Download

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Applied Science)






Advertisement
/ 72 []
Download Presentation
Comments
ted
From:
|  
(1227) |   (0) |   (0)
Views: 162 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Applied Science). Oleh Agus Suryono. TINJAUAN UMUM. PENGAWASAN. Berfungsi meningkatkan kebertanggungjawaban ( accountability ) dan keterbukaan ( transparency ) sektor publik.
EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Applied Science)

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




Slide 1

EVALUASI

KEBIJAKAN PUBLIK

(Applied Science)

Oleh

Agus Suryono

Slide 2

TINJAUAN UMUM

Slide 3

PENGAWASAN

  • Berfungsi meningkatkan kebertanggungjawaban (accountability) dan keterbukaan (transparency) sektor publik.

    • Menekankan langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan yang telah ditetapkan.

    • Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan.

    • Pengawasan mengandung makna penegakan hukum dan disiplin.

Slide 4

RENSTRA PEMBANGUNAN

FILOSOFIS/IDE DASAR

VISI

Rasionalitas

Doktrin

MISI

TUJUAN

TARGET/SASARAN

Konsisten

KEBIJAKSANAAN

PROGRAM

Rasionalitas

Perilaku/

Pelaksanaan

  • Protap

  • Juklak

  • Juknis

PROYEK

STANDART OPERATING PROCEDURE

Slide 5

TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA

Slide 6

EXISTING

CONDITION

FUTURE

CONDITION

ISU STRATEGIK

IDENTIFIKASI

MASALAH

AKAR MASALAH

ALTERNATIF

SOLUSI

RENSTRA/RENOP

Slide 7

BY RESEARCH

BY FILING/ INTUITION

PLANNING + PROGRAMMING+PROCEDURE

(SYSTEM)

Slide 9

BAHAN BACAAN(Referensi)

Slide 10

REFERENSI

  • Agustino, L. 2006. Dasar - Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Anfabeta.

  • Anderson, James E. 1979. Public Policy Making, Second Edition. United State pf America: Holt, Rinehart, and Winston.

  • Danim, S. 2000. Pengantar Penelitian Kebijakan. Jakarta : Bumi aksara

  • Dunn, William,N, 1984, Analisa Kebijaksanaan Publik, Yogyakarta, Hanindita

  • Dye, Thomas R. 1981. Understanding Public Policy, Fourth Edition. Prentice Hall. Inc. Englewood Cliffs.

  • Edwards, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington D.C : Congressional Quarterly Press.

  • Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 1994, Kebijakan Publik dan Pembangunan, Malang, IKIP.

  • Ilham, Eko, 2006, Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia, Malang, Agritek - Yayasan Pembangunan Nasional

Slide 11

  • Islamy, Irfan M. 1997. Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara.

  • Jone, Charles O. 1991. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta, Rajawali.

  • Grindle, Merilee. 1980. Politics and Policy Implementation In The Third World, Princeton, New Jersey : Princeton University Press.

  • Lubis, Ibrahim. 1985. Pengendalian dan Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia

  • Mahsun, Mohamad,2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta, FE-UGM, BPFE.

  • Muljadi, Arief,2006, Manajemen Strategik: Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Jakarta, Prestasi Pustaka Publishing.

  • Nasir, M.Safar,dkk, 2003, Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Yogyakarta, UAD Press – Fakultas UAD.

Slide 12

  • Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, Gramedia.

  • Nugroho, Riant. 2006. Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara Berkembang: Model Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, Elex Media Komputindo.

  • Parsons, Wayne. 2008. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analis Kebijakan, (Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso). Jakarta : Kencana.

  • ---------------,1997. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar Publishing Limited UK. Edward Elgar Publishing Inc. USA.

  • Ripley, Randall B and Franklin, Grace A. 1982,Bureaucracy and Policy Implementation. Georgetown-Ontario : The Dorsey Press.

  • Saffell, David C and Basehart, Harry. 2001. State and Local Government Politics and Public Policies. New York : McGraw hill companies, Inc.

Slide 13

  • Soenarko. 2005. Public Policy, Surabaya : Unair Press

  • Soeprapto, Riyadi, 2000, Perencanaan Evaluasi Kebijakan Publik, Malang, UM Press

  • ----------------------, 2000, Evaluasi Kebijakan Publik Suatu Pendekatan, Malang, UM Press

  • Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : UMM Press.

