1 / 37

Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran

Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Lampiran PMK N o. 93 /PMK.02/2011 Tanggal : 27 Juni 201 1. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran. PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN. Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, Mei 20 1 0.

ciara
Download Presentation

Direktorat Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Lampiran PMK No.93/PMK.02/2011 • Tanggal : 27 Juni 2011 DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran

  2. PENDEKATANPENYUSUNANANGGARAN DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran Jakarta, Mei 2010

  3. Pokok-pokok Pengaturan : • LangkahPerubahan; • Pendekatan Penganggaran; • Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam RKA-KL 2011; • Penerapan KPJM dalam RKA-KL 2011.

  4. 1. Langkah Perubahan • Alokasianggaran K/L ditetapkanberdasarkanProgramsesuaihasilrestrukturisasi. • Kegiatan 0001 (GajidanTunjangan) danKegiatan 0002 (OperasionalPerkantoran) yang selamainiberdirisebagaisebuahKegiatan, statusnyaberubahmenjadiKomponen Inputdarisebuah Output Kegiatan. • Struktur pengalokasian anggaran dirinci menurut Program, Kegiatan dan Output. • Dalam rangka penerapan KPJM, penghitungan Prakiraan Maju untuk sebuah Kegiatan dilakukan pada tingkat (level) Output. • Penyusunan RKA-KL dan DIPA dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. • Hasil perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk menghasil-kan sebuah Output dapat ditetapkan menjadi Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berikutnya.

  5. 2. Pendekatan Penganggaran : • Penganggaran Terpadu (unified budget) : pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K/L untuk menghasilkan dokumen RKA-KL sesuai dengan dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. • Penganggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting) : pendekatan penganggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. • Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (medium term expenditure framework) : pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran.

  6. a. Penganggaran Terpadu • Pengintegrasian seluruh proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K/L baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. • Dapat mewujudkan Satker sebagai satu-satunya entitas akuntansi yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewajiban yang dimilikinya, serta adanya akun yang standar (dahulu dikenal sebagai MAK) untuk satu jenis belanja. • Penyusunan RKA-KL untuk tahun 2011 menggunakan hasil restrukturisasi program dan kegiatan serta penataan bagian anggaran dan satker sebagai pengelola anggaran dalam kaitannya dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi.

  7. b. Penganggaran Berbasis Kinerja • Penerapan PBK pada dasarnya mengubah pola pengalokasian anggaran dari semula berbasis input menjadi berbasis output sehingga fokus pengukuran kinerja thd Program/Kegiatan juga akan bergeser dari semula didasarkan atas besarnya jumlah alokasi sumber daya menjadi hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya. • Dalam pengalokasian anggaran untuk sebuah output kegiatan harus tergambar secara jelas asumsi yang digunakan baik kuantitas dan kualitas komponen input yang digunakan serta relevansi masing-masing komponen input sebagai tahapan dalam rangka pencapaian output kegiatan. • Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sebuah Program atau Kegiatan, maka perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan mengacu pada indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja dapat berupa indikator input, indikator output atau indikator outcome.

  8. c. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah • Secara umum penyusunan KPJM yang komprehensif memer-lukan suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi: penyusunan kerangka asumsi makro, penetapan target-target fiskal, total resource envelopes, pendistribusian total pagu belanja masing-masing K/L, dan penjabaran pengeluaran K/L ke masing-masing Progran dan Kegiatan. • Dalam penghitungan prakiraan maju, proses estimasi seringkali dipisah antara kebijakan yang sedang berjalan (on going policies) dan prakiraan atas biaya dari kebijakan baru (new policies). • Dalam rangka penerapan KPJM, maka K/L harus memper-hatikan kebutuhan anggaran untuk setiap output yang dihasilkan serta tetap menjaga keselarasan dengan target dalam RPJMN dan Renstra K/L dan budget contraint untuk setiap tahun.

  9. 3. Penerapan PBK dalam RKA-KL : • Keterkaitan antara Kinerja dan Alokasi Anggaran; • Struktur Anggaran; • Rumusan Output Kegiatan; • Program yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL; • Kegiatan yang Digunakan dalam Penyusunan RKA-KL.

