1 / 89

Muhtar Mahmud

Pengelolaan Barang Milik Daerah. Muhtar Mahmud. HUBUNGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DGN PBMN/PBMD. UU 32/2004 UU 33/2004. UU 32/2004 UU 33/2004. UU 17/2003. UU 1/2004. PP 58/2005. UU 15/2004. PERMENDAGRI 13/2006,59/07. PP 24/2005 PP 58/2005. PERDA.

stu
Download Presentation

Muhtar Mahmud

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pengelolaan Barang Milik Daerah Muhtar Mahmud

  2. HUBUNGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DGN PBMN/PBMD UU 32/2004 UU 33/2004 UU 32/2004 UU 33/2004 UU 17/2003 UU 1/2004 PP 58/2005 UU 15/2004 PERMENDAGRI 13/2006,59/07 PP 24/2005 PP 58/2005 PERDA PBMN/PBMD PP 6/2006, PP 38/2008 Permendagri 17 /2007 PP 38 /2007 Peraturan KDH PP 3/2007 PP 41/2007 OMNIBUS REGULATIONS

  3. LANDASAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH • Undang-undangNomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturanDasarPokok-pokokAgraria; • Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah; • Undang-undangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdanPemerintahan Daerah; • Undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara; • Undang-undangNomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara; • PeraturanPemerintahNomor 46 Tahun 1971 tentangPenjualanKendaraanPeroranganDinas; • PeraturanPemerintahNomor 40 Tahun 1994 joPeraturanPemerintahNomor 31 Tahun 2005 tentangPenjualanRumah Negara; • PeraturanPemerintahNomor 40 Tahun 1996 tentangHakGuna Usaha, HakGunaBangunandanHakPakaiatas Tanah; • PeraturanPemerintahNomor 24 Tahun 2005 tentangStandarAkuntansiPemerintahan;

  4. Praetorian PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah; • PeraturanPemerintahNomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; • Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005; • KeputusanMenteriDalamNegeriNomor 49 Tahun 2001 tentangSistemInformasiManajemenBarang Daerah; • KeputusanMenteriDalamNegeriNomor 7 Tahun 2002 tentangNomorKodeLokasidanNomorKodeBarang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; • KeputusanMenteriDalamNegeriNomor 12 Tahun 2003 tentangPedomanPenilaianBarang Daerah; • KeputusanMenteriDalamNegeriNomor 153 Tahun 2004 tentangPedomanPengelolaanBarang Daerah Yang Dipisahkan; dan • PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006 tentangPedomanPegelolaanKeuangan Daerah.

  5. LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN/BARANG DAERAH Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Input Proses Output/ Input Perencanaan Proses Output/Input Proses Output Kebijakan Umum Anggaran (KUA) PPAS Program Kegiatan Anggaran • Renstrada • Dokumen Perencanaan Lainnya • Penjaringan Aspirasi • Kinerja