1 / 44

Yogyakarta, Juni 2013

Rancangan Pengalokasian Pendanaan Keistimewaan DIY. Yogyakarta, Juni 2013. Dana Keistimewaan DIY. PENDANAAN Pasal 41 Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY. Pasal 42

trevor
Download Presentation

Yogyakarta, Juni 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Rancangan Pengalokasian Pendanaan Keistimewaan DIY Yogyakarta, Juni 2013

  2. Dana Keistimewaan DIY PENDANAAN Pasal 41 Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku bagi Pemerintahan Daerah DIY. Pasal 42 Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara. Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa dana Keistimewaan yang diperuntukkan bagi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah DIY yang pengalokasian dan penyalurannya melalui mekanisme transfer ke daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran dana Keistimewaan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.

  3. Peruntukkan Dana Keistimewaan DIY • UrusanTata Cara PengisianJabatan, Kedudukan, TugasdanWewenangGubernurdanWakilGubernur • UrusanKelembagaan • UrusanKebudayaan • UrusanPertanahan • Urusan Tata Ruang

  4. Kewenangan Istimewa Bab I KetentuanUmum Angka3 Wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU tentang Pemerintahan Daerah

  5. Kewenangan Kewenangan istimewa berada di Provinsi • Tata cara pengisian • Kelembagaan Pemda • Kebudayaan • Pertanahan • Tata Ruang

  6. Pengaturan Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan keistimewaan diatur dengan Perdais

  7. Integrated Perfectoral System PEMERINTAH GUBERNUR WAKIL PEMERINTAH PUSAT KEPALA WILAYAH ADMINISTRASI KEPALA DAERAH OTONOM PERANGKAT DAERAH Kewenangan Manajerial BUPATI / WALIKOTA (KEPALA DAERAH OTONOM) Kewenangan Policy PERANGKAT DAERAH

  8. Kerangka Regulasi PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DIY UU 32/2004 UU 13/2012 Aturan Pelaksanaan (Perdais) Aturan Pelaksanaan (PP) Aturan Lebih lanjut : Permendagri dsb.. Aturan Lebih lanjut : Pergub

  9. Penyelenggaraan Pemerintahan DIY PEMERINTAH GUBERNUR URUSAN ISTIMEWA (Perdais) UU 13 Th 2012 UU 32 Th 2004 PERANGKAT DAERAH Perdais PP 38/07 Tangible BUPATI / WALIKOTA (KEPALA DAERAH OTONOM) Intangible PERANGKAT DAERAH

  10. Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan dalam Kerangka NKRI Sinkronisasi YOGYAKARTA NKRI Meliputi : Urusan Perencanaan Anggaran Pertanggungjawaban DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SLEMAN BANTUL KAB/KOTA KAB/KOTA GUNUNGKIDUL KULONPROGO PROVINSI PROVINSI KAB/KOTA KAB/KOTA

  11. Kerangka Pendanaan Dalam Rangka Keistimewaan DIY UU 13/2012 Perdais Ruang Lingkup Perdais Pokok2 pikiran Perdais tata cara pengisian jabatan Pokok2 pikiran Perdais Kelembagaan Pokok2 pikiran Perdais Kebudayaan Pokok2 pikiran Perdais Pertanahan Pokok2 pikiran Perdais Tata Ruang Cakupan Masing-masing Pokok2 pikiran Raperdais Program/Kegiatan Keistimewaan Dana Keistimewaan

  12. Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan berbagai sumber pembiayaan (vertikal & horizontal synchronized) Program/kegiatan 2013 - 2017 APBD Provinsi APBN Sharring dengan APBD Kab/Kota Lainnya (swasta, KPS) Kementerian/Lembaga Dekon/TP Trilateral Desk

  13. Pengisian jabatan

  14. 34 Arah Pengaturan Urusan • Pengaturan urusan diarahkan untuk lebih menjabarkan mekanisme pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, merupakan penjabaran UU 13 tahun 2012; • Harus mampu mengidentifikasi urusan yang bersifat umum (general) atau khusus / istimewa (specialist)

  15. 34 Arah Pengaturan Urusan 1. Menjabarkan pasal 31 ayat (1) dan (2) bahwa kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY; (Budaya dalam arti luas)

  16. 34 Arah Pengaturan di Perdais 2. Membangun ke-Indonesiaan dari DIY; 3. Mempertahankan nilai-nilai tradisi masyarakat; 4. Keterbukaan  akulturasi budaya 5. Kembangkan nilai2 kearifan lokal 6. Kembangkan harmoni, dan keberlanjutan pembangunan dalam konteks budaya

  17. 34 Arah Pengaturan di Perdais 7. Melindungi, memelihara, mengembangkan dan memanfaatkan budaya DIY  memperkuat karakter, identitas dan jati diri masyarakat 8.Menjadikan budaya sebagai tatanan hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara; 9. Meningkatkan kesejahteraan rakyat  misal : lewat seni

  18. 34 Arah Pengaturan di Perdais 10. Penanda keistimewaan : Tugu pal putih, Kasultanan dan Kadipaten, Panggung Krapyak, Masjid Pathok Nagara, dan mataram Kota Gede  harus ada upaya kongkrit, misal : buat buku, memasukkan dalam kurikulum pendidikan, rekayasa wisata dll

  19. 34 Arah Pengaturan di Perdais 11. Nilai filosofis Sumbu imajiner,Sumbu Filosofis, Hamemayu Hayuning Bawana, Golong Gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh  harus ada aktualisasinya dalam kehidupan, upaya2 apa ?

  20. 34 Arah Pengaturan di Perdais 12. Sistem sosial masyarakat  upacara adat dan tradisi, kesenian, bahasa dan sastra jawa, busana, teknologi, arsitektur, kuliner  aktualisasinya secara kongkrit ? Dalam bentuk program dan kegiatan ?

  21. 34 Arah Pengaturan di Perdais 13. Abdi dalem  penguatan kapasitas, gaji, busana, biaya pendidikan dan kesehatan dsb; 14. Mitigasi bencana berbasis budaya 15. Internalisasi nilai keistimewaan di masyarakat, Kasultanan dan Kadipaten dan birokrasi 16. Keistimewaan (mis: Seni Tari) HAKI

  22. 34 Arah Pengaturan di Perdais 17. Pelaksanaan upacara adat dan tradisi 18. Pelatihan seni pertunjukkan, visual, kerajinan tradisional 19. Penggunaan seni tari pada acara2 resmi 20. Penggunaan bahasa, sastra jawa pada tingkat taman kanak sd SLTA 21. Penggunaan bahasa jawa di birokrasi 22. Penggunaan aksara jawa pada bangunan publik dan nama2 jalan

  23. 34 Arah Pengaturan di Perdais • 23. Penggunaan pola arsitektur • 24. Penggunaan teknologi • 25. Pembinaan sistem sosial masyarakat • 26. Pengembangan cagar budaya • 27. Pengembangan sistem budaya • 28. Pengembangan sistem sosial • 29 PembentukanDesa atau kampung budaya

  24. 34 Arah Pengaturan di Perdais Ruang lingkup tugas dan wewenang : Tugas Pemerintah Kasultanan dan Kadipaten Keistimewaan DIY Wewenang Masyarakat

  25. 34 Arah Pengaturan di Perdais Bentuk program dan Kegiatan : Benda Perlindungan Pengembangan Keistimewaan DIY Pemanfaatan Tak Benda

  26. Pertanahan

  27. 34 Arah Pengaturan di Perdais 1. Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (keparabon dan bukan keprabon) 2. Pendaftaran tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten 3. Pengelolaan Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten 4. Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; 5. Pembebanan hak atas tanah

  28. 34 Arah Pengaturan di Perdais 6. Lembaga pengelola dan pemanfaatan tanah; 7. Menetapkan tanah2 Kasulatanan dan Kadipaten 8. Penataan regulasi Tanah Kasultanan dan KadipatenMembentuk Tim Ajudikasi  Kasultanan, Kadipaten, Pemda DIY, BPN DIY, Kabupaten/Kota setempat, Kepala Desa/Lurah setempat.

  29. Tata Ruang

  30. 34 Arah Pengaturan di Perdais Perda Tata Ruang Perdais Pengelolaan dan Pemanfaatan SG PaG

  31. 34 Arah Pengaturan di Perdais 1. Harmoni kelestarian lingkungan, sosial ekonomi (Hamemayu hayuning Bawana) 2. Spritiual-transeden (sangkan paraning dumadi) 3. Humanisme, asas kepemimpinan demokratis (manunggaling kawula gusti) 4. Kebersamaan (tahta untuk rakyat) 5. Harmonisasi lingkungan 6. Ketaatan historis 7. Filosofi inti kota 8. Delineasi spatial

  32. RENCANA KAWASANSTRATEGIS KAWASAN STRATEGIS NASIONAL POROS UTARA-SELATAN (TEMPEL-PARANGTRITIS) KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN METROPOLITAN YOGYAKARTA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PUSAT PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERTANIAN LAHAN KERING WONOSARI KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PUSAT PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERTANIAN LAHAN BASAH WATES enclosure KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KORIDOR TEMON-WATES-YOGYA-PRAMBANAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI KORIDOR PIYUNGAN-WONOSARI-RONGKOP-SADENG KEGIATAN INDUSTRI SENTOLO KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PUSAT PENGEMBANGANWISATA & KAWASAN PESISIR KAWASAN STRATEGIS KORIDOR JALUR LINTAS SELATAN-SELATAN & PESISIR KAWASAN STRATEGIS NASIONAL ECOGEOWISATA KARST GUNUNG KIDUL KAWASAN STRATEGIS PROVINSI PUSAT PENGELOLAAN HASIL LAUT

  33. 34 Arah Pengaturan di Perdais Mengembalikan Pemda Memperbaiki Keistimewaan Tata Ruang Menguatkan KASLT& PA Mengembangkan nilai dan fungsi ruang Pengaturan Pembinaan

  34. Kelembagaan

  35. 34 Arah Pengaturan di Perdais • Mendesain bentuk kelembagaan dan tata kelola kelembagaan Pemerintah DIY yang menunjukkan keistimewaan dengan memperhatikan UU 13 Tahun 2012 dan UU 32 tahun 2004 (tinggi Call tinggi atau moderat) • Mendesain bentuk kelembagaan dan tatakelola kelembagaan dengan tidak melupakan realitas empiris yang ada di DIY

  36. 34 Arah Pengaturan di Perdais • Efektif dan Efisien • Mengatur pola tata laksana sampai Kab/kota • Mekanisme sinkronisasi & pengawasan • Mengatur sampai tingkat level desa/kelurahan • Mengembalikan pada pola jaman dulu Call Tinggi Kelembagaan CallModerat • Efektif dan efisien • Asisten Gubernur karakter keistimewaan  mengkoordinasikan keistimewaan

  37. 34 Struktur Organisasi Pem.Prov DIY Dewan Pertimbangan Daerah Gubernur Wagub. Startegic Apex Sekda Middle Line Asisten Gubernur Techno Structure As1 As2 LTD/ Biro LTD/ Biro Supporting Staf Operating core LTD, Dinas

  38. Kerangka Pendanaan Dalam Rangka Keistimewaan DIY UU 13/2012 Perdais Ruang Lingkup Perdais Pokok2 pikiran Perdais tata cara pengisian jabatan Pokok2 pikiran Perdais Kelembagaan Pokok2 pikiran Perdais Kebudayaan Pokok2 pikiran Perdais Pertanahan Pokok2 pikiran Perdais Tata Ruang Cakupan Masing-masing Pokok2 pikiran Raperdais Program/Kegiatan Keistimewaan Dana Keistimewaan

  39. Jumlah Rupiah Usulan Tahun 2013

  40. Jumlah Kegiatan Usulan Tahun 2013

  41. 34 Usulan Dana Keistimewaan DIY 2014 Pembahasan 23 – 24 Mei Aryaduta Pembahasan 27 – 28 Mei Red Top Yang Realistis dapat dilaksanakan Tahun 2013 Usulan Murni 2014 Usulan Dana Keistimewaan Tahun 2014 Usulan Dana Keistimewaan Tahun 2013 Yang Tidak mungkin dilaksanakan & diselesaikan Tahun 2013 Akan dilakukan di Tahun 2014 2013 2014 Dicermati Ulang

  42. 34 Usulan Dana Keistimewaan DIY 2014

  43. Terima kasih • BAPPEDA Daerah Istimewa Yogyakarta • KomplekKepatihanDanurejan • Telepon : (0274) 562811 (Psw 1209-1220,1243-1247,1253) 586098 Fax.(0274) 586712 • Website http://www.bapeda.jogjaprov.go.id email :bapeda@bapeda.jogjaprov.go.id • YOGYAKARTA KodePos 55213

More Related