1 / 22

Pertemuan 23-24 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU

Pertemuan 23-24 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU. Matakuliah : F0494 - PPH Perorangan dan Badan Tahun : 2009. Agenda. Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Deposito dan Tabungan dan Diskonto SBI

yon
Download Presentation

Pertemuan 23-24 PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pertemuan 23-24PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU Matakuliah : F0494 - PPH Perorangan dan Badan Tahun : 2009

  2. Agenda • Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Deposito dan Tabungan dan Diskonto SBI • Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga atau Diskonto Obligasi yang dijual di Bursa Efek • Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Sewa Tanah dan/atau Bangunan • Usaha Jasa Konstruksi • Pajak Penghasilan Atas Hadiah dan Undian

  3. PPh Atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI • Objek Pemotongan • Atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia. Termasuk bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. • Tarif Pemotongan • Pajak Final 20% dari jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap • Pajak Final 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty) yang berlaku terhadap wajib pajak luar negeri.

  4. PPh Atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI (Lanjt) • Pengecualian pemotongan PPh atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI • Bunga dan diskonto yang diperoleh wajib pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam 1 (satu) tahun tidak melebihi PTKP. • Bunga deposito dan bunga tabungan serta diskonto SBI sepanjang bunga dan diskonto tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. • Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Berlanjut…..

  5. PPh Atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI (Lanjt) • Pengecualian pemotongan PPh atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI (lanjutan) • Bunga deposito dan bunga tabungan serta diskonto SBI yang diterima Dana Pensiun yang pensiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun • Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap bangun untuk rumah sederhana dan sangat sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri

  6. PPh atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek • Objek Pemotongan • Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak berupa bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dibursa efek dan atau yang dilaporkan dibursa efek dikenakan pemotongan PPh yang bersifat final kecuali bagi wajib pajak tertentu. • Siapakah Pemotong Pajak ? • Penerbit obligasi (emiten) atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran atas bunga dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga/obligasi dan atas diskonto dengan kupon/obligasi. • Perusahaan efek atau bank selaku pedagang perantara atas bunga dan diskonto pada saat transaksi. • Perusahaan efek, Bank, Dana Pensiun dan Reksadana selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara atas bunga dan diskonto obligasi pada saat jatuh tempo.

  7. PPh atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek (Lanjt) • Tarif Pemotongan

  8. Contoh Perhitungan • PT Mawar Merah pada 1 Juni 2008 menerbitkan obligasi dengan kupon yang jangka waktunya 5 tahun. Nilai nominal Rp. 10.000.000,- Bunga tetap 16 % per tahun, jatuh tempo bunga setiap tangal 30 Juni dan 31 Desember.Saat penerbitan perdana, PT Anggrek Biru membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nilai nominal (discount), yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- /lembar • Penghitungan bunga dan PPh final yang terutang oleh PT Anggrek Biru pada saat jatuh tempo bunga 31 Desember adalah, • Bunga = (6/12 x 16% x Rp 10.000.000,-) x 10 = Rp. 8.000.000,- • PPh Final = 20% x Rp. 8.000.000,- = Rp. 1.600.000,- • (dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk sebagai agen pembayar)

  9. PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan • Siapakah Pemotong Pajak ? • Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas; • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan;yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri. • Tarif Pajak • Dalam hal yang menyewakan adalah wajib pajak badan atau BUT, PPh yang terutang sebesar 6% dari jumlah bruto nilai persewaan. • Dalam hal yang menyewakan adalah wajib pajak orang pribadi, PPh yang terutang sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

  10. Contoh: • PT Nakula menyewa sebuah ruko dari Tuan Bambang untuk dijadikan kantor dengan nilai sewa sebesar Rp40.000.000.- • PPh Pasal 4 ayat 2 dipotong oleh PT Nakula adalah: • 10% x Rp40.000.000.- = Rp4.000.000.-

  11. PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi • Berdasarkan PP No. 51 tahun 2008, berikut adalah beberapa pengertian terkait dengan Usaha Jasa Konstruksi: • Jasa Konstruksi • Adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi • Pekerjaan konstruksi • adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

  12. PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt) • Perencanaan Konstruksi • adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. • Pelaksanaan Konstruksi • adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build).

  13. PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt) • Pengawasan konstruksi • adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. • Penyedia Jasa • adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. • Nilai Kontrak Jasa Konstruksi • adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan.

  14. PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt) • Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut: • 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil; • 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha; • 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b; • 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan • 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

  15. PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi (Lnjt) • Pajak Penghasilan yang bersifat final atas usaha jasa konstruksi ini: • dipotong oleh Pengguna Jasa pada saat pembayaran, dalam hal Pengguna Jasa merupakan pemotong pajak; atau • disetor sendiri oleh Penyedia Jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

  16. PPh Final atas Penghasilan dari Hadiah atas Undian • Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun melalui cara undian yang diterima atau diperoleh orang orang pribadi/badan dalam negeri dan orang pribadi atau badan luar negeri dikenakan PPh Final sebesar 25% dari jumlah bruto nilai undian.. • Penyetoran PPh tersebut oleh penyelenggara undian dengan SSP secara kolektif selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. • Pelaporan ke KPP setempat dengan SPT Masa PPh atas hadiah undian selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut.

  17. Contoh: • PT Anantasena dalam rangka mempromosikan produk barunya menyelenggarakan undian dengan hadiah berupa uang tunai senilai Rp100.000.000.- • PPh Pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh PT Anantasena adalah: • 25% x Rp100.000.000.- = Rp25.000.000.-

  18. Peraturan Terkait: • Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia • Peraturan Pemerintah - 131 Tahun 2000 • Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia • Keputusan Menteri Keuangan - 51/KMK.04/2001 • Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek • Peraturan Pemerintah - 41 Tahun 1994 • Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek • Peraturan Pemerintah - 14 Tahun 1997

  19. Peraturan Terkait (Lanjt): • PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan • Peraturan Pemerintah Nomor 5 TAHUN 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 KMK No. 120/KMK.03/2002 Jo KMK No. 394/KMK.04/1996 Jo KEP - 50/PJ./1996 Jo SE - 22/PJ.4/1996 KEP - 227/PJ./2002

  20. Peraturan Terkait (Lanjt): • PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan • Peraturan Pemerintah Nomor 5 TAHUN 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 KMK No. 120/KMK.03/2002 Jo KMK No. 394/KMK.04/1996 Jo KEP - 50/PJ./1996 Jo SE - 22/PJ.4/1996 KEP - 227/PJ./2002 • PPh Final atas Usaha Jasa Konstruksi • Peraturan Pemerintah No. 51 TAHUN 2008 • PPh Final atas Hadiah Undian • Peraturan Pemerintah No. 132 TAHUN 2000

  21. TERIMA KASIH ADA PERTANYAAN?

More Related