PPh Pasal 23

1. PPhPasal 23 • Pengertian PPh Pasal 23 dipotong atas penghasilan yang terdiri dari dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa dan imbalan yang sehubungan atas jasa teknik. Adapun yang menjadi subyek pajak adalah penerima dari penghasilan tersebut, terdiri dari Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).

2. SifatdariPPhPasal 23 adalahpemotongan, dalamartipenerimapenghasilan yang dikenaiPPhPasal 23 dipotongterlebihdahuluPPhpasal 23 olehpemberipenghasilan. • PemotongPPhPasal 23 terdiridari : • BadanPemerintah • Subyekpajakbadandalamnegeri • Penyelenggarakegiatan • Bentuk Usaha Tetap (BUT) • Perwakilanperusahaanluarnegerilainnya • OrangpribadisebagaiWajibPajakdalamnegeritertentu yang ditunjukolehKepala Kantor PelayananPajaksebagaipemotongPPhPasal 23, yaituakuntan, arsitek, dokter, notaris, PejabatPembuatAkta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebutadalahcamat, pengacara, dankonsultan yang melakukanpekerjaanbebas, sertaorangpribadi yang menjalankanusaha yang menyelenggarakanpembukuanataspembayaranberupasewa.

3. ObyekPajakdanTarifPPhPasal 23 • Berdasarkantarifpajaknya, obyekpajak PPH Pasal 23 dibedakanmenjadi 2, antara lain: • ObyekPajak yang dikenakantarif 15 % • Obyekpajak yang dikenakantarif 15% terdiridari : • Dividendengannamadandalambentukapapun, termasukdividendariperusahaanasuransikepadapemegang polis danpembagiansisahasilusahakoperasi. • b. Bunga, termasuk premium, diskonto, danimbalankarenajaminanpengembalianutang. • c. Royalti • d. Hadiah, penghargaan, bonus, dansejenisnya, selain yang telahdipotongPajakPenghasilansebagaimanadimaksuddalampasal 21.

4. 2. ObyekPajak yang dikenakantarif 2% Obyekpajak yang dikenakantarif 2% terdiridari : a. Sewadanpenghasilan lain sehubungandenganpenggunaanharta, kecualisewadanpenghasilan lain sehubungandenganpenggunaanharta yang telahdikenaiPajakPenghasilansebagaimanadimaksuddalampasal 4 Ayat (2) b. Imbalansehubungandenganbjasateknik, jasamanajemen, jasakonstruksi, jasakonsultan, danjasa lain, selainjasa yang telahdipotongPajakPenghasilansebagaimanadimaksuddalampasal 21 DalamhalWajibPajak yang menerimaataumemperolehpenghasilantidakmemiliki NPWP, besarnyatarifpemotonganadalahlebihtinggi 100% daripadatarif normal.

5. PPh Pasal 23 dengan Tarif 15% • Dividen • Dividen adalah pembagian laba, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun, pembayaran kembali karena adanya likuidasi yang melebihi modal yang disetor, pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran, pembagian laba dalam bentuk saham, pencatatan tambahan modal disetor tanpa ada penyetoran, jumlah yang melebihi setoran saham yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham oleh perseroan, pembayaran seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi, bagian laba yang diterima pemegang polis, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota koperasi, dan pengeluaran perusahaan untuk kepentingan pribadi yang dibebankan sebagai beban perusahaan.

6. Pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan sebesar 15% dari penghasilan bruto dan dipotong pada saat dividen ini dibukukan oleh prusahaan. Sebagai Contoh : PT. Anugerah membagikan dividen sebesar Rp 600 per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. PT. Anugerah masih berupa perseroan tertutup sehingga sahamnya hanya dimiliki oleh pendiri, yaitu terdiri atas PT. Ardian yang memiliki 5.000 lembar saham, PT. Amanda yang memiliki 6.000 lembar saham, dan PT. Arsita yang memiliki 4.500 lembar saham. Dividen yang diterima oleh masing-masing pemegang saham adalah sebagai berikut : Dengan tarif 15%, PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT. Anugerah untuk masing-masing pemegang saham adalah Rp 450.000 untuk PT Ardian, Rp 540.000 untuk PT.Amanda, dan Rp405.000 untuk PT. Arsita

7. 2. Bunga Penghasilan bunga timbul dikarenakan 2 hal, yaitu dari hasil investasi dana sejumlah tertentu kepada pihak lain dan hasil deposito atau tabungan dari lembaga keuangan. Bunga sebagai akibat dari deposito atau tabungan dari lembaga keuangan akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.131 Tahun 2000. Bunga yang berasal dari deposito, tabungan, dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% sepanjang deposito, tabungan, atau doskonto Sertifikat Bank Indonesia lebih dari Rp 7.500.000,00. Misalnya : PT. Armina menerbitkan obligasi dengan nilai nominal Rp 50.000.000,00 dengan stated rate sebesar 10% dan bunga dibayarkan setiap tanggal 31 Desember. Obligasi ini dijual kepada PT. Namira dengan nilai Rp 55.000.000,00 (Rp 55.000.000,00 - Rp 50.000.000,00). Atas keuntungan ini, PT Armina harus memotong PPh Pasal 23 sebesar Rp 750.000,00 (15% x Rp 5.000.000,00). Pada saat pemberian bunga, yaitu 31 Desember, PT Armina juga wajib memotong PPh Pasal 23 atas penghasilan bunga yang diterima PT Namira. PPh Pasal 23 yang dipotong sebesar Rp 750.000,00 (15% x (10% x Rp 50.000.000,00 ))

8. 3. Royalti • Royaltiadalahpembayarandengannamadandalambentukapa pun sehubungandenganpenggunaanhakatashartaberwujuddanhartatidakberwujud. • HartaBerwujudadalahhakatasalat-alatindustrikomersialdanilmupengetahuan, termasukinformasi. Alatindustrikomersialdanilmupengetahuanadalahsetiapperalatan yang memilikinilaiintelektual, sedangkaninformasi yang dimaksudkanadalahinformasitersebuttelahtersediasehinggapemiliknyatidakperlulagimelakukanrisetuntukmenghasilkaninformasitersebut. • Hartatidakberwujudadalahhakpengarang, hak paten, model, sertahakciptadibidangilmiahdankesenian. Dari pengertiantersebut, pembayaranroyalti yang dikenakanpemotonganPPhPasal 23 terdiridari 3 bagian, antara lain : • Imbalansehubungandenganpenggunaanhartatidakberwujud • Imbalansehubungandenganpenggunaanhakatashartaberwuju • Imbalansehubungandenganpenggunaaninformasi • PemberianroyaltiharusmemotongPPhPasal 23 sebesar 15% dariimbalanroyalti. Sebagaiilustrasi, PT BerdikarimemberikanroyaltiatashakciptadanpenerbitankepadaAnisasebesarRp 5.000.000,00. Ataspembayaranroyaltitersebutmaka PT. BerdikariwajibuntukmemotongPPhPasal 23 sebesarRp 750.000,00 (15% x Rp 5.000.000,00)

9. 4. Hadiah Undian dan Penghargaan Hadiah undian dan penghargaan merupakan obyek pemotongan PPh Pasal 23 karena atas undian dan penghargaan, penerimanya mendapatkan tambahan manfaat ekonomis. Perbedaan antara hadiah dan penghargaan adalah biaya yang dikeluarkan. Untuk hadiah undian, penerima tidak memerlukan pengeluaran biaya dan bukan merupakan imbalan langsung atas pekerjaan atau jasa, sedangkan untuk memperoleh penghargaan, diperlukan biaya dan ada pengorbanan tenaga. Atas pemberian hadiah atau penghargaan tersebut maka pemberi harus memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari nilai hadiah atau penghargaan.

10. PPh Pasal 23 dengan Tarif 2% PPh pasal 23 dengan tarif 2% dikenakan terhadap sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, serta imbalan jasa tertentu. Penyerahan jasa tertentu yang dimaksud adalah jasa profesi, jasa konsultan (kecuali konsultan konstruksi), jasa akuntan dan pembukuan, jasa penilai, jasa aktuaris, jasa teknik dan jasa manajemen, jasa perancang/ desain, jasa peracang interior dan perancang pertamanan, jasa perancang mesin dan peralatan, jasa perancang alat –alat transportasi, jasa perancang iklan/logo, jasa perancang alat kemasan, jasa instalasi/ pemasangan, jasa perawatan, jasa pemeliharaan, jasa perbaikan, jasa pengeboran (drilling) dibidang penambangan minyak dan gas bumi, jasa penunjang dibidang penambangan migas, dll

11. PengecualianObyekPPhPasal 23 • Berikutiniadalahpenghasilan yang dikecualikandariPPhPasal 23, baikuntukPPhPasal 23 yang dikenakantarif 15% maupun yang dikenakantarif 2% : • Penghasilan yang dibayaratauterutangkepada bank • Sewa yang dibayaratauterutangsehubungandengansewagunausahadenganhakopsi • Dividenataubagianlaba yang diterimaataudiperolehperseroanterbatassebagaiWajibPajakdalamnegeri, koperasi, BUMN, atau BUMD daripenyertaan modal padabadanusaha yang didirikandanberkedudukandi Indonesia dengansyarat : • a. Dividenberasaldaricadanganlaba yang ditahan • b. Bagi Perseroan Terbatas, serta BUMN dan BUMD yang menerimadividen, kepemilikansahambadan yang memberikandividen paling rendah 25% darijumlah modal yang disetor • 4. Dividen yang diterimaolehorangpribadi • 5. Bagianlaba yang diterimaataudiperolehanggotadariperseroankomanditer yang modalnyatidakterbagiatassaham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dankongsi

12. 6. Pemegang unit penyertaankontrakinvestasikolektif (KIK) • 7. SisaHasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkanolehkoperasikepadaanggotanyadanbungasimpanan yang tidakmelebihijumlahsebesar Rp240.000,00 setiapbulannya yang dibayarkanolehkoperasi. • 8. Penghasilan yang dibayaratauterutangkepadabadanusahaatasjasakeuangan yang berfungsisebagaipenyalurpinjamandan/ataupembiayaan yang diaturdenganPeraturanMenteriKeuangan • SaatTerutang, PenyetorandanPelaporan • SaatTerutang • PPhPasal 23 terutangpadabulandilakukannyapembayaranataupadabulanterutangnyapenghasilan yang bersangkutan. • 2. Penyetoran • PenyetotanPPhPasal 23 harusdisetorolehpemotongpajakselambat-lambatnyatanggal 10 bulantakwimberikutnyasetelahbulansaatterutangpajak.

13. 3. Pelaporan Pelaporan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak di mana pemotong pajak terdaftar, selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. • SoalLatihan • PT. AdimakmurmembagikandividenkepadapemegangsahamnyasebesarRp 30.000.000,00. Komposisikepemilikansaham PT. Adimakmurterdiridari Tuan CandrasebesarRp 2.000 lembarsaham, Tuan Dodysebesar 1.500 lembarsaham, dan 2.500 lembarsahamdimilikiolehNy.Endang. Dari kasustersebut, jelaskan : • Siapakah yang menjadiWajibPajakPPhPasal 23? • SiapakahpemotongPPhPasal 23? • BerapakahPPhPasal 23 yang harusdipotong?