1 / 522

HABIB ADJIE S.H. (UNISBA) NOTARIS (UNPAD) M.Hum . (UNDIP) Dr. (UNAIR) NOTARIS – PPAT – PL II

HABIB ADJIE S.H. (UNISBA) NOTARIS (UNPAD) M.Hum . (UNDIP) Dr. (UNAIR) NOTARIS – PPAT – PL II KOTA SURABAYA. Jalan Tidar No. 244 Surabaya. Telp . 031 – 5483881, 08121652894. Fax. 031 – 5469853 E-mail : adjieku61@gmail.com Web B log : habibadjie.dosen.narotama.ac.id. ATURAN KULIAH.

urit
Download Presentation

HABIB ADJIE S.H. (UNISBA) NOTARIS (UNPAD) M.Hum . (UNDIP) Dr. (UNAIR) NOTARIS – PPAT – PL II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HABIB ADJIE S.H. (UNISBA) NOTARIS (UNPAD) M.Hum. (UNDIP) Dr. (UNAIR) NOTARIS – PPAT – PL II KOTA SURABAYA. JalanTidar No. 244 Surabaya. Telp. 031 – 5483881, 08121652894. Fax. 031 – 5469853 E-mail : adjieku61@gmail.com WebBlog : habibadjie.dosen.narotama.ac.id

  2. ATURAN KULIAH Toleransi terlambat 20 menit (bagi mahasiswa dan dosen) HP off. Kehadiran mengikuti kuliah minimal 75% (jika tidak terpenuhi tidak dapat ikut ujian akhir) Pakaian sopan, tidak pakai kaos oblong, sandal jepit Jika berhalangan hadir : - sakit (1 hari ijin tertulis), - sakit 1 hari (surat keterangan dokter), - musibah, harus dengan bukti tertulis yang relevan

  3. BAHAN AJAR POLITIK HUKUMKENOTARIATANPROGRAM STUDIMAGISTER KENOTARIATANFAKULTAS HUKUMUNIVERSITAS NAROTAMASURABAYA

  4. KULIAH 01 PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP POLITIK HUKUM

  5. PENDAHULUAN Moh. Mahfud MD, dalam disertasinya menyebutkan bahwa Tidak sedikit dari para mahasiswa hukum yang heran dan masygul ketika melihat bahwa hukum ternyata tidak seperti dipahami dan dibayangkan ketika di bangku kuliah. Mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang tumpul,tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Mereka bertanya : mengapa hal itu harus terjadi?

  6. Ternyatahukumtidakseterildarisubsistemkemasyarakatanlainnya. Politikkerapkalimelakukanintervensiataspembuatandanpelaksanaanhukumsehinggamunculjugapertanyaanberikutnyatentangsubsistemmanaantarahukumdanpolitik yang dalamkenyataannyalebihsuprematif. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebihspesifik pun dapatmengemukasepertibagaimanakahpengaruhpolitikterhadaphukum, mengapapolitikbanyakmengintervensihukum, jenissistempolitik yang bagaimana yang dapatmelahirkanprodukhukum yang berkaraktersepertiapa. Upayauntukmemberijawabanataspertanyaan-pertanyaandiatasmerupakanupayayangsudahmemasukiwilayahpolitikhukum.

  7. Politik Hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan hukum (legal policy) yang akanatautelahdilaksanakan secara nasionalolehpemerintah; mencakup pula pengertiantentangbagaimanapolitikmempengaruhihukumdengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakannya. • Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusanmateri dan pasal-pasalnyamaupundalamimplementasi dan penegakannya.

