1 / 31

PPh PASAL 22

PPh PASAL 22. oleh: Iim Ibrahim Nur, Ir., M.Ak. DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22. Impor Barang Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendahara-wan pemerintah pusat/daerah. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah.

aine
Download Presentation

PPh PASAL 22

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PPh PASAL 22 oleh: Iim Ibrahim Nur, Ir., M.Ak.

  2. DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22 • Impor Barang • Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendahara-wan pemerintah pusat/daerah. • Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah. • Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas. • Dan lain-lain ditentukan dengan UU. Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya.

  3. BUKAN OBJEK PPh PASAL 22 • Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22. • Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk. • Impor sementara jika akan di ekspor kembali. • Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000 dan tdk meru-pakan pembayaran yang terpecah-pecah. • Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos. • Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. • Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN. • Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, penger-jaan dan pengujian.

  4. PEMUNGUT PPh PASAL 22 Pemungut PPh pasal 22: Bank Devisa + Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) atas impor. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dan bendaharawan pemerintah pusat/daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian dari APBN. BUMN/D yang melakukan pembayaran atas pembelian barang yang dananya dari belanja negara/daerah. BI, BPPN, Bulog, Telkom, PLN, PT. GIA, PT. Indosat, PT. KS, Pertamina dan bank2 BUMN yang melakukan pemelian yang dananya APBN. Pertamina serta badan usaha lain yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis pertamax, pertamax super, gas atas penjualan hasil produksinya.

  5. TARIF PPh PASAL 22 • Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5% • PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor • Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5% • PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor • Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang • PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang • Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5% • PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian • Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3% • PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan • Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25% • PPh pasal 22 = 0.25% x Penjualan • Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3% • PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan

  6. PPh PASAL 23 dan PPh PASAL 4 (2) oleh: Iim Ibrahim Nur, Ir., M.Ak.

  7. OBJEK PPh PASAL 23 • Dividen, • Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan pengembalian utang, • Royalti, • Hadiah dan penghargaan selain yang diatur ps. 21, • Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, • Imbalan sehubungan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, selain yang diatur ps. 21, • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta. Pajak atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP dalam negeri dan BUT dari modal, penyerahan jasaataupenyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong sesuai ps. 21 yang terdiri dari:

  8. BUKAN OBJEK PPh PASAL 23 • Penghasilan yang dibayar/terutang kepada bank. • Sewa yg dibayarkan sehubungan dengan sewa guna usaha dgn hak opsi. • Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terba-tas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, BUMN/D, dr penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. • Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana. • Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan usaha pasangan yang didirikan dan men-jalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat: • Merupakan perusahaan kecil, menengah atau menjalankan usaha disektor yg ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan. • Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. • SHU yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. • Bunga simpanan koperasi yg tdk melebihi batas sesuai KMK.

  9. PEMOTONG PPh PASAL 23 • Badan Pemerintah. • Subjek Pajak Dalam Negeri. • Penyelenggara Kegiatan. • Badan Usaha Tetap (BUT) • Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya. • Orang Pribadi sebagai WP yang ditunjuk oleh Kepala KPP.

  10. TARIF PPh PASAL 23 • Atas penghasilan berupa dividen, bunga dan royalti = 15% x Bruto • Atas penghasilan berupa bunga simpanan koperasi (yang tidak melebihi Rp 240.000,-) = 15% x Bruto. • Atas hadiah atau penghargaan yg diberikan melalui suatu perlombaan/ adu ketangkasan yang diterima oleh WP badan/BUT = 15% x Bruto. • Atas hadiah undian = 25% x Bruto. • Sewa dan penghasilan dari angkutan darat = 15% x 20% x Bruto. • Besarnya Penghasilan Neto tidak termasuk PPN • Sewa dan penghasilan lainnya (kecuali sewa tanah dan atau bangunan yg telah dikenakan PPh) = 15% x 40% x Bruto. • Untuk sewa bangunan dmn yg menyewakan WP orang pribadi = 10%xBruto • Besarnya Penghasilan Neto tidak termasuk PPN.

  11. TARIF PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN PENYERAHAN JASA …(1) Perkiraan Penghasilan Neto: • 50% untuk penyerahan jasa profesi/tenaga ahli, jasa konsultan (kecuali konsultan konstruksi), jasa akuntan dan pembukuan, jasa penilai, jasa sertifikasi, jasa aktuaris. • 40% untuk penyerahan: • Jasa teknik dan jasa manajemen, • Jasa desain interior, desain taman, desain mesin dan peralatan, desain kenda-raan, desain iklan/logo, serta desain alat kemasan), • Jasa instalasi mesin, instalasi peralatan, instalasi TV/telepon/air/gas/TV kabel kecuali yang dilakukan oleh WP dibidang konstruksi yang memiliki ijin/sertifikat • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik, telepon/air/gas/AC/TV kabel, peralatan, alat-alat transportasi, dan pemeliharaan bangunan kecuali yang dilakukan oleh WP dibidang konstruksi yang memiliki ijin/sertifikat. 15% x Perkiraan Penghasilan Neto x Bruto

  12. TARIF PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN PENYERAHAN JASA …(2) • Jasa pengeboran (drilling) dibidang penambangan migas, kecuali oleh BUT. • Jasa penunjang dibidang penambangan migas seperti: jasa penyemenan da-sar, penyemenan perbaikan, pengontrol pasir, pengasaman, peretakan hidro-lika, nitrogen dan gulungan pipa, uji kandungan lapisan, pompa reda, mud loging, mud engineering, well testing and wire line service, dll yg sejenisnya. • Jasa penambangan dan jasa penunjang dibidang penambangan (jasa penge-boran, penebasan, pengupasan dan pembongkaran lapisan penutup, pengang-kutan/sistem transportasi kecuali jasa angkutan umum, pengolahan bahan galian, rekalamasi, mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dll sejenisnya. • Jasa penunjang dibidang penerbangan dan bandar udara. • Jasa penebangan hutan termasuk land clearing. • Jasa pengolahan termasuk pembuangan limbah. • Jasa maklon. • Jasa rekruitmen/penyediaan tenaga kerja. • Jasa perantara.

  13. TARIF PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN PENYERAHAN JASA …(3) • Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI. • Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan kecuali yg dilakukan oleh KSEI dan tdk trmsuk sewa gudang yg telah dikenakan PPh final berdasarkan PP No. 29/1996 • Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum. • Jasa sulih suara (dubbing) atau mixing film. • Jasa pemanfaatan informasi dibidang teknologi termasuk jasa internet. • Jasa sehubungan dgn software komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. • 13.33% untuk pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/pemeli-haraan/perbaikan bangunan, instalasi, pemasangan mesin, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel dalam lingkup jasa konstruksi yang bersertifikat. • 26.67% untuk jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi. • 10% untuk penyerahan jasa dibidang pembasmian hama, pembersihan hama, jasa katering, jasa lain yg pembayarannya dibebankan pd APBN/D.

  14. OBJEK PPh PASAL 4 (2) Bungadeposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto). Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek (0.1%xBruto kecuali transaksi saham pendiri 0.6%xBruto) Penghasilan dari pengalihan hartaberupa tanah dan atau bangunan (5% x Bruto). Penghasilan tertentu lainnya. Diatur dengan Peraturan Pemerintah.

  15. BUKAN OBJEK PPh PASAL 4 (2) • Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. • Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlah terpecah2. • Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan. • Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemi-likan RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhana utk dihuni. • Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima oleh bukan subjek pajak.

  16. LAIN-LAIN TARIF FINAL • Penghasilan yg diterima Orang Pribadi/Badan dari transaksi penjualan saham atau sekuritas lain di bursa efek: • Untuk transaksi semua jenis saham = 0.1% x Bruto. • Untuk transaksi saham pendiri = 0.6% x Bruto. • Penghasilan bunga deposito, tabungan, giro, SBI, obligasi dan penghasilan bunga deposito dari simpanan di luar negeri = 20% x Bruto. • Penghasilan WP OP dari investor atas penyerahan bangunan dengan kontrak BOT (Build, Operate and Transfer) = 5% x Bruto. • Penghasilan transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan= 5%xBruto. • Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran DN = 1.2% x Bruto. • Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri = 2.64% x Bruto. • Penghasilan perusahaan penerbangan dlm negeri berdasarkan perjanjian kontrak (charter) = 1.8% x Bruto (bersifat tidak final)

  17. PPh PASAL 24/26/25/29 FISKAL LUAR NEGERI oleh: Iim Ibrahim Nur, Ir., M.Ak.

  18. PPh PASAL 24 Batas Maksimum Kredit Pajak Luar Negeri (cari yang terkecil): • Jumlah pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, atau • Proporsi penghasilan LN thd total penghasilan dikali total pajak terutang. • Jumlah pajak terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak (dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan di luar negeri). Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh Penghasilan WP dalam negeri Kerugian di luar negeri tidak boleh diperhitungkan

  19. PENGGABUNGAN PENGHASILAN • Penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diper-olehnya penghasilan (accrual basis). • Penggabungan penghasilannya lainnya dilakukan dalam tahun pajak dite-rimanya penghasilan tersebut (cash basis). • Penggabungan penghasilan yang berupa dividen (pasal 18 ayat 2 UU PPh) dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut dite-tapkan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

  20. PPh PASAL 26 …(1) OBJEK PAJAK PPH PASAL 26 (20% x Penghasilan Bruto): • Dividen. • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. • Royalti, sewa & penghasilan lain sehubungn dgn penggunaan harta • Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. • Hadiah dan penghargaan. • Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. • Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. Pemotongan yang bersifat Final atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yg diterima/diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT

  21. LAIN-LAIN DIKENAKAN PPh ps 26 • Premi asuransi, termasuk premi re-asuransi (20% x Neto). • Neto = 50% x Bruto, untuk premi yg dibayar nasabah kepada perusahaan asuransi di luar negeri. • Neto = 10% x Bruto, untuk premi yang dibayar perusahaan asuransi Indonesia ke luar negeri. • Neto = 5% x Bruto, untuk premi yang dibayar perusahaan re-asuransi Indonesia ke luar negeri. • Penghasilan kena pajak ssudah dikurangi PPh suatu BUT, kecuali pengha-silan tsb ditanamkan kembali di Indonesia: 20% x (PKP-PPh terutang)

  22. FISKAL LUAR NEGERI • Fiskal luar negeri adalah pajak penghasilan yang dibayar oleh orang pribadi yang melakukan perjalanan ke luar negeri. • Fiskal luar negeri ini dpt dikreditkan pada SPT Tahunan orang pribadi yang melakukan perjalanan tersebut. Orang yang dikecualikan dari pembayaran fiskal luar negeri: • Bukan merupakan Warga Negara Indonesia. • WNI tetapi memiliki izin menetap di negara lain. • Orang pribadi lain sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan. Tarif Fiskal Luar Negeri: • Bila ke luar negeri dengan pesawat udara Rp 1.000.000,- • Bila ke luar negeri dengan kapal laut Rp 500.000,- • Bila ke luar negeri dengan daratan Rp 250.000,-

  23. PPh PASAL 25 dan 29 Angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh WP setiap bulan, dikurangi PPh yang telah di bayar sesuai ps. 21, ps. 22, ps. 23, dan ps. 24 Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. PPh Pasal 29 adalah hasil perhitungan pajak terutang selama tahun pajak dikurangi dengan angsuran pajak penghasilan yang telah dilakukan selama tahun pajak tersebut. Pembayaran PPh Pasal 29paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir setelah memperhitungkan PPh ps. 25.

  24. SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI FORMULIR 1770 • SPT Tahunan Formulir 1770 merupakan sarana untuk melaporkan peng-hasilan wajib pajak orang pribadi selama satu tahun pajak. • Formulir 1770 Induk. • Formulir 1770 – I (Lampiran I), penghitungan penghasilan neto dalam negeri • Bagian A: Penghasilan neto dalam negeri dari usaha, pekerjaan bebas. • Bagian B: Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. • Bagian C: Penghasilan neto lainnya (tidak termasuk yang final) seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan, hadiah, keuntungan dari penjualan harta. • Formulir 1770 – II (Lampiran II), pemotongan/pemungutan, PPh ditanggung pemerintah, penghasilan dan pajak yg dibayar di luar negeri. • Bagian A: Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (ps. 21/22/23) dan PPh yg ditanggung pemerintah. • Bagian B: Penghasilan neto dan pajak yang dibayar/dipotong di luar negeri.

  25. SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI FORMULIR 1770 • Formulir 1770 – III (Lampiran III), Penghasilan yang telah dikenakan pajak final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu, serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. • Bagian A: Penghasilan yang telah dikenakan pajak final, dikenakan pajak tersendiri, penghasilan pengusaha tertentu. • Bagian B: Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. • Formulir 1770 – IV (Lampiran). • Bagian A: Daftar Harta. • Bagian B: Daftar Kewajiban. • Lampiran-lampiran lain seperti: neraca dan laporan rugi/laba (bagi wajib pajak yang melaksanakan pembukuan).

  26. CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI FORMULIR 1770 • Setiap WP terlebih dahulu membaca buku petunjuk pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770. • Lampiran SPT diisi terlebih dahulu sebelum SPT induk. • Seandainya diperlukan dapat dibuat lampiran tambahan. • Induk SPT dibuat rangkap 2: • Satu lembar untuk KPP. • Satu lembar untuk wajib pajak. • Angka-angka dalam SPT tahunan berikut lampirannya dinyatakan dalam rupiah. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT • Wajib pajak yang penghasilan dibawah PTKP (dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Masa PPh ps. 25 dan SPT Tahunan). • Wajib pajak yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Masa PPh ps. 25).

  27. SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI FORMULIR 1770 S • SPT Tahunan Formulir 1770 S merupakan sarana untuk melaporkan peng-hasilan wajib pajak orang pribadi selama satu tahun pajak untuk orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas. • Formulir 1770 S Induk. • Formulir 1770 S – I (Lampiran I), rincian penghasilan dan daftar pe-motongan/pemungutan oleh pihak lain serta PPh ditanggung pemerintah. • Bagian A: Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. • Bagian B: Penghasilan neto lainnya (tidak termasuk yang final) seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan, hadiah, keuntungan dari penjualan harta. • Bagian C: Daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain (ps. 21/22/23) dan PPh yg ditanggung pemerintah. • Formulir 1770 S – II (Lampiran II), daftar harta dan kewajiban. • Bagian A: Daftar harta. • Bagian B: Daftar kewajiban.

  28. CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI FORMULIR 1770 S • Setiap WP terlebih dahulu membaca buku petunjuk pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770 S. • Lampiran SPT diisi terlebih dahulu sebelum SPT induk. • Seandainya diperlukan dapat dibuat lampiran tambahan. • Induk SPT dibuat rangkap 2: • Satu lembar untuk KPP. • Satu lembar untuk wajib pajak. • Angka-angka dalam SPT tahunan berikut lampirannya dinyatakan dalam rupiah. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT • Wajib pajak yang penghasilan dibawah PTKP (dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Masa PPh ps. 25 dan SPT Tahunan). • Wajib pajak yang tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas (dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT Masa PPh ps. 25).

  29. SPT TAHUNAN BADAN FORM 1771 • SPT Tahunan Formulir 1771 merupakan sarana untuk melaporkan peng-hasilan wajib pajak badan selama satu tahun pajak. • Formulir 1771 Induk. • Formulir 1771 – I (Lampiran I), penghitungan penghasilan neto fiskal. • Formulir 1771 – II (Lampiran II), perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya dan biaya dari luar usaha. • Formulir 1771 – III (Lampiran II), kredit pajak dalam negeri. • Formulir 1771 – IV (Lampiran II), PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. • Formulir 1771 – IV (Lampiran II); dftr pemegang saham/pemilik modal dan jumlah dividen yg dibagikan; daftar susunan pengurus dan komisaris. • Formulir 1771 – IV (Lampiran II); daftar penyertaan modal pada peru-sahaan afiliasi serta daftar pinjaman dari/kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi.

  30. CARA PENGISIAN SPT TAHUNAN BADAN FORMULIR 1771 • Setiap WP terlebih dahulu membaca buku petunjuk pengisian SPT Tahunan Badan Formulir 1771. • Lampiran SPT diisi terlebih dahulu sebelum SPT induk. • Seandainya diperlukan dapat dibuat lampiran tambahan. • Induk SPT dibuat rangkap 2: • Satu lembar untuk KPP. • Satu lembar untuk wajib pajak. • Angka SPT tahunan berikut lampirannya dinyatakan dalam rupiah. • Angka-angka tersebut bisa dinyatakan dalam mata uang asing dengan terlebih dahulu meminta permohonan kepada Dirjen Pajak. • Perlu melampirkan laporan keuangan yang telah diaudit.

  31. SESI TANYA-JAWAB TERIMA KASIH

More Related