  • ---------------, 2005. Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi aksara

  • --------------, 1999. Analisis Kebijakan Publik: Teori Dan Aplikasinya. Malang, Danar Wijaya – Brawijaya University Press.

  • -------------, 1997, Evaluasi Kebijakan Publik, Malang, FIA Unibraw - IKIP

  • Wibawa, Samodra, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Slide 14

  • Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

  • Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  • Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Slide 15

PENDAHULUAN(Introduction)

Slide 16

ORLA, ORBA = Kebijakan RezimORDE REFORMASI = Kebijakan Publik/Negara

Jadi, Ilmu Kebijakan Publik di Indonesia sangat menantang sebagai sesuatu yang baru dan langka (Challenging)

Slide 17

TERMINOLOGI

  • Policy = kebijakan, bukan kebijaksanaan

  • Public Policy = kebijakan publik, bukan kebijaksanaan publik atau kebijaksanaan negara

  • Public = bukan negara, tapi domain state, society, dan private (governance)

  • Public = aliran anglo saxon Amerika

  • State, Government = aliran kontinental (eropa, Belanda, Inggris), tata negara, tata pemerintah, tata negara, tertib administrasi

Slide 18

ALIRAN

KONTINENTAL

(EROPA, BELANDA, BRITISH)

MAINSTREAM

PUBLIC POLICY

?

ALIRAN

ANGLO SAXON

(AMERIKA)

Slide 19

KEBIJAKAN PUBLIK

  • Kebijakan publik: apa yang diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah

  • Maknanya: hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional

  • Dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa, mendapatkan apa, kapan dan bagaimana (who, get what, when, how)”.

Slide 20

Thomas R. Dye (1972)

“Anything a government chooses to do or not to do.”

Kebijakan publik melihat berbagai aspek dari perilaku atau tindakan yang dilakukan Pemerintah. Lembaga/institusi pembuat kebijakan publik adalah Pemerintah, artinya stakeholders lainnya bukan merupakan pembuat kebijakan publik.

Kebijakan publik mengacu pada apa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah. How if government to do nothing or status quo?

Slide 21

William I. Jenkins (1978)

“Public policy as a set of interrelated-decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals.”

Jenkins melihat kebijakan publik sebagai suatu “proses”, artinya terdapat rangkaian kebijakan sebelumnya yang dijadikan landasannya (interrelated decisions).

Public policy-making as a goal-oriented behaviour (to evaluate public policy).

Slide 22

- EKSEKUTIF

- Swasta

- Masyarakat

IMPLEMENTASI

EVALUASI

FORMULASI

- EKSEKUTIF

- LEGISLATIF

- Swasta

- Masyarakat

- LEGISLATIF

- EKSEKUTIF (Atasan Langsung)

- Swasta

- Masyarakat

- Yudikatif

Slide 23

BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK

  • Regulatory: mengatur perilaku orang dan masyarakat

  • Ekstraktif : bagaimana menarik sumber-sumber material dan non-material untuk kepentingan negara (menyedot dan mengelola yang menguntungkan negara)

  • Distributive: melakukan distribusi atau memberikan akses terhadap sumberdaya tertentu

  • Redistributive: mendistribusikan kembali kekayaan yang ada

  • Constituent: ditujukan untuk melindungi negara

Slide 24

PERUMUSAN MASALAH SEBAGAI INTI KEBIJAKAN PUBLIK

  • Inti kebijakan publik terletak pada pengenalan atau kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan masalah kebijakan

  • Apa yang dipertimbangkan sebagai masalah dan bagaimana suatu masalah didefinisikan tergantung pada bagaimana para pembuat kebijakan berusaha menunjukkan suatu isue atau peristiwa

Slide 25

CONTOH :

  • MENGENAL PERISTIWA/FENOMENA TTT (tentang kehidupan/kemiskinan di jalanan)

  • ISU : adanya dampak dari peristiwa/fenomena (banyak orang yang tidur dijalanan sebagai akibat bencana alam, gepeng, anak jalanan)

  • MASALAH : Mereka tidak memiliki rumah/ tempat tinggal/ rumah singgah

  • AGENDA KEBIJAKAN: Bangun rumah susun/ tempat tinggal/ rumah singgah sebanyak mungkin

  • Sayangnya, banyak orang setuju dengan isu-nya, tetapi sejauhmana ketepatan azas efektif, efesien, dan kemanfaatan kedepan (sustainable development) --- Ini juga masalah kebijakan publik