  8. Mahfud sendiri menyatakan bahwa hukum terpengaruh oleh politik karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum.Untuk menghadapi anggapan tersebut sebagai wujud kegalauan,kita harus – dari sekarang – mengedepankan subsistem hukum yang memiliki konsentrasi yang lebih besar daripada politik. Hal ini semata-mata untuk mewujudkan supremasi hukum. Salah satu cara untuk mengedepankan hukum adalah bagaimana menegakkan suatu undang-undang yang didahului dengan memberikan pemahaman yang baik dan mendalam tentang substansi undang-undang, salahsatunya, melalui sosialisasi kepada masyarakat, bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni pembentukannya harus dapat dilaksanakan, adanya kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan kejelasan rumusan.

  9. Moh. Mahfud MD selanjutnya berpendapat bahwa hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaingan. Ia juga menekankan bahwa politik hukum merupakan bagian dari ilmu hukum. Jika ilmu hukum diibaratkan sebagai sebuah pohon, maka filsafat merupakan akarnya, sedangkan politik merupakan pohonnya yang kemudian melahirkan cabang-cabang berupa berbagai bidang hukum seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara,hukum administrasi negara, dan bidang hukum lainnya.

  10. PandanganMahfud di atas menggambarkankeadaanpembentukanundang-undang di Indonesia yang menitikberatkan pada politikdaripadahukum, walaupunprodukakhirpolitiktersebuttetapsebagaiprodukhukum yang harusdipatuhiolehseluruhmasyarakat. Halinilah yang belumdisadariolehpembentukundang-undangbahwakeputusanpolitik yang dituangkandalamsuatuundang-undangmerupakanprodukhukum yang secara yuridis, isinyaharusdilaksanakan, walaupunkemudiandisadaribahwaundang-undangtersebutsulitdilaksanakankarenasubstansinyasaratdenganelemen-elemenpolitik

  11. Meskipundemikianharusdiciptakansinergiantarakepentinganpolitikdanhukum yang selalumengedepankankepentingannegara, masyarakat, bukanmengedepankankepentingankelompok-kelompokataupartai-partaipolitik agar kepentingannyadiakomodasikandalamundang-undang yang dibuatnya.

  12. SESUAI DENGAN PERJALAN WAKTU STUDI HUKUM BERUSIA SUDAH SANGAT LAMA MULAI DARI YUNANI KUNO SAMPAI ZAMAN MODERN SEKARANG INI. DALAM KURUN WAKTU ITU STUDI HUKUM TELAH MENGALAMI PASANG NAIK DAN SURUT, PERKEMBANGAN DAN PERGESERAN MENGENAI METODOLOGI PENDEKATANNYA. PASANG SURUT PERKEMBANGAN HUKUM TERSEBUT TIDAK LEPAS DARI PERUBAHAN STRUKTUR SOSIAL AKIBAT MODERNISASI INDUSTRIALISASI, EKONOMI, POLITIK, PERKEMBANGAN PERANGKAT LUNAK.

  13. SATJIPTO RAHARJO MENGURAIKAN PERKEMBANGAN HUKUM, DIMANA ABAD KE 19 DI EROPA DAN AMERIKA SERIKAT INDIVIDU MERUPAKAN PUSAT PENGATURAN HUKUM, SEDANGKAN BADAN HUKUM /LEMBAGA HUKUM YANG BERKEMBANG ADALAH BADAN HUKUM PERDATA. KEAHLIAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN KETERAMPILAN TEKNIS ATAU KEAHLIAN TUKANG (SIAP KERJA). KETIKA ITU STUDI HUKUM DAPAT DIKAJI DARI HUKUM SENDIRI, HUKUM TIDAK MEMERLUKAN BANTUAN DAN KERJASAMA DENGAN DISIPLIN LAIN.

  14. DENGAN KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN MODERNISASI DALAM SEGALA ASPEK KEHIDUPAN, KEDUDUKAN INDIVIDU MULAI MENDAPAT SAINGAN OLEH TAMPILNYA SUBJEK HUKUM LAIN SELAIN PERDATA SEPERTI COMUNITY, KOLEKTIVE DAN NEGARA. DENGAN DEMIKIAN BIDANG-BIDANG YANG MAKIN MENONJOL ADALAH BIDANG HUKUM PUBLIK, HUKUM ADMINISTRASI DAN HUKUM SOSIAL EKONOMI.

  15. DALAM PERKEMBANGAN DEWASA INI, HUKUM DAPAT DILIHAT DARI DIMENSI YANG SANGAT KOMPLEKS. MEMPELAJARI HUKUM SAAT INI TIDAK BISA LEPAS DARI KAJIAN DISIPLIN ILMU LAINNYA. ARTINYA HUKUM TIDAK BISA DIPELAJARI DARI SUDUT PANDANG HUKUM SEMATA-MATA. AHLI HUKUM TIDAK BISA MENUTUP DIRINYA SEPERTI PAHAM / AJARAN HUKUM MURNI DARI HANS KELSEN YANG MENGATAKAN HUKUM HARUS MURNI (STERIL) DARI PENGARUH FAKTOR-FAKTOR NON YURIDIS, SEPERTI FAKTOR SOSIAL, MORAL, POLITIK, AGAMA DAN LAIN-LAIN ATAU MEMPELAJARI HUKUM JANGAN MEMAKAI KACAMATA KUDA ATAU DEWI KEADILAN YANG MENUTUP KEDUA MATANYA DAN MEMBAWA PEDANG.

  16. Melihat perkembangan hukum sekarang ini yang dapat memasuki ruang dan wilayah ilmu-ilmu yang lain. Sehingga hukum sebagai suatu sistem bidang yang normatif, praktis tidak dapat berdiri sendiri dengan melepaskan diri untuk tidak berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang lainnya atau para ahli ilmu hukum jangan seperti memakai "kaca mata kuda"yang tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Spesialisasi dan spesifikasi keilmuan memang sangat diperlukan tapi bukan berarti memandang dengan sebelah mata ilmu yang lain, tapi lintas berbagai bidang keilmuan tetap diperlukan untuk mencapai kemaslahatan bagi semua orang.

  17. PERSOALAN HUKUM SANGAT KOMPLEKS, KARENA ITU PENDEKATANNYA BISA DARI MULTI DISIPLIN ILMU BAIK SOSIOLOGI, FILSAFAT, SEJARAH, AGAMA, PSIKOLOGI, ANTROPOLOGI, POLITIK DAN LAIN-LAIN. KETIKA KITA BERBICARA HUKUM AGRARIA (HUKUM PERTANAHAN) INI TIDAK BISA DILEPASKAN DARI ASPEK SEJARAH, FILSAFAT. KETIKA KITA BERBICARA HUKUM TENTANG PEMILIHAN UMUM, PENDEKATAN POLITIK SANGAT KENTAL. DALAM PERKEMBANGAN HUKUM PEMERINTAHAN DI DAERAH PENDEKATAN POLITIK SANGAT MEMPENGARUHI DEMIKIAN JUGA KETIKA KITA BERBICARA HUKUM PERBANKAN DAN SEBAGAINYA. HARUS ADA SINERGIS YANG AKTIF DARI BERBAGAI DISIPLIN ILMU-ILMU TERSEBUT.

  18. PENDEKATAN HUKUM MELALUI MULTI DISIPLIN TERSEBUT TELAH MELAHIRKAN BERBAGAI DISIPLIN HUKUM DI SAMPING PHILOSOPHY OF LAW DAN SCIENCE OF LAW, JUGA SEPERTI TEORI HUKUM (LEGAL THEORY/THEORY OF LAW), SEJARAH HUKUM (HISTORY OF LAW), SOSIOLOGI OF LAW, ANTHROPOLOGY OF LAW, COMPARATIVE OF LAW, PHYCHOLOGY OF LAW DAN SEKARANG POLITIC OF LAW.

  19. HUKUM MERUPAKAN ENTITAS YANG SANGAT KOMPLEKS, MELIPUTI KENYATAAN KEMASYARAKATAN YANG MAJEMUK, MEMPUNYAI BANYAK ASPEK, DIMENSI DAN FASE. HUKUM TERBENTUK DALAM PROSES INTERAKSI BERBAGAI ASPEK KEMASYARAKATAN (POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, TEKNOLOGI, KEAGAMAAN DAN SEBAGAINYA).

  20. JIKA HUKUM HANYA DIPELAJARI SEBAGAI PASAL-PASAL DAN DILEPAS DARI KAJIAN NORMA DAN SEGI YANG MEMPENGARUHINYA DAPAT MENYEBABKAN KITA FRUSTRASI DAN KECEWA BERKEPANJANGAN. KETIKA KEKUASAAN MEMPENGARUHI KEPUTUSAN HUKUM (HAKIM), KETIKA DPR (PARLEMEN) MENGOTAK-ATIK PASAL-PASAL RUU MENURUT KEPENTINGAN PARTAI MEREKA (BUKAN UNTUK RAKYAT) KETIKA ITU HUKUM SUDAH MENGHAMBAKAN DIRINYA UNTUK POLITIK.

  21. VON KIRCHMAN MENGATAKAN BERGUDANG-GUDANG BUKU UNDANG-UNDANG YANG ADA DI DALAM PERPUSTAKAAN BISA DIBUANG SEBAGAI SAMPAH YANG TAK BERNILAI KETIKA ADA KEPUTUSAN POLITIK DI PARLEMEN YANG MENGUBAH ISI UNDANG-UNDANG TERSEBUT. UNGKAPAN ITU TIDAK BERLEBIHAN MELIHAT REALITAS YANG TERJADI DI INDONESIA SAAT INI. KETIKA SISTEM PEMILIHAN LEWAT PERWAKILAN (MPR, DPR, DPRD UNDANG-UNDANGNYA DIOBOK-OBOK DENGAN SISTEM PEMILIHAN LANGSUNG), BANYAK BUKU-BUKU TENTANG SISTEM PEMILIHAN MELALUI PERWAKILAN DI INDONESIA YANG TIDAK BERGUNA.

  22. SALAH SATU PENDEKATAN HUKUM YANG MARAK DIBICARAKAN DALAM BERBAGAI DISKURSUS ADALAH PENDEKATAN HUKUM DARI POLITIK. HAL INI AKHIRNYA MELAHIRKAN KAJIAN BARU DI FAKULTAS HUKUM YANG DIKENAL DENGAN POLITIK HUKUM. AWALNYA KAJIAN POLITIK HUKUM HANYA DIAJARKAN DI PROGRAM MAGISTER ( S-2), TETAPI SEKARANG HAMPIR SELURUH TINGKATAN S-1 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SUDAH DIAJARKAN MATA KULIAH POLITIK HUKUM.

  23. PERSOALAN YANG BELUM DAPAT JAWABAN YANG PASTI ADALAH KAPAN SIAPA DAN KAPAN POLITIK HUKUM YANG MEMPOPULERKAN POLITIK HUKUM. NAMUN BELLEFROID TAHUN 1953 MENGGUNAKAN ISTILAH DE RECHTSPOLITIEK YANG KEMUDIAN DIKENAL DENGAN POLITIK HUKUM SEBAGAI SUATU ISTILAH MANDIRI, YAKNI KETIKA MENJELASKAN CABANG-CABANG ILMU APA SAJA YANG TERMASUK DALAM ILMU PENGETAHUAN HUKUM.

  24. KonsepsiBellefroidtentangbidang-bidangIlmuHukumsebagaiberikut : 1. ILMU HUKUM DOGMATIK/DOGMATIK HUKUM  menggambarkanisidarihukum yang ada, menerangkanartidariketentuan-ketentuanhukumdanmenyusunperaturan-peraturanhukummenurutasasnyadalamsistemhukum. Pendapatparapenulismengenaihalinimerupakansuatuajaranataudoktrinyaituajaran yang berlakukalaupendapat-pendapatmerekabersesuaiansatusama lain. Dalamdogmatikhukum, bagian-bagiandarihukumdibicarakansecarakhususdenganmengikutipembedaanhukumdalamhukumperdata, hukumdagang, hukumtatanegara, hukumpidanadan lain-lain.

  25. 2. SEJARAH HUKUM  dalampandangankeilmuan, mempelajaristelsel-stelselhukummasalalu, yang membantuterbentuknyahukum yang ada. Sejarahhukuminisangatdiperlukanuntukdapatmengartikandenganbaikhukum yang berlakusekarang. Karenadalamsejarahhukumkitamengikutijalanperkembangandarilembaga-lembagahukum yang diambilolehhukum yang adasekaranginidaristelsel-stelselhukummasalalu.

  26. 3. PERBANDINGAN HUKUM  memperbanding- kan hukum-hukum yang berlaku dalam berbagai negara dan mencari peraturan-peraturan yang sama dan perbedaan-perbedaannya. Ia dapat menjadi sebab dan biasanya menyebabkan diambil opernya peraturan-peraturan dari hukum asing. Selain dari itu, perbandingan hukum menunjuk asas-asas hukum yang sama dalam berbagai macam tertib hukum dan oleh sebab itu, dijadikan dasar dari hukum internasional.

  27. 4. AJARAN HUKUM  tidak menyelidiki suatu tertib hukum tertentu, tetapi menijau hukum itu sendiri, lepas dari kekhususan waktu dan tempat. Ia mencoba menetapkan pengertian-pengertian dasar yang menjadi pangkalan dari tiap-tiap tertib hukum, diantaranya ialah pengertian hukum, kewajiban hukum, pribadi, kecakapan bertindak, objek hukum, hubungan hukum. Dengan tidak adanya pengertian dasar ini makan hukum dan ilmu hukum tidak mungkin ada.

  28. 5. POLITIK HUKUM  menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Ia melanjutkan perkembangan tertib hukum.

  29. HUKUM PADA AWALNYA DIPAHAMI IDENTIK DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERSEPSI ITU KELIRU. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LEBIH LUAS DARI UNDANG-UNDANG, UU HANYA PRODUK DPR (LEGISLATIF BERSAMA PRESIDEN) SEMENTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ADALAH SEMUA PRODUK BADAN PEMBUAT UU DAN PRODUK BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA YANG MENGIKAT DAN BERLAKU UMUM.

  30. MEMBEDAH KONTRUKSI POLITIK HUKUM SUATU NEGARA TIDAK CUKUP SEKEDAR MENELITI APA YANG TERTUANG DALAM TEKS-TEKS RESMI HUKUM, TETAPI JUGA HARUS MENYERTAKAN FAKTOR-FAKTOR NONHUKUM, ARTINYA PEMBENTUKAN HUKUM PADA DASARNYA TIDAK OTONOM, IA BANYAK DIPENGARUHI OLEH VISI IDIOLOGI PEMBUATNYA, POLITIK NEGARANYA, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, DAN AGAMANYA. DENGAN DEMIKIAN, HUKUM LAHIR SELALU TIDAK BERADA DIRUANG HAMPA NILAI ATAU DALAM KEADAAN HUKUM KOSONG (VACUUM) – (MEMBANGUN NEGARA HUKUM YANG BERMARTABAT, HAL. 216)

  31. MEMPELAJARI POLITIK HUKUM  DAPAT MENGETAHUI POLA TINDAK DAN POLA PIKIR MANUSIA SERTA KEPENTINGANNYA YANG DITUANGKAN DALAM BERBAGAI KEPUTUSAN  PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.

  32. KULIAH 02 PERISTILAHAN POLITIK HUKUM.

  33. PERISTILAHAN POLITIK HUKUM.ISTILAH POLITIK HUKUM TERDIRI DARI2 KATA YAITU “POLITIK” DAN “HUKUM”. ANTARA KATA POLITIK DAN HUKUM OLEH KEBANYAKAN AHLI HUKUM MEMANDANGNYA SEBAGAI DUA KATA YANG PARADOK. • HUKUM ADALAH SUATU HAL YANG SUDAH PASTI DAN JELAS, SEMENTARA POLITIK SUATU HAL YANG SELALU MENGANDUNG KETIDAK PASTIAN SELALU BERUBAH-UBAH MENURUT PELAKU POLITIK

  34. IstilahpolitikhukumterjemahandaribahasaBelandayaiturechtspolitiek, terbentukdaridua kata yaiturechtsdanpolitiek. IstilahitupernahdigunakanolehBellefroid “ ”Politiek” dalambahasaBelandamengandungartibeleiddalambahasa Indonesia diterjemahkandengan ”kebijakan”. Kebijakanberartiadalahrangkaiankonsepdanasas yang menjadigarisbesardandasarrencanadalampelaksanaansuatupekerjaan , kepemimpinandancarabertindak. Misalnyakebijakanpenanganankorupsi, kebijakanperadilansatuatap, kebijakanperekonomianKabinet Indonesia Bersatudan lain-lain.

  35. PolitikHukumdalambahasaInggrisdisebut Legal Policy, istilah yang terdiridariduavariabel “Politik” dan “Hukum”. DalamkonteksiniPolitikHukumdipahamisebagaibagaimanapolitikmempengaruhihukumatausebaliknyahukummempengaruhipolitik yang kemudianmengkristal di dalampolitikhukum yang digariskanolehsuatunegara.

  36. DalamhubungankonsepkeilmuanketikamempelajariIlmu Negara, hukumdiibaratkanrangkadalamtubuhmanusia, sedangkanpolitikdiibaratkandagingatauistilah yang digunakanMuchtarKoesoemaatmadjamaupun Sri Soemantrihukumibaratrel, sementarapolitikmerupakanlokomotifnya. Pertanyaanapakahrangka yang mengikutidagingataudaging yang mengikutirangka, ataukahlokomotif yang mengikutirelataurel yang mengikutilokomotif. Mana yang amandaripertanyaandiatas ?.

  37. PENGERTIAN/DEFINISI POLITIK HUKUM.Immanuel Kant sulitmendapatkansatukesatuanpengertian/definisitentanghukum. Hal yang samajugauntukmendapatkanpengertianPolitikHukum. Para ahlimengemukakandefinisimenurutlatarbelakang, carapandangmasing-masingtentangPolitikHukum. Terdapatperbedaan, namunadapersamaan.

  38. Pengertian politik hukum dapat dilihat dari segi tata bahasa.Dari segi Tata Bahasa (asal usul kata)Kamus bahasa Belanda  (Van der Tas) : Politiek mengandung arti beleid. Kata beleid sendiri dalam bahasa Indonesia berarti kebijakan (policy). Dari penjelasan itu dapat diartikan politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Kebijakan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

  39. Dengan kata lain Politik Hukum adalah Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang Hukum.

  40. Kata kebijakan (wisdom, wijsheid) dankebijaksanaan (policy, beleid) menurutGirindroPringgodigdoduahal yang berbeda. Kebijaksanaanadalahserangkaiantindakanataukegiatan yang direncanakandibidanghukumuntukmencapaitujuanatausasaran yang dikehendaki. Orientasinyapadapembentukandanpenegakanhukummasakini, masadepan. Adapunkebijakanadalahtindakanataukegiatanseketika (instanddesicion) melihaturgensi/situasi yang dihadapiberupapengambilankeputusan di bidanghukum yang bersifatpengaturandankeputusantertulis/lisan yang berdasarkankewenangandiskresi (kewenanganbebasbertindakjikahukumnyatidakjelas/belumada).

  41. Sekalipun kedua istilah itu secara konseptual berbeda, namun dalam praktek sehari-hari sering penggunaanya dalam pengertian yang sama yakni rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.

  42. Menurutparapakar : • Mahfud MD.  PolitikHukumadalah “legal policy ataugaris (kebijakan) resmitentanghukum yang akandiberlakukanbaikpembuatanhukumbarumaupundenganpenggantianhukum lama, dalamrangkamencapaitujuannegara”. Dengandemikianpolitikhukummerupakanpilihantentanghukum-hukum yang kandiberlakukansekaliguspilihantentanghukum-hukum yang akandicabutatautidakdiberlakukan yang kesemuanyadimaksudkanuntukmencapaitujuannegaraseperti yang tercantum di dalamPembukaan UUD 1945,

  43. PadmoWahjono PolitikHukum : kebijakandasar yang menentukanarah, bentuk, maupunisihukum yang akandibentuk ATAU : PolitikHukum  kebijakanpenyelenggaranegaratentangapa yang dijadikankriteriauntukmenghukumkansesuatu yang didalamnyamencakuppembentukan, penerapan, danpenegakkanhukum.

  44. Teuku Mohammad Radhie PolitikHukumsebagaisuatupernyataankehendakpenguasanegaramengenaihukum yang berlaku di wilayahnyadanmengenaiarahperkembanganhukum yang dibangun.

  45. SatjiptoRahardjo PolitikHukumsebgiaktivitasmemilihdancara yang hendakdipakaiuntukmencapaisuatutujuansosialdenganhukumtertentu di dalammasyarakat, yang cakupannyameliputijawabanatasbeberapapertanyaanmendasar, yaitu :

  46. 1) tujuanapa yang hendakdicapaimelaluisistem yang ada.2) cara-caraapadan yang manadirasa paling baikuntukdipakaidalammencapaitujuantersebut.3) kapanwaktunyadanmelaluicarabagaimanahukumituperludiubah.4) dapatkahsuatupola yang bakudanmapandirumuskanuntukmembantudalammemutuskan proses pemilihantujuansertacara-carauntukmencapaitujuantersebutdenganbaik.

  47. Soedarto PolitikHukumadalahkebijakannegaramelaluibadan-badannegara yang berwenanguntukmenetapkanperaturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakanakandipergunakanuntukmengekspresikanapa yang terkandungdalammasyarakatdanuntukmencapaiapa yang dicita-citakan. (bahwapolitikhukummerupakanupayauntukmewujudkanperaturan-peraturan yang baiksesuaidengankeadaandansituasipadawaktutertentu).

  48. Bernard L. Tanya  Tidaklahkeliru, jikadikatakanbahwaPolitikHukum, hadir di titikperjumpaanantararealismehidupdengantuntutanidealisme. PolitikHukumberbicaratentang “apa yang seharusnya”, yang tidakselamanyaidentikdengan “apa yang ada”. What ought terhadap what is. PolitikHukumtidakbersifatpasifterhadap “apa yang ada”, melainkanaktifmencarai “apa yang seharusnya”. Dengan kata lain, PolitikHukumtidakbolehterikatpada “apa yang ada”, tetapiharusmencarijalankeluarkepada “apa yang seharusnya”. Olehkarenaitu, keberadaanpolitikhukumditandaiolehtuntutanuntukmemilihdanmengambiltindakkan.

  49. Dari definisi yang dikemukakandiatas, sebetulnyadapatditarikunsur-unsurdariPolitikHukumyakni:a. Kehendakpenguasanegaramengenaihukumb. Kehendaktersebuttelahdituangkan/digariskandalamdokumenkenegaraanc. Hal itudijadikanpedoman/arahuntukdijalankansecaranasionald. Inimenyangkutpembentukandanpenegakanhukum.

  50. Kesimpulan: PolitikHukumadalahkebijakandasarpenyelenggaraannegaradalambidanghukum yang akan, sedangdantelahberlaku, bersumberdarinilai-nilai yang berlakudalammasyarakatuntukmencapaitujuannegara yang dicita-citakan.

More Related