  10. a. Keterkaitan Kinerja dan Alokasi Anggaran LEVEL NASIONAL DEP/LEMBAGA Program Target Kinerja Outcome ESELON I Total Rp PRIORITAS Indikator Kinerja IndikatorKinerjaNasional Total Rp Target Kinerja ESELON II/SATKER FOKUS PRIORITAS Total Rp • Fungsi dan Sub Fungsi; • Prioritas atau Non Prioritas. IndikatorKinerjaNasional KEGIATAN PRIORITAS KEGIATAN TUPOKSI KEGIATAN PRIORITAS Indikator Kinerja Output danVolume Output Jml Rp Indikator Kinerja Output danVolume Output Jml Rp

  11. b. Struktur Anggaran

  12. c. Rumusan Output Kegiatan • Kriteria Output : • Output adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung pencapaian outcome program dan/atau outcome fokus prioritas; • Mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai Tugas-fungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional; • Merupakan produk utama/akhir yang dihasilkan oleh Eselon II/Satker penanggung jawab kegiatan; • Bersifatspesifikdanterukur; • UntukKegiatanFungsionalsebagianbesar output yang dihasilkanberuparegulasisesuaitugas-fungsi Es. II/Satker; • UntukKegiatanpenugasan (PrioritasNasional) menghasilkan output yang mempunyaidampaksecaranasional; • SetiapKegiatanbisamenghasilkan output lebihdarisatujenis; • Setiap Output didukungolehkomponen inputdalamimplementasinya; • Revisi rumusan output dimungkinkan pada penyusunan RKA-KL dengan mengacu pada Pagu Sementara/Pagu Definitif.

  13. 4. Penerapan KPJM dalam RKA-KL : Kerangka Kerja Program/Kegiatan

  14. a. Review thd Kebijakan Program/Kegiatan Output Berlanjut atau berhenti Berlanjut atau berhenti Program/ Kegiatan 2 1 3 Harga tetap atau disesuaikan Cek Komponen Input Cek Output 4 5 Demand driven Target tertentu dan bersifat terbatas Komponen input Tidak Langsung Komponen input Langsung 6 Hitung Baseline

  15. b. Tata Cara Penghitungan Prakiraan Maju AWAL (Baseline) PRAKIRAAN MAJU Perubahan Target Layanan PENYESUAIAN Baseline Perubahan Target Layanan dan Harga Layanan

  16. TATA CARA PENYUSUNAN RKA-K/L DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran Jakarta, 5 Juli 2011

  17. Pokok Bahasan : • Hal-halMendasardalamPenyusunan RKA-K/L; • PersiapanPenyusunan RKA-K/L; • MekanismePenyusunan RKA-K/L BerdasarkanPaguAnggaran K/L.

  18. 1. Hal-halMendasardalamPenyusunan RKA-K/L Dalam menyusun RKA-KL, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib : • MengacupadaRenja K/L, RKP dan, SuratEdaranMenteriKeuangantentangPaguAnggaran K/L tahunanggaran yang direncanakan,; • Mengacu pada StandarBiayatahunanggaran yang direncanakan; • MenggunakanpendekatanKerangkaPengeluaranJangkaMenengah, PenganggaranTerpadudanPenganggaranBerbasisKinerja; • Menyusun RKA-K/L secaraterstrukturdandirincimenurutKlasifikasiAnggaran, meliputiklasifikasiorganisasi, fungsi, danjenisbelanja; • Mencantumkan perhitungan Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan; • Melampirkandokumenpendukungterkait; • MelampirkanRencanaBisnisAnggaran (RBA) untuksatkerBadanLayananUmum (BLU).

  19. 2. PersiapanPenyusunan RKA-K/L oleh K/L …1) • K/L dan Unit Eselon I mempersiapkan data/dokumen yang menjadidasarpencantumansasarankinerjadankebutuhananggaranmasing-masing program; • SuratEdaranMenteriKeuangantentangPaguIndikatiftahunberkenaan; • Dokumen RKP tahunberkenaan; • Hasilevaluasipelaksanaan program dankegiatantahunberjalan. • K/L melakukan: • Sinkronisasikebijakan K/L denganprioritasnasionaldan/atauprioritasbidang; • Koordinasidengan unit Eselom I dalamhalpenetapansasarankinerjadankebutuhananggaranberdasarkanarahan/kebijakanPresidendandokumenperencanaan RKP dan/atauRenja K/L) yang ditetapkansebelumnya.

