Pph pasal 21 22 23 24
Download
1 / 19

Pajak Penghasilan - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

PPh Pasal 21, 22, 23, 24. Pajak Penghasilan. PPh pasal 21.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pajak Penghasilan' - levi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pph pasal 21 22 23 24

PPh Pasal 21, 22, 23, 24

Pajak Penghasilan


Pph pasal 21
PPh pasal 21

  • Merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WP orang pribadi dalam negeri

  • Pembayarannya dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu


Pph pasal 211
PPh pasal 21

  • Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 a/ pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

  • Jumlah pajak yang telah dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotong lainnya dapat digunakan oleh WP untuk dijadikan kredit pajak atas PPh yang terutang pada akhir tahun


Termasuk wp pph pasal 21
Termasuk WP PPh Pasal 21

  • Pejabat negara

  • Pegawai negeri sipil

  • Pegawai (bekerja karena kontrak)‏

  • Pegawai tetap

  • Tenaga lepas (memperoleh imbalan bila bekerja)‏

  • Penerima pensiun

  • Penerima Honorarium (imbalan krn jasa, jabatan, kegiatan)‏


Termasuk wp pph pasal 211
Termasuk WP PPh Pasal 21

  • Penerima Upah (upah harian, mingguan, borongan, satuan)‏

  • Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak


Tidak termasuk wp pph pasal 21
Tidak Termasuk WP PPh Pasal 21

  • Pejabat perwakilan diplomatik

  • Pejabat perwakilan organisasi internasional


Pph pasal 21 final
PPh pasal 21 Final

  • Uang pesangon dan uang tebusan pensiun yang dibayar oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu

  • THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun


Pph pasal 21 final1
PPh pasal 21 Final

  • Imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara/Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS gol II d ke bawah dan TNI/POLRI dengan pangkat Peltu ke bawah atau Ajun Inspektur Tk I ke bawah


Bukan obyek pph pasal 21
Bukan Obyek PPh Pasal 21

  • Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi (kesehatan, jiwa, dwiguna, beasiswa)‏

  • Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apa pun yang diberikan oleh pemerintah maupun WP

  • Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun

  • Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja


Bukan obyek pph pasal 211
Bukan Obyek PPh Pasal 21

  • Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun (jumlah bruto <= Rp25 juta)‏

  • Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan / lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah



Pph pasal 22
PPh Pasal 22

  • Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah (Pusat/Daerah), instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;

  • Pajak yang dipungut oleh badan-badan tertentu (pemerintah/swasta) berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain


Tarif umum pph pasal 22
Tarif umum PPh pasal 22

  • Penghitungan PPh pasal 22 atas impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (2,5% x Nilai Impor)‏

  • Tanpa API (7,5% x Nilai Impor)‏


Pph pasal 23
PPh Pasal 23

  • Merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP DN (pribadi/badan), dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21


Tarif pph pasal 23
Tarif PPh pasal 23

  • 15 % dikalikan jumlah yang dikenakan pajak

  • Jumlah yang dikenakan pajak = penghasilan bruto atau penghasilan bruto dikalikan dengan perkiraan penghasilan neto


Perkiraan penghasilan neto
Perkiraan penghasilan neto

  • 30% --> jasa teknik, manajemen, konsultan kec konstruksi, penebangan hutang, pengolahan limbah, penyedia tenaga kerja jasa perantara, jasa di bidang perdaganan efek, jasa kustodian kec KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia)‏

  • 26 2/3 % --> perencanaan konstruksi, pengawasan konstruksi

  • 13 1/3 % --> pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh WP dengan sertifikat, jasa catering


Perkiraan penghasilan neto1
Perkiraan penghasilan neto

  • 20% --> jasa penilai, aktuaris, akuntansi, perancang, pengeboran kec dilakukan oleh BUT, penunjang di bidang migas, penerbangan dan bandar udara, maklon, penyelidikan dan keamanan, EO, pengepakan

  • 10% --> jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, jasa pembasmi hama, cleaning service


Pph pasal 24
PPh pasal 24

  • Merupakan pajak yang dibayar atau terutan di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang iterima atau diperolah WP DN.

  • PPh pasal 24 ini boleh dikreditkan terhadap total PPh terutang dalam suatu tahun pajak


Pph pasal 241
PPh pasal 24

  • Pada dasarnya WP dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan (diterima di DN atau LN)‏

  • Jika negara lain mengenakan pajak atas WP DN, maka WP akan bayar di negara tsb

  • Jumlah pajak yang dibayar tergantung tarif di negara masing-masing

  • Untuk meringankan beban pajak ganda atas hal tsb, maka besar pajak yang dibayar oleh WP DN tersebut dapat dikreditkan


ad