1 / 42

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK. Kuliah MIP- Juni 2013. POKOK BAHASAN. Pengertian & sifat masalah kebijakan ; Teknik perumusan masalah ; Identifikasi , Pengembangan , Penganalisaan , Pemilihan Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan ; Perumusan format Peraturan Perundangan.

virgo
Download Presentation

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK Kuliah MIP- Juni 2013

  2. POKOK BAHASAN • Pengertian & sifatmasalahkebijakan; • Teknikperumusanmasalah; • Identifikasi, Pengembangan, Penganalisaan, PemilihanAlternatifdanRekomendasiKebijakan; • Perumusan format PeraturanPerundangan

  3. Hasil pembelajaran Peserta diharapkan mampu mengeksplorasi konsep dan teknik formulasi kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, pengembangan alternatif kebijakan sampai perumusan rekomendasi kebijakan dan penuangannya dalam bentuk peraturan perundangan yang akan digunakan untuk menjelaskan konsep dan mengaplikasikan teknik formulasi kebijakan publik. Selanjutnya peserta menuangkan kompetensi pengetahuan ini dalam bentuk Diskusi Isu Terpilih maupun Studi Kasus.

  4. PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK (PENGERTIAN) • Masalah Kebijakan “adalah produk pemikiran, yang dibuat pada suatu lingkungan, suatu elemen situasi masalah, yang diabstraksikan dari situasi oleh para analis.” (Dunn 1998:210-213) • Masalah kebijakan adalah kebutuhan yang tidak terealisir, tapi dapat dicapai melalui tindakan kebijakan publik.

  5. PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK (PENGERTIAN) • Perumusan Masalah Kebijakan merupakan hal yang paling penting bagi para analis; • Merupakan sistem petunjuk pokok / mekanisme pendorong yang mempengaruhi keberhasilan semua fase analisis; • Apabila perumusan masalah benar, berarti 50% pemecahan telah selesai..

  6. PENGERTIAN DAN SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK (PENGERTIAN) • Dalam perumusan masalah ditemukan : a) Asumsi yang tersembunyi. b) Mendiagnosa sebab akibat. c) Memetakan tujuan. d) Memadukan pandangan yang bertentangan. e) Merancang peluang.

  7. CIRI-CIRI / SIFAT MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK • Salingketergantunganantaramasalahkebijakan; • Adasubyektivitasdarimasalahkebijakan; • Sifatbuatandarimasalah; • Dinamikamasalahkebijakan; • Pembedaaanmasalah : sederhana , agaksederhanadanrumit.

  8. TEKNIK PERUMUSAN MASALAH(Fase-fasePerumusanMasalahKebijakan) META MASALAH PENDEFINISIAN MASALAH PENCARIAN MASALAH SITUASI MASALAH MASALAH SUBSTANTIF SPESIFIKASI MASALAH PENGENALAN MASALAH MASALAH FORMAL

  9. Formulasi KP TEHNIK PERUMUSAN MASALAH

  10. Formulasi KP CONTOH TEHNIK PERUMUSAN MASALAH

  11. METODE-METODE PERUMUSAN MASALAH

  12. PERAMALAN • PROYEKSI : ramalan yang didasarkan pada ekstrapolasi atas kecenderungan masa lalu maupun masa kini ke masa depan. • PREDIKSI : ramalan yang didasarkan pada asumsi teoritik yang tegas, dapat berbentuk hukum teoritis, preposisi teoritis, atau analogi. • PERKIRAAN (CONJECTURE) : ramalan yang didasarkan pada penilaian yang informati atau penilaian pakai tentang situasi masyarakat masa depan.

  13. REKOMENDASI Karakteristik Khusus Rekomendasi : • Dapat Ditindaklanjuti (Actionable); • Prospektif; • Muatan nilai; • Secara Etika Kompleks.

  14. TUJUH LANGKAH ANALISIS / FORMULASI KEBIJAKAN (Identifikasi, Pengembangan,Penganalisaan,PemilihanAlternatifdanRekomendasiKebijakan) (Menurut : Mustopadidjaja)

  15. Formulasi KP

  16. TUJUH LANGKAH ANALISA KEBIJAKAN (Mustopadidjaja) • PENGKAJIAN PERSOALAN PERUMUSAN MASALAH MASALAH KEBIJAKAN 2. PENENTUAN TUJUAN 3. PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN MASA DEPAN KEBIJAKAN PERAMALAN 4. PENYUSUNAN MODEL 5. PENETAPAN KRITERIA 6. PENILAIAN ALTERNATIF AKSI KEBIJAKAN REKOMENDASI 7. PERUMUSAN REKOMENDASI

  17. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (1) PENGKAJIAN PERSOALAN • PENGKAJIAN MASALAH/PERSOALAN UNTUK MENEMUKAN DAN MEMAHAMI HAKIKAT PERSOALAN DAN DIRUMUSKAN DALAM HUBUNGAN SEBAB AKIBAT, SEHINGGA JELAS FAKTOR PENYEBAB (Independent Variable) DAN FAKTOR AKIBAT (Dependent Variable). • MISAL : “KOMPETENSI DAN MOTIVASI SDM APARATUR RENDAH SEHINGGA KINERJA BIROKRASI RENDAH”  (MASALAH FORMAL)

