1 / 40

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TINDAK LANJUT atas HASIL KESEPAKATAN DPR RI dan PEMERINTAH pada PEMBAHASAN APBN TA 2012 dan HASIL PENELAAHAN RKA-K/L TA 2012. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Direktorat Jenderal Anggaran J akarta , 29 N ovember 2011. Pokok Bahasan.

kenyon
Download Presentation

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. TINDAK LANJUTatasHASIL KESEPAKATAN DPR RI dan PEMERINTAH pada PEMBAHASAN APBN TA 2012dan HASIL PENELAAHAN RKA-K/L TA 2012 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Jenderal Anggaran Jakarta, 29 November 2011

  2. Pokok Bahasan ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 1 1 ARAH KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2012 2 2 TINDAK LANJUT ATAS KESEPAKATAN DENGAN DPR RI DALAM PEMBAHASAN APBN TA 2012 3 TINDAK LANJUT HASIL PENELAAHAN RKA-KL TA 2012 4

  3. ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 1

  4. Arah Kebijakan Belanja PemerintahPusat Tahun 2012 ...(1) KebijakanBelanjaPemerintahPusat: Pembangunan infrastruktur; Peningkatanupayapencapaianketahananpangan; Pemberiandukunganpadapendanaankegiatanmultiyears; Peningkatan kemampuan pertahanan menuju minimum essential force (MEF),denganmengutamakanindustripertahanandalamnegeri; Peningkatankapasitasmitigasidanadaptasiperubahaniklim (climate change); Peningkatan program perlindungansosial; Peningkatanefektivitasdari program-program bantuansosialdalammenurunkankemiskinan;

  5. Arah Kebijakan Belanja PemerintahPusat Tahun 2012 ...(2) • Pelaksanaan program Pro rakyat (klaster 4) dan 3 program prioritas, yang terdiri dari : • 6 Program Utama: RumahSangatMurah, KendaraanAngkutanUmumMurah, Air Bersihuntuk Rakyat, ListrikMurahdanHemat, PeningkatanKehidupanNelayan, PeningkatanKehidupanMasyarakatMiskinPerkotaan; • 3 Program Prioritas: Surplus beras 10 juta ton padatahun 2014, Penciptaanlapangankerjagunamengurangipengangguran 1 jutajiwa/tahun, dan Pembangunan Transportasi Jakarta. • Efisiensi belanja barang; • ImplementasiPenganggaranBerbasisKinerjadanKerangkaPengeluaranJangkaMenengah.

  6. Arah Kebijakan Belanja PemerintahPusat Tahun 2012 ...(3) • BelanjaPegawai • PeningkatanKesejahteraanpegawai: • Kenaikangajipokok PNS/TNI/POLRI danpensiunpokok (rata-rata 10%); • Gaji ke-13 bagi PNS/TNI/POLRI danpensiun ke-13; • Kenaikanuangmakanuntuk PNS danuanglaukpaukuntuk TNI/POLRI; • Penyediaananggarantunjangankinerjauntukmendukungreformasibirokrasi; • BelanjaBarang • Meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi dan penggunaan Belanja Barang K/L, khususnya biaya perjalanan dinas; • MenjaminkelancaranpenyelenggaraankegiatanoperasionalPemerintahan, pelayanankepadamasyarakat, danpemeliharaanaset;

  7. Arah Kebijakan Belanja PemerintahPusat Tahun 2012 ...(4) • Belanja Modal • Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, termasuk infrastruktur energi, ketahanan pangan, dan komunikasi; • Upaya debottlenecking, pengurangan backlog pembangunan infrastruktur, dan peningkatan domestic connectivity (keterhubungan antarwilayah); • Meningkatkan kemampuan pertahanan negara menuju Minimum Essential Forces (MEF); • Mendukung pendanaan kegiatan multiyears; • Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap dampak negatif akibat perubahan iklim (climate change), dan mening-katkan kesiagaan dalam menghadapi bencana.

