Hukum perburuhan indonesia
Download
1 / 20

Hukum Perburuhan Indonesia - PowerPoint PPT Presentation


  • 200 Views
  • Uploaded on

Hukum Perburuhan Indonesia. Indah Saptorini, MH ICEM (Indonesia) National Coordinator Monitoring MNC & Social Dialogue Project. Tiga Aktor Hukum Perburuhan. Pemerintah Menjaga stabilitas negara termasuk relasi pengusaha-pekerja;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hukum Perburuhan Indonesia ' - zaria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hukum perburuhan indonesia

Hukum Perburuhan Indonesia

Indah Saptorini, MH

ICEM (Indonesia) National Coordinator Monitoring MNC & Social Dialogue Project


Tiga aktor hukum perburuhan
Tiga Aktor Hukum Perburuhan

  • Pemerintah

    • Menjaga stabilitas negara termasuk relasi pengusaha-pekerja;

    • Dalam konteks hukum perburuhan, negara memberikan proteksi melalui undang-undang perburuhan;

  • Pengusaha

    • Karakter memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya;

  • Pekerja

    • Mendapatkan kesejahteraan

    • Undang-undang yang memberikan proteksi;


Kebijakan perburuhan yang fleksibel ramah pasar
Kebijakan Perburuhan yang Fleksibel & Ramah Pasar

  • Tahun 1998, Pemerintah dengan asistensi ILO membahas rencana “reformasi” aturan perburuhan. UU No.22 Tahun 1957 UU 12/1964 tentang Perselisihan perburuhan, UU No 1/48UU Kerja, UU No 23/48 Tentang Pengawasan Perburuhan, UU No 33/1947 tentang Kecelakaan Kerja


White paper bappenas
White Paper Bappenas

  • Kebijakan Pasar Kerja yang Ramah Pasar dan fleksibel (Regulasi perburuhan yang melunak dan liberal)

    • White Paper BAPPENAS “Employment Friendly Labor Policies” 2003

      • Untuk mengurangi pengangguran, kebijakan pasar kerja yang selama dijalankan perlu diganti dengan kebijakan penciptaan lapangan kerja

      • Hasilnya; pelunakan aturan ditiga bidang a.l. mengurangi kenaikan UMR tidak lebih dari 4 % 2 tahun sekali, PHK dipermudah dan pesangon diperkecil, dan perluasan kontrak kerja dan outsourcing


Aturan perburuhan fleksibel melahirkan konsekuensi
Aturan Perburuhan Fleksibel Melahirkan Konsekuensi;

  • Peran negara yang semakin berkurang dalam hubungan perburuhan

  • Easy to fire Easy to Hire

  • Meningkatnya jumlah buruh kontrak & outsourcing---jumlah buruh tetap menurun

  • Menurunnya peran serikat buruh dalam berunding bersama

  • Sistem peradilan yang tidak memihak buruh


3 undang undang pokok perburuhan
3 undang-undang pokok perburuhan

  • Undang-undang No 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

  • Undang-undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

  • Undang-undang No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial


Uu no 21 2000
UU No 21/2000

  • Undang-undang ini disahkan pada 4 Agustus 2000, sebagai bagian dari ratifikasi Indonesia terhadap konvensi ILO No 87 dan Konvensi ILO No 98 tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Berunding Bersama

  • 10 orang maksimal dapat membentuk serikat buruh  dianggap kontroversi

  • Ketentuan Pidana bagi Pengusaha yang melakukan tindakan anti union/union busting  Pasal 28 jo Pasal 43


Pasal inti dari uu 21 2000
Pasal Inti dari UU 21/2000

  • Secara administratif, serikat buruh harus tercatat di Dinas Tenaga Kerja. Pencatatan dilampiri dengan daftar nama anggota pembentuk, AD/ART/susunan nama pengurus (Pasal 18)

  • Siapapun dilarang untuk menghalang-halangi atau memaksa pekerja untuk membentuk/tidak membentuk, menjadi pengurus/tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja dengan cara:


Pasal 28 uu 21 2000
Pasal 28 UU 21/2000

  • Melakukan PHK, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan atau melakukan mutasi;

  • Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja;

  • Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

  • Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja

  • Pelanggaran atas Pasal 28 dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta


Kendala pasal 28 jo pasal 43
Kendala Pasal 28 jo Pasal 43

  • Praktek Anti Union/Union Busting dengan berbagai pola dan bentuk nya masih tetap marak dan terus terjadi;

  • Kebijakan anti union manajemen terkadang tidak disadari oleh serikat pekerja

  • Lemahnya pegawai pengawas dalam menindaklanjuti laporan anti union/union busting

  • Ketidaktahuan kepolisian atas unsur pidana dalam UU No. 21/2000


Uu 13 2003
UU 13/2003

  • Sebagai UU payung yang mengatur hukum ketenagakerjaan secara umum, didalamnya mengatur berbagai isu perburuhan; jam kerja, pengupahan, hak mogok, hubungan kerja kontrak dan outsourcing, pengawasan perburuhan, dll

  • UU ini juga mengatur ketentuan pidana dan denda administratif bagi pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan


Pasal pasal krusial dalam uu no 13 2003
Pasal-pasal krusial dalam UU No.13/2003

  • Pasal 64-66 (tentang outsourcing)

    • Penyedia jasa tenaga kerja

    • Pemborongan pekerjaan

  • Pasal 150 -172 (tentang PHK)

    • Alasan-alasan terjadinya PHK; karena perusahaan tutup tutup karena pailit atau 2 tahun rugi (harus dibuktikan dgn laporan keuangan), efisiensi, merger, perubahan kepemilikan, mengundurkan diri, pensiun, mangkir 5 hari kerja dianggap mengundurkan diri (Pasal 168), Pasal PHK karena kesalahan berat (oleh Mahkamah Konstitusi Pasal 158 diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat)


Hak mogok
Hak Mogok

  • Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

    • “sah” artinya mengikuti prosedural yang diatur undang-undang.

    • “akibat gagal perundingan” dilakukan karena;

      • apabila upaya perundingan lebih dulu namun gagal menjadi kesepakatan;

      • Apabila pihak pengusaha menolak untuk diajak berunding


Syarat administratif
Syarat administratif

  • 7 hari kerja sebelum mogok dijalankan, pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan Disnaker

    • Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;

    • Tempat mogok kerja;

    • Alasan dan sebab mengapa harus melakukan mogok kerja;

    • Tanda tangan ketua dan sekretaris sebagai penanggung jawab mogok kerja;


Akibat hukum mogok tidak sah
Akibat Hukum Mogok Tidak Sah

  • Biasanya pengusaha menggunakan Pasal Mangkir 5 hari kerja untuk langsung mem PHK pekerja yang mogok;

  • Kriminalisasi buruh

    • Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHAP)

    • Pasal kekerasan (Pasal 170 KUHP)

    • Pasal fitnah, bohong, (Pasal 311 KUHP)


Peran sb dalam mogok
Peran SB dalam Mogok

  • Rencanakan mogok dengan matang

    • Perbandingan permasalahan dengan keluhan anggota yang sesungguhnya

    • Sejauhmana perusahaan mau mendengar

    • Tujuan mogok dan langkah aksi selanjutnya;

    • Susun perangkat aksi yang efektif (koordinator aksi, korlap, humas, dll)


Uu no 2 2004
UU No 2/2004

  • Pemberlakuannya ditunda setahun dengan Perpu 1/2005

  • PHI baru diresmikan pada 14 Januari 2006

  • Pada masa transisi dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/034/SK/IV/2006 tentang Petunjuk Pelaksana UU No 2/2004 tentang PPHI

  • Ada sekitar 33 Pengadilan Hubungan Industrial yang tersebar di 33 Provinsi di seluruh Indonesia


Perselisihan yang diatur dalam uu 2 2004
Perselisihan yang diatur dalam UU 2/2004

  • Perselisihan Hak

  • Perselisihan PHK

  • Perselisihan Kepentingan

  • Perselisihan antar SP/SB

  • Serikat Buruh dapat bertindak sebagai “Kuasa Hukum”

  • Hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata.


Kondisi riil phi
Kondisi Riil PHI

  • Jargon “cepat, adil,dan murah” masih dipertanyakan bentuknya;

  • Mafia peradilan dan Mafia hukum di setiap lini peradilan (mulai dari panitera hingga majelis hakim);

  • Putusan yang tidak dapat/sulit dieksekusi;

  • Proses beracara yang rumit


Terima kasih,

Indah Saptorini

Hp: 0816 727 486

Email: [email protected]


ad