diklat kepemimpinan tingkat iv n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV PowerPoint Presentation
Download Presentation
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 112

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV - PowerPoint PPT Presentation


  • 472 Views
  • Uploaded on

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV. BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TIMUR 2014. LAN-RI. BAHAN TAYANG MATA DIKLAT ” iNTEGRITAS ” ( Etika & Membangun Integritas Aparatur ). Fasilitator : Drs. Surjadi , M.Si ( Widyaiswara Utama Badan Diklat Provinsi Jawa Timur ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV' - nelle-bullock


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
diklat kepemimpinan tingkat iv

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROVINSI JAWA TIMUR

2014

www.themegallery.com

LAN-RI

bahan tayang mata diklat integritas etika membangun integritas aparatur

BAHAN TAYANG MATA DIKLAT”iNTEGRITAS”(Etika & MembangunIntegritasAparatur)

Fasilitator : Drs. Surjadi, M.Si

(WidyaiswaraUtamaBadanDiklatProvinsiJawaTimur)

Sumber : Bahan Ajar Diklat TOF – LAN.RI, 2014,

Surabaya tgl. 18 s/d 26 Pebruari 2014

struktur penyajian md integritas
www.themegallery.comSTRUKTUR PENYAJIAN MD. INTEGRITAS

AGENDA PEMBELAJARAN, MATA DIKLAT

1

DAN POSISI SELF MASTERY DALAM AGENDA

DIKLATPIM TINGKAT IV

MATERI POKOK MATA DIKLAT INTEGRITAS

AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH;

ETIKA dan INTEGRITAS APARATUR;

AKTUALISASI ETIKA DAN INTEGRITAS

DALAM MENGELOLA PELAKSANAAN KEGIATAN

INSTANSI.

2

LAN-RI

tahap penyelenggaraan agenda pembelajaran diklatpim
www.themegallery.com

1

TAHAP PENYELENGGARAAN & AGENDA PEMBELAJARAN DIKLATPIM

1. DIAGNOSA KEBUTUHAN PERUBAHAN

(a)

TAHAP

PENYELENGGARAAN

DIKLAT

KEPEMIMPINAN

2. TAKING OWNERSHIP

3. MERANCANG PERUBAHAN &

MEMBANGUN TIM

4. LAB. KEPEMIMPINAN

5. EVALUASI

LAN-RI

tahap penyelenggaraan agenda pembelajaran diklatpim1
www.themegallery.comTAHAP PENYELENGGARAAN & AGENDA PEMBELAJARAN DIKLATPIM

1. Self Mastery

(b)

AGENDA

PEMBELAJARAN

DIKLAT

KEPEMIMPINAN

2. Diagnostic Reading

3. Inovasi

4. Tim Efektif

5. ProyekPerubahan

LAN-RI

agenda pembelajaran
www.themegallery.comAGENDA PEMBELAJARAN

Off Campus

KONFIRMASI KEBUTUHAN PERUBAHAN

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

PESERTA DENGAN KOMPETENSI

P E S E R T A

BUKTI IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN

RANCANGAN PROYEK PERUBHAN

DIAGNOSA KEBUTUHAN PERUBAHAN

On Campus

( NANA RUKMANA D.W. )

LAN-RI

agenda pembelajaran dan mata diklatpim
www.themegallery.com

( NANA RUKMANA D.W. )

1

AGENDA PEMBELAJARAN DAN MATA DIKLATPIM
  • SELF MASTERI (PENGUASAAN DIRI)
    • IntegritasdanWawasanKebangsaan
    • Pilar-pilarKebangsaan
    • StandarEtikaPublik
  • DIAGNOSA PERUBAHAN ORGANISASI
    • PembekalanIsuStrategis
    • OrganisasiBerkinerjaTinggi
    • Diagnostic Reading
  • INOVASI
    • Inovasi
    • Benchmarking ke Best Practice
  • .............

LAN-RI

agenda
www.themegallery.comAGENDA ................
  • TIM EFEKTIF

Membangun Tim Efektif

  • PROYEK PERUBAHAN
    • PenjelasanProyekPerubahan
    • Breakthrough I
    • Merancang Proyek Perubahan
    • Seminar Presentasi Proyek Perubahan
    • Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan
    • Breakthrough II
    • Seminar Laboratorium Kepemimpinan
    • Evaluasi Kepemimpinan .

LAN-RI

slide9

TAHAPAN DAN AGENDA DIKLATPIM TK. IV

  • 1.Kecerdasan Emosi (6)
  • 2.Pengenalan PotensiDiri (6)
  • 3.Berpikir KreatifdanInovatif (6)
  • 4. KoordinasidanKolaborasi (3)
  • 5. Membangun Tim Efektif;(6)
  • 6. Benchmarking ke Best Practice (12)
  • 7. Merancang Proyek Perubahan (6)
  • 8.Pembekalan ImplementasiProyekPerubahan (2)
  • 9. Seminar PresentasiProyekPerubahan (4)

Pengarahan Program (1)

DinamikaKelompok (1)

1.Seminar Laboratorium

Kepemimpinan (4)

2.Evaluasi (1)

1.Coaching (6)

2.Counselling (6)

1.Coaching (12)

2.Counselling (12)

  • PILAR-PILAR KEBANGSAAN (6)
  • INTEGRITAS (6)
  • STANDAR ETIKA PUBLIK (6)
  • SANRI
  • PembelakalanIsuAktual
  • SubstansiLembaga (3)
  • Diagnostic Reading (6)
  • Penjelasan Proyek Perubahan (1)

105 Sesi ( 315 JP)

5 Sesi ( 15JP)

12 Sesi ( 36 JP)

51 Sesi ( 153 JP)

2 Hari

PEMIMPIN PERUBAHAN

6 Sesi ( 18 JP)

60 Hari

31 Sesi ( 97 JP)

17 Hari

5 Hari

13 Hari

( NANA RUKMANA D.W. )

LAN-RI

keterkaitan agenda pembelajaran
www.themegallery.com

( NANA RUKMANA D.W. )

KETERKAITAN AGENDA PEMBELAJARAN

DiognosaOrganisasi

(Self Mastery)

ProyekPerubahan

PENGUASAAN DIRI

Inovasi

Peserta

Diklat

Pemimpin

Perubahan

Tim Effektif

LAN-RI

fungsi agenda self mastery
www.themegallery.com

( NANA RUKMANA D.W. )

Fungsi AGENDA Self Mastery
  • DiagnosaPerubahan
  • Tim Efektif
  • Inovasi
  • ProyekPerubahan
  • SELF MASTERY/ PENGUASAAN DIRI

LAN-RI

slide12
www.themegallery.com

( NANA RUKMANA D.W. )

PERANAN

AGENDA SELF MASTERY

WAWASAN KEBANGSAAN

Wawasankebanagsaan

PROYEK PERUBAHAN

ISU STRATEGIS

TIM EFEKTIF

INOVASI

DIAGNOSA PERUBAHAN

INTEGRITAS DAN ETIKA

LAN-RI

tahap pembelajaran diklat kepemimpinan pola baru

REVIEW

www.themegallery.com

TAHAPPEMBELAJARAN DIKLAT KEPEMIMPINANPOLA BARU

Pemimpin Perubahan

SELF MASTERY

LAN-RI

cluster mata diklat self mastery
www.themegallery.comCLUSTER MATA DIKLAT “SELF MASTERY”

DIKLATPIM - I

DIKLATPIM - II

DIKLATPIM - III

DIKLATPIM - IV

  • Integritas dan wawasan Kebangsaan
  • Integritas dan Wawasan Kebangsaan
  • Wawasan Kebangsaan
  • Integritas.
  • Pilar2 Kebangsaan
  • Integritas
  • Standar Etika Publik
  • SANKRI

PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT KERJA

ORGANISASI BERKINERJA TINGGI

PELAKSANAAN PROGRAM INSTANSI

DAYA SAING NASIONAL

LAN-RI

NANA RUKMANA D.W.

materi pokok md integritas
www.themegallery.com

2

MATERI POKOK MD. INTEGRITAS

Materi Pokok Mata Diklat ini adalah :

1) Teori & KonsepEtikadanIntegritas;

2) AkuntabilitasInstansiPemerintah;

3) Aktualisasi Etika Dan Integritas Dalam Mengelola Pelaksanaan Kegiatan Instansi.

kegiatan b elajar m engajar md integritas 18 jp diklatpim tk i v

Penyajian

Kegiatan BelajarMengajarMD. INTEGRITAS (18 JP)Diklatpim Tk. IV

11 JP

  • Menjelaskan deskripsi singkat dan tujuan pembelajaran;
  • Penjelasan mengenai pentingnya akuntabilitas dalam mewujudkan PengelolaanKegiatanbagi aparatur pemerintah;
  • Penjelasan mengenai pentingnya etika danintegritassertaaktualisasinya.
  • Menfasilitasi diskusi mengenai penerapan Etika dan Akuntabilitas di unit kerja peserta;
  • Memandu peserta untuk merumuskan Aktualisasi Etika dan Integritas dalamMengelolaPelaksanaan Kegiatan di unit kerjanya, dilakukan perkelompok.
  • Menfasilitasi Peserta membuat dan menyampaikan Komitmen terhadap AktualisasiEtika & Integritas.
  • Penutup
  • Pendahuluan

(2 JP)

Format Komitmen

Flip chart

Infocus

5 JP

deskripsi singkat
www.themegallery.comDESKRIPSI SINGKAT

Mata Diklat “Integritas”inimembekalipesertadengan

kemampuanmengaktualisasikanintegritasdalam

mengelolapelaksanaankegiataninstansimelalui

pembelajaranakuntabilitas, etika,

danaktualisasiakuntabilitasdanetika.

Mata Diklatdisajikansecarainteraktifmelalui

metodeceramahinteraktif, diskusi, studikasus,

simulasi, menonton film pendek, studilapangan,

dandemonstrasi.

Keberhasilanpesertadinilai

darikemampuannyamengaktualisasikanakuntabilitas

danetikadalammengelolapelaksanaan

kegiataninstansinya.

LAN-RI

hasil belajar
www.themegallery.comHASIL BELAJAR

Setelah Mengikuti Pembelajaran ini Peserta Diharapkan Mampu Mengaktualisasikan

Integritas Pribadinya

Dalam Mengelola Pelaksanaan Kegiatan Instansi.

LAN-RI

indikator hasil belajar
www.themegallery.comINDIKATOR HASIL BELAJAR

Setelahmengikutipembelajaranini, pesertadiharapkandapat :

1) MenginternalisasiAkuntabilitas;

2) MenginternalisasiEtika;

3) MengaktualisasikanAktuntabilitas Dan EtikaDalam “MengelolaPelaksanaanKegiatanInstansi”.

LAN-RI

slide20

METODE PEMBELAJARAN

MATA DIKLAT DISAJIKAN SECARA INTERAKTIF DENGAN METODE :1. CERAMAH  Pesertadimintamendengarceramah ;2. Film Pendek  Peserta diminta menonton film pendek, kemudian diminta mengomentasi dan mendiskusikannya3. Diskusi Peserta mendiskusikan pentingnya integritas yang harusdimilikiPemimpinPembaharuan.4. ……………………

www.themegallery.com

( NANA RUKMANA D.W. )

LAN-RI

slide21

METODE PEMBELAJARAN

MATA DIKLAT DISAJIKAN SECARA INTERAKTIF DENGAN METODE :4. STUDI KASUS: PesertaDimintaMendiskusikanKasus-kasusAktual.5. VISITASI PesertaBerkunjungKeTempat yang DapatMembantuProsesInternalisasiHasilBelajar.6. Aktualisasi Peserta diminta untukmenghasilkansuatuprodukpembelajaran yang menunjukkankompetensiintegritas

www.themegallery.com

LAN-RI

( NANA RUKMANA D.W. )

1 akuntabilitas instansi pemerintah

1) AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH

www.themegallery.com

LAN-RI

konsepsi akuntabilitas
www.themegallery.comKONSEPSI AKUNTABILITAS
  • PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA =
  • GOOD GOVERNANCE

CLUSTER

SELF MASTERY

dasar hukum sakip

( WHAT )

www.themegallery.com

DASAR HUKUM SAKIP

SAKIP ADALAH PRAKTEK AKUNTABILITAS DI INDONESIA DALAM DIMENSI INTERNAL.

  • UU no. 28 TAHUN 1999 ttgPenyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas KKN;
  • Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
    • Keputusan kaLAN No. 589/IX/6/8/1999 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP;
    • Keputusan Ka LAN No. 239/IX/6/8/2003 ttg PenempurnaanPedoman penyusunan Pelaporan AKIP;
dasar hukum sakip1

UU no. 25 th. 2004 ttg. SPPN;

PP no. 8 th. 2006 ttgLaporanKeuangan & KinerjaInstansiPemerintah;

PP no. 3 th. 2007 ttg. LPPD & LKPJ;

PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

www.themegallery.com

DASAR HUKUM SAKIP
pengertian

PENGERTIAN

www.themegallery.com

pengertian1
www.themegallery.comPENGERTIAN
  • AKUNTABILITAS

Akuntabilitasadalahkewajibanuntukmenyampaikanpertanggungjawabanatauuntukmenjawabdanmenerangkankinerjadantindakanseseorang/ badanhukum/ pimpinankolektifsuatuorganisasikepadapihak yang memilikihakatauberkewenanganuntukmemintaketeranganataupertanggungjawaban.

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akip
www.themegallery.comAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

AkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahadalahperwujudankewajibansuatuinstansipemerintahuntukmempertanggung-jawabkankeberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasidalammencapaisasarandantujuan yang telahditetapkanmelaluisistempertanggungjawabansecaraperiodik.

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sakip
www.themegallery.comSistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah (SAKIP)

SistemAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintahpada

pokoknyaadalahinstrumen yang digunakaninstansi

PemerintahdalammemenuhikewajibanuntukMemper-

tanggungjawabkankeberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi organisasi.

Terdiri dari :

Berbagaikomponen yang merupakansatukesatuan, yaituPerencanaan Stratejik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, danPelaporanKinerja.

laporan akuntabilitas kinerja
www.themegallery.comLAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ADALAH LAPORAN KINERJA TAHUNAN YANG BERISI PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA SUATU INSTANSI DALAM MENCAPAI TUJUAN/SASARAN STRATEGIS INSTANSI.

slide31
www.themegallery.com( WHAT )
  • ACCOUNTABILITY AS ANSWERABILITY
      • “GIVING AN ACCOUNT”
      • “OBLIGATION TO ANSWER”

http://asropi.wordpress.com

slide32
www.themegallery.com( WHAT )

PENDEKATAN DALAM AKUNTABILITAS

  • DEMOCRATIC ACCOUNTABILITY
  • MANAGERIAL ACCOUNTBAILITY

http://asropi.wordpress.com

slide33
www.themegallery.com( WHAT )

http://asropi.wordpress.com

slide34
www.themegallery.com( WHAT )

DIMENSI

AKUNTABILITAS

INTERNAL

EKSTERNAL

slide35

Figure – 1 : Accountabilities in the Publik Sector, (BahanKuliah - 4)

Legislature /

Politicians

External

Accountabilities

Internal

Accountabilities

Judiciary

Legal

Senior Managers

Managerial

Political

PUBLIC

SERVANT

Professional

Finance Providers (Government,

Donors, Etc.

Professional

Peers

Citizens / Clients

www.themegallery.com

http://asropi.wordpress.com

sakip who
www.themegallery.comSAKIP: “Who?”

PADA TINGKAT PEMERINTAH DAERAH:

  • Pemerintah provinsi/kabupaten/Kota
  • SKPD
  • Unit Kerja Mandiri.
sakip to whom
www.themegallery.comSAKIP: “to Whom?”

VERTICAL ACCOUNTABILITY

  • Pada pimpinan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam struktur organisasi.

Misal :

      • Kepala SKPD ke  Gubernur/Bupati/Walikota;
      • Propinsi, kabupaten/kota ke Presiden melalui Kementrian PAN & RB.
pergeseran akuntabilitas publik
www.themegallery.comPERGESERAN AKUNTABILITAS PUBLIK
  • DARI AKUNTABILITAS VERTIKAL MENJADI AKUNTABILITAS HORIZONTAL :
    • BerkembangnyaHubunganAkuntabilitasAdministratif;
    • PeningkatanAdopsiTerhadap Model AkuntabilitasIndividu;
    • BerkembangnyaBadan-badanIndependen;
    • MeningkatnyaKebutuhanAkanAkuntabilitasLangsung.
sakip for what
www.themegallery.comSAKIP: “for What”
  • Performance
    • Results (Performance accountability)
      • Outcomes
      • Outputs
    • Financial (Financial accountability)
sakip how
www.themegallery.com

Dokumen: RPJMD dan Renstra SKPD

SAKIP: “How?”

Dokumen: Rencana Kinerja

Dokumen : Laporan AKIP

Dokumen : Penetapan Kinerja

http://asropi.wordpress.com

akuntabilitas pelayanan publik
www.themegallery.comAKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Harus Dapat Dipertanggung-jawabkan, Baik Kepada Publik Maupun Kepada Atasan/Pimpinan Unit Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

aspek 2 gg
www.themegallery.com(ASPEK-2 . GG)

GOOD GOVERNANCE DIKENAL DENGAN SEJUMLAH ASPEKNYA YAITU:

  • PARTISIPASI
  • SUPREMASI /KEPASTIAN HUKUM
  • TRANSPARANSI
  • RESPONSIF
  • ORIENTASI PD KONSENSUS
  • ADIL
  • EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
  • AKUNTABILITAS
  • VISI STRATEGIS (UNDP)
good governance
www.themegallery.comGOOD GOVERNANCE
  • Dengan demikian salah satu aspek penting dalam good governance adalah akuntabilitas.
  • Pembahasan ini akan menfokuskan pada “Akuntabiltas Pelayanan Publik”.
pertanggung jawaban pelayanan publik meliputi
www.themegallery.comPERTANGGUNG-JAWABAN PELAYANAN PUBLIK MELIPUTI :
  • Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik;
  • Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik;
  • Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik.
renungkan kualitas akuntabilitas pelayanan publik di instansi saudara 45

RENUNGKAN KUALITAS AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK DI INSTANSI SAUDARA ? (45’)

BAHAN DESIGN “KEBUTUHAN PERUBAHAN”

www.themegallery.com

ethics translating values into rules
www.themegallery.com
  • AktivitasManusia
ETHICS : TRANSLATING VALUES INTO RULES
  • Membentukpolatertentu

(TINGKATAN BUDAYA) :

Keseluruhanjumlahhasilfisikdariaktivitas, perbuatan, dankaryasemuamanusiadalammasyarakat, makawujudnyakonkrit, dapatdilihatdandiraba. Misal : candi, cangkul, pakaiandaerah, komputer, satelitdsb.

  • AturanKhusus (Wet/ Rules)
  • Salingberinteraksidariwaktukewaktu.

1

SISTEM

SOSIAL

2

3

LAN-RI

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

pengertian 2

Pengertian-2

www.themegallery.com

etika kode etik
www.themegallery.com ETIKA & KODE ETIK
  • ETIKA adalahsebuahstuditentangformasinilai-nilai moral & prinsip-prinsipbenar & salah (Altschull, 1990).
  • KODE ETIK adalahperaturan moral ataupedomandaritingkahlaku yang membantuaksi personal dalamsituasikhusus.

(http://bincangmedia.wordpress.com/2010/06/01/tentang-etika-kode-etik-kebijakan-dan-hukum-media)

etika
www.themegallery.comEtika …..
  • ETIKA disebutjugafilsafat moral, adalahcabangfilsafat yang berbicaratentang praxis (tindakan)manusia.
  • Etikatidakmempersoalkankeadaanmanusia, melainkanmempersoalkanbagaimanamanusiaharusbertindak.
  • Tindakanmanusiainiditentukanolehbermacam-macam Norma.

(http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-dalam-etika-profesi).

kode etik
www.themegallery.comKodeEtik …..
  • KODE ETIKadalahsistemnorma, nilaidanatauranprofesionaltertulis yang secarategasmenyatakanapa yang benardanbaik, danapa yang tidakbenardantidakbaikbagiprofesional.
  • KODE ETIKmenyatakanperbuatanapa yang benaratausalah, perbuatanapa yang harusdilakukandanapa yang harusdihindari.

(http://felix3utama.wordpress.com/2008/12/01/pengertian-dalam-etika-profesi).

slide60
www.themegallery.com

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

LAN-RI

slide61

(AbaSubagja, S.Sos., MAP, Kementerian PAN & RB , KebijakanPembinaanIntegritas SDM Aparatur, 2012, ppt.)

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL:

www.themegallery.com

(1)Adalahpedomansikap, tingkahlakudanperbuatan yang harusdilaksanakanolehsetiap PNS

(2) Etikaà bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, dirisendiri, sesama PNS

(3) Sanksi Moral dantindakanadministratifà pernyataansecaratertutupatauterbuka

6

slide62

(AbaSubagja, S.Sos., MAP, Kementerian PAN & RB , KebijakanPembinaanIntegritas SDM Aparatur, 2012, ppt.)

www.themegallery.com

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL:

(1) Disiplin PNS adalahkesanggupan PNS untukmenaatikewajibandanmenghindarilarangan yang ditentukandalamperaturanperundang-undangandan/atauperaturankedinasan yang apabilatidakditaatiataudilanggarhukumandisiplin

(2) PelanggaranDisiplinadalahsetiapucapan, tulisanatauperbuatan PNS yang tidakmenaatikewajinandan/ataumelanggarlaranganketentuandisiplin PNS, baik yang dilakukan

(3) Hukumandisiplin yang dijatuhkankepada PNS karenamelanggarperaturandisiplin PNS

slide63

LAN-RI

www.themegallery.com

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

slide64

LAN-RI

www.themegallery.com

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

slide65

LAN-RI

www.themegallery.com

JUDUL RUU YANG BENAR RUU PENYELENGGARA NEGARA ATAUKAH RUU ETIKA PEMERINTAHAN ?

Tap MPR No. X/1998 & Tap No. VIII/2001

SECARA TEGAS MENGAMANATKAN DISUSUNNYA UU ETIKA PEMERINTAHAN,

BUKAN UU ETIKA PENYELENGGARA NEGARA

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

slide66

LAN-RI

www.themegallery.com

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

slide67

LAN-RI

www.themegallery.com

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

slide68

LAN-RI

www.themegallery.com

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

manfaat nilai etika bagi organisasi

LAN-RI

www.themegallery.com

MANFAAT NILAI ETIKA BAGI ORGANISASI :
  • 1. Kebersamaan;
  • 2. Empati;
  • 3. Kepedulian;
  • 4. Kedewasaan;
  • 5. Orientasi

Organisasi;

  • 6. Respek;
  • 7. Kebajikan;
  • 8. Integritas;
  • 9. Inovatif;
  • 10. Keunggulan;
  • 11. Keluwesan;
  • 12. Kearifan;
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas k k n uu no 28 tahun 1999

LAN-RI

www.themegallery.com

PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS K.K.N (UU No.28 Tahun 1999)

AZAS-AZAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA:

  • KepastianHukum
  • TertibPenyelenggaraan Negara
  • KepentinganUmum
  • Keterbukaan
  • Proporsionalitas
  • Profesionalitas
  • Akuntabilitas.
1 kepastian hukum
www.themegallery.com1- KEPASTIAN HUKUM

Azasdalamnegarahukum yang mengutamakanlandasanperaturanperundang-undangan, keputusandankeadilandalamsetiapkebijakanpenyelenggaraannegara

2 tertib penyelenggaraan negara
www.themegallery.com2 - TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA

Azas yang menjadilandasanketeraturan, keserasian, dankeseimbangandalampengabdianpenyelenggaraannegara.

3 kepentingan umum
www.themegallery.com3- KEPENTINGAN UMUM

Azas yang mendahulukankesejahteraanumumdengancara yang aspiratif, akomodatif, dankolektif.

4 keterbukaan
www.themegallery.com4- KETERBUKAAN

Azas yang membukadiriterhadaphakmasyarakatuntukmemperolehinformasi yang benar, jujur, dantidakdiskriminatifdengantetapmemperhatikanperlindunganatashakasasipribadi, golongan, danrahasianegara.

5 proporsionalitas
www.themegallery.com5- PROPORSIONALITAS

Azas yang mengutamakan KESEIMBANGAN antarahakdankewajibanpenyelenggaraannegara

6 profesionalitas
www.themegallery.com6- PROFESIONALITAS

Azas yang MENGUTAMAKAN KEAHLIAN yang berlandaskankodeetikdanketentuanperundang –undangan yang berlaku.

7 akuntabilitas
www.themegallery.com7- AKUNTABILITAS

Azas yang menentukanbahwasetiapkegiatandanhasilakhirdarikegiatanpenyelenggaraannegaraHARUS DAPAT DIPERTANGGUNG-JAWABKAN kepadamasyarakatsebagaipemegangkedaulatantertinggiatasnegara.

pola perilaku kepemimpinan aparatur
www.themegallery.comPOLA PERILAKU KEPEMIMPINAN APARATUR
  • American Society for Public Administration (ASPA), 1981 :
  • PelayananMasyarakatsebagaiprioritas
  • Kedaulatan Rakyat, Aparaturbertanggungjawabkepada Rakyat
  • HukumsebagaiPanglima, mengacukepadasebesar-besarnyakepentingan Rakyat
  • Manajemen Negara yang Efektif & Efisien
  • Equal Treatment
  • KonflikKepentingantidakdapatditerima
  • MengembangkanPelayananMasyarakat dg mengedepankankeadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetensi, dankasihsayang
  • HatiNuranisbgNahkoda. “Good ends never justify immoral means”
  • Selainmencegahygsalah, jugamengupayakan yang benar

Dalam : Anton Suharyanto, SE, MM, EtikaKepemimpinanAparatur, 2012, ppt

b integritas aparatur

b) INTEGRITAS APARATUR

www.themegallery.com

slide80

APA ITU

INTEGRITAS?

LAN-RI

www.themegallery.com

slide81

KESESUAIAN ANTARA HATI, UCAPAN DAN TINDAKAN.

INTEGRITAS: Kemampuan Untuk Senantiasa Memegang Teguh Prinsip-prinsip Moral Secara Konsisten.

LAN-RI

www.themegallery.com

NANA RUKMANA D.W.

( NANA RUKMANA D.W. )

slide82

Io = Integritas Organisasi a= alignment/Interaksi

A= Accountability

C= Competence

E= Ethic

C= Corruption

PERILAKU INTEGRITAS

Io = a(ACE)-c

LAN-RI

www.themegallery.com

( NANA RUKMANA D.W. )

slide83

Mematuhi Peraturan dan Etika Organisasi

  • Jujur
  • Memegang Teguh Komitmen
  • Bertanggung Jawab
  • Konsisten Antara Pikiran, Ucapan dan Tindakan
  • Kearifan Dalam Membedakan Yg Benar dan Salah

LAN-RI

www.themegallery.com

( NANA RUKMANA D.W. )

slide84
( NANA RUKMANA D.W. )

www.themegallery.com

CIRI ORANG BERINTEGRITAS

SUKSES &

BAHAGIA

  • KualitasDiri
  • KualitasInteraksi

IKLAS & TAWAKAL

Amanah

  • Kepekaan
  • Keterampilan Sosial

Interpersonal

Menolong

KualitasInteraksi

Baiksangka

PERCAYA DIRI

Rendah

Hati

  • Kesadaran diri
  • Pengendalian Diri
  • Motivasi Diri

Intrapersonal

Syukur

KualitasDiri

Sabar

MEMAHAMI MAKNA HIDUP

IPTEK &

IMTAQ

LAN-RI

ciri ciri pemimpin yang berintegritas
www.themegallery.com

( NANA RUKMANA D.W. )

CIRI-CIRI PEMIMPIN YANGBERINTEGRITAS

CHARACTER

Memiliki karakter/akhlakyang baik

CONCEPT

Memilikiwawasankebangsaan

COMPETENCE

Memiliki kemampuanuntukmengembangkanorganisasi

CONNECTION

Memiliki kemampuan dalammenciptakanjejaringkerja internal daneksternal

COMMITMENT

Memiliki kemauanyang kuatuntukmengembangkanorganisasi

5 C

LAN-RI

slide86
( NANA RUKMANA D.W. )

SIKAP PEMIMPIN

BERINTEGRITAS

BERANI MENGAMBIL KEPUTUSAN DENGAN SEGALA RESIKO.

DARE

DARE

Excellents

Dream

Relationships

Attitude

LAN-RI

slide87
www.themegallery.com

( NANA RUKMANA D.W. )

PERILAKU PEMIMPIN

BERINTEGRITAS

Peduli terhadap situasi dan kondisi lingkungan organisasi yang terus berubah.

CARE

C

ommitment

A

ttention

R

esponsibility

E

nthusiasm

LAN-RI

pengertian integritas pns
www.themegallery.comPENGERTIAN INTEGRITAS PNS

“INTEGRITAS PNS” DIARTIKAN SEBAGAI PERNYATAAN ATAU JANJI KEPADA DIRI SENDIRI SEBAGAI APARATUR PEMERINTAH TENTANG KOMITMEN MELAKSANAKAN SELURUH TUGAS, FUNGSI, TANGGUNG JAWAB, WEWENANG DAN PERAN SESSUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KESANGGUPAN UNTUK TIDAK MELAKUKAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.

slide89
www.themegallery.com

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

LAN-RI

slide90

LAN-RI

www.themegallery.com

slide91

LAN-RI

www.themegallery.com

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

slide92

LAN-RI

www.themegallery.com

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

slide93

LAN-RI

www.themegallery.com

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

slide94

LAN-RI

www.themegallery.com

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

slide95

LAN-RI

www.themegallery.com

(Dalam : Tri Widodo W. Utomo, Etika & Pembangunan IntegritasAparatur, ppt)

c konsepsi peningkatan kualitas pelayanan publik

(1) - TIDAK CUKUP DENGAN MENERBITKAN REGULASI, LEBIH DIPERLUKAN ADALAH MERUBAH POLA PIKIR LAMA DENGAN POLA PIKIR BARU (NEW MIND SETTING) DALAM PELAKSANAAN MISI ORGANISASI PEMERINTAH, YAITU :

SederhanakanBirokrasi;

UtamakanKepentinganPublik;

ManfaatkandanBerdayakanBawahan;

KembalikeFungsiDasarPemerintah (KomitmenpadaMisiPemerintah).

www.themegallery.com

c).KONSEPSI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
konsepsi

BUDAYA ORGANISASI;

STRUKTUR/SISTEM/RENCANA & KEBIJAKAN FORMAL;

KEPEMIMPINAN;

LINGKUNGAN STABIL & KOMPETITIF.

www.themegallery.com

KONSEPSI …………
  • (2) - MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI

(FAKTOR YANG BERPENGARUH THD EFEKTIVITAS ORGANISASI PEMERINTAH)

(Diadaptasidari : Prof. Dr. DjokosantosoMoeljono, 2006 : 10 - 105)

budaya individu budaya organisasi

Sistemnilai yang diyakini & dipatuhiolehseseorangsecarakonsisten, akanmenjadi “BudayaIndividu”;

Apabilasemuaanggotaorganisasisecarakonsistenmeyakini & mematuhisistemnilai yang “sama” makasistemnilaiituakanmenjadi “BudayaOrganisasi”

www.themegallery.com

BUDAYA INDIVIDU  BUDAYA ORGANISASI
pengertian budaya organisasi

BUDAYA ORGANISASI ADALAH SEMUA CIRI YANG MENUNJUKKAN KEPRIBADIAN SUATU ORGANISASI: KEYAKINAN BERSAMA, NILAI-NILAI DAN PERILAKU-PERLAKU YANG DIANUT OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI.

www.themegallery.com

PENGERTIAN BUDAYA ORGANISASI
pengertian2

BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI “SISTEM NILAI YANG DIYAKINI OLEH SEMUA ANGGOTA ORGANISASI, YANG DIPELAJARI, DITERAPKAN DAN DIKEMBANGKAN SECARA BERKE-SINAMBUNGAN, BERFUNGSI SEBAGAI SISTEM PEREKAT, DAN DAPAT DIJADIKAN ACUAN BERPRILAKU DALAM ORGANISASI UNTUK MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN”.

www.themegallery.com

Pengertian ……
fungsi budaya organisasi

Budayamempunyaisuatuperanpembedaantaraorganisasi yang satudengan yang lain;

Budayaorganisasimembentuksuatu rasa identitasbagianggota-anggotaorganisasi;

Budayaorganisasimemudahkantumbuhberkembangnyakomitmenpadasuatu yang lebihluasdaripadakepentingan individual;

Budayaorganisasimeningkatkankemantapan system social.

www.themegallery.com

FUNGSI BUDAYA ORGANISASI

(Diadaptasidari : Prof. Dr. DjokosantosoMoeljono, 2006 : 21)

budaya organisasi dan good governance
www.themegallery.comBUDAYA ORGANISASI DAN GOOD GOVERNANCE

1. Integritas

BUDAYA

ORGANISASI PEMERINTAH YANG MENDUKUNG TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE MELIPUTI :

2. Profesionalisme

3. KepuasanPelanggan

4. Keteladanan

5. Penghargaanpada SDM.

(Diadaptasidari : Prof. Dr. DjokosantosoMoeljono, 2006 : 90 - 105)

budaya organisasi

Integritas :bertaqwa, penuhdedikasi, jujur, selalumenjadakehormatandannamabaik, sertataatpadaKodeEtikdanPeraturan yang berlaku;

Profesionalisme:bertanggungjawab, efektif, efisien, disiplindanberorientasikemasadepandalammengantisipasiperkembangan, tantangandankesempatan;

Kepuasanpelanggan :memenuhikebutuhan & memuaskanpelanggandenganmemberikanpelayanan yang terbaikdengantetapmempertahankanprofesionalisme;

www.themegallery.com

BudayaOrganisasi ………
budaya organisasi1

Keteladanan :memberikanpanutan yang konsisten, bertindakadil, bersikaptegasdanberjiwabesar;

PenghargaanpadaSumberDayaManusia :merekrut, mengembangkandanmempertahankan SDM yang berkualitas. Sekaligusmemperlakukanpersonilberdasarkankepercayaan, keterbukaan, keadilandansalingmenghargai, mengembangkansikapkerjasamadankemitraan, memberikanpenghargaanberdasarkanhasilkerjaindividumaupunkelompok.

www.themegallery.com

BudayaOrganisasi ………
nilai kepatutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik

SesuaiPeraturan Per-UU-an yang berlaku;

  • Mencerminkan “Core Value”, setidaknyameliputiNilai-Nilaiyaitu :
  • Honesty : Kejujuran
  • Trust : kepercayaan
  • Equality : TidakMembeda-bedakan;
  • Equity : Adil
  • ……..

www.themegallery.com

NILAI KEPATUTAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
nilai kepatutan

Fairness : Ketulusan

Representativeness : SesuaikepentinganPublik;

Respect : menghormati

Responsiveness : Kepekaan

Responsibility : manjunjungtinggitanggungjawab.

www.themegallery.com

NilaiKepatutan ……..
tindak lanjut
www.themegallery.com

SEMOGA DENGAN PEMBELAJARAN INI,

DAPAT MENDORONG KITA SEMUA,

DINAS INSTANSI, LEMBAGA PEMERINTAH, UNIT-UNIT PELAYANAN PUBLIK UNTUK SENANTIASA BERUPAYA PENGUATAN INTEGRITAS DAN KOMITMEN SERTA AKTUALAISASI NILAI-2 KEPATUTAN DALAM PELAYANAN KITA KEPADA MASYARAKAT SESUAI ASAS-ASAS PELAYANAN PUBLIK YANG BERMUTU TINGGI SEBAGAI PERWUJUDAN

GOOD GOVERNANCE.

TINDAK LANJUT
sekian semoga manfaat

SEKIAN & SEMOGA MANFAAT

www.themegallery.com

daftar pustaka

Central of Population and Policy Studies Universitas Gajah Mada (2001)

Islamy M. Irfan (2007). MenggapaiPelayanan yang Bermutu. Program DoktorIlmuAdministrasi FIA-UB

PriantoAgus (2006) MenakarKualitasPelayananPublik. In- Trans. Dau Malang

Solihin, Dadang. H (2007), Penerapan Good Governance diSektorPublikuntukMenguatkanAkuntabilitasKinerjaLembagaPublik, ppt.

Per MenpandanReformasiBirokrasiRepublik Indonesia Nomor 7 Tahun2010 tentangPedomanPenilaianKinerja Unit PelayananPublik;

www.themegallery.com

DAFTAR PUSTAKA
daftar pustaka1
www.themegallery.comDAFTAR PUSTAKA
  • Tarigan Antonius (2003) Transformasi Model New Governance sebagaiKunciMenujuOptimalisasiPelayananPublikdi Indonesia. ManajemenUsahawan Indonesia. No. 02/ Th XXX II Februari 2003
  • TjahjanulinDomai, KonsepPeningkatanKualitasPelayananPublik, (tjahjanulindomai.lecture.ub.ac.id)
  • Undang-UndangRepublik Indonesia No. 25 Tahun 2009 TentangPelayananPublikPenerbit ASA Mandiri Jakarta.
daftar pustaka2
www.themegallery.comDAFTAR PUSTAKA
  • UU no. 28 TAHUN 1999 ttgPenyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas KKN;
  • Inpres 7/1999 ttg Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
    • Keputusan kaLAN No. 589/IX/6/8/1999 ttg Pedoman penyusunan Pelaporan AKIP;
    • Keputusan Ka LAN No. 239/IX/6/8/2003 ttg PenempurnaanPedoman penyusunan Pelaporan AKIP;
  • UU no. 25 th. 2004 ttg. SPPN;
slide112
www.themegallery.com
  • PP no. 8 th. 2006 ttgLaporanKeuangan & KinerjaInstansiPemerintah;
  • PP no. 3 th. 2007 ttg. LPPD & LKPJ;
  • PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.