  20. 2. PersiapanPenyusunan RKA-K/L oleh Unit Eselon 1 …2) • Menelitidanmemastikanpaguanggaran per program berdasarkanPaguAnggaran K/L; • Penetapansasarankinerjauntukmasing-masingSatker: • Volume output kegiatandalamkerangkaAngkaDasar; dan • Volume output kegiatandalamkerangkaInisiatifBaru. • Penetapanalokasianggaranmasing-masingSatker: • AlokasianggarandalamkerangkaAngkaDasar; dan • AlokasianggarandalamkerangkaInisiatifBaru. • Menyiapkan Proposal InisiatifBarudan RAB yang telahdisetujuiKementerianKeuangandanKementerianPerencanaanuntuktahun yang direncanakan.

  21. 2. PersiapanPenyusunan RKA-K/L olehSatker …3) • Penyiapandokumen yang menjadidasarpencantumansasarankinerjakegiatandanalokasianggarannyapadatingkat output kegiatan (termasuksumberdana) sesuaikebijakan Unit Eselon I. InformasikinerjatersebutterbagidalamalokasianggaranjenisAngkaDasardan/atauInisiatifBaru; • Informasimengenaisasarankinerja (sampaidengantingkat output) danalokasianggaranuntukmasing-masingkegiatan (termasuksumberdana) sesuaikebijakan Unit Eselon I. InformasikinerjatersebutterbagidalamalokasianggaranjenisAngkaDasardan/atauInisiatifBaru; • Peraturanperudanganmengenaistrukturorganisasi K/L dantugas-fungsinya; • DokumenRenja K/L dan RKP tahunberkenaan; • Petunjukpenyusunan RKA-K/L; • StandarBiayatahunberkenaan • PenelitiandanmemastikanalokasianggaranSatkerdalamkerangkaAngkaDasardan/atauInisiatifBarumengacu proposal anggarandan RAB yang telahdisetujui.

  22. 3. MekanismePenyusunan RKA-K/L berdasarkanPaguAnggaran K/L TINGKAT SATKER : • Penyusunananggaranbelanja (format Bagian A, B,dan D) denganMenuangkanAngkaDasardanMenuangkanAlokasiAnggaranInisiatifBaru; • Penyusunananggaranpendapatan (format Bagian C dan D) denganMenuangkan Target pendapatansetiapkegiatan yang dilaksanakanolehSatkerdanMenuangkanangkaprakiraanmajusetaipkegiatandansetiapjenispenerimaan (PNBP dan/ataupenerimaanfungsional); • Menyampaikan/melengkapi data dukung RKA-K/L; • Menyampaikan KK RKA-K/L yang telahditandatangani KPA berserta data pendukungterkaitkepada Unit Eselon I.

  23. TINGKAT UNIT ESELON I : • Menghimpun/kompilasi KK RKA-K/L dalamlingkup Unit Eselon I berkenaan; • Menyusun RKA-K/L Unit Eselon I berdasarkan KK RKA-K/L; • Memvalidasikinerjadananggaran program yang menjaditanggungjawab unit Eselon I berkenaandengan total paguanggaran, sumberdanadansasarankinerja (jenisbarang/jasadan volume output); • MenelitidanmenyaringrelevansiKomponendengan Output kegiatanpadamasing-masing KK RKA-K/L; • Apabilaterdapatketidaksesuaian program sebagaimanapadabutir c danrelevansikomponen-output sebagaimanabutir d, Unit Eselon I melakukankoordinasidenganSatkeruntukperbaikanpada KK RKA-K/L; • Mengisiinformasipadabagian L. formulir 2 RKA-K/L, tentangStrategiPencapaianHasil; • MengisiBagian I, Formulir 3 RKA-K/L tentangOperasionalisasiKegiatan; • RKA-K/L Unit Eselon I ditandatanganiolehPejabatEselon I atausetingkatEselon I, selaku KPA sebagaipenanggungjawab Program; • Menyampaikan RKA-K/L Unit Eselon I dan data dukungkepada K/L.

  24. TINGKAT K/L : • Menghimpun/kompilasi RKA-K/L Unit Eselon I dalamlingkup K/L; • Menyusun RKA-K/L secarautuhuntuklingkup K/LberdasarkanRka-K/L Unit Eselon I; • Memvalidasialokasianggaran K/L meliputi: total paguanggaran; sumberdanadansasarankinerja; • Apabilaterdapatketidaksesaianatasalokasianggaran K/L sebagaimanabutir c, K/L melakukankoordinasidengan Unit Eselon I untukperbaikanpada RKA-K/L Unit Eselon I berlkenaan; • MengisiinformasipadaBagian J, Formulir 1 RKA-K/L, tentangStrategiPencapaianSasaranStrategis; • RKA-K/L (yang telahdisusun) ditelitikembalikesesuaiannyadenganPaguAnggaran K/L; • Menyampaikan RKA-K/L beserta data dukungterkaitkepadaKementerianKeuanganc.q. DitjenAnggarandanKementeriaanPerencanaan.

  25. PENUANGAN ANGKA DASAR : Ruanglingkupperbaikandanpenyesuaianpenetapanangkadasar : • Penyesuaiananggaranterhadap parameter ekonomiantara lain berupapenyesuaianterhadapinflasi, kurs; • Penyesuaiananggaranterhadap parameter non-ekonomi, seperti perubahan SBM dan SBK selamatidakmerubah total pagu K/L dantetapmenjaga output dan outcome yang sudahditetapkan; • Perubahan target tanpa mengubahanggaran yang telahditetapkan (diluarprioritasnasional, prioritasbidangdanprioritas K/L), sepertiperubahan target program dankegiatan non-prioritas; • Penambahan target yang disebabkantidaktercapainya target tahunsebelumnya, sehingga target tahuniniditambahkan, tapi total paguanggaran unit kerjatidakberubah, seperti Lanjutan (carried over) target yang tidaktercapaipadatahunsebelumnya; • Jenis-jenisperubahankebijakan/anggaranLainnya.

  26. PENUANGAN INISIATIF BARU : Hal-hal yang harusdiperhatikandalampengalokasianInisiatifBaru : • AlokasianggaranInisiatifbaruberdasarkan proposal anggaranInisiatifbaru yang telahdisetujuiolehKementerianKeuangandanKementerianPerencanaan; • Mengacu pada tujuan dari proposal yang diajukan. Tujuan yang terdapatdalam proposal mengacu atauharussesuaidenganArahKebijakandanPrioritas Pembangunan Nasional yang ditetapkanPresiden (diawaltahunberjalan). Tujuantersebutjugamenginformasikanmengenairincianinformasikinerjadanrinciananggaransecarajelas, spesifik, danterukur; • Menetapkan Output mana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan jumlah volumenya; • Menetapkan Output mana yang bersifat on-going/non-on-going; • Menetapkan Komponen mana yang dibutuhkan untuk menghasilkan output; • Menetapkan Komponen mana yang bersifat on-going/non-on-going.

  27. PENELAAHANRKA-K/L DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran Jakarta, 5 Juli 2011

  28. PokokBahasan : • KriteriaPenelaahan; • TindakLanjutHasilPenelaahan RKA-K/L; • Hal-halKhusus.

  29. 1. KriteriaPenelaahan • Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Penelaahan: • Kriteria Administratif: • Legalitasdokumen yang diterimadari RKA-K/L; • Suratpengantarpenyampaian RKA-K/L; • Surattugassebagaipenelaah RKA-K/L; • Kelengkapandankesesuaiandokumenpendukung; • Penggunaan format baku; • Arsip Data Komputer (ADK).

  30. Kriteria....2) Kriteria Substantif: Kelayakananggaranterhadapsasarankinerja yang direncanakan Menelitijenisalokasianggaran (AngkaDasaratauInisiatifBaru); RelevansiSuboutput (apabilaada) dengan Output. RelevansiKomponendengan Output; Menilaikeberlangsungan Output danKomponenberkaitandenganperhitunganbiayaprakiraanmaju; MemastikanjenisKomponen (UtamaatauPendukung); Kesesuaian item biayadenganKomponen (untuk InisiatifBaru); Kesesuaian item biayadenganstandarbiaya (utk InisiatifBaru).

  31. 2. Hal-halKhusus .....1) • Pemblokiran • Pemblokiran adalah pencantuman tanda bintang (*) pada seluruh atau sebagian alokasi anggaran dalam RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran) sebagai akibat pada saat penelaahan belum memenuhi satu atau lebih persyaratan alokasi anggaran. • Alasan • Kegiatan yang dibiayai dari PHLN maupun PDN yang belum diterbitkan NPPHLN atau NPPDN-nya • Kegiatan yang belum dilengkapi data pendukung, antara lain: • TOR (sepanjang ada perubahan substansi dari Proposal Anggaran Inisiatif Baru) dan RAB; • SPTJM; • Hasil kesepakatan dengan DPR; • Gender Budget Statement (GBS) apabila berkenaan dengan ARG; • RBA BLU apabila berkenaan dengan Satuan KerjaBLU; • Database pegawai hasil validasi.

  32. Hal-hal...(2) • Dalam hal satker belum dapat memenuhi data pegawai, maka anggaran untuk keperluan sehari-hari perkantoran, penggantian inventaris lama dan atau pembelian inventaris untuk pegawai baru, dan pemeliharaan inventaris kantor per pegawai diblokir sebesar 70% (tujuh puluh persen) (dari hasil penghitungan jumlah pegawai satker dikalikan standar biaya umum). • Anggaran untuk satker baru. Kegiatan yang menampung alokasi anggaran untuk keperluan biaya operasional satker baru yang belum mendapat persetujuan Menteri PAN dan RB, untuk sementara diblokir (dibintang) dan pencairannya dapat dilakukan setelah data pendukung dilengkapi atau setelah ada surat persetujuan dari Menteri PAN dan RB. • Belum ada persetujuan dari DPR terhadap rincian penggunaan dana yang dituangkan dalam RKA-K/L. • Alokasi anggaran dalam rangka Dekon dan TP yang belum didistribusikan ke SKPD. • Sisa dana yang belum ditetapkan penggunaannya yang berasal dari hasil penelaahan berdasarkan pagu APBN.

  33. Hal-hal...(3) • Alokasi anggaran yang belum ada dasar hukumnya pada saat penyusunan RKA-K/L. • Terdapat ketidaksesuaian antara IKK dengan Output yang dihasilkan, atau kurangnya relevansi antara Output dengan Suboutput/ komponen/subkomponen. Apabila alasan pemblokiran dikarenakan hal seperti ini maka petugas penelaah dari Kementerian Keuangan c.q DJA memindahkan alokasi anggaran pada Output/Suboutput/Komponen/ Subkomponen yang tidak sesuai tersebut ke ‘Output Cadangan’. • Penghapusan blokir/tanda bintang (*) • Penghapusan blokir/tanda bintang (*) mengikuti ketentuan dalam PMK tentang tata cara revisi anggaran yang berlaku.

  34. Hal-hal...(4) • Perubahan dokumen RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran) • Dalam pelaksanaan APBN dimungkinkan terjadi perubahan yang disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah atau karena faktor-faktor lain yang akhirnya mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan dokumen RKA-K/L Penetapan (Apropriasi Anggaran). • Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dan informasi mengenai penggunaan anggaran yang bersifat strategis, aplikasi RKA-K/L juga mempunyai fasilitas pencantuman kode/atribut sesuai dengan tema-tema pembangunan atau hal khusus lainnya seperti: dalam rangka MDG’s, infrastruktur, pendidikan dan penanggulangan kemiskinan.

  35. Lain-lain DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran Jakarta, 5 Juli 2011

  36. Lain-lain : • PengukurandanEvaluasiKinerjaPenganggaran • Perlunyapengukuranevaluasikinerja yang sejalandengan PBK dan KPJM; • PengukuranEvaluasiKinerjatersebuttidakhanyafokuspadapenyerapananggaran K/L, jugamemperhitungkankriterialainnya yang diamanatkandalam PP No.90 tahun 2010; • HasilPengukuranEvaluasiKinerjadigunakansebagaibahanpertimbanganpenerapansistemReward and Punishment. 2. SistemPerbendaharaandanAnggaran Negara (SPAN) • SesuaiPasal 20 PP Nomor 90 Tahun 2010, Kemenkeusedangmembangunproyek SPAN untukmendukungpencapaianprinsip-prinsippengelolaananggaran; • SPAN merupakansebuahsistemberbasisteknologiinformasi yang mengintegrasikanseluruhproses yang terkaitdenganpengelolaananggaran yang meliputipenyusunananggaran, manajemendokumenanggaran, manajemenkomitmenpengadaanbarangdanjasa, manajemenpembayaran, manajemenpenerimaannegara, manajemenkas, danpelaporan; • Pertengahan 2012, SPAN akandiujicobakankepadaKementerian Negara/Lembagadalamrangkapenyusunan RKA-K/L dan DIPA TahunAnggaran 2013.

  37. TERIMAKASIH DirektoratSistemPenganggaran DirektoratJenderalAnggaran Jakarta, 5 Juli 2011

More Related