Slide 26

Peristiwa/Fenomena

Problem khusus Problem umum

Isu sebagai Opini Publik

Agenda Pemerintah (Umum, Khusus)

Perumusan Usulan/Rancangan Kebijaksanaan Publik

Pengesahan Kebijaksanaan Publik

Pelaksanaan Kebijaksanaan Publik

Monitoring dan Evaluasi Kebijaksanaan Publik

Efek/Dampak Kebijaksanaan Publik --------Umpan Balik

Slide 27

TERMINOLOGI

Slide 28

KONSEP KEBIJAKAN (POLICY)MENGANDUNG PENGERTIAN SBB:

SUATU PEDOMAN UNTUK BERTINDAK

Suatu deklarasi mengenai suatu pedoman untuk bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (UN,1975))

SERANGKAIAN TINDAKAN SEJUMLAH AKTOR (A COURSE OF ACTION)

Perilaku dari sejumlah aktor atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Anderson, 1978)

MENGARAH PADA TUJUAN TERTENTU (TO ACCOMPLISH SOME ENDS)

Suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu (Irfan Islamy, 1997)

Slide 29

MERUPAKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Perpaduan dan kristalisasi pendapat dan keinginan dari banyak orang atau beberapa kelompok / golongan dalam masyarakat (Dimock, 1960)

MERUPAKAN SERANGKAIAN / SEJUMLAH KEPUTUSAN

“… istilah policy biasanya cenderung digunakan untuk hal yang “lebih besar” dari pada keputusan-keputusan tertentu dan “lebih kecil” dari gerakan sosial umum (Heclo, 1972)

SEBAGAI PENGETAHUAN YANG SISTEMATIS

Suatu usaha untuk mensistematisasikan pengetahuan berkenaan dengan administrasi dan kesejahteraan sosial (Heidenheimer, 1986)

MENJADI DASAR RASIONAL UNTUK BERTINDAK ATAU TIDAK

Sebagai suatu ikhtiar untuk mendefinisikan dan menyusun suatu dasar rasional untuk bertindak atau tidak bertindak (Parsons, 1995)

Slide 30

HOGWOOD DAN GUNN (1984) MEMERINCI 10 PENGUNAAN ISTILAH “POLICY” DALAM KONTEKS PEMAKNAAN MODERN, YAITU SEBAGAI :

SUATU LABEL UNTUK SUATU BIDANG KEGIATAN

PERNYATAAN TUJUAN UMUM ATAU KEADAAN YANG DIINGINKAN BERKENAAN DENGAN URUSAN-URUSAN

USULAN-USULAN SPESIFIK

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PEMERINTAH

PEMBERIAN KEWENANGAN FORMAL (A FORMAL OUTHORIZATION)

SUATU PROGRAM

OUTPUT (HASIL)

OUTCOME (GUNA / MANFAAT)

SUATU TEORI ATAU MODEL

SUATU PROSES

Slide 31

KONSEP PUBLIK (PUBLIC)MENGANDUNG PENGERTIAN SBB:

  • PUBLIC sering digunakan dalam konteks kata berikut:

  • Pengertian public dalam “public policy” dapat dipahami dalam konteks pengertian serangkaian kata publik dalam peristilahan di atas. Sejalan dengan penalaran ini, kata “public” dapat dipahami dalam kontek lawan katanya, yaitu “private” seperti lawan kata sbb:

  • polis household

  • freedom necessity

  • male famale

  • equility inequility etc.

Slide 32

W.F. FABER (1993) mengemukakan 10 kunci perbedaan sektor publik dengan sektor swasta, yaitu bahwa sektor publik :

  • Menghadapi tugas-tugas yang kurang jelas dan lebih kompleks

  • Memiliki permasalahan lebih banyak dalam mengimplementasikan keputusan- keputusannya

  • Mempekerjakan lebih banyak orang dengan lebih banyak ragam motivasinya

  • Lebih banyak menaruh perhatian pada pengamanan peluang atau kapasitas

  • Lebih banyak menaruh perhatian pada kompensasi kegagalan pasar

  • Aktivitas-aktivitasnya berhubungan dengan kepentingan-kepentingan simbolik yang lebih besar

  • Memerlukan standar komitmen dan legalitas yang lebih ketat

  • Memiliki peluang yang lebih besar untuk merespon isue-isue kejujuran

  • Harus bekerja atau tampil bekerja untuk memenuhi kepentingan publik

  • Harus memperoleh tingkat minimal dukungan publik diatas yang diperlukan bagi industri swasta

Slide 33

  • Public Policy sesungguhnya berkenaan dengan definisi tentang

    • Apa yang dipertimbangkan sebagai publik,

    • Siapa yang menyediakan,

    • Siapa yang membayar,

    • Bagaimana mereka membayar, dan

    • Kepada siapa mereka membayar.

