YOGYAKARTA, 27 DESEMBER 2013

1. MENGGAGASPENDAMPINGAN desa DARI COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT (cdd)ke VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT (vdd) YOGYAKARTA, 27 DESEMBER 2013

2. 14 TAHUNMEMBERDAYAKAN MASYARAKAT

3. LANDASAN TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Implementasi PPK/PNPM Mandiri Perdesaan Berbasiskan pendekatan Community Driven Development (CDD) • Intisari CDD adalah menciptakan aturan main pembangunan desa yang mengutamakan, mengedepankan bahkan melindungi otonomi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap aset-aset pembangunan desa (DOUM). • Praktek CDD diarahkan untuk memberikan jaminan masyarakat desa mampu mengelola secara mandiri perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan pembangunan desa beserta pendayagunaan hasil-hasil pembangunan desa yang semuanya itu dilakukan secara mandiri.

4. KOMPONEN DASAR PNPM MANDIRI PERDESAAN DANA BLM : SWAKELOLA OLEH MASYARAKAT PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL : PERENCANAAN PARTISIPATIF PENDAMPINGANMASYARAKAT : CAPACITY BUILDING

5. implementasi cdd • Implementasi CDD sangat disiplin dan ketat berdasarkan perikatan loan agreement; • Alokasi danaTechnical Assistance; • Kerja Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten dimonitor dan diawasi secara ketat melalui Jalur Fungsional; • Jalur Fungsional membentuk hirarki kekuasaan (contoh: Posisi TL NMC menjadikan konsultan memiliki kekuasaan); • Birokrasi pemerintah diorganisasikan melalui Jalur Struktural untuk memberi dukungan administrasi serta produk-produk hukum (legitimasi tindakan); • Kedudukan komunitas (community) sangat longgar merentang dari desa ke wilayah antar desa

6. STRUKTUR ORGANISASI PELAKU sesuai PTO Pusat Konsultan Manajemen Nasional Satker Pusat Provinsi Konsultan Manajemen Provinsi Satker Prov Kabupaten Fasilitator Kabupaten Satker Kab Kecamatan Fasilitator Kecamatan Camat BKAD, UPK, BP-UPK, Tim Verifikasi, dll PjOK Desa Fasilitator Desa Kepala Desa TPK, TPU, TP, dll Kelompok2masyarakat desa/dusun fungsional struktural

7. PENGALAMAN YANG BAIK DARI PROYEK CDD • Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa; • Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi; • Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata; • Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan pihak lain; • Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.

8. Tata Kelola Pembangunan di Tingkat Desa – Eksisting Pembangunan sektor lingkungan Pembangunan sektor ekonomi sektor etc. • Desa Sebagai OBYEK Pembangunan: • Di tingkatmakro • Pembangunan bersifatproyek -> tidakberkesinambungan. • Lokasitidakmerata -> faktorpolitiksangatberperan. • Di Tingkat Mikro • Fragmentasi/tumpang tindih kegiatan • Fragmentasi kelembagaan • Fragmentasi perencanaan • Fragmentasi keuangan • Tumpang tindih kelompok sasaran Penguatan Sistem pemerintahan Desa Kelompok Kelompok ? PemerintahanDesa Kelompok Kelompok Pembangunan Pertanian Perbaikan sektor gizi

9. Akar masalah : Bias sektoral dalam pemikiran tentang desa Masih adanya pola berpikir yang mengkotak-kotakan desa sebagai kategori sektoral (bias sektoral). Bias sektoral ini menjadikan “Desa sebagai tata kelola komunitas” yang merupakan”bejana kuasa rakyat” diberlakukan sebagai salah satu sektor tersendiri yang lepas dari sektor-sektor lainnya. Desa, yang diberlakukan sebagai sektor, cenderung menciptakan fragmentasi kepentingan. Berhadapan dengan fakta Desa yang terfragmentasi, penerapan CDD justru dilakukan dengan ”mobilisasi partisipasi” dalam skala proyek-proyek. Pendekatan CDD pun diberlakukan sebagai sebuah ”sektor” tersendiri.

10. DAMPAK CDD BERSKALA PROYEK sentralistis Dalam batas-batas ruang dan waktu proyek (eksklusivitas), terjadi signifikansi pengetahuan ttg CDD, kontrol supra desa atas pelaku, kontrol supradesa atas pendayagunaan dana BLM oleh masyarakat, serta legitimasi tindakan-tindakan pelaku program berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Ketika ruang dan waktu proyek yang eksklusif itu lenyap, anggota masyarakat yang sudah paham dan berpengalaman untuk melalukan praktik sosial CDD itu kembali hidup dalam situasi pra-CDD

11. PEMBANGUNAN DESA SEBAGAI MEDIA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

12. RELASI Pembangunan desa DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBANGUNAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT WARGA DESA MENGORGANISASIKAN DIRI UNTUK MENGELOLA PEMBANGUNAN KOMUNITASNYA SECARA MANDIRI (STRUKTUR KEKUASAAAN EKONOMI) PEMBERKUASAAN MASYARAKAT DESA UNTUK MAMPU MENGORGANISASIKAN DIRI DALAM RANGKA MENGELOLA PEMBANGUNAN KOMUNITASNYA SECARA MANDIRI (STRUKTUR KEKUASAAN POLITIK) Pembangunan Desa yang dikelola melalui Pendekatan CDD memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sekaligus mengembangkan kontrol publik atas implementasi dari keputusan-keputusan publik. Dengan demikian, dalam pemberdayaan masyarakat ditekankan adanya keutamaan politik. • .

13. KomponenPendukungKemandirianDesadalamPelayanan, Pembangunan danPemberdayaan

14. KEBERLANJUTAN CDD : DESENTRALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

15. PEMBIASAAN PRAKTIK SOSIAL - CDD STRUKTUR/SKEMATA CDD PENGETAHUAN YANG TEPAT TTG CDD KONTROL SUMBERDAYA OLEH KOMUNITAS KONTROL PENGELOLA OLEH KOMUNITAS LEGITIMASI TINDAKAN BERBASIS HUKUM PELAKU-PELAKU CDD

16. LEGITIMASI cdd BERBASIS PADA UNDANG-UNDANG NEGARA (KEDAULATAN HUKUM SEBAGAI WUJUD KEDAULATAN NEGARA) UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH (Otonomi Daerah) UNDANG-UNDANG DESA STRATEGI : mengkonstruksikan SKEMATA/STRUKTUR CDD ke dalam Undang-Undang Desa

17. Strategi legitimasi cdd Mengkonstruksikan SKEMATA/STRUKTUR CDD ke dalam Rancangan Undang-Undang Desa Komunitas didefinisikan sebagai Desa PTO (Teori-Nilai-Tindakan) UU DESA (Teori-Nilai-Tindakan)

18. Desentralisasi pemberdayaan masyarakat mensyaratkan adanya kepastian hukum TERKAIT KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN DESA LEGITIMASI optimal = UNDANG-UNDANG DESA

19. Undang-Undang Desa merupakan pendasaran legal untuk terjadinya Pembiasaan Praktik CDD. Sebab : UNDANG-UNDANG DESA : Menjamin- MENGHADIRKAN KUASA KOLEKTIF DESA

20. Definisi DESA UU Desa : Pasal 1 no. 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

21. UU Desa : Pasal 2 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

22. Asas pengaturan desa UU Desa : Pasal 3 rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; partisipasi; kesetaraan; dan pemberdayaan.

23. Asas Rekognisi • Asas pengakuan dan penghormatan yang diamanatkan oleh konstitusi dalam ilmu sosial disebut sebagai rekognisi. Rekognisi mencakup pengakuan keragaman budaya untuk membangun keadilan budaya (cultural justice) serta pengakuan terhadap kemandirian desa. • Yang strategis adalah rekognisi terhadap: • Hak Asal-Usul, Inisiatif (prakarsa) dan produk hukum desa, tradisi dan institusi lokal.

24. Asas Subsidiaritas • ”masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi kedudukannya harus memberi bantuan kepada anggota-anggotanya atau lembaga yang lebih terbatas sejauh mereka sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas mereka secara memuaskan. Sedangkan apa yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh satuan-satuan masyarakat yang lebih terbatas jangan diambil alih oleh satuan masyarakat yang lebih tinggi”. • Franz Magnis-Suseno, 1987, Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 307

25. Azas subsidiaritas dalam pengaturan desa Asas subsidiaritas ini menjamin kewenangan lokal berskala Desa Pihak-pihak yang berkepentingan atas Desa berkewajiban memfasilitasi dan membantu desa untuk berdaya mengelola secara mandiri urusan-urusan lokal berskala Desa Konsekuensinya, segala urusan lokal yang Desa dan yang mampu dikelola sendiri oleh Desa, pelaksananya harus diserahkan kepada desa. Segala urusan lokal berskala Desa yang mampu dikelola sendiri oleh Desa tidak boleh diambil alih dari Desa.

26. UU Desa : Pasal 4 Tujuan Pengaturan Desa memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

27. Kedudukan desa UU Desa : Pasal 5 Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

28. KEDUDUKAN DESA Kedudukan Desa menggambarkan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government

29. LEGITIMASI KEMANDIRIAN DESA BERDASARKAN UU DESA Berdasarkan Azas, Kedudukan dan Kewenangan Desa yang tercantum dalam UU Desa, kebijakan strategis sebagai legitimasi kemandirian desa meliputi: Kewenangan Desa (Hak Asal-Usul, Kewenangan Desa Berskala Lokal) Tata Kelola Desa (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Musyawarah Desa) Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa Peraturan Desa Keuangan dan Aset Desa Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan BUMDesa Kerjasama Desa Pemberdayaan masyarakat, pengembangan kapasitas dan pendampingan desa

30. kewenangan DESA PP 72/2005 Pasal 7 UU Desa/2013 Pasal 18 Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : Kewenangan Desa meliputi: • urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa; kewenangan berdasarkan hak asal usul; • urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; kewenangan lokal berskala Desa; • tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan • urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • .

31. kewenangan DESA kewenangan berdasarkan hak asal usul; Self Governing Community kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan Local Self Government kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • .

32. BERDASARKAN DEFINISI, kedudukan dan kewenanganNYA DESA harus DIPAHAMI SEBAGAI KESATUAN masyarakat hukum YANG memiliki kuasa dalam kolektivitasnya untuk mengurus dan mengatur masyarakat desa

33. TRANSFORMASI PARADIGMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT COMMUNITY DRIVEN DEVELOPMENT MENJADI VILLAGE DRIVEN DEVELOPMENT CDD VDD

34. DesainKelembagaanDasar Tata KelolaDesa • Prinsip Tata Kelola Desa • Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa. • Demokrasi perwakilan + permusyawaran. • Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes MusyawarahDesa (psl. 54) • RPJM-Desa • Asset Desa • Hal-halStrategis KepalaDesa (psl. 25 – 53) BadanPermusyawaratanDesa (BPD) (psl. 55 -65) • RPJM-Desadan RKP-Desa • APB-Desa • PeraturanDesa • KinerjaPemerintah • KerjaSama PerangkatDesa (Pelayanan) Panitia (ad-hok) Dipilih langsung Warga/Masyarakat Dipilih secara Demokratis BUMDes Klp. Special Interest LembagaKemasyarakatan/Adat PerwakilanBagian Wilayah Desa

35. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA • Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. • Asas penyelengaraan Pemerintahan Desa meliputi: kepastian hukum; tertib penyelenggaraanpemerintahan; tertib kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas;profesionalitas; akuntabilitas; efektivitas dan efisiensi; kearifan lokal; keberagaman; danpartisipatif. • Pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa.

36. PEMILIHAN KEPALA DESA • Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. • Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. • Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan.

37. MUSYAWARAH DESA • Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. • Musyawarah Desa dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. • Hal yang bersifat strategis meliputi: • penataan Desa; • perencanaan Desa; • kerja sama Desa; • rencana investasi yang masuk ke Desa; • pembentukan BUM Desa; • penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan • kejadian luar biasa.

38. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA • Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi • membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa; • menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan • melakukan pengawasan kinerja kepala Desa. • Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. • Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat kembali menjadi anggota untuk 2 (dua) kali masa keanggotaan.

39. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA UU Desa : Pasal 67 • Desa Berhak: • mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; • menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan • mendapatkan sumber pendapatan. • Desa Berkewajiban: • melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; • meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; • mengembangkan kehidupan demokrasi; • mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan • memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

40. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA UU Desa : Pasal 67 • Masyarakat Desa Berhak: • meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; •  memperoleh pelayanan yang sama dan adil; • menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; • memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: • Kepala Desa; • perangkat Desa; • anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau • anggota lembaga kemasyarakatan Desa. • mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

41. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA UU Desa : Pasal 67 • Masyarakat Desa Berkewajiban • membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; • mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; • mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa; • memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan • berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

42. PERATURAN DESA UU Desa : Pasal 69 • Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama kepala Desa, dan peraturan kepala Desa. • Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. • Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. • Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

43. PERATURAN DESA • Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. • Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Desa. • Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa diundangkan dalam berita Desa dan lembaran Desa oleh sekretaris Desa. • Peraturan bersama kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dari dua Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa. • Peraturan bersama kepala Desa merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

44. UU Desa Pasal 71-77 KEUANGAN DAN ASET DESA • Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban ini menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. • Pendapatan Desa bersumber antara lain dari: • Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. • Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Alokasi dana paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

45. UU Desa Pasal 71-77 KEUANGAN DAN ASET DESA • Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. • Aset lainnya milik Desa antara lain: • Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; • kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis; • kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • hasil kerja sama Desa; dan • kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

46. Pembangunan Desadalam RUU Desa

47. UU Desa Pasal 78 PEMBANGUNAN DESA • Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. • Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. • Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

48. UU Desa Pasal 79 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA • Perencanaan Pembangunan Desa mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. • Perencanaan Pembangunan Desa meliputi: • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; • Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) jangka waktu 1 (satu) tahun. • RPJMDes dan RKPDes ditetapkan dengan Peraturan Desa, dan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. • Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. • Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

49. UU Desa Pasal 80 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA • Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. • Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. • Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. • Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

50. Uu desa MENGHADIRKAN : Satu desa satu perencanaan Satu desa satu sistem anggaran