Premi Asuransi Kelompok 3

1. kelas I PREMI ASURANSI Kelompok 3 HUKUM ASURANSI

2. AYUNING TIAS (20300097) ANGGOTA KELOMPOK FIQI JULIAN F.W ( 20300127) RICO MAULAN Y (20300083) KEL 3 M. REYHAN Z. S ( 20300039)

3. PREMI ASURANSI Pasal 1 angka 29 UU no 40 Tahun 2014 menyatakan Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau Perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi atau sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita akibat suatu peristiwa tidak pasti. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat di simpulkan bahwa premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi di laksanakan atau tidak.

4. KRITERIA PREMI ASURANSI a. dalam bentuk sejumlah uang; b. dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung; c. sebagai imbalan pengalihan risiko; d. dihitung berdasarkan presentase terhadap nilai risiko yang dialihkan. Dalam praktek biasanya Penanggung sudah menentukan syarat umum pembayaran polis. Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perjanjian, dapat dikatakan merupakan perjanjian pertanggungan apabila salah satu pihak telah melakukan pembayaran premi.

5. Tata CARA penetapan premi Premi biasanya ditetapkan perseratus jumlah tertentu dari jumlah uang yang dijamin, didasarkan pula statistik masa lalu oleh perusahaan Asuransi.Masing-masing asuransi memiliki cara/tabel besaran premi yang harus dibayar yang berbeda tergantung karakteristik/sifat perusahaan Asuransi. berdasarkan Buku Tarip yang dibuat oleh Dewan Asuransi Indonesia, untuk menetapkan besarannya diperlukan survey atau peninjauan lokasi. Jika dari data statistik didapat kesimpulan bahwa pada suatu wilayah satu rumah diasuransikan seharga Rp 1. 000.000,- jika kemudian terjadi kebakaran rumah itu habis maka pihak asuransi harus membayar Rp.1000.000,- kepada pihak tertanggung. Jika pada wilayah itu setiap tahunnya dari 1000 rumah ada satu rumah yang terbakar, maka premi untuk satu tahun ditetapkan Rp 1.000.000,- dibagi 1000 rumah diwilayah itu menjadi Rp 1.000,- dan ditambah biaya-biaya administrasi antara lain biaya polis, biaya materai dan biaya kuitansi. Pertimbangan besar kecilnya premi

6. fungsi premi asuransi Fungsi utama dari premi asuransi adalah mengembalikan kondisi tertanggung yang mengalami kerugian seperti kondisi semula. Pada saat tertanggung membayar premi maka nominal uang yang disetorkan mewakili perlindungan terhadap hal yang diasuransikan. Premi dari semua tertanggung memiliki resiko yang sama sehingga hasilnya lebih besar dan dijadikan sebagai pengganti kerugian tertanggung dengan cara klaim asuransi.

7. komponen premi asuransi a.Mortality : Komponen yang pertama menitik beratkan pada usia, dimana usia tua lebih beresiko meninggal dunia jika dibandingkan dengan yang mudah. Konsep usia digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan besaran premi asuransi meliputi aspek kesehatan, pekerjaan maupun faktor lain yang mempengaruhi kematian dini. b.Expense : Komponen biaya, tertanggung yang membeli premi akan dipengaruhi oleh biaya yang dikeluarkan perusahaan mencakup komisi agen asuransi, biaya cetak dokumen dan lain sebagainya. c.Contingency : Premi Asuransi yang dibayarkan sudah memiliki komponen Contingency yang mampu menangani biaya tidak terduga diluar perkiraan.

8. jenis - jenis tarif premi a. Manual/Class Rate Yaitu tarif premi yang berlaku untuk semua resiko yang sejenis. b. Merit Rating Yaitu Penentuan tarif premi asuransi dimana tiap-tiap resiko dipertimbangkan keadaannya masing-masing digunakan dalam asuransi kebakaran.

9. pengembalian premi Pengembalian Premi (Restorno) adalah pengembalian premi dari penanggung, karena perjanjiannya gugur sebelum penanggung menanggung bahaya atau baru sebagian, premi yang lebih dibayar, insurable interestnya tidak ada, kondisi jaminan /pertanggunagn dipersempit dan sebagainya. Biaya untuk memproses pengembalian premi dibebankan kepada tertanggung dan dikurangkan terhadap premi yang akan dikembalikan. Restorno karena perjanjian gugur: 1.Pasal 635 KUHD bila perjanjian gugur dengan itikad baik, penanggung berhak atas ganti kerugian sebesar 0,5% dari harga pertanggungan atau minimal setengah dari jumlah bila tarif premi kurang dari 1%. 2.Pasal 636 KUHD apabila kapal belum berlayar maka penanggung berhak memperoleh ganti rugi 1% dari harga pertanggungan. 3.Restorno atas kelebihan premi Bila premi yang telah dibayar ternyata lebih besar dari premi yang seharusnya dibayar harus segera dibayar kebaikannya. 4.Restorno karena Insurable interest tidak ada maka perjanjian menjadi batal.

10. Pasal 281 KUHD menyatakan bahwa apabila Perjanjian Pertanggungan untuk seluruhnya atau sebagian batal, asalkan telah bertindak dengan itikad baik, Penanggung harus mengembalikan seluruhnya atau sebagian , apabila belum terjadi peristiwa tidak pasti. Hal tersebut yang dinamakan Premi Restorno. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi mempunyai sifat : a. Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya adalah perjanjian konsensual; b. Sifat konsensualnya terlihat dari Pasal 257 KUHD : perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani. c. Pasal 257 KUHD tersebut merupakan penerobosan terhadap Pasal 255 KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan polis.

11. cukup sekian dan terima kasih