KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

1. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KebijakanSistemPemerintahanBerbasisElektronik Dr.Eng. Imam Machdi, M.T. AsistenDeputiPerumusanKebijakandanKoordinasi PelaksanaanSistemAdministrasiPemerintahandan PenerapanSistemPemerintahanBerbasisElektronik Ambon, 26 April 2019

2. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA MATERI PAPARAN 1 2

3. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PerpresNomor 95 Tahun 2018 tentangSistemPemerintahanBerbasisElektronik

4. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KONDISI SAAT INI : KEBIJAKAN InpresNomor 3 Tahun 2003 TentangKebijakandanStrategi Nasional Pengembangan e-Government UU 23/2014 Pemerintahan Daerah UU 14/2008 KeterbukaanInformasiPublik UU 43/2009 Kearsipan UU 25/2009 PelayananPublik SistemInformasidanDokumentasi SistemInformasiPelayananPublik Sistem Pembangunan Daerah SistemInformasiKearsipan Pembangunan SPBE bersifatSektoral

5. KONDISI SAAT INI : PEMBANGUNAN SPBE

6. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERPRES NOMOR 95/2018 TENTANG SPBE Platform kebijakan SPBE untukketerpaduanpembangunan SPBE di InstansiPusatdanPemerintah Daerah Tujuan SPBE • adalahpenyelenggaraanpemerintahan yang memanfaatkanteknologiinformasidankomunikasiuntukmemberikanlayanankepadapenggunaSPBE

7. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA LAYANAN SPBE • Layanan: • e-Procurement • e-Perijinan Pelaku Usaha G2B • Layanan: • e-Office • e-Planning • e-Budgeting • e-Monev • Layanan: • e-Pengaduan • e-Kesehatan • e-Pendidikan G2C G2G Layanan PBE Pemerintah Masyarakat G2E • Layanan: • e-Kepegawaian • e-Pensiun ASN

8. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KERANGKA PERATURAN PRESIDEN Tata Kelola SPBE Kerangkakerja yang memastikanterlaksananyapengaturan, pengarahan, dan pengendaliandalampenerapan SPBE secaraterpadu • PenyelenggaraSPBE • Tim Koordinasi SPBE Nasional • Pelaksana SPBE di InstansiPusatdanPemerintah Daerah • PercepatanPenerapanSPBE • Implementasi SPBE yang terintegrasimeliputi: • Integrasiperencanaan, penganggaran, pengadaan • Integrasi data kepegawaian • Integrasikearsipan • Integrasipengaduanpublik • Pembangunan Pusat Data Nasional Manajemen SPBE Melaksanakanpengelolaanunsur-unsur SPBE secaraefisien, efektif, danberkesinambungan

9. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA UNSUR-UNSUR SPBE Proses Bisnis SPBE Menteri PANRB Data danInformasi RencanaInduk SPBE Nasional Arsitektur SPBE RencanadanAnggaran SPBE Peta Rencana SPBE PenyelenggaraanPemerintahan MenteriKominfo Aplikasi SPBE Jaringan Intra Pemerintah SistemPenghubungLayananPemerintah Pusat Data Terpadu Menteri PPN/Bappenas TeknologiInformasidanKomunikasi Keamanan SPBE MenteriKeuangan MenteriDagri LayananPublikBerbasisElektronik LayananAdministrasiPemerintahanBerbasisElektronik Layanan Kepala BSSN

10. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KETERPADUAN ANTAR UNSUR SPBE

11. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL Menteri PANRB MenteriDagri Kepala BSSN Menteri Kominfo Kepala BPPT Menteri PPN/ Bappenas Menteri Keuangan • MengoordinasikanpenganggaranSPBE K/L dan Nasional • Ketua Tim KoordinasiSPBE Nasional • MengoordinasikanseluruhaktivitasSPBE Nasional • Mengoordinasikan proses bisnispemerintahan • Menetapkanaplikasiumum • Menetapkan manajemen risiko, SDM, perubahan • MengoodinasikanperencanaanSPBE K/L dan Nasional • Mengoordinasikantatakelola data dan manajemen data • MelaksanakanpengamananSPBE • MenyusunstandarkeamananSPBE Nasional • Menetapkanmanajemen dan melaksanakan audit keamananSPBE • Mengoordinasikan proses bisnisPemda • MengoordinasikanpenerapanSPBE di Pemda • Mengoordinasikanpembangunanaplikasi • Mengoordinasikanpembangunaninfrastruktur TIK • Kebijakanumum audit TIK • Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan • Melaksanakan audit InfrastrukturSPBE Nasional danAplikasiUmum • Menetapkanmanajemenpengetahuandanalihteknologi Menteri Dagri Menteri Kominfo Menteri PANRB Menteri PPN/ Bappenas Menteri Keuangan Kepala BPPT Kepala BSSN

12. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KOORDINASI KETERPADUAN ANTAR K/L/D Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah • Setiap PimpinanInstansi Pusat dan KepalaDaerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan SPBE. • Koordinator SPBE InstansiPusat dan KepalaDaerahadalah Sekretaris • TugasKoordinator SPBE adalah melakukan koordinasi penerapan kebijakan dan penyelenggaraan SPBE di Instansi PusatdanPemerintah Daerah masing-masing. K/L K/L K/L K/L K/L K/L K/L Prov Prov Prov Prov Prov Prov Prov Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kota Kab Kab Kab Kab Kab Kab Kab

13. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA MODEL GENERIK: TIM KOORDINASI SPBE K/L/D Organisasi dan Tata Laksana Dewan TIK Daerah/ PerguruanTinggi Unit Sektor Perencanaan TIK / Kominfo Keuangan Sekretaris • MengoordinasikanpenerapankebijakanSPBE di K/L/D • Mengoordinasikanlayananpemerintahan • Mengoordinasikan SPBE denganinstansipusatdanpemda lain • MengoordinasikanpenganggaranSPBE Pemda • Mengoordinasikanintegrasiproses bisnisdi K/L/D • Mengelolaarsitekturbisnis • Mengelolalayanan • MenyampaikankebutuhanlayananSPBE di K/L/D • Mengelolakebutuhanlayanan SPBE • MengelolaArsitektur SPBE • Mengoordinasikanpembangunanaplikasidaninfrastruktur TIK • Penerapankeamanan SPBE • Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan • Wali data • MengoodinasikanperencanaanSPBE di K/L/D • Mengoordinasikantatakelola data dan manajemen data • Memberikanrekomendasiarahpembangunan TIK • Optional TIK/ Kominfo Ortala Sekretaris Perenca- naan Keuangan Wantikda Perguruan Tinggi Unit Sektor

14. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA MANAJEMEN SPBE Serangkaian proses untukmencapaipenerapan SPBE yang efektif, efisien, danberkesinambungan, sertalayanan SPBE yang berkualitas

15. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PERCEPATAN PENERAPAN SPBE Rp • Integrasinaskahdinaselektronik (kearsipan) • Koordinator: Menteri PANRB • Integrasiinfrastruktur PBE (Pusat Data Nasional, Jaringan Nasional Intra Pemerintah) • Koordinator: Menteri KOMINFO • Integrasiperencanaan, penganggaran, dan pengadaan • Koordinator: Menteri PPN/Bappenas • Integrasidata kepegawaianantara BKN danInstansiPemerintah • Koordinator: Menteri PANRB • Integrasipengaduanpelayananpublik • Koordinator: Menteri PANRB

16. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA EvaluasiSistemPemerintahanBerbasisElektronik

17. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TUJUAN EVALUASI SPBE

18. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA ASPEK PENILAIAN “Aspekmerupakan area spesifikpenyelenggaraan SPBE yang dinilai” Total: 37 Indikator yang diukurtingkatkematangannya

19. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PENGUKURAN PROSES TATA KELOLA

20. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA PENGUKURAN LAYANAN

21. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NILAI INDEKS SPBE

22. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA HASIL EVALUASI SPBE KOTA AMBON 2,86 NilaiCapaian 3,33 2,10 Nilai Target (Indeks SPBE 2,6) 3,00 2,50 3,00 3,00

23. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA AREA PENINGKATAN PENERAPAN SPBE Indeks 2,41 Indeks 2,86 Indeks 3,12

24. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA RENCANA KEGIATAN SPBE 2019

25. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA TerimaKasih Atas Perhatiannya