Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 Kelompok 3 Aditya Baskara(115030200111065) DenikSri Rejeki(115030201111049) NurmaLutfiana (115030200111068) Ria Irmawati (115030201111040) VindaAristaB.Y(115030207111074) Zazid Bustomi (115030200111058)

2. PPhPasal 23 Definisi Pphpasal 23 mengaturtentangpemotonganpajakataspenghasilan yang diterimaataudiperolehwajibpajakdalamnegeridanbentukusahatetap yang berasaldari modal, penyerahanjasa, ataupenyelenggaraankegiatanselain yang telahdipotongpajaksebagaimanadimaksuddalampasal 21.

3. PemotongPPhPasal 23 Pemotongpph 23 Pemotongpph 23 adalahpihak-pihak yang membayarpenghasilan yang terdiriatas: BadanPemerintah SubjekPajakBadanDalamNegeri PenyelenggaraKegiatan Bentuk Usaha Tetap Perwakilanperusahaanluarnegerilainnya Orang pribadisebagaiwpdalamnegeri yang telahmendapatpenunjukkandaridirjenpajakyaitu : Akuntan, arsitek, dokter, ppat (kecualippatdariunsurcamat, pengacara, konsultan yang melakukanpekerjaanbebas). Orang pribadi yang menjalankanusaha yang menyelenggarakanpembukuanataspembayaranberupasewa

4. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23: WP dalam negeri BUT Memperoleh penghasilan dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan. Belum dipotong PPh pasal 21.

5. PengecualianObyekPemotongan PPhPasal 23 Penghasilan yang dibayaratauterutangkepada Bank. Sewa yang dibayarkanatauterutangsehubungandengansewagunausahadenganhakopsi. Devidenataubagianlaba yang diterima Perseroan Terbatas (PT) sebagaiWajibPajakdalamnegeri, Koperasi, BUMN/BUMD daripenyertaan modal padabadanusaha yang didirikandanbertempatberkedudukan di Indonesia dengansyarat : Devidenberasaldaricadanganlaba yang ditahan. Bagi Perseroan Terbatas (PT), BUMN/BUMD, kepemilikansahampadabadan yang memberikandeviden paling rendah 25% (duapuluh lima persen) darijumlah modal disetor. Laba yang diperolehperusahaan modal ventura (modal diperolehanggotadariperseroankomanditer yang modalnyatidakterbagiatassaham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dankongsitermasukpemegang unit oenyertaankontrakinvestasikolektif) daripasanganusahadengansyarat : Merupakan UKM yang menjalankansektor-sektorusaha yang diterapkanMenkeu. Sahamtidakdiperdagangkan di bursa. SHU yang dibayarkanKoperasipadaanggotanya. Penghasilan yang dibayaratauterutangkepadabadanusahaatasjasakeuangan yang berfungsisebagaipenyalurpinjamandan/ataupembiayaan.

6. DasarPemotongandan Tarif PPhPasal 23 TarifPPhPasal 23 15%darijumlahbrutoatas: dividenkecualipembagiandividenkepada orang pribadidikenakan final, bunga, danroyalti hadiahdanpenghargaanselain yang telahdipotongPPhpasal 21. b. 2% darijumlahbrutoatassewadanpenghasilan lain sehubungandenganpenggunaanhartakecualisewatanahdan/ataubangunan. c. 2% darijumlahbrutoatasimbalanjasateknik, jasamanajemen, jasakonstruksidanjasakonsultan.

7. d. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu: Jasapenilai JasaAktuaris Jasaakuntansi, pembukuan, danatestasilaporankeuangan Jasaperancang Jasapengeboran di bidangmigaskecuali yang dilakukanoleh BUT Jasapenunjang di bidangpenambanganmigas Jasapenambangandanjasapenunjang di bidangpenambanganselainmigas Jasapenunjang di bidangpenerbangandanbandarudara Jasapenebanganhutan Jasapengolahanlimbah Jasapenyediatenagakerja Jasaperantaradan/ataukeagenan Jasa di bidangperdagangansurat-suratberharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI Jasakustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukanoleh KSEI Jasapengisiansuara (dubbing) dan/atausulihsuara Jasa mixing film Jasasehubungandengan software komputer, termasukperawatan, pemeliharaandanperbaikan Jasainstalasi/pemasanganmesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukanolehWajibPajak yang ruanglingkupnya di bidangkonstruksidanmempunyaiizindan/atausertifikasisebagaipengusahakonstruksi Jasaperawatan / pemeliharaan / pemeliharaanmesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukanolehWajibPajak yang ruanglingkupnya di bidangkonstruksidanmempunyaiizindan/atausertifikasisebagaipengusahakonstruksi Jasamaklon Jasapenyelidikandankeamanan Jasapenyelenggarakegiatanatau event organizer Jasapengepakan Jasapenyediaantempatdan/atauwaktudalam media massa, media luarruangatau media lain untukpenyampaianinformasi Jasapembasmianhama Jasakebersihanatau cleaning service Jasakateringatautataboga.

8. Untuk yang tidakber-NPWP dipotong 100% lebihtinggidaritarifPPhPasal 23 Yang dimaksuddenganjumlahbrutoadalahseluruhjumlahpenghasilan yang dibayarkan, disediakanuntukdibayarkan, atautelahjatuh tempo pembayarannyaolehbadanpemerintah, subjekpajakdalamnegeri, penyelenggarakegiatan, bentukusahatetap, atauperwakilanperusahaanluarnegerilainnyakepadaWajibPajakdalamnegeriataubentukusahatetap, tidaktermasuk: Pembayarangaji, upah, honorarium, tunjangandanpembayaran lain sebagaiimbalansehubungandenganpekerjaan yang diabayarkanoleh WP penyediatenagakerjakepadatenagakerja yang melakukanpekerjaan, berdasarkankontrakdenganpenggunajasa Pembayaranataspengadaan/pembelianbarangatau material (dibuktikandenganfakturpembelian) Pembayarankepadapihakkedua (sebagaiperantara) untukselanjutnyadibayarkankepadapihakketiga(dibuktikandenganfakturtagihanpihakketigadisertaidenganperjanjiantertulis) Pembayaranpenggantianbiaya (reimbursement) yaitupenggantianpembayaransebesarjumlah yang nyata-nyatatelahdibayarkanolehpihakkeduakepadapihakketiga (dibuktikandenganfakturtagihanataubuktipembayaran yang telahdibayarkankepadapihakketiga).

9. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku: Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering; Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

10. Penghitungan PPh Pasal 23 terutang menggunakan jumlah bruto tidak termasuk PPN. Dikecualikandari Pemotongan PPh Pasal 23 Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank; Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi; Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat: dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; bagi perseroan terbatas , BUMN/D, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% ( dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor; Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif; SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya; Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

11. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. PPh Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir. Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan PPh Pasal 23 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

12. Bukti Pemotong PPh Pasal 23 Pemotong Pajak harus memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan yang telah dipotong PPh Pasal 23.

13. Khasus – Khasus PPh Pasal 23 Contoh Kasus: Pada tanggal 10 May 2009, PT. Sukses, membagikan dividen masing-masing Rp 10,000,000 kepada 20 pemegang sahamnya. Atas dividen yang dibagikan, PT. Sukse wajib memungut PPh Pasal 23. Berapakahpotongannya???? Jawab : Besarnya PPh pasal 23 masing-masing dipotong sebagai berikut: PPh Pasal 23 = Tarif x Jumlah Bruto = 15% x 10,000,000=Rp 1,500,000 Total PPh Pasal 23 yang dipotong (untuk 20 orang) = 20 x Rp 1,500,000= Rp 30,000,000

14. Contoh khasus 2 • Bapak jendro sedang beruntung dia mendapat hadiah uang tunai sebesar 50.000.000 dia bekerja di sebuah perusahaan swsta dan belum mempunyai NPWP brapakah tarif yang dipakai?? Berapa besar potongan pph pasal 23nya??? Jawab: Tarif yang dipakai 30% Besarnya potongan pph 23nya :Tarif x jumlah bruto = 30% x 50.000.000= 15.000.000

15. Soal Suatujasakonstruksimenerimaimbalansebesar Rp500.000.000 berapakahpphpasal 23 nya???bila WP tidakber NPWP. 2. Ny Suharti memiliki merek ayam goreng Suharti yang merek ini di gunakan oleh CV Ayam Kembar. Oleh sebab itu CV tersebut membayar royalti kepada Ny suharti sebesar Rp 40.000.000 dengan catatan Ny suharti tidak memiliki NPWP, hitung PPh pasal 23?

16. Jawabannya: 1. Besarnya potongan pasal 23 PPh pasal 23 tidak ber NPWP : Tarif x jumlah bruto 4% x 500.000.000 = 20.000.000 2.PPh pasal 23 dengan Ny suharti belum memiliki NPWP maka yang dipotong oleh CV ayam kembar adalah: 30% X Rp. 40.000.000 = Rp 12.000.000

17. Terima Kasih