  • Dalam Public policy, semua komponen di atas ditentukan dan dihasilkan oleh kebijakan publik (KP). KP bisa saja menyatakan pure publik goods disediakan oleh swasta, harga ditentukan oleh pemerintah, dibayarkan kepada swasta. Atau barang swasta dapat saja diatur distribusinya, disubsidi harganya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kelompok tertentu, misalnya garam beryodium.

  • Kenyataan menunjukkan bahwa baik barang publik maupun privat akan mengikuti siklus permintaan sbb:

Slide 34

SIKLUS PERMINTAAN THD BARANG PUBLIK DAN PRIVAT

TIMBULNYA KETIDAKSEIMBANGAN

KETIDAKPUASAN DENGAN PENGADAAN BARANG PUBLIK/PRIVAT

ARTIKULASI TUNTUTAN

TUNTUTAN ATAS DISTRIBUSI BARU

PENYEDIAAN BARANG

KOMPOSISI BARU PENGADAAN BRG

REAKSI THD TUNTUTAN

PEMERINTAH MENANGGAPI TUNTUTAN TSB

Slide 35

  • POLICY STATEMENT, yaitu pernyataan resmi atau penjelasan (artikulasi) mengenai kebijaksanaan negara tertentu.

  • POLICY OUTPUTS, yaitu merupakan wujud dari kebijaksanaan negara yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan pernyataan kebijaksanaan.

  • POLICY OUTCOME, yakni akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

Slide 36

  • Bintoro (1987) menegaskan bahwa “apabila pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, maka maka kegiatan tersebut disebut pengambilan keputusan; sebaliknya bila pemilihan alternatif itu terus-menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut dinamakan perumusan kebijakan.

  • Dengan demikian, pengertian perumusan kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. Ripley (1985) menjelaskan tujuh langkah dalam kebijakan publik, yaitu :

    • Agenda setting

    • Formulation dan legitimination

    • Program Implementations

    • Evaluation of implementation, performance, and impacts

    • Decisions about the future of the policy and program

      Rincian dari setiap langkah tersebut dapat dilihat dalam Gambar berikut :

Slide 37

GAMBAR 01LANGKAH2 PENGAMBILAN KEBIJAKAN(Rendal R. Ripley, 1985)

  • Agenda setting

  • Perception of problem

  • Definition of problem

  • Mobilization of support for including problem on agenda

Agenda of government

  • Formulation dan legitimination

  • Infromation collection, analysis, and dissemination

  • Alternatove development

  • Advocacy and coalition building

  • Compromise, negotiation decision

Policy statements, including goals for achievement and design of program(s) for achieving them, often in the form of a statuta

  • Program Implementation

  • Resources Acquation

  • Interpretation

  • Planning

  • Organizing

  • Providing benefits, services, and coercion

Policy actions

Policy and program performance and impacts

Evaluation of implementation, performance, and impacts

Decision about the future of the policy and program

Slide 38

  • Dengan demikian, berdasarkan pendapat Ripley tersebut, ruang-lingkup kuliah Formulasi Kebijakan Publik lebih menekankan pada tahapan :

    • Agenda Setting,

    • Agenda Pemerintah,

    • Formulasi dan legitimasi, dan

    • Deklarasi kebijakan.

  • Sedangkan tahapan-tahapan yang lain hanya disinggung sekilas, karena telah menjadi kavling materi mata kuliah Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.

Slide 39

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEGIATAN

FUNGSI MANAJEMEN

Slide 40

PENGERTIAN EVALUASI

  • Sebagai metode verifikasi bahwa suatu teori/ide tidak bebas nilai, tetapi masih mengandung asumsi-asumsi yang perlu pembuktian (fakta dan data) dilapangan

  • Berusaha menilai apakah realisasi tujuan (objectives) memberikan konstribusi terhadap tujuan yang lebih luas (goals)

  • Menunjuk pada relevansi atau signifikansi dari sebuah program atau proyek, apakah membuahkan akibat yang dikehendaki atau yang tidak di kehendaki

Slide 41

  • Dampak hanya dapat di ukur melalui evaluasi akhir yang dilaksanakan beberapa tahun sesudah proyek tersebut dinyatakan selesai (multi years program)

  • Evaluasi dampak pada umumnya bersifat model ex-post yaitu dilaksanakan melalui evaluasi eksternal (kecuali pada proyek-proyek yang berdurasi jangka panjang, maka harus tersedia proses implementasi yang panjang pula)

Slide 42

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

  • Adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target (aspek efektifitas kebijakan= hasil : tujuan) atau perbandingan input : output sebagai aspek efesiensi dari kebijakan yang telah ditentukan

Slide 43

ASPEK-ASPEK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK(Wibawa, 1994)

  • Proses pembuatan kebijakan

  • Proses Implementasi Kebijakan

  • Konsekuensi Kebijakan

  • Efektivitas Dampak Kebijakan

Slide 44

STUDI EVALUASI PADA UMUMNYA MEMPERTANYAKAN TENTANG DUA HAL :

PERTAMA: Siapa yang melaksanakan evaluasi?

KEDUA: Pada tahap perencanaan pembangunan atau bentuk kebijakan yang manakah evaluasi tersebut dilaksanakan?

Slide 45

BENTUK KEGIATAN EVALUASI

  • EVALUASI INTERNAL

  • EVALUASI EKSTERNAL

Slide 46

EVALUASI INTERNAL

Dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persiapan atau implementasi sebuah proyek

Slide 47

EVALUASI EKSTERNAL

Dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam persiapan desain proyek atau implementasinya

Slide 48

MODEL EVALUASI BERDASAR SIAPA DAN KAPAN ?

  • MODEL EVALUASI EX-ANTE atau ASSESMENT

  • MODEL EVALUASI EX-POST

  • EVALUASI AKHIR (TOTAL/ KOMPREHENSIF)

Slide 49

MODEL EVALUASI EX-ANTE/ ASSESMENT:

  • Dilakukan sebelum persiapan dan implementasi proyek dimulai

  • Evaluasi internal berlangsung sebelum persiapan dan implementasi proyek (identifikasi)

  • Evaluasi eksternal berlangsung sebelum persiapan dan implementasi proyek

Slide 50

MODEL EVALUASI EX-POST:

  • Dilakukan ketika proyek sedang berjalan (selama persiapan dan implementasi proyek)

  • Dilakukan pada evaluasi akhir (sesudah persiapan rencana berlangsung dan sesudah implementasi rencana berlangsung)

  • Evaluasi internal dilakukan terhadap persiapan dan implementasi proyek (termasuk monitoring)

Slide 51

  • Evaluasi eksternal dilakukan atas implementasi proyek

  • Evaluasi akhir internal dilakukan setelah persiapan rencana dan implementasi rencana

  • Evaluasi akhir eksternal dilakukan setelah persiapan rencana (appraisal) dan implementasi rencana

Slide 52

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM EVALUASI DAMPAK PROGRAM DAN PROYEK

  • Masalah biaya, waktu, dan prospek keberhasilan sebagai perbaikan keseluruhan (comprehensive strategy)

  • Masalah pengembangan kelembagaan (institution building) sebagai perbaikan instrumen bagian-2 (incremental strategy)

Slide 53

  • Adanya ukuran atau standar pelaksanaan administrasi publik (public administration performance) dalam konteks masukan (input), pengelolaan (conversion), dan keluaran (output) dengan memperhatikan aspek produktivitas, efesiensi, efektivitas, dan keuntungan ekonomi (profitabilitas)

Slide 54

PERSYARATAN PERBAIKAN STRATEGI KOMPREHENSIF DAN INKREMENTAL

T I M E

L Menguntungkan Tidak Menguntungkan

E

A Menguntungkan Strategi Strategi

D Komprehensif Inkremental

E

R Tidak Strategi Tidak ada

S Menguntungkan Inkremental strategi

H

I

P

Slide 55

KETERANGAN :

  • Strategi komprehensif melibatkan seluruh organ pemerintah dan komponen masyarakat secara lintas sektoral

  • Strategi inkremental tidak melibatkan seluruh organ pemerintah dan komponen masyarakat (pembangunan sektoral)

  • Tidak ada strategi atau sulit membuat strategi, karena :

Slide 56

1. Dapat terjadi sebelum proses komitmen pembangunan dimulai

2. Merupakan strategi jangka panjang

3. Prakarsa atau inisiasi datangnya dari luar

4. Pendekatannya berupa proyek percobaan (pilot project) dengan bentuk proyek-2 kecil yang perubahannya dapat di identifikasi sebelumnya secara mudah

5. Negara dalam keadaan sakit/krisis

Slide 57

FUNGSI MANAJEMENPOAC(George R. Terry)

  • PLANNING (Perencanaan)

  • ORGANIZING ( Pengorganisasian)

  • ACTUATING (Menggerakkan)

  • CONTROLLING (Pengawasan)

Slide 58

POSDCORB(Luther Gullick)

  • PLANNING (Perencanaan)

  • ORGANIZING (Pengorganisasian)

  • STAFFING (Susunan Kepegawaian)

  • DIRECTING (Pengarahan)

  • COORDINATING (Pengkoordinasian)

  • REPORTING (Pelaporan)

  • BUDGETING (Penganggaran)

Slide 59

FPOCCC(Lyndall Urwick)

  • FORECASTING (Peramalan Rasional)

  • PLANNING (Perencanaan)

  • ORGANIZING (Pengorganisasian)

  • COMMANDING ( Pengkomandoan)

  • COORDINATING (Pengkoordinasian)

  • CONTROLLING ( Pengawasan)

Slide 60

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Slide 61

TUJUAN DAN MANFAAT

Slide 62

POLICY ANALYSIS

Slide 63

Policy Study vs Policy Analysis ?

Policy Studies, conducted mainly by academics, relate to meta-policy and are concerned with understanding public policy processes.

Policy analyses are in comparison, pursued by government officials or think tanks and are generally directed at designing actual policy

Slide 64

Policy Cycle

  • Agenda setting, refers to the process by which problems come to the attention of government

  • Policy formulation, refers to the process by which policy option are formulated within government

  • Decision-making, refers to the process by which government adopt a particular course of action or non-action

  • Policy implementation, refers to the process by which government put policies into effect

  • Policy evaluation, refers to the processes by which the result of policies are monitored by both state abd societal actors, the result of which may be re-conceptualization of policy problem and solutions.

Slide 65

THE POLICY CYCLE AND THE INFORMATION CYCLE

Problem Definition

Forecasting needs,

defining targets

Policy Design

Agenda

Setting

Defining nature

size, distributions

of problem

Decision

analysis

Political

feasibility analysis

Opinion polls,

surveys,

etc.

Termination

Policy

Legitimation

Formative

evaluation

Summative

evaluation

Impact

Implementation

Source : W.Persons, 1997, public policy

Slide 66

ISSUE ATTENTION CYCLES (IACs)

(Anthony Downs : 1972)

2 Alarmed discovery

Euphhoric enthusiasm

1 Pre - problem

3 Realizing cost of

significant progress

5 Post - problem

4 Gradual decline of

public interest

Slide 67

Issue cycles and organizational activity

Initiation/

succession

Peak of organization

activity

3

Organization succession/

termination

4

2

5

Public

Attention

1

Time

Slide 68

ANALISIS DAMPAK PROGRAM DAN PROYEK

Slide 69

KERJA

CERDAS

KERJA

KERAS

?

SASARAN MUTU

Slide 70

SASARAN MUTU (SMART)

S = Specific, khusus

M = Measurable, dapat diukur/ dievaluasi

A = Achievable, dapat dicapai

R = Realistic, Relevant, berorientasi pada

pencapaian tujuan dan hasil (ouput,

outcome)

T = Time Frame, Time Lines, Time Bound, Time

Schedule, ada batas waktu yang jelas untuk

pencapaian tujuan (mutu) yang telah

ditentukan (standar-kan) tersebut

Slide 71

MODEL KERANGKA KERJA PEMBERDAYAAN(Cook and Macaulay, 1997)

  • Akronim ACTORS

  • A = Authority (wewenang)

    C = Confidency and Competence (rasa percaya

    diri dan kemampuan diri)

    T = Trust (keyakinan, saling percaya)

    O = Oppurtunities (kesempatan, peluang)

    R = Responsibility ( tanggung jawab)

    S = Support (dukungan)

Slide 72

TERIMA KASIH

SEMOGA BERMANFAAT


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro