Pengantar Hukum Indonesia: Hukum Acara

1. PengantarHukum Indonesia: HukumAcara Depok, 9 Desember 2011 FakultasHukumUniversitas Indonesia Program SarjanaParalel

2. KelasHariIni, 9 Desember 2011 • HukumAcaraPidana • HukumAcaraPerdata • HukumAcarapadaMahkamahKonstitusi • HukumAcara Tata Usaha Negara • HukumAcaraPengadilanHubungan Industrial • HukumAcaraPeradilanPajak

3. ApaituHukumAcara? • Hukum Acara atau Hukum Formil, yaitu kaedah hukum yang mengatur bagaimana cara mengajukan sesuatu perkara ke muka suatu badan peradilan dan bagaimana Hakim memberi putusan. • Hukum Acara atau Hukum Formil yang berasal dari bahasa Belanda yaitu Formeelrecht atau juga Procedural Law/Adjective Law dalam bahasa Inggris.

4. HukumAcaraPidana • DasarHukum: • Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. • Kumpulan Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Korupsi: • UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; • UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; • UU No. 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. • Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). • Dengan berlakunya KUHAP ini, maka Herzien Indonesisch Reglement (HIR), dalam bahasa Indonesia Reglemen Indonesia diperbaharui (RID) bagian pidana dinyatakan tidak berlaku lagi. • Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. • Undang-undang No. 8 tahun2004 tentang Peradilan Umum.

5. HukumAcaraPidana (2) • FungsiHukumAcaraPidana: • Mencaridanmenemukankebenaran; • Pemberiankeputusanoleh Hakim; • PelaksanaankeputusanolehHakim • Ada 3 asasbesardalamHukumAcaraPidana: • Yang berkaitandenganperanan; • Yang berkaitandengankeadaanperadilan; • Yang berkaitandenganpenyelenggaraan.

6. Asas-AsasHukumAcaraPidana 1. Yang berkaitandenganperanan: • Prakarsa oleh Polisi/Jaksa. • Asas-asas oportunitas. • Hak untuk mengeyampingkan perkara demi kepentingan umum • Kedua pihak wajib didengar keterangan-keterangannya oleh Hakim. • Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan dilakukan dengan perdebatan lisan atau langsung. • Keputusan Hakim wajib dilandasi dengan alasan-alasan yang rasional obyektif, setelah mendengar kedua pihak termasuk saksi a charge(yang meringankan) dan saksi a de charge (yang memberatkan). • Hakim bersifat aktif. • Asas Akusator artinya pada asas akusator ini para pihak diakui sebagai subyek dan kedudukannya sederajat, pemeriksaan tidaklah bersifat rahasia (terbuka untuk umum). Tersangka sudah dapat didampingi oleh Penasehat Hukum. • Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. • Praduga tak bersalah (Presumption of innocence). • Semua orang diperlakukansama di depan hakim.

7. Asas-AsasHukumAcaraPidana • Yang berkaitandengankeadaanPeradilan: • Sidang pengadilan dilakukan terbuka untuk umum. Keputusan Hakim harus selalu dinyatakan dengan pintu terbuka. Ada pengecualian untuk anak dibawah umur dan tindakan-tindakan asusila. • Peradilan bertahap. • Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri. • Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi. • Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung. • Yang berkaitandenganpenyelenggaraan: • PeradilandiselenggarakanolehMajelis Hakim (KetuadanAnggota). • Dilakukanoleh Hakim karenajabatannya yang tetap.

8. AlurHukumAcaraPidana • Peristiwa Pidana • Penyelidikan • Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang • Siapa itu Penyelidik (menurut KUHAP, menurut UU lain) • Penyidikan • Serangkaian tindakan Penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya • Siapa itu Penyidik (menurut KUHAP, menurut UU lain) • Penuntutan • Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan • Siapa itu Penuntut Umum (menurut KUHAP, menurut UU lain) • Pemeriksaan Sidang Pengadilan • Praperadilan • Surat Dakwaan – Eksepsi – Putusan Sela • Pembuktian • Requisitoir • Pledoi – Replik – Duplik • Vonis Hakim • Putusan Bebas • Putusan Lepas 6. Upaya Hukum

9. UpayaHukumpadaHukumAcaraPidana • Apabilaparapihak (terdakwaataupenuntutumum) tidakpuasdenganputusan Hakim, merekadapatmelakukan: • UpayaHukumBiasa yaitu : Melalui pemeriksaan tingkat banding diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa/kuasanya atau oleh Jaksa melalui pemeriksaan untuk kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung. Permintaan kasasi terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan. • UpayaHukumLuar Biasa yaitu : • Kasasidemi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan satu kali pemeriksaan kasasi oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung. Kasasi di sini bertujuan untuk mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan. • Peninjauan Kembali. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung yang telah berkekuatan hukum tetap kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

10. HukumAcaraPerdata • Hukum Acara Perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara mengajukan perkara-perkara perdata ke muka pengadilan (termasuk juga Hukum Dagang) dan cara-cara melaksanakan putusan-putusan hakim. Dapat juga dikatakan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara danmempertahankan Hukum Perdata Materiil. • Pada masa penjajahan Belanda untuk hukum acara perdata berlakuReglement op deBurgerlijke Rechtsvordering (Rv) untuk golongan Eropa dan Herzeine Indonesisch Reglement (HIR) atauReglemenIndonesia yang Dibaharui (RID) untuk golongan Bumi Putra di PulauJawa dan Madura,sedangkan untuk luar Jawa dan Madura berlakuRechtsreglement Buitengewesten (RBg).

11. HukumAcaraPerdata (2) • LandasanHukum: • Dengan adanya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakanbahwa kita kembali ke UUD 1945,maka melalui pasal II AturanPeralihannya dan pasal-pasal peralihan sebelumnya, tetap digunakanHIR(RID) dan RBg sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara. • Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 tentang Kesatuan Susunan Kekuasaan Acara Pengadilan Sipil yang menunjuk RID sebagai pedoman. • Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. • Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. • Undang-undang No. 8 tahun2004 tentang Peradilan Umum. • YurisprudensidanDoktrin.

12. Asas-AsasdalamHukumAcaraPerdata • Yang berkaitandenganperanan • Prakarsa proses dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. • Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. • Hakim wajib mengusahakan perdamaian. • Perkara yang sudah berjalan dapat sewaktu-waktu ditarik atas persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa. • Acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan mengutamakan tulisan-tulisan. • Putusan hakim wajib dilandasi dengan alasan-alasan yang rasional obyektif. Alasan tersebut sebagai pertanggungjawaban Hakim atas putusannya terhadap masyarakat. • Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. • Yurisprudensi dan doktrin seringkali dijadikan landasan oleh Hakim untuk memperkuat putusan yang telah ditetapkannya.

13. Asas-AsasdalamHukumAcaraPerdata • Yang berkaitandenganpenyelenggaraan: • Sidang-sidang Pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum. Tujuannya adalah memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan dan menjamin obyektifitas peradilan. • Asas terbuka ini dapat disimpangi dalam perkara susila dan ketertiban umum, tetapi putusan harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. • Kedua belah pihak yang berperkara didengar pendapatnya dan diakui sebagai subyek hukum yang kedudukannya sederajat. • Peradilan dilaksanakan bertahap: • Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri. • Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi.Bagi mereka yang tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan dapat mengajukan untuk mengulang kembali perkara mereka ke Pengadilan Tinggi. • Tingkat Kasasi • Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak mengulang lagi perkara yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi atau pada tingkat banding, akan tetapi yang diteliti disini ialah apakah putusan Hakim terdahulu telah melanggar atau melakukan penyimpangan atas undang-undang. • Sidang-sidang pengadilan pada umumnya diselenggarakan oleh suatu Majelis Hakim.

14. KompetensiPengadilandalamHukumAcaraPerdata • Absolute Competentie/Kompetensi Mutlak Badan peradilan macam apa yang berwenang untuk mengadili sengketa ini? Jadi kompetensi mutlak ini menyangkut pembagian kekuasaan antar badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan. Misalnya, pemberian kekuasaan mengadili kepada Pengadilan Negeri dan tidak kepada macam pengadilan lain. • Relatieve Competentie/Kompetensi Relatif Kompetensi relatif ini adalah kewenangan untuk mengadili diantara badan peradilan yang sejenis. Misalnya pembagian kekuasaan mengadili diantara berbagai wilayahPengadilan Negeri.

15. AlurHukumAcaraPerdata • Peristiwa Hukum • PenyusunanGugatan • Gugatan/Permohonan • Pendahuluan • Identitas • FundamentumPetendi • Petitum • SidangPemeriksaanPerkara • KePengadilanmana? • BiayaPerkara • PersiapanSidang • JalannyaPersidangan • Sidangpertama – penawaranperdamaian • JawabanTergugat / Eksepsi • Replik • Duplik • PembuktiandariPenggugat • 164 HIR • PembuktiandariTergugat • Kesimpulan • Putusan Hakim • UpayaHukum • Biasa • Banding kePengadilanTinggi • KasasikeMahkamahAgung • LuarBiasa • PeninjauanKembali • DerdenVerzet

16. HukumAcaraPeradilan Tata Usaha Negara • Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara • Peradilan Administrasi negara adalah suatu peradilan yang menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang satu pihak adalah aparat pemerintah dan warga masyarakat di pihak, atau antara sesama aparat pemerintah mengenai perbuatan/tindakan dalam rangka melaksanakan tugasnya di mana para pihak tidak menerimanya dengan alasan tindakan itu tidak sah atau dengan alasan lain. • Yang dapat diajukan ke PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara: • Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, indvidual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. • Yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan pidana dari Hukum Acara Pidana dikecualikan.

17. HukumAcaraPeradilan Tata Usaha Negara • Penyelesaian sengketa administrasi dengan cara pengaduan (administratieve beroep) maksudnya ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi sendiri. • Pengaduan ditujukan kepada atasan atau kepada atasan atau kepada instasi yang lebih tinggi. • Misalnya : warga A merasa dirugikan dengan terbitnya keputusan dari pejabat B Warga A dapat mengadukan halnya kepada atasan pejabat B. Berdasar pengaduan warga A maka atasan pejabat B dapat membatalkan, bisa juga memperkuat

18. HukumAcaraPeradilan Tata Usaha Negara • Tugaskisi-kisiuntuk UAS: • Buatlahalurperadilan Tata Usaha Negara • Sebutkansiapa yang mempunyaikewenangandalammengadiliuntuksengketa Tata Usaha Negara. • Gambarkanbagandari proses mulainyasengketasampaikeluarnyaPutusan. • Berikan 3 contohkasussengketa Tata Usaha Negara • Dikumpulkanminggudepan, Jumat 16 Desember 2011 sebelumkelas PHI dimulai. Buatditulistanganmaksimaldalamsatuhalamankertas folio. Satuhalamanbukansatulembar.

19. HukumAcaraPengujianUndang-Undang di MahkamahKonstitusi • Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan dan Kewajiban, (Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2)UUD 1945.Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yangputusannya bersifat final untuk : • Menguji undang-undang terhadap UUD 1945 • Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. • Memutuskan pembubaran partai politik, dan • Memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. • Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

20. KewajibanMahkamahKonstitusi • Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga : • Telah melakukan pelanggaran hukum berupa : • Pengkhianatan terhadap negara; • Korupsi; • Penyuapan; • Tindak pidana berat lainnya. • Atau perbuatan tercela, dan/atau. • Tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945

21. MengajukanPermohonankeMahkamahKonstitusi • Subyek hukum yang mengajukan disebut “Pemohon” • Pemohon adalah subyek hukum yang memenuhi syarat menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan perkara kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

22. AlurHukumAcaraPengujianUndang-Undang di MK • MengajukanPermohonanygditulisdalambahasa Indonesia, ditandatanganipemohondandibuat 12 rangkap. • MelakukanPendaftarankepaniteraMahkamahKonstitusi. • Penjadwalansidangyaitu 14 harisetelahpendaftaran. • PemeriksaanpendahuluanygdilakukandalamMajelis Hakim secara panel sebanyak minimal 3 orang hakim, untukmelihatkelengkapanadministratifperkara. • Pemeriksaanpersidangansecarapleno, minimal dilakukanoleh 7 orang hakim danmaksimal 9 orang hakim MahkamahKonstitusi. • Putusan, diberikansesuaitenggangwaktubentukperkara. Yaituantara 14 hari s/d 90 harisetelahpendaftaran, tergantungperkaranya.

23. HukumAcaraPengadilanHubungan Industrial • LandasanhukumnyaadalahUndang-UndangNomor 2 tahun 2004 tentangPenyelesaianPerselisihanHubungan Industrial. • PerselisihanHubungan Industrial adalahperbedaanpendapat yang mengakibatkanpertentanganantarapengusahaataugabunganpengusahadenganpekerja/buruhatauserikatburuhkarenaadanyaperselisihanmengenaihak, perselisihankepentingan, perselisihanhubungankerja, danperselisihanantarserikatpekerja/serikatburuhdalamsatuperusahaan

24. AlurHukumAcaraPenyelesaianPerselisihanHubungan Industrial • PertemuanBipartit • Dicobadiselesaikandenganmusyarawahmufakatantaraparapihak. • Apabiladamai, PersetujuanBersamadicatatkanke PHI. • Mediasi / Konsiliasi / Arbitrase • Siapaitupara ‘penengah’nya • Mediator (PNS), Konsiliator (Non-PNS), danArbiter (Non-PNS) • Apabiladamai, PB dicatatkanke PHI • PengadilanHubungan Industrial • Tingkat pertamadanterakhiruntukperselisihanSerikatBuruh/Pekerja • Tingkat pertamauntukperselisihanHakdan PHK, bisakasasikeMahkamahAgung

25. HukumAcaraPengadilanPajak • LandasanHukum: • Undang-UndangNomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilanPajak • “Sengketapajakadalahsengketa yang timbuldalambidangperpajakanantaraWajibPajakataupenanggungpajakdenganPejabat yang berwenangsebagaiakibatdikeluarkannyakeputusan yang dapatdiajukan banding ataugugatankepadaPengadilanPajakberdasarkanperaturanperundang-undanganperpajakan, termasukgugatanataspelaksanaanpenagihanberdasarkanUndangUndangPenagihanPajakdenganSuratPaksa.”

26. PengadilanPajak • Berkedudukan di Jakarta • KekuasaanPengadilanPajakdalammemeriksadanmemutussengketapajakmeliputisemuajenissengketapajakyang dipungutolehPemerintahPusat, termasuk Bea MasukdanCukai, danpajak yang dipungutolehPemerintahDaerah, berdasarkanperaturanperundang-undanganyang berlaku. • KetuaPengadilanPajakdapatmenetapkanuntukbersidang di luar Jakarta.

27. PengantarHukum Indonesia: HukumAcara Depok, 9 Desember 2011 FakultasHukumUniversitas Indonesia Program SarjanaParalel