  18. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (2) PENENTUAN TUJUAN • TUJUAN ADALAH AKIBAT YG SECARA SADAR INGIN DICAPAI. • SECARA UMUM SUATU KEBIJAKAN SELALU BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI KEBAIKAN ATAU MENCEGAH TERJADINYA KEBURUKAN ATAU KERUGIAN SEMAKSIMAL MUNGKIN. • TUJUAN HARUS DITETAPKAN DGN JELAS, REALISTIS, DAN TERUKUR

  19. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (3)PERUMUSAN ALTERNATIF • ALTERNATIF ADALAH ALAT ATAU CARA YG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENCAPAI, LANGSUNG ATAUPUN TDK LANGSUNG, SEJUMLAH TUJUAN YG TELAH DITENTUKAN DI LUAR ALAT ATAU CARA YG TELAH DIPERGUNAKAN ATAU TELAH ADA.

  20. MASALAH FORMAL PENETAPAN TUJUAN TUJUAN ADALAH AKIBAT YG SECARA SADAR INGIN DICAPAI. SECARA UMUM SUATU KEBIJAKAN SELALU BERTUJUAN UNTUK MENCAPAI KEBAIKAN ATAU MENCEGAHTERJADINYA KEBURUKAN ATAU KERUGIAN SEMAKSIMAL MUNGKIN. TUJUAN HARUS DITETAPKAN DGN JELAS, REALISTIS, DAN TERUKUR PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKAN ALTERNATIF ADALAH ALAT ATAU CARA YG DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK MENCAPAI, LANGSUNG ATAUPUN TDK LANGSUNG, SEJUMLAH TUJUAN YG TELAH DITENTUKAN DI LUAR ALAT ATAU CARA YG TELAH DIPERGUNAKAN ATAU TELAH ADA

  21. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS(4) PENYUSUNAN MODEL • MODEL ADALAH PENYEDERHANAAN DARI KENYATAAN PERSOALAN YANG DIHADAPI, DIWUJUDKAN DALAM HUBUNGAN-HUBUNGAN KAUSAL ATAU FUNGSIONAL; • ADA BEBERAPA BENTUK MODEL, YAITU : 1. SKEMATIK MODEL (flow chart & arrow diagram); 2. FISIKAL MODEL (Miniatur); 3. GAME MODEL (Geladi / latihan manajemen, latihan perang, dsb) INGAT : CAUSAL LOOP / ARCHETYPE DIAGRAM

  22. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (5) PENENTUAN KRITERIA 1. TECHNICAL FEASIBILITY , MELIHAT SAMPAI SEJAUHMANA SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN DAPAT MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN. KRITERIA PENILAIAN INI LEBIH MENEKANKAN PADA ASPEK “EFEKTIVITAS” SUATU ALTERNATIF LANGKAH INTERVENSI DALAM MENCAPAI APA YANG MENJADI TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN.

  23. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN…. 2. ECONOMIC AND FINANCIAL FESIBILITY, MELIHAT SAMPAI SEJAUH-MANA SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN MEMBUTUHKAN BIAYA, DAN SEBERAPA BESAR KEUNTUNGAN YANG DAPAT DIPEROLEH DARI SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN. KRITERIA INI LEBIH MENEKANKAN PADA ASPEK “EFISIENSI” DARI SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN PUBLIK MENCAPAI APA YANG MENJADI TUJUANNYA. KRITERIA INI DAPAT MENGGUNAKAN TEKNIS COST AND BENEFIT ANALYSIS.

  24. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN….. 3. POLITICAL VIABILITY, MELIHAT SEBERAPA JAUH EFEK MAUPUN DAMPAK POLITIK YANG AKAN DITIMBULKAN OLEH SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN. DAMPAK POLITIK DARI ALTERNATIF KEBIJAKAN INI AKAN DILIHAT DARI TINGKAT AKSEBILITAS (ACCEPTABILITY), KECOCOKKAN DENGAN NILAI DI MASYA-RAKAT (APPROPRIATENESS), RESPONSIVITAS (RESPONSIVENESS), KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL SUITABILITY), DAN PEMERATAAN (EQUITY). KRITERIA INI, INTINYA UNTUK MEMPEROLEH DUKUNGAN POLITIK (POLITICAL SPONSORSHIP) TERHADAP ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG DIUSULKAN.

  25. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (5) PENENTUAN KRITERIA, LANJUTAN….. 4.ADMINISTRATIVE OPERABILITY, MELIHAT SEBERAPA BESAR KEMUNGKINAN SUATU ALTERNATIF KEBIJAKAN DAPAT BERHASIL DILAKSANAKAN DALAM KONTEK POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, DAN ADMINISTRASI YANG BERLAKU. KRITERIA ADMINISTRATIVE OPERABILITY INI AKAN MELIHAT DARI DIMENSI OTORITAS INTANSI PELAKSANA, KOMITMEN KELEMBANGAAN, KAPABILITAS STAF DAN DANA, DAN DUKUNGAN ORGANISASI.

  26. KRITERIA PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN • Technical Feasibility.. • Economic And Financial Feasibility. • Political Viability. • Administrative Operability.

  27. PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

  28. 5) PENENTUAN KRITERIA

  29. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS(6) PENILAIAN ALTERNATIF • ALTERNATIF-ALTERNATIF YANG TELAH DIRUMUSKAN PERLU DINILAI BERDASARKAN KRITERIA-KRITERIA YANG TELAH DITETAPKAN; • TUJUANNYA ADALAH MENDAPATKAN GAMBARAN LEBIH MENDALAM MENGENAI TINGKAT EFEKTIVITAS, EFISIENSI DAN FISIBILITAS DARI TIAP-TIAP ALTERNATIF. • ALTERNATIF YANG DINILAI, DIBERIKAN URUTAN RANGKING DAN DIPILIH YANG MENDAPATKAN RANGKING TERTINGGI.

  30. 6) PENILAIAN ALTERNATIF B = Bobot; N = Nilai S = Skor

  31. LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS (7) PERUMUSAN REKOMENDASI • PENILAIAN ATAS ALTERNATIF-ALTERNATIF AKAN MEMBERIKAN GAMBARAN MENGENAI SEJUMLAH PILIHAN YANG TEPAT UNTUK MENCAPAI TUJUAN-TUJUAN TERTENTU; • LANGKAH TERAKHIR DARI ANALISIS KEBIJAKAN ADALAH MERUMUSKAN REKOMENDASI, DILENGKAPI DENGAN STRATEGI PELAKSANAANNYA.

  32. Matriks Perumusan Kebijakan

  33. MATRIK PERUMUSAN KEBIJAKAN

  34. MATRIK PERUMUSAN KEBIJAKAN CONTOH

  35. Formulasi KP Perumusan Rekomendasi Kebijakan • Apa yang akan dikerjakan. • Informasi atas aksi yang akan dilakukan. • Prosedur penetapan kebijakan. • Faktor pendukung untuk menentukan rekomendasi. • Estimasi tingkat resiko, ketidak pastian, akibat ganda dan kriteria pilihan. • Rekomendasi pengambilan keputusan.

  36. Perumusan Rekomendasi Kebijakan FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS YANG BEPENGARUH DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN • Faktor Politik. • Faktor Ekonomi/Finansial. • Faktor Adminstrasi/Organisatoris. • Faktor Teknologi. • Faktor Sosial Budaya. • Faktor Pertahanan dan keamanan (Hankam).

  37. PERUMUSAN FORMAT PERATURAN PERUNDANGAN • Materi muatan kebijakan harus sesuai dengan jenis peraturan perundang undangan: • Undang-undang, mengatur lebih lanjut ketentuan UUD. • Peraturan Pemerintah Pengganti UU, mengatur materi yang sama dengan UU • Peraturan Pemerintah, mengatur materi untuk menjalankan UU

  38. FORMAT PERATURAN PERUNDANGAN • PERATURAN PRESIDEN, MATERI UNTUK MELAKSANAKAN PP ATAU YANG DIPERINTAHKAN UU; • PERDA, MATERI UNTUK MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH, TUGAS PEMBANTUAN, MENAMPUNG KONDISI KHUSUS DAERAH, DAN MENJABARKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG LEBIH TINGGI.

  39. ALTERNATIF POLICY PAPER • PENDAHULUAN. • FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK. A. AGENDA SETTING. B. POLICY PROBLEM FORMULATION. C. POLICY DESIGN. 1. TUJUAN KEBIJAKAN. 2. ALTERNATIF KEBIJAKAN. 3. PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN 4. REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN. • STRATEGI PELAKSANAAN ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG DIPILIH. • PENUTUP.

  40. ALTERNATIF POLICY PAPER RINGKASAN EKSEKUTIF -Pentingnya Situasi Permasalahan -Highlight Analisis Alternatif -Rekomendasi Langkah-Langkah Kebijakan I. LATAR BELAKANG MASALAH - Informasi tentang suatu masalah yang memerlukan intervensi Pemerintah - Latar Belakang Permasalahan, dan teori yang berkaitan dg Masalah - Langkah-2 yang telah ditempuh utk memecahkan masalah - Taksiran mengenai hasilguna kebijakan yang lalu II. RUMUSAN MASALAH (Substantive Problems) - Cara Pendekatan Masalah - Rumusan Tujuan Kebijakan

  41. Policy Paper …….. III. ALTERNATIF KEBIJAKAN - DeskripsiAlternatif - PrakiraanHasil/Dampak IV. PENILAIAN ALTERNATIF - KriteriaPenilaian - PenilaianAlternatif - PerbandinganAlternatif V. ALTERNATIF YANG DIREKOMENDASIKAN - Alternatif yang disarankan - Keterbatasandanakibat yang mungkintidakterkendali VI. RENCANA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN

  42. MENUJU - V : PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN KP

More Related