  8. Arah Kebijakan Belanja PemerintahPusat Tahun 2012 ...(5) • Subsidi • Subsidi BBM • Pengalokasian BBM bersubsiditepatsasarandenganpembatasankonsumsi BBM premium untukkendaraanpribadidiJawadan Bali mulai April 2012; • Volume konsumsi BBM bersubsidisebesar 40 jtkl (2,5 jtkl premium bersubsiditidakdicairkandanakandievaluasidalam APBN-P 2012). • SubsidiListrik • Rencanapenyesuaiankenaikan TTL 10% (kecualipelanggangolongan 450 VA) per 1 April 2012. • Subsidi Non energi • Subsidipangan Raskinuntuk 17,5jt RTS selama 12 bulansebesar 15 kg/RTS/bulan; • SubsidiPupuk memenuhikebutuhanpupukpetanidenganhargaterjangkau, meningkatkanproduktivitashasilpertanian, danmendukung program ketahananpangan; • SubsidiBenih  membantumenyediakandanmenyalurkanbenihberkualitasdenganhargaterjangkaumelalui BUMN Benih; • Subsidi PSO  meningkatkanpelayananangkutankeretaapidanPelnisertainformasipublik (LKBN Antaradan POS) agar dapatterjangkaumasyarakat; • SubsidiPajak  mendukung program stabilisasihargakebutuhanpokokdanperkembanganindustrinasionalstrategis.

  9. Arah Kebijakan Belanja PemerintahPusat Tahun 2012 ...(6) • BantuanSosial • Meningkatkan program-program perlindungan sosial melalui: • BantuanOperasionalSekolahmelaluiKementerian Agama, yang berkeadilandanmeratauntuksemua agama; • BeasiswauntukSiswa/MahasiswaMiskin; • JaminanKesehatanMasyarakat (Jamkesmas); serta • Program keluargaHarapan (PKH). • Melanjutkan kesinambungan program pemberdayaan masyarakat (PNPM Mandiri), antara lain PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, dan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus. • Menanggulangi risiko sosial akibat bencana alam. • Belanja Lain-lain • AntisipasidanauntukRisikoFiskal; • Pengalokasiandanacadanganberaspemerintahdancadanganbenihnasional.

  10. ARAH KEBIJAKAN BELANJA K/L TAHUN 2012 2

  11. Arah Kebijakan Belanja K/L Tahun 2012 ...(1) • Mengkaji kembali kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) agar lebih difokuskan pada kinerja utama Kementerian/Lembaga; • Melakukan efisiensi belanja, termasuk belanja barang operasional; • Mengkaji ulang pembangunan gedung baru dan menundanya apabila tidak sangat mendesak. Apabila rencana pembangunan gedung baru tetap akan dilakukan, maka harus menggunakan spesifikasi dan standar baru yang wajar dan efisien yang akan ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum; • Menyusun rencana pembangunan infrastruktur jangka menengah, terutama transportasi multimoda, baik intra dan antar propinsi serta antar pulau;

  12. Arah Kebijakan Belanja K/L Tahun 2012 ...(2) • Mensinergikan dan menata kembali kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola berbagai K/L; • Keberpihakan (affirmative actions): • Daerah tertinggal/terluar yang mencakup lintas K/L dengan rencana pengembangan di masa depan disusun berdasarkan pencapaian kinerja di masa lalu; • Mendukung pengembangan industri kecil dan industri kreatif untuk melindungi industri lokal dan memenuhi kebutuhan domestik serta menghadapi persaingan barang impor. • Meningkatkan efektivitas alokasi anggaran alutsista TNI dalam rangka mendorong pencapaian Minimum Essential Forces (MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

  13. Kegiatan Yang Dibatasi Kegiatan-kegiatan yang harus dibatasi untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah pusat: • Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, dan lokakarya; • Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satuan kerja yang belum memiliki saluran telepon; • Pembangunan gedung kantor baru yang sifatnya tidak langsung menunjang tugas pokok dan fungsi K/L (antara lain : mess, wisma, rumah dinas, rumah jabatan, dan gedung pertemuan); • Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali pengadaan kendaraan fungsional seperti ambulans untuk rumah sakit, kendaraan untuk tahanan, kendaraan roda dua untuk penyuluh, dan penggantian kendaraan yang rusak berat; • Pengeluaran lain-lain yang sejenis atau serupa sebagaimana tersebut di atas.

  14. TINDAK LANJUT PEMERINTAH ATAS CATATAN DPR RI DALAM PEMBAHASAN APBN TA 2012 3

  15. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(1) • Pemerintahdiminta agar dalampengelolaanjumlah PNS mengacuprinsipZero Growth, kecualiuntuktenagapendidikdantenagakesehatanterutamadidaerah yang sesuaidengankebutuhan. • PenanggungJawab: • Kemen PAN dan RB, Kemendagri, BKN • TindakLanjut: • Moratorium PNS harusdilaksanakansesuaidengan SKB 3 Menteritentangpenundaansementarapenerimaan CPNS; • Seluruh K/L tidakbolehmelakukanrekrutmenpegawaibarukecualiuntuktenagapendidik, tenagakesehatandanjabatan yang bersifatkhususdanmendesak; • Seluruh K/L melakukanperhitungankebutuhan PNS sesuaibebankerjauntukdisampaikankepadaKemen PAN dan RB; • Kemen PAN dan RB serta BKN melakukansupervisipenghitunganjumlahkebutuhan PNS yang tepatpadaseluruh K/L dalamrangkapenataanorganisasi (rightsizing) dalamkerangkareformasibirokrasi.

  16. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(2) • Pemerintahdimintauntukmeningkatkanefisiensidanefektivitasalokasipenggunaanbelanjanya, DPR berpendapatpenghematanbelanjabarangdapatdilakukandiatas 3%. • PenanggungJawab: • SeluruhKementeriandanLembaga Negara • TindakLanjut: • Seluruh K/L harusmelakukanpembatasan: • Penyelenggaraanrapat, rapatkerja, seminar workshop, konsinyeringdiluarkantor; • Belanjaoperasional ( kecualiuntukoperasionalketertibandanpertahanan); dan • Perjalanandinas, (kecualibenar-benarpentingdanmendesak) sesuaidenganInpres No. 7 tahun 2011.

  17. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(3) • Pengelolaanaset: • Panja mendorong Pemerintah untuk lebih memperhatikan peningkatan pengelolaan aset-aset negara, dengan upaya optimalisasi pemeliharaan, pengamanan, pencatatan (administratif), dan percepatan penataan, serta pemanfaatan aset-aset Negara untuk kesejahteraan rakyat. • PenanggungJawab: • KementerianKeuangandanKementerian/LembagasebagaiPenggunabarang. • TindakLanjut: • MensinergikansistempencatatanasetdiKemenkeu (DJKN) dengansistempencatatanasetdi K/L. • Membuat/menyusunpedomanpencatatanaset-asetnegara.

  18. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(4) • Dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara menuju Minimum Essential Forces (MEF), Pemerintahdimintauntukmengutamakan industri pertahanan dalam negeri, guna mewujudkan kemandirian alutsista TNI, dan implementasi intelijen BIN pasca pengesahan Undang-Undang Intelijen. • PenanggungJawab: • KementerianPertahanan, Bappenas, BIN, KementerianKeuangandanKementerian BUMN. • TindakLanjut: • Kemenhanbersama-samadenganBappenasdanKementerianKeuanganmenyusunroadmappemenuhanalutsistamenuju MEF denganmengutamakanindustripertahanandalamnegeri ; • Berkoordinasidenganindustripertahanandalamnegeria.l PINDAD, PT PAL terkaitdengankebutuhandanpemenuhanalutsista; • BIN menyusunroadmap danstrategiintelejensesuaidengan UU Intelejen.

  19. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(5) • Pemerintah dimintauntukmengkaji alokasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam atau lainnya yang belum terdapat pos anggarannya dalam APBN, serta dimintauntukmelakukan koordinasi dengan BPK mengenai hal dimaksud agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • PenanggungJawab: • KementerianKeuangan, BPKP, danKementerianDalamNegeri. • TindakLanjut: • Saatinitidakmemungkinkankarenamekanismepenyalurananggarankedaerahadalahmelalui 3 jaluryaitu : (1) Dana Perimbangan, (2) Dekonsentrasidan (3) TugasPembantuan (untukDekon TP hanyabersifatdanauntuk non fisik). • Kedepanperludikajipenyalurandanamelaluibelanjahibah :  keuntungan : pencatatanaset  asetPemerintah Daerah • kelemahan : tidakdapatlangsungdiberikankepadaperorangan.

  20. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(6) • Pemerintah diminta untuk segera merevisi Perpres yang terkait dengan bantuan sosial untuk korban di luar petaterdampakbencanalumpurlapindoSidoarjo. • PenanggungJawab: • BPLS, KementerianHukumdan HAM, KementerianSekretariat Negara, KementerianKeuangan, danKementerianPekerjaanUmum. • TindakLanjut: • Pemerintah (BPLS daninstansiterkaitlainnya) melakukankajianterhadapkelayakanpemberianbantuansosialpadawilayahdiluarpeta area terdampaklainnya, a.ltentangwilayahdancakupanbantuansosial (hasilkajiansudahselesai); • MemintapersetujuanPresidenatashasilkajiantersebut; • MelakukanrevisiatasPerpres No.68 tahun 2011 tentangPerubahanKetigaatasBadanPenanggulangan Lumpur Sidoarjo (apabilaPresidensudahsetuju); • Melaporkandalam APBN-P 2012.

  21. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(7) • Alokasi anggaran konversi BBM ke BBG untuk transportasi umum sebesar Rp964,30 miliar akan dibahas oleh Komisi VII terlebih dahulu. • PenanggungJawab: • Kementerian ESDM danKementerianKeuangan • TindakLanjut: • Kementerian ESDM: • MenyusunGrand design konversi BBM ke BBG; • MembahasdenganKementerianKeuangantentangalokasi; anggarandanrincian program; • Membahasdengankomisi VII; • Menyusundokumenperencanaananggaran (TOR-RAB), sertamenetapkan KPA; • Mempersiapkandokumenanggaran (termasuk TOR dan RAB), KPA, sertapersiapanpelaksanaananggaran.

  22. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(8) • AlokasianggaranpendidikanuntukKementerian agama digunakanuntuksekolah-sekolahkeagamaanuntuksemua agama. • PenanggungJawab: • Kementerian Agama, Bappenas, danKementerianKeuangan • TindakLanjut: • Kementerian Agama menyusun program/kegiatan yang mengakomodasisekolah-sekolahkegamaanuntuksemua agama; • Dibahasbersama-samadenganBappenasdanKemenkeu.

  23. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(9) • Pemerintahdimintauntukmembuataturanmengenai Pelaksanaan DIPA-L yang diaturmelaluiPeraturanMenteriKeuangan (PMK) • PenanggungJawab: • KementerianKeuangan, KementerianHukumdan HAM, danKementerianSekretariat Negara. • TindakLanjut: • K/L mengidentifikasikegiatan-kegiatan yang akandiluncurkanpadatahun 2012, danmenyampaikankonsep DIPA-L kepadaKementerianKeuangan paling lambattanggal 20 Januari 2012; • Saatini, Kemenkeusedangmenyusun PMK mengenaitatacarapelaksanaan DIPA-L.

  24. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(10) • Pemerintahdimintauntukmembuataturanmengenai Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembangunan infrastruktur serta rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam mengikuti ketentuan revisi anggaranmelaluiPeraturanMenteriKeuangan (PMK). • PenanggungJawab: • BNPB, KementerianHukumdan HAM, KementerianSekretariat Negara danK/L yang terkait. • TindakLanjut: • Mengidentifikasikegiatan yang telahdilaksanakandalam tahun 2011, tapidiperkirakanbelum dapatdiselesaikan sampai dengan akhir Desember 2011, dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun 2012; • Pemerintahakanmerevisi PMK terkaitrevisianggaranuntukhal-hal yang berkaitandenganpelaksanaankegiatan-kegiatandalamrangkapembangunaninfrastruktur, rehabilitasidanrekonstruksibencana.

  25. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(11) • Pemerintah diminta untuk membuat aturan mengenai mengenai pelaksanaan kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur. • Penanggung Jawab: • BPLS • Tindak Lanjut: • BPLS menyusun peraturan mengenai pelaksanaan kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk mengatur kegiatan yang dikategorikan mitigasi dan penanggung jawab kegiatan.

  26. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(12) • Pemerintahdimintauntukmembuataturanmengenai tata cara penetapan hasil optimalisasi, reward and punishment • PenanggungJawab: • KementerianKeuangan, KementerianHukumdan HAM, danKementerianSekretariat Negara • TindakLanjut: • Peraturantersebutdisahkan paling lambat 31 Maret 2012; • BerbentukPeraturanPresiden; • Coverage : • Penggunaanhasiloptimalisasidanreward • Cara penilaianreward and punishment

  27. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(13) • Pemerintahdimintauntukmembuataturanmengenai Penetapan Kepala Sekretariat Bawaslu, Kepala LPP TVRI, Kepala LPP RRI, dan Kepala Badan Pengelola kawasan Sabang sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. • PenanggungJawab: • KementerianHukumdan HAM, KementerianSekretariat Negara danKementerianKeuangan • TindakLanjut: • PenetapanKodeBagianAnggaran (BA); • Unit terkait yang telahmendapatkan BA harussegeraberkoordinasidenganBappenasdan DJA, dalamrangkamerumuskanhal-halterkaitpenerapanPenganggaranBerbasisKinerja, antara lain: • Restrukturisasi Program danKegiatan; • IndikatorKinerja; dan • PenetapanSatuanKerja (Satker).

  28. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(14) • Pemerintah dimintauntukmenetapkanmengenai Perubahan Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja Pemerintah pusat. • PenanggungJawab: • KementerianKeuangan • TindakLanjut: • UntukPasal 23 Ayat (1) huruf a sudahada PMK Nomor187/PMK.02/2010 Tentang Tata Cara PergeseranAnggaranBelanjadari BA BUN PengelolaBelanjaLainnya • Perubahanberasaldari (1) PHLN, (2) PHDN, (3) PNBP, (4) Pergeserandari BA BUN ke BA K/L dan (4) Optimalisasi: • Untuk PHLN dan PHDN  menyesuaikandenganposisifiskal. • Perubahananggaranbelanja yang bersumberdari PNBP  penetapandalam PMK revisianggaran. • Revisirealisasibelanja PNBP-BLU diataspagu: • Revisi PNBP hasiloptimalisasi DPR  penelaahankembali,  konsep DIPA revisiuntukditetapkan. • Dilaporkandalam RAPBN-P 2012 /LKPP 2012.

  29. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(15) • Pemerintah dimintauntukmenetapkanpenggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk BLU. • PenanggungJawab: • KementerianKeuangan • TindakLanjut: • Dilakukanpenelaahankembalijikaadarevisi PNBP danhasilnyamenjadibahanpenetapan DIPA revisi; • Apabilarealisasilebihtinggi, makasesuaikondisisaatini, langsungdilaporkandalam LKPP; • Disusunaturantentangpenggunaananggaranbelanja yang bersumberdari PNBP diataspagu APBN untuk BLU.

  30. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(16) • Pemerintahdimintauntukmembuataturanmengenai tata cara perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah pusat, termasuk penggunaan hasil optimalisasimelaluiPeraturanMenteriKeuangan (PMK). • PenanggungJawab: • KementerianHukumdan HAM, KementerianSekretariat Negara danKementerianKeuangan • TindakLanjut: • K/L harusmengusulkanperubahan/revisianggaranbelanjakeMenteriKeuangan; • Penyusunan PMK mengenaiperubahanrinciananggaranbelanjapemerintahpusattermasukpenggunaanhasiloptimalisasidilakukanmelalui PMK revisi.

  31. TindakLanjutPemerintahatasCatatan DPR RIdalamPembahasan APBN 2012 ...(17) • Penyesuaian alokasi anggaran akibat perubahan nomenklatur dan struktur organisasi dilakukan setelah struktur organisasi yang baru pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibentuk. • PenanggungJawab: • KemenPariwisatadanEkonomiKreatif, Kemendikbud, Kemen PAN dan RB, KementerianHukumdan HAM, KementerianSekretariat Negara, KementerianKeuangan • TindakLanjut: • KementerianPariwisatadanEkonomiKreatif, Kemendikbud, Kemen PAN dan RB membahasstrukturorganisasiKemenparekdanKemendikbud; • MelakukanperubahanPerprestentangstrukturdanorganisasi K/L terkait; • Pembentukanorganisasi, uraiantugasdanpengisian personal K/L terkait.

  32. TINDAK LANJUT HASIL PENELAAHAN RKA-K/L TA 2012 4

  33. GambaranUmumPelaksanaanPenelaahan RKA-K/L TA 2012 ...(1) • Jadwal penyelesaian RKA-KL 2012 (berdasarkan SE-01/MK.2/2011 tanggal 1 November 2011 tentang Alokasi Anggaran K/L TA 2012) adalah sebagai berikut : • Penelaahan RKA-KL (82 Kementerian/Lembaga, 415 Program, 19.767 Satker), telah dilaksanakan pada tanggal 4 s.d. 15 November 2011; • Konsolidasi seluruh data RKA-KL untuk penyiapan Keppres tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (RABPP) TA 2012,telah dilaksanakan tanggal 16 s.d. 20 November 2011; • Penyelesaian R-Keppres RABPP TA 2012 dan lampirannya di Kemenkeu,telah dilaksanakan tanggal 21 s.d. 22 November 2011; • Penyampaian R-Keppres RABPP TA 2012 dan lampirannya ke Sekretariat Kabinet,telah dilaksanakan tanggal 23 November 2011 (untuk ditetapkan Presiden selambatnya tanggal 30 November, sesuai PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL).

  34. GambaranUmumPelaksanaanPenelaahan RKA-K/L TA 2012 ...(2) • Semuaunsurperencanapada K/L dari Biro Perencanaan/KeuanganPusatmaupun Daerah, Unit Vertikaldi Daerah, UPT sampaiSatker-Satker Daerah (pelaksana Dana Dekon/TP) ikutberperan aktifdalampelaksanaanpenelaahan; • Fasilitasipelaksanaanpenelaahandariruangpenelaahan, ruangtunggu, helpdesk, registrasi, pengawasan, notulensi, dokumentasi , danberbagaifasilitas (a.l.komputer & printer), disiapkanolehKemenkeu (DJA), sebagaibagiandaripeningkatanpelayanankepadastakeholders (K/L) dantransparansidalampelaksanaanpenelaahan.

  35. PermasalahandalamPenelaahan RKA-K/L TA 2012 • Sejumlah 12 K/L(1) dari 82 K/L,RKA-KL nya belum mendapatkan persetujuan Komisi terkait DPR, sehingga anggaran 12 K/L untuk sementara masih terblokir, kecuali anggaran untuk belanja operasional (gaji, tunjangan, dan operasional perkantoran); • Perencanaan yang kurang baik, yang diindikasikan dengan banyaknya program/ kegiatan yang tidak/belum memenuhi syarat alokasi anggaran (antara lain TOR/RAB, dasar hukum), sehingga untuk sementara anggarannya masih terblokir; • (1)Data per 28 November 2011, 08.00 WIB

  36. PemblokiranAnggaran...(1) • 1. ALASAN PEMBLOKIRAN • RKA-KL belummendapatpersetujuanKomisi DPR terkait; • Program/kegiatan belumdilengkapidengan data dukungadministratif, antara lain TOR, RAB, referensihargauntuk input yang tidaktercantumdalamStandarBiaya, ijinprinsipdariKementerian PAN & RB untukpakaiandinas/seragam, risalahlelang, nomor register PHLN, belanjapegawaitransito; • Pembangunan/pengadaan tanah dan gedungbaru untuk kantor, mess/wisma, rumahdinas/rumahjabatan, dangedungpertemuan yang tidaklangsungterkaitdenganpelayanankepadamasyarakat, masih memerlukan clearance lebih lanjut dari BPKP, Kemen PAN & RB dan Kemen PU; • Kegiatanyang masih memerlukanDasarHukumdanjustifikasilebihlanjut, antara lain Perpres/Keppresataspembentukanorganisasi, hasil audit BPKP untukekskalasi, dan lain-lain; • Terdapat ketidaksesuaianantaraindikator, tugas dan fungsi, output , dankomponen, sertaefisiensidalampenelaahan (termasukkegiatan yang dibatasi/dilaranguntukdialokasikandalam RKA-KL).

  37. Hal-hal yang HarusDiselesaikan dalam Bulan Desember 2011 ...(1) 1. DALAM RANGKA PEMBUKAAN BLOKIR • Bagi K/L yang diblokirkarena RKAKL-nya belum mendapatkan persetujuan dari komisi terkait DPR RI, agar segera memintakan Persetujuan DPR; • Program/kegiatan yang belum dilengkapi data dukungadministratif (a.l. TOR, RAB, risalahlelang, ijinprinsippakaiandinasdariKementerian PAN & RB dankelengkapanlainnya), agar segera dilengkapi; • Bagi K/L yang melakukan perubahanstrukturorganisasiagar segeramenyelesaikandasar hukum struktur organisasi, mengisi formasi yang tersedia, danmenunjukpejabatperbendaharaan; • Dalamrangkafasilitasipenyelesaiandokumenclearancepengadaan tanah dan gedung baru, agar segeradiselesaikandalamdesk bersama (Kementerian PAN & RB; Kementerian PU dan BPKP), dengan K/L terkait; • Setelahsemuakelengkapandokumendipenuhi,diminta agar K/L segeramengajukansuratusulanpencairanblokirkepada DJA/DJPB.

  38. Hal-hal yang HarusDiselesaikan dalam Bulan Desember 2011 ...(2) 2. DALAM RANGKA PERCEPATAN PENCAIRAN ANGGARAN • Menteri/Pimpinan Lembaga (PA) segera menetapkan KPA, PPK dan pejabat pelaksana anggaran dengan tidak terikat tahun anggaran (Perpres 53 tahun 2010, pasal 5 ayat (4a)); • KPA segeramelakukanproseslelangsebelumditerbitkannyadokumenanggaran/DIPA (Perpres 54 tahun 2010, pasal 25 ayat (4)) danpenandatanganankontraksetelah DIPA disahkan (Perpres 54 tahun 2010, pasal 86 ayat (2)); • K/L segeramenetapkanSatuanKerjapelaksanadanaDekonsentrasi/TugasPembantuan; • K/L segeramenyiapkanPetunjukTeknistentangmekanisme, prosedurdanpenerimabarang/jasaterhadapkegiatanbantuansosial/belanjabarang yang akandiserahkankePemda/masyarakatuntukmempercepatpelaksanaankegiatandanpencairandana; • K/L segera menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan dalam rangka perubahan Satuan Kerja Pengguna PNBP menjadi Satuan Kerja BLU dan mengajukan usulan revisinya.

  39. Penutup • Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan penyerapan/realisasi anggaran TA 2012 dapat dilakukan lebih baik, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.

  40. TERIMA KASIH

More Related