Direktorat
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 40

Direktorat anggaran daerah Direktorat jenderal keuangan daerah Kementerian dalam negeri PowerPoint PPT Presentation


  • 150 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Direktorat anggaran daerah Direktorat jenderal keuangan daerah Kementerian dalam negeri. KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS yang bersumber dari APBD dalam rangka PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. 2013. Permendagri 37/2012 T entang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013 .

Download Presentation

Direktorat anggaran daerah Direktorat jenderal keuangan daerah Kementerian dalam negeri

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Direktoratanggarandaerah

Direktoratjenderalkeuangandaerah

Kementeriandalamnegeri

KEBIJAKAN PERJALANAN DINAS yang bersumber dari APBD dalam rangka PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2013


Permendagri 37 2012 t entang pedoman penyusunan apbd ta 2013

Permendagri37/2012TentangPedomanPenyusunan APBD TA 2013

RomawiV Angka 15 menyebutkan:

Dalamrangkamemenuhikaidah-kaidahpengelolaankeuangandaerah, pemerintahdaerahsecarabertahapmeningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”.

Standar satuan harga perjalanandinasditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.


Permendagri 37 2012 tentang pedoman penyusunan apbd ta 2013

Permendagri 37/2012tentangPedomanPenyusunan APBD TA 2013

RomawiIII angka 2 huruf b, 3), d) menyatakan:

  • Penganggaranbelanjaperjalanan dinas dalamrangkakunjungankerja dan studibanding, baikperjalanan dinas dalamnegerimaupunperjalanan dinas luarnegeri,dilakukansecaraselektif, frekuensi dan jumlahharinyadibatasisertamemperhatikantargetkinerja dari perjalanan dinas dimaksudsehingga relevan dengansubstansikebijakanpemerintah daerah.

  • Hasil studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.


Penganggaran untuk menghadiri p endidikan dan p elatihan

PenganggaranUntukMenghadiriPendidikan dan Pelatihan

BAB III angka 2 huruf b, 3), e) Permendagri No 37/2012 menyatakan:

  • Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan Anggota DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggaran daerah.


Terkait perjalanan dinas dalam rangka kebutuhan nyata at cost telah dikeluarkan

Terkaitperjalanandinasdalamrangkakebutuhannyata (at cost ) telahdikeluarkan :

PERMENDAGRI NO 16 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Sebelumrevisi

Permendagri 37/2012

Permendagri 16/2013

Setelahrevisi

Dalamrangkamemenuhikaidah-kaidahpengelolaankeuangandaerah, pemerintahdaerahsecarabertahapmeningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggungjawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”.

Dalamrangkamemenuhikaidah-kaidahpengelolaankeuda, pertanggungjawabanataskomponenperjalanandinaskhususutkhal-halsbbdilakukansesuaiketentuanperaturanperUUanygmengaturttgperjadindalamnegeribagipejabatnegara, pegawainegeridanptt, yaitu :

SewaKendaraandanBiaya Transport

Uanghariandanuangrepresentasi

Biayapenginapan


Permendagri 16 2013

Permendagri 16/2013

SewaKendaraandalamkota & biaya transport dibayarkansesuaidgnbiayariil;

Uangharian & uangrepresentasidibayarkansecaralumpsump & merupakanbatastertinggi;

Biayapenginapandibayarkansesuaidenganbiayariil. Dalamhalpelaksanaperjadintdkmenggunakanfasilitas hotel/penginapanlainnya, kpdybsdiberikanbiayapenginapansebesar 30% drtarif hotel dikotatempattujuansesuaidgntingkatanpelaksanaperjadin & dibayarkansecaralumpsump


Permendagri 16 20131

Permendagri 16/2013

STANDAR SATUAN HARGA PERJADIN DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DAERAH

PERMENDAGRI BERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 23 JANUARI 2013


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

BERDASARKAN

PMK 113/PMK.05/2012


2 pengertian

2. PENGERTIAN

Perjadin

ST

dari

ke

kembali

Kemendagri

Pemda

A. PERJADIN JABATAN, adalah :

Perjadin melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju (melaksanakan tugas) dan kembali ke tempat kedudukan semula.


3 pelaksana

3. PELAKSANA

Perjadin

Pimpinan/anggota lembaga tinggi dan pejabat yg ditetapkan oleh UU

Pejabat Negara

Pelaksana

SPD

Pegawai Negeri

Pihak Lainnya

Pegawai Negeri Sipil

Calon PNS

TNI dan POLRI

Honorer, pihak ketiga, masyarakat dll

Pegawai Tidak Tetap

Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu (oleh KPA) :Pegawai Guru/Dokter tidak tetap (PTT)

PENGATURAN LEBIH TEKNIS DENGAN PERKADA


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

Pemberi tugas kepada pelaksana SPD

Membuat ST (dapat didelegasikan)

Menentukan kesetaraan tingkat biaya perjadin bagi pegawai tidak tetap

PA/KPA

Menerbitkan SPD

Menetapkan tingkat biaya dan alat transportasi

Melaksanakan/mempertanggungjawabkan tugas kepada pemberi tugas

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PIHAK

TERKAIT

Pelaksana tugas (SPD)

Menentukan kesetaraan tingkat biaya perjadin bagi pihak lain

Perikatan dengan penyedia jasa

Mempertanggungjawabkan biaya perjadin kepada PPK paling lambat 5 hari kerja setelah perjadin

Bendahara

Penyedia Jasa

Pembayaran perjadin melalui LS Bendahara

Pembayaran perjadin uang muka melalui UP

Perikatan perjadin utk tiket dan atau biaya penginapan

Melakukan tagihan atas prestasi kepada PPK


4 komponen

4. KOMPONEN

Perjadin

Uang Harian

Representasi

Uang makan

Uang transpor lokal

Uang saku

Diberikan : Pejabat negara,Pejabat Eselon I dan II selama perjadinas (atauygdisetarakan)

KOMPO NEN

Penginapan

Sewa Kendaraan

Hotel

Tempat menginap lainnya, diberi 30% dari tarif hotel

Khusus Pejabat negara;

Sewa termasuk bensin, sopir dan pajak

Transportasi

Antar/jemput jenazah

Transpor dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan, termasuk biaya ke terminal/ stasiun/ bandara/pelabuhan;

Retribusi

Biaya meliputi : biaya penjemput/pengantar, pemetian dan angkutan jenazah


5 prinsip

5. PRINSIP

Perjadin

PRINSIP :

Selektif untuk kepentingan yang prioritas terkait penyelenggaraan pemerintah;

Ketersediaan anggaran dan kesesuaian pencapaian kinerja;

Efisiensi dan;

Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjadin dan pembebanan biaya.

Ingat..!!


I perjadin jabatan

PELAKSANAAN

I. PERJADIN JABATAN

1. Dilakukan dalam rangka :

Pelaksanaan Tusi yang melekat pada jabatan;

Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;

Pengumandahan (datasering);

Menempuh ujian dinas/jabatan;

Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri/ dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter guna kepentingan jabatan;

Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu/karena melakukan tugas;

Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;

Perjadin Jabatan


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

Perjadin Jabatan

Mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3;

Mengikuti diklat;

Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjadin;

Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke kota tempat pemakaman.


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

2. Digolongkan :

Perjadin Jabatan

Surat Tugas

Surat Perjalanan Dinas

Komponen perjadin : transpor, uang harian, representasi, sewa dan penginapan

Perjadin Lewat Batas Kota

Perjadin Jabatan

Surat Tugas

Surat Perjalanan Dinas

Komponen perjadin : transpor, uang harian, representasi, dan penginapan

Lebih dari 8 jam

Perjadin Dalam Kota

Surat Tugas

Komponen perjadin : transpor dalam kota

Sampai dengan 8 jam


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

3. Surat Tugas :

Perjadin Jabatan

KEPALA SATKER, untuk Perjadin Jabatan (PDJ) yang dilakukan oleh Pelaksana SPD satker berkenaan;

ATASAN LANGSUNG KEPALA SATKER, untuk PDJ yang dilakukan oleh Kepala Satker;

PEJABAT ESELON II, untuk PDJ yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II/setingkat eselon II berkenaan;

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/PEJABAT ESELON I, untuk PDJ yang dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II.

Kewenangan penerbitan ST dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

A.Penerbit Surat Tugas

I’m Boss !!!

TerkaitPejabat Daerah danlainnya, diaturdalamPerkadadgnmenyesuaikanterhadapperaturanPerjadindimaksud


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

Perjadin Jabatan

Surat Tugas Paling sedikit mencantumkan :

Pemberi Tugas;

Pelaksana Tugas;

Waktu Pelaksanaan;

Tempat Pelaksanaan Tugas.

Surat Tugas menjadi dasar penerbitan SPD oleh PPK;

Perjadin dalam kota sampai dengan 8 jam, pembebanan biaya dicantumkan dalam Surat Tugas.

B.Format Surat Tugas

I’m Boss !!!


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

4. Menentukan Tingkat Biaya :

PerjadinJabatan

Ketua/Wakil/Anggota MPR/DPR/DPD/BPK/ MA/ MK, Menteri/Wakil, Pejabat setingkat Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota dan Wakil, Ketua/Wakil Anggota Komisi, Pejabat Esln I dan Pejabat Lainnya yang setara.

TingkatA

Bisnis

VIP/Kls 1 A

Eksekutif

Untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, dan Pejabat Lainnya yang setara.

TingkatB

Tingkat

Biaya

Perjadin

Ekonomi

Kls 1 B

Eksekutif

Untuk Pejabat Eselon III/PNS Gol IV, Pejabat Eselon IV/PNS Gol III, ONS Gol II dan I.

TingkatC

Ekonomi

Kls 2 A

Eksekutif

Untuk Moda Transportasi Lainnya = Sesuai Kenyataan


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

Ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Kemenhan/ TNI

POLRI

Ditetapkan oleh Kapolri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

Penyetaraan

Biaya

Perjadin

Pegawai Tidak Tetap

Ditentukan oleh KPA sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.

Pihak Lain

Ditentukan oleh PPK sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

5. Ketentuan Pemberian Perjadin :

PerjadinJabatan

Dibayar lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam StandarSatuanHarga.

1. Uang Harian

2. Transportasi

Dibayar sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transpor;

Bilaperjadin menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 jam, selama waktu transportasi tersebut pelaksana SPD diberikan uang harian.

Dibayar sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada StandarSatuanHarga;

Bilaperjadin dilakukan bersama-sama, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama;

Bilabiaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama lebih tinggi dari satuan biaya, maka pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada penginapan dimaksud.

3. Penginapan

Komponen

Perjadin


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

Dibayar Lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam StandarSatuanHarga.

4. Representasi

Dibayar sesuai biaya riil dan berpedoman pada StandarSatuanHarga.

5. Sewa Kendaraan

6. Pemetian &

Angkutan Jenazah

Termasuk pengruktian/pengurusan jenazah, dibayar sesuai Riil.

Komponen

Perjadin


Ii perjadin pindah

PELAKSANAAN

Asyiiikdimutasi

II. PERJADIN PINDAH

PerjadinPindah

Perjadin Pindah dapat dilaksanakan olehpegawai beserta keluarga yang SAH

1. Dilakukan dalam rangka :

Pindah tugas ke tempat kedudukan baru;

Pemulangan Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang diberhentikan dengan hormat ke tempat tujuan menetap (termasuk keluarga);

Pemulangan keluarga yang sah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat tugas ke tempat tujuan menetap;

Pemulangan Pegawai Tidak Tetap yang diberhentikan karena berakhir masa kerja ke tempat tujuan menetap (termasuk keluarga), sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

wow kami, dimutasi..

Lanjutan...

PerjadinPindah

... Dilakukan dalam rangka :

Pemulangan keluarga dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia ke tempat tujuan menetap, sepanjang diatur dalam perjanjian kerja;

Pengembalian Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang mendapat uang tunggu dari tempat kedudukan ke tempat tujuan untuk dipekerjakan kembali.


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

My lovely family....

Lanjutan...

PerjadinPindah

2. Keluarga yang SAH terdiri dari :

Istri/suami yang sah sesuai UU Perkawinan;

Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum, berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;

Anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun, menurut surat keterangan dokter mempunyai cacatyang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri;

Anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah, berumur lebih dari 25 tahun, tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

PerjadinPindah

Pegawai Negeri paling rendah golongan IV atau Pejabat eselon III, disamping keluarga diperkenankan untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 orang;

PRT dimaksud diberikan biaya setara Pegawai Negeri Golongan I


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

Perjadin Pindah

Uang Harian

Pengepakan & Angkutan Barang

  • Berdasar satuan biaya, volume dan jarak;

  • Termasuk untuk bongkar muat dan penggudangan;

  • Bila menggunakan angkutan darat diberikan 50% dari SBU dengan jarak :

  • < 100 km di pulau Jawa/Madura,

  • < 50 km di luar pulau Jawa/Madura

  • )* utkdaerahdiaturdlmPerkadadgntdkmelampauibatasmaksimumStandarSatuanHarga

Diberikan untuk pegawai dan keluarga yang sah;

Selama 3 hari setelah tiba di tempat tujuan;

Paling lama 2 hari untuk tiap kali transit, dalam hal perjalanan tidak dapat langsung;

Sejumlah hari tertahan dalam hal pegawai jatuh sakit dalam perjalanan, satu dan lain hal menurut keputusan Pejabat;

Sejumlah hari tertahan dalam hal pegawai dalam perjalanan, mendapat perintah dari pejabat penerbit Surat Tugas untuk melakukan tugas lain guna kepantingan negara.

KOMPONENBIAYA masing2 anggota

Transportasi

CATATAN :

Biaya Perjadin Pindah dibayar lumpsum;

Komponen dicantumkan dalam Rincian Biaya Perjadin;

Perjadin pindah atas permintaan sendiri tidak diberikan biaya perjadin.


I umum

PEMBAYARAN PERJADIN

I. UMUM

Rp

Pembayaran diberikan dalam batas pagu yang tersedia dalam DIPA/DPA;

Biayaperjadindibayarkansebelumperjadindilaksanakan;

Pembayaran Perjadin kepada pelaksana paling cepat 5 hari kerja sebelum perjadin dilaksanakan (akhir tahun diatur tersendiri);

Dalamhalperjadinharussegeradilaksanakan, biayaperjadindapatdibayarsetelahperjadinselesai.

Pengajuan diatur sbb :

Untuk pemulangan PTT, berlaku jangka waktu satu tahun sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia;

Untuk pemulangan pegawai pensiun/meninggal dunia, berlaku paling lambat satu tahun sejak tanggal dibayarkan pensiun pertama.


I mekanisme

Lanjutan...

I. MEKANISME

PembayaranPerjadin

Bendahara Pengeluaran memberi UANG MUKA;

Berdasarkan persetujuan PPK dg lampiran :

ST atau SK Pindah

Fotocopy SPD

Kuitansi tanda terima Uang Muka

Rincian perkiraan biaya Perjadin

UP

MEKANISME

Dilakukan melalui : Penyedia Jasa, Bendahara atau Pelaksana SPD dan pembayaran dilakukan melalui transfer dari Kas Negara ke Rekening masing-masing;

Perikatan dengan Penyedia Jasa, meliputi :

Perjadin Jabatan dalam rangka pelaksanaan TUSI

Perjadin Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Rp

LS


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

PembayaranPerjadin

Penyedia Jasa (EO, Hotel, Biro Perjalanan dll) ditetapkan sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa;

Komponen yang dapat dilaksanakan dengan pihak ketiga meliputi : biaya transportasi dan atau biaya penginapan;

Kontrak dapat dilakukan untuk satu paket kegiatan atau kebutuhan periode tertentu dan nilai kontrak tidak boleh melebihi tarif resmi (tiket dan penginapan);

Pembayaran kepada Pihak Ketiga berdasar atas prestasi kerja yang diatur dalam kontrak;

Atas dasar prestasi kerja, pihak ketiga mengajukan tagihan kepada PPK.

LS

MEKANISME

Melalui JASA


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

PembayaranPerjadin

BilajumlahhariperjadinJabatanmelebihijumlahhari yang ditetapkandalam ST/SPD dantidakdisebabkanolehkesalahan/kelalaianpelaksana SPD, dapatdiberikantambahanuangharian, penginapan, representasidansewakendaraan;

Tambahanbiayadiatasdimintakankepada PPK untukmendapatpersetujuandenganmelampirkandokumen:

Suratketerangankesalahan/kelalaiandarisyahbandar/kepalabandara/penyediajasatransportasidan/atau;

Suratketeranganperpanjangantugasdaripemberitugas.

TAMBAHAN &

KELEBIHAN

HARI


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

PembayaranPerjadin

Tambahanbiayadiatastidakdapatdipertimbangkanuntukperjadin :

Menghadapmajelispengujikesehatan;

Memperolehpengobatanberdasarsuratketerangan;

MendapatpengobatanberdasarkankeputusanMajelisPengujiKesehatan;

Mengikutipendidikansetara diploma/S1/S2/S3;

Mengikutidiklat;

Menjemput/mengantarketempatpemakamanjenazah.

Dalamhaljumlahharikurangdari yang ditetapkandalam SPD, pelaksana SPD harusmengembalikankelebihanbiayadiataskepada PPK.

Ketentuanpengembaliankelebihanbiayatersebuttidakberlakuuntukmenjemput/mengantarketempatpemakamanjenazah.

TAMBAHAN &

KELEBIHAN

HARI


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

PembayaranPerjadin

Dalam hal biaya yang dibayarkan melebihi dari yang dipertanggungjawabkan, maka kelebihan harus disetor kembali;

Penyetoran kelebihan dilakukan dengan mekanismedalamsisdurpelaksanaandanpenatausahaankeuangandaerahataudiatur lain dalamperkadattgperjadin

Dalam hal biaya yang dibayarkan kurang dari yang seharusnya, dapat diminta kekurangannya sesuaidgnmekanisme ygdiatur.

LS

KELEBIHAN/

KEKURANGAN

BAYAR


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

PEMBATALAN PERJADIN

BATAL!!

Bilaterjadipembatalanperjadinjabatan, biayapembatalandapatdibebankanpada DIPA satker yang meliputi :

Biayapembatalantiketdan/ataupenginapan;

Sebagianatauseluruhbiayatiketdan/ataupenginapan yang tidakdapatdikembalikan/refund.

Dokumen yang dilampirkanuntukpembebanan:

SuratPernyataanPembatalanTugasPerjadinJabatandariatasanpelaksana SPD atau paling rendahpejabateselon II untukpelaksana SPD pejabateselon III kebawah;

SuratPernyataanPembebananBiayaPembatalanPerjadinJabatan;

Pernyataan/tandabuktibesaranpengembalianbiayatranspordan/ataupenginapandariperusahaantransportasi/penginapanybs yang disahkanoleh PPK.


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

PERTANGGUNGJAWABAN

Pelaksana SPD mempertanggungjawabkanpelaksanaanperjadinkepadapemberitugasdanbiayaperjadinkepada PPK, paling lambat 5 harikerjasetelahperjadindilaksanakan.

Pertanggungjawabandisertai :

SuratTugasdariatasanpelaksana SPD;

SPD yang ditandatanganioleh PPK danpejabat

ataupihakterkaitditempat yang menjaditujuanperjadin;

Tiketpesawat, boarding pass, airport tax, retribusidanbuktipembayaranmodatransportasilainnya;

Daftarpengeluaranriil;

Buktipembayaran yang sah (kuitansi) sewakendaraandalamkotaataubuktipembayaranlainnya yang dikeluarkanolehbadanusahajasasewakendaraan;

Buktipembayaran hotel atautempatmenginaplainnya.


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

Pertanggungjawaban

Bilabuktipengeluarantransportasidan/atau hotel tidakdiperoleh, pertanggungjawabanperjadinjabatandapathanyamenggunakanDaftarPengeluaranRiil;

PertanggungjawabanperjadinPindahdilampiri :

Foto copy SK Pindah;

SPD yang ditandatanganipihak yang berwenang;

Kuitansi/buktipenerimaanuangharian, biayatransportasi, danbiayapengepakandanangkutanbarang.

PPK melakukanperhitunganrampungseluruhbuktipengeluarandandisampaikankepadabendaharapengeluaran;

PPK berwenangmenilaikesesuaiandankewajaranatas biaya2 yang tercantumdalamDaftarPengeluaranRiil;

PPK mengesahkanbuktipengeluaranriildanmenyampaikankepadaBendaharasebagaipertanggungjawaban UP, ataubuktipengesahan SPM/SP2D LS perjadin.


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

Lanjutan...

Pertanggungjawaban

..”Pihak-pihak yang melakukanpemalsuandokumen, menaikkandarihargasebenarnya (mark up), dan/atauperjadinrangkapdalampertanggungjawaban yang berakibatkerugiannegara, bertanggungjawabsepenuhnyaatasseluruhtindakan yang dilakukan..”

Ingat..!!


Perjalanan dinas luar negeri mengacu kpd

Perjalanandinasluarnegeri, mengacukpd:

  • Perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Ke Dinas Luar Negeri; dan

  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.


Direktorat anggaran daerah direktorat jenderal keuangan daerah kementerian dalam negeri

TERIMA KASIH


  • Login