DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

1. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN STANDAR BIAYA TAHUN 2007 DISAMPAIKAN DALAM SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN 2007 KEPADA UNIT ESELON I KEMENTERIAN/LEMBAGA JAKARTA, 2 NOVEMBER 2006

2. POKOK BAHASAN • PENJELASAN UMUM • STANDAR BIAYA HONORARIUM • STANDAR BIAYA UANG LEMBUR • STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DL & LN • STANDAR BIAYA LAINNYA

3. PENJELASAN UMUM : • DASAR HUKUM • PENGERTIAN STANDAR BIAYA • KOMPONEN STANDAR BIAYA

4. DASAR HUKUM STANDAR BIAYA • Pasal 3 ayat (1) UU No 17 Th 2003 ttg Keuangan Negara Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan • Pasal 7 ayat (2) PP No 21 Th 2004 ttn RKA-KL Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan • Pasal 7 ayat (4)PP No 21 Th 2004 ttn RKA-KL • Menteri Keuangan menetapkan standar biaya baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait • Pasal 3 PMK no 96/PMK.02/2006 ttg Standar Biaya Th 2007 • Standar Biaya digunakan sebagai pedoman bagi K/L dalam menyusun RKA-KL Tahun anggaran 2007

5. PENGERTIAN TENTANG STANDAR BIAYA • STANDAR BIAYA • ADALAH BIAYA SETINGGI-TINGGINYA DARI SUATU BARANG DAN JASA BAIK SECARA MANDIRI MAUPUN GABUNGAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPEROLEH KELUARAN TERTENTU DALAM RANGKA PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA • STANDAR BIAYA UMUM • ADALAH STADAR BIAYA YANG PENGGUNAANNYA BERSIFAT LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN / ATAU LINTAS WILAYAH • STANDAR BIAYA KHUSUS • ADALAH STANDAR BIAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN YANG KHUSUS DILAKSANAKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA TERTENTU DAN / ATAU WILAYAH TERTENTU

6. BARANG/JASA/KEGIATAN YANG BELUM TERSEDIA STANDAR BIAYA UNTUK BELANJA BARANG DAN JASA BELUM DITETAPKANSTANDAR BIAYA MAKA USULAN BIAYA ATAU RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) YANG DIAJUKAN OLEH KEMENTERIAN/LEMBAGA DAPAT DIPERGUNAKAN SEPANJANG PERHITUNGAN USULAN BIAYANYA DILAKUKAN SECARA PROFESIONAL DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN DENGAN MENGANUT PRINSIP-PRINSIP EFISIEN, BERSAING, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL (PASAL 4 AYAT (2) PMK NO 96/PMK.02/2006)

7. KOMPONEN STANDAR BIAYA Pengelola Keu Pengadaan B&J Tim Teknis Keg. HONORARIUM Tim Fungsional S.B. UMUM UANG LEMBUR Dalam Negeri PERJALANAN Luar Negeri STANDAR BIAYA KEGIATAN UMUM ATK BARANG & JASA Bahan M Barang lainnya S.B. KHUSUS BARANG & JASA Perawatan Aset Sewa KEG. KHUSUS Jasa lainnya

8. STANDAR BIAYA HONORARIUM

9. POLA PENETAPAN BESARAN HONORARIUM 2007. • PERHITUNGAN HONORARIUM MENGGUNAKAN BESARAN UANG TERTENTU SECARA NOMINAL DENGAN PERHITUNGAN YANG LEBIH RASIONAL • HONORARIUM UNTUK PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA MENGGUNAKAN BESARAN HONORARIUM TERTENTU (NOMINAL) YANG DISUSUN BERDASARKAN RANGE NILAI BARANG/JASA .

10. JENIS-JENIS HONORARIUM 2007 (1) • KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) • PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) • PEJABAT PENGUJI & PENANDATANGANSPM • BENDAHARA PENGELUARAN/PUMC • STAF PENGELOLA KEUANGAN • PENGELOLA PNBP PENGELOLA KEUANGAN HANYA 1 ORANG UNT PENGADAAN DIBAWAH RP 50 JUTA PEJABAT PENGADAAN PEJABAT / PANITIA PENGADAAN BARANG & JASA PANITIA PENGADAAN BARANG KONSTRUKSI JUMLAH ANGGOTA PANITIA PENGADAAN BAIK KONTRUKSI MAUPUN NON -KONSTRUKSI DITETAPKAN BERDASARKAN NILAI PENGADAAN PANITIA PENGADAAN BARANG NON KONSTRUKSI PANITIA PENGADAAN JASA

11. JENIS-JENIS HONORARIUM 2007 (2) JUMLAH ANGGOTA PANITIA PENGADAAN (Mengacu pada Keppres No.80 Th 2000) • NILAI PENGADAAN: • RP 50 JT - RP 500 JT : 3 ORANG • >RP 500 JT - RP 10 M : 5 ORANG • >RP 10 M : 7 ORANG PANITIA PENGADAAN BARANG KONSTRUKSI • NILAI PENGADAAN: • RP 50 JT - RP 500 JT : 3 ORANG • >RP 500 JT - RP 10 M : 5 ORANG • >RP 10 M : 7 ORANG PANITIA PENGADAAN BARANG NON KONSTRUKSI • NILAI PENGADAAN: • RP 50 JT - RP 200 JT : 3 ORANG • >RP 200 JT - RP 10 M : 5 ORANG • >RP 10 M : 7 ORANG PANITIA PENGADAAN JASA

12. JENIS-JENIS HONORARIUM 2007 (3) (DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN) TIM PELAKSANAKEGIATAN • PENGARAH • KETUA TIM • WAKIL KETUA • SEKTRETARIS • ANGGOTA PETUGAS/ TIM FUNGSIONAL NARASUMBER TIM PENYUSUN JURNAL TIM PENYUSUN BULETIN PENELITI INSTRUKTUR PENYULUH

13. POLA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN 2007 • HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN DITETAPKAN CUKUP WAJAR (ANTARA 50% S/D 100% DI ATAS TARIP 2006), DENGAN LEBIH MEMPERHATIKAN BEBAN KERJA • UPAYA KEWAJARAN DILAKUKAN DENGAN MEMBUAT RANGE YANG LEBIH BANYAK, SEHINGGA GAP ANTAR RANGE TIDAK TERLALU BESAR, DENGAN MEMPERHATIKAN VARIASI BESARAN ALOKASI ANGGARAN PADA 19.088 SATKER (ALOKASI TERENDAH RP 50 JUTA DAN TERTINGGI DI ATAS RP 1 TRILIUN).

14. POLA HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG/JASA • PEMBERIAN HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA WAJAR DENGAN MEMPERHATIKAN : • SUSUNAN PANITIA MENGACU KEPPRES 80 TH 2003, • MEMBATASI JUMLAH ANGGOTA PANITIA, • PENETAPAN HONORARIUM SECARA N0MINAL PER ANGGOTA BERDASARKAN KELOMPOK NILAI BARANG/JASA YANG AKAN DITAWARKAN/DITENDERKAN • TARIP DITINGKATKAN DARI TARIP HONORARIUM 2006. • MENGGUNAKAN DAFTAR/TABEL HONORARIUM UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN BESARAN HONOR YANG DITERIMA OLEH PEJABAT/PEGAWAI.

15. CONTOH HONORARIUM PEJABAT/PANITIA PENGADAAN BARANG KONSTRUKSI

16. PEMBATASAN HONORARIUM TIM TEKNIS/PELAKSANA KEGIATAN (1) PELAKSANAAN PEMBERIAN HONORARIUM AKAN DIATUR BERDASARKAN KEBUTUHAN DAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN. HAL INI DIMAKSUDKAN AGAR : • PEMBAYARAN HONORARIUM DILAKUKAN BERDASARKAN MASA KERJA EFEKTIF DARI TIM/PANITIA (SESUAI PRESTASI PELAKSANAAN KEGIATAN) • MASA KERJA TIM/PANITIADIDASARKAN PADA PERKIRAAN LAMANYA WAKTU YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN OUTPUT TERCAPAI.

17. STANDAR BIAYA UANG LEMBUR /UANG MAKAN LEMBUR

18. UANG LEMBUR/UANG MAKAN LEMBUR • DALAM STANDAR BIAYA 2007 DIMUAT TARIP LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR PER JAM KERJA LEMBUR UNTUK MASING-MASING GOLONGAN • PERHITUNGANUANG LEMBUR DIKAITKAN DENGAN SISTEM PENGGAJIAN (SEBAGAI MANA BERLAKU DI LINGKUNGAN SWASTA) SEHINGGA TARIF LEMBUR LEBIH RASIONAL

19. PERUBAHAN UANG LEMBUR PNS TAHUN 2007 (2): • UANG MAKAN DIBERIKAN SETELAH BEKERJA LEMBUR SEKURANG-KURANGNYA DUA JAM BERTURUT-TURUT. • BATASAN WAKTU KERJA LEMBUR MAKSIMAL 3 JAM SEHARI ATAU 14 JAM DALAM SEMINGGU (DILUAR HARI LIBUR BIASA DAN HARI LIBUR LAINNYA). • TARIF LEMBUR PADA HARI LIBUR DIHITUNG 200% DARI TARIF LEMBUR HARI KERJA.

20. PERUBAHAN UANG LEMBUR PNS TAHUN 2007 (3):

21. PERJALANAN DINAS

22. PERUBAHAN PERJADIN DALAM NEGERI (1): • MELIPUTI: • PERUBAHAN TINGKAT PERJADIN MENURUT KEDUDUKAN/JABATAN: -Pejabat Negara tdk disamakan dgn PNS (mempunyai kriteria sendiri) • PERUBAHAN / PENYESUAIAN TARIF: - uang harian (uang makan, uang saku dan transpor lokal) disusun secara lebih rasional; - tarif penginapan menggunakan referensi tarif yg telah dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan; - tarif perjalanan sesuai harga pasar terkini. • PERUBAHAN TATACARA PELAKSANAAN: - dari secara lumpsummenjadigabungan secara lumpsum dan at cost

23. PERUBAHAN KLASIFIKASI PERJALANAN DINAS MENURUT TINGKATKEDUDUKAN (Tingkat perjalanan dinas Pejabat Negara dipisahkan dari tingkat perjalanan dinas PNS Tingkat A)

24. PERUBAHAN PERJADIN DALAM NEGERI SATUAN BIAYA PENGINAPAN (lanjutan):

25. PERUBAHAN TATACARA PELAKSANAAN (dari sepenuhnya secara lumpsum menjadi gabungan secara lumpsum dan at cost)

26. PERUBAHAN TATACARA PELAKSANAAN (LANJUTAN)

27. PERJALANAN LUAR NEGERI • STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DIMUAT DALAM PMK 96/PMK.02/2006 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN 2007 • TATACARA PELAKSANAANNYA AKAN DIATUR LEBIH LANJUT DALAM PERATURAN MENTERI KEUANGAN

28. STANDAR BIAYA LAINNYA • RINCIAN DARI : • STANDAR BIAYA UNTUK BARANG-BARANG NON KONSTRUKSI • STANDAR BIAYA UNTUK JASA • STANDAR BIAYA KHUSUS YANG BERLAKU BAGI KEMENTERIAN/LEMBAGA TERTENTU/WILAYAH TERTENTU • SELENGKAPNYA DIMUAT DALAM PMK NO • 96/PMK.02/2006 TTG STANDAR BIAYA

29. TERIMA KASIH