1 / 305

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

PENGANTAR HUKUM INDONESIA. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY. TUJUAN UMUM. AGAR MAHASISWA PESERTA DIDIK DAPAT MENGUASAI POKOK-POKOK HUKUM POSITIP YANG BERLAKU DI INDONESIA. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY. BEBAN KULIAH. 4 SATUAN KREDIT SEMESTER MIN 24 KALI PERTEMUAN

conan
Download Presentation

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PENGANTAR HUKUM INDONESIA

  2. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TUJUAN UMUM • AGAR MAHASISWA PESERTA DIDIK DAPAT MENGUASAI POKOK-POKOK HUKUM POSITIP YANG BERLAKU DI INDONESIA

  3. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY BEBAN KULIAH • 4 SATUAN KREDIT SEMESTER • MIN 24 KALI PERTEMUAN • 1 KALI PERTEMUAN 100 MENIT

  4. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY POKOK BAHASAN • TATA HUKUM INDONESIA • SUMBER-SUMBER HUKUM • AZAS HUKUM PERDATA • AZAS HUKUM DAGANG • AZASHUKUM TATA NEGARA • AZAS HUKUM PIDANA • AZAS HUKUM ACARA

  5. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY POKOK BAHASAN • AZAS HUKUM TENAGA KERJA • AZAS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA • AZAS HUKUM ADAT • AZAS HUKUM INTERNASIONAL • AZAS HUKUM PERDATA INTERNASIONAL • AZAS HUKUM AGRARIA • AZAS HUKUM PAJAK • SISTIM PERADILAN INDONESIA

  6. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KONTRAK KULIAH • MAHASISWA WAJIB HADIR KULIAH MIN 75 % • NILAI TUGAS 20 % • NILAI UJIAN TENGAH SEMESTER 30 % • NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER 50 % • TIDAK ADA KETERLEMBATAN PENYERAHAN TUGAS • MAHASISWA HADIR KULIAH BERPAKAIAN RAPI • KETERLAMBATAN PERKULIAHAN DITOLERIR UNTUK ALASAN KEDARURATAN

  7. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TATA HUKUM INDONESIA • SEPERANGKAT ATURAN HUKUM POSITIP YANG BERLAKU MENGIKAT DAN SALING BERHUBUNGAN DALAM SATU TATANAN DAN PERINGKAT

  8. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TATA HUKUM INDONESIA = TATA HUKUM HINDIA BELANDA • MEMORANDUM DPRGR 9 JUNI 1966 = PROKLAMASI MERUPAKAN DETIK PENJEBOLAN TATA HUKUM BELANDA DAN PEMBANGUNAN TATA HUKUM INDONESIA • PASAL II ATURAN PERALIHAN UUD NRI TH 1945

  9. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY ATURAN PERALIHAN • FUNGSI = MENGHINDARI KEVAKUMAN HUKUM • TUJUAN= MEMBERLAKUKAN HUKUM YANG LAMA SEMENTARA BELUM ADA PENGGANTINYA

  10. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY PEMBINAAN HUKUM • PEMBUATAN HUKUM-HUKUM YANG BARU DN PENYESUAIAN HUKUM-HUKUM LAMA SESUAI KEDUDUKAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA MERDEKA

  11. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY CIRI –CIRI HUKUM MODEREN • KONSENTRIS • KONVERGEN • TERTULIS

  12. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY DR SAHARDJO • MENGGANTI LAMBANG KEADILAN DEWI THEMIS MENJADI POHON BERINGIN PENGAYOMAN • MERUBAH ISTILAH PENJARA MENJADI LEMBAGA PEMASYARAKATAN • KUHPER DAN KUHD DIRUBAH KEDUDUKANNYA DARI WETBOEK MENJADI RECHTBOEK

  13. Dewi Themis Beringin Pengayoman

  14. Penjara

  15. Lembaga Pemasyarakatan

  16. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY SUMBER-SUMBER HUKUM • SEGALA HAL YANG DAPAT MENIMBULKAN ATURAN YANG BERSIFAT MENGATUR,MENGIKAT DAN MEMAKSA, DAN IIKUTI DENGAN SANKSI YANG TEGAS

  17. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY SUMBER HUKUM • PERUNDANG-UNDANGAN • JURISPRUDENSI • KEBIASAAN • TRAKTAT • DOKTRIN

  18. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY PERUNDANG-UNDANGAN • ARTI FORMIL = LEMBAGA PEMBUATNYA ADALAH LEGISLATOR • ARTI MATERIIL = KEKUATAN MENGIKAT UMUM

  19. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KEKUATAN MENGIKAT • FIKSI HUKUM = SEMUA ORANG DIANGGAP MENGETAHUI ADANYA HUKUM • SEMUA PERUNDANGAN WAJIB DIUMUMKAN AGAR MENGIKAT UMUM

  20. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KAPAN BERLAKUNYA • SEJAK TANGGAL YANG DITETAPKAN OLEH UNDANG-UNDANG • JIKA TIDAK ADA KETENTUAN PENANGGALAN DALAM PERUNDANGAN, MAKA DI WILAYAH JAWA MADURA 30 HARI SESUDAHNYA, DILUAR JAWA DAN MADURA 100 HARI SESUDAHNYA.

  21. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TEMPAT PENGUMUMAN • LEMBARAN NEGARA REP INDONESIA • BERITA NEGARA REP INDONESIA • LEMBARAN DAERAH • BERITA DAERAH

  22. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY LEMBARAN NEGARA • UNDANG-UNDANG/PERPU • PERPRES MENGENAI PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN PERNYATAAN KEADAAN BAHAYA • PERATURAN YANG WAJIB DIUMUMAN MELALUI LEMBARAN NEGARA

  23. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY • BERITA NEGARA = KEPUTSAN PRESIDEN DLL • TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA ---- PENJELASAN UU/PERPU YANG DIMUAT DALAM LEMBARAN NEGARA • TAMBAHAN BERITA NEGARA ---- PENJELASAN PERATURAN YANG DIMUAT DALAM BERITA NEGARA

  24. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KAPAN BERAKHIRNYA • JANGKA WAKTU YANG DITETAPKAN PERUNDANGAN SUDAH LAMPAU • KEADAAN ATAU HAL YANG DIATUR SUDAH LAMPAU • UU DICABUT • TELAH TERBIT PERUNDANGAN BARU YANG MENGATUR HAL SAMA, TETAPI ISINYA BERTENTANGAN DENGAN YANG LAMA

  25. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY ASAS-ASAS UTAMA PERUNDANGAN • PERUNDANGAN TIDAK BOLEH RETROAKTIF ( BERLAKU SURUT) • PERUNDANGAN YANG KHUSUS MENGESAMPINGKAN YANG UMUM ( LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS) • PERUNDANGAN YANG DATANG KEMUDIAN MENGESAMPINGKAN YANG LAMPAU (LEX POSTERIORI DEROGAT LEX PRIORI) • PERUNDANGAN YANG DIBUAT PEJABAT/LEMBAGA LEBIH TINGGI KEDUDUKANNYA, MAKA LEBIH TINGGI ULA KEDUDUKANNYA

  26. Lex Dura sed Tamen Scripta • Hukum itu kejam tetapi begitulah yang tertulis • Hal ini berarti hukum brsifat memaksa

  27. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY AZAS HUKUM DALAM PERATURAN PERUNDANGAN a.  pengayoman; b.  kemanusiaan; c.  kebangsaan; d.  kekeluargaan; e.  kenusantaraan; f.  bhinneka tunggal ika; g.  keadilan; h.  kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i.  ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j.  keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

  28. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TATA URUTAN PERUDANGAN RI BERDASAR UU NO 12 TAHUN 2011 • UUD NEGARA RI TAHUN 194 • KETETAPAN MPR • UU/PERPU REP. INDONESIA • PERATURAN PEMERINTAH • PERATURAN PRESIDEN • PERATURAN DAERAH

  29. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY YURISPRUDENSI • PUTUSAN HAKIM YANG TELAH LALU DAN SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP ( IN KRACHT VAN GEWIJSDE) DAN KEMUDIAN DIGUNAKAN HAKIM LAIN UNTUK MEMUTUS KASUS YANG SAMA. • BERKEKUATAN HUKUM TETAP = TERHADAP PUTUSAN HAKIM TERSEBUT SUDAH TIDAK DILAKUKAN UPAYA HUKUM LAGI

  30. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY ALASAN HAKIM MENGGUNAKAN YURISPRUDENSI • PERTIMBANGAN PRAKTIS • PERTIMBANGAN KESESUAIAN PNDAPAT • PERTIMBANGAN PSYCOLOGIS

  31. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY APAKAH HAKIM WAJIB MENGIKUTI PUTUSAN HAKIM DI ATASNYA • SISTIM HUKUM INDNESIA TIDAK MENGANUT PRINSIP STARE DECESIS SEHIGGA HAKIM BEBAS UNTUK TIDAK MENGIKUTI HAKIM LAIN YANG LEBIH TINGGI KEDUDUKANNYA

  32. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TRAKTAT/PERJANJIAN • PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH DUA NEGARA ATAU LEBIH YANG MENGATUR SESUATU HAL • DASAR KEBERLAKUAN TRAKTAT ADALAH PRINSIP PACTA SUNT SERVANDA = SEMUA PERJANJIAN YANG DIBUAT OLEH NEGARA, MAKA MENGIKAT JUGA WARGA NEGARANYA

  33. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY JENIS TRAKTAT • TRAKTAT TERBUKA • TRAKTAT TERTUTUP

  34. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KEBIASAAN • PERBUATAN TERSEBUT TERUS MENERUDSDILAKUKAN OLEH MASYARAKAT HUKUM TERSEBUT • MASYARAKAT MENGANGGAP PERBUATAN TERSEBUT SEBAGAI SUATU KEWAJIBAN ATAU KEPATUTAN DALAM HIDUP BERMASYARAKAT

  35. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY DOKTRIN • PENDAPAT AHLI HUKUM TERNAMA YANG PENDAPATNYA DIGUNAKAN HAKIM SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN UNTUK MEMUTUS SUATU PERKARA • DOKTRIN MENJADI SUMBER HUKUM APABILA DIGUNAKAN SEBAGAI JURISPRUDENSI

  36. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY TUGAS MAHASISWA • PILIH SATU UNDANG-UNDANG, DAN KEMUDIAN TUNJUKKAN BAGIAN-BAGIAN MANA YANG SESUAI DAN PRINSIP-PRINSIP PERUNDANGAN DALAM UU NO 10 TAHUN 2004 • TUGAS KELOMPOK MAKSIMUM ANGGOTA 5 (LIMA) ORANG • Legalitas.org • Dikumpulkankamisdepan

  37. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY HUKUM PERDATA • Hukum yang mengaturhubunganantarsubyekhukum yang menitikberatkankepadakepentinganpribadiatauprivat

  38. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY HUKUM PERDATA • KUHPER = KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA • BURGERLIJK WETBOEK = BW • KUHD= KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG • WETBOEK VAN KOOPHANDEL = WVK

  39. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KUHPERDATA • BUKU 1 = ORANG = VAN PERSONEN • BUKU 2 = BARANG= VAN ZAKEN • BUKU 3 = PERIKATAN – VAN VERBINTENISEN • BUKU 4 = PEMBUKTIAN DAN DALUARSA

  40. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY BUKU 1 TENTANG ORANG • SUBYEK HUKUM = SEGALA SESUATU YANG DAPAT MEMILIKI HAK DAN DIKENAI KEWAJIBAN • OBYEK HUKUM = SEGALA SESUATU YANG DAPAT DILEKATKAN DAN DINIKMATI OLEH SUBYEK HUKUM • SIAPA SUBYEK HUKUM PERDATA: • ORANG • BADAN HUKUM

  41. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY SUBYEK HUKUM • KAPAN: • SEJAK LAHIR HINGGA MATI ( FROM CRADLE TO THE GRAVE) • PERKECUAIAN DALAM PASAL 2 KUHPER = • Anakdalamkandunganseorangwanitadianggaptelahlahir, setiap kali kepentingannyamenghendakinya. Bilatelahmatiwaktudilahirkan, anaktersebutdianggaptidakpernahada

  42. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY SUBYEK HUKUM • TIDAK SEMUA SUBYEK HUKUM BERHAK BERLALULINTAS HUKUM (HANDELING BEKWAAM/WENANG BERHAK). • SUBYEK HUKUM YANG TIDAK BERHAK BERLALULINTAS HUKUM DISEBUT HANDELING ONBEKWAAM • SEMUA YANG TIDAK WENANG BERHAK HARUS DIWAKILI KEPENTINGANNYADALAM LALU LINTAS HUKUM OLEH PIHAK LAIN

  43. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY PENYEBAB TERJADINYA HANDELING ONBEKWAAM ALASAN JASMANI ROHANI • USIA SUBYEK HUKUM BELUM DEWASA(MINDERJARIG) ≥ 21 TAHUN ( MEERDERJARIG) (PASAL 330 KUHPER) • SUBYEK HUKUM TELAH BERUSIA ≥ 21 TAHUN, TAPI TIDAK MAMPU MENGURUS DIRI SENDIRI ALASAN UNDANG-UNDANG • WANITA YSG SUDAH MENIKAH ( DIHAPUS DENGAN SEMA NO 3 TAHUN 1963)

  44. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY PERWAKILAN • PERWALIAN (VOOGDIj)= UNTUK ANAK YANG BELUM DEWASA ( PERKAWINAN ORTU SUDAH PUTUS) • PENGAMPUAN ( CURATELE)= UNTUK ORANG DEWASA TAPI TIDAK BISA MENGURS DIRINYA SENDIRI , MISAL KARENA KETERBELAKANGAN MENTAL

  45. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY PERWALIAN • MENURUT UNDANG-UNDANG (WETTELIJKVOOGDIJ) • MENURUT WASIAT (TESTAMENTER VOOGDIJ) • MENURUT HAKIM (DATIEVE VOOGDIJ)

  46. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY KEKUASAAN ORANGTUA PUTUS • ANAK TELAH MENIKAH • ANAK TELAH DEWASA • KEKUASAAN ORTU DIBEBASKAN • KEKUASAAN ORTU DICABUT

  47. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY DOMISILI • TEMPAT DIMANA SESEORANG HARUS DIANGGAP SELALU BERADA MESKIPUN SEBENARNYA SEDANG TIDAK BERADA DI TEMPAT TERSEBUT • JENIS DOMISILI • ASLI • MENGIKUTI • PILIHAN

  48. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY FUNGSI DOMISILI • TEMPAT DI MANA SESEORANG HARUS MENIKAH • TEMPAT DI MANA PENGADILAN MANA YANG BERWENANG KEPADANYA • TEMPAT DI MANA PENGADILAN HARUS MEMANGGIL KEPADANYA

  49. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY SUBYEK HUKUM BADAN HUKUM • DIDIRIKAN DENGAN AKTE NOTARIS • DIFAGTARKAN DI PANITERA PENGADILAN SETEMPAT • AKTE PENDIRIAN DIUMUMKAN DI TAMBAHAN BERITA NEGARA • MEMILIKI DOMISILI

  50. FACULTY OF LAW DIPONEGORO UNIVERSITY HAK KEPERDATAAN • PASAL 3 KUHPER • Tiadasuatuhukumanapapundapatmengakibatkankematianperdataatauhilangnyaseluruhhak-hakkewargaan

More Related