etic );
  • Etika dalam Kemitraan anatar pemerintahan, pemerintah dengan swasta, dan dengan masyarakat ( Partnership governmental, private and sosiety etic ) ;
  • dsb
hubungan sinergi strata birokrasi dalam etika pemerintahan
HUBUNGAN SINERGI STRATA BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN

BIMBINGAN

PEMBINAAN,

PERENCANAAN,

FASILITASI,

KOORDINASI,

DIKLAT,

PENGENDALIAN,

PENGAWASAN,

EVALUASI

DLL

KECAMATAN

DAN

DESA/KEL

patologi etika birokrasi pemerintahan
PATOLOGI ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN
  • Patologi berupa hambatan atau penyakit dalam birokrasi pemerintahan sifatnya politis, ekonomis, sosio-kultural, dan teknologikal.
  • Patologi birokrasi dalam etika pemerintahan berupa :

1) Patologi akibat persepsi, perilaku dan gaya manajerial berupa : penyalah-

gunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi,

sombong menghindari keritik, nopoteisme, arogan, tidak adil, paranoia, otoriter,

patronase, xenopobia dsb;

2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan berupa : puas diri, tidakteliti,

bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif,

kurang prakarsa/inisiatif, tidak produktif, stagnasi dsb.

3) Patologi karena tindakan melanggar hukum berupa : markup, menerima

suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb.

4) Patologi akibat keprilakukan berupa : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi,

diskriminasi, tidak sopan, kerja legalistik, dramatisiasi, indisipliner, inersia, tidak

berkeprimanusiaan, negatifisme, kepentingan sendiri, non profesional, vested

interest, pemborosan dsb.

5) Patologi akibat sitasi internal berupa : tujuan dan sasaran tidak efektif dan

efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, eksstrosi/pemerasan, pengangguran

terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman, tidak adan kinerja, miskomunikasi

dan informasi, spoil sisten, oper personil dsb

faktor dan pengaruh hambatan etika birokrasi pemerintahan
FAKTOR DAN PENGARUH HAMBATAN ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN

PENGARUH

HAMBATAN ETIKA

BIROKRASI

PESEPSI,

SIKAP DAN

PERILAKU

INDIVIDU

BIROKRASI

PEMERINTAHAN

FAKTOR

FISILOGIS

FAKTOR

SOSIOLO-

GIS

FAKTOR

LINGKU-

NGAN

MASYARAKAT

karakteristik hambatan birokrasi pemerintahan negara
Karakteristik Hambatan Birokrasi Pemerintahan Negara
  • Birokrasi yang Formalism, Nevotism and Coruption

( KKN ) bukan pada NSPM

  • Intervensi Birokrasi Politik terhadap Birokrasi Pemerintahan
  • Orientasi kekuasaan (Powership ) bukan pada Pelayanan Publik
  • Sentralisasi Pemerintahan bukan desentralisasi
  • Berorientasi pada produk ( output ) bukan pada manfaat dan dampak Kesra ( benefit and infact )
  • Cenderung untuk Kepentingan Birokrasi ( kawan, Partai, dan Golongan ) bukan kepentingan publik
  • Organisasi yang besar dan birokratis tidak ramping dan prefesional, fungsional dan proporsional
  • Inefensiensi/pemborosan sumberdaya organisasi dan birokrasi pemerintahan
  • Dsb
pembaharuan perilaku etika penyelenggara pemerintahan
PEMBAHARUAN PERILAKU ETIKA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
  • Redifinisi, reorientasi dan revitalisasi perilaku birokrasi politik dan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan negara, bangsa dan masyarakat.
  • Pembaharuan sistem kelembagaan pemerintahan yang berorientasi pada kinerja organisasi;
  • Pembaharuan manajemen pemerintahan yang memiliki kepemimpinan visoner dan akuntabilitas pemerintahan
  • Perilaku individu Aparatur birokrasi Pemerintahan pada standar berkualifikasi, kompetensi dan profesional dan berbudaya
pembaharuan kelembagaan birokrasi dalam etika pemerintahan
PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN
  • STRUKTUR KELEMBAGAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN BERBASIS KOMPETENSI
  • FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN ( Kebijakan, pelayanan, kemitraan, kerjasama, pemberdayaan dsb )
  • PROSES BIROKRASI PEMERINTAHAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIS
  • PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAHAN BERORIENTASI NILAI, NORMA, ATURAN, ETIKA, MORAL, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA BIROKRASI
kompetensi perilaku individu birokrasi pemerintahan
KOMPETENSI PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI PEMERINTAHAN
  • Kualifikasi,
  • Kompetensi
  • Profesionalisme
  • Proporsionalisme
  • dsb

SDM

APARATUR

Carier

system

SISTEM,

STRUKTUR

DAN KULTUR

ORGANISASI

PEMERINTA-

HAN

Pendidikan formal,

informal

dan non formal

sampai jumpa
SAMPAI JUMPA

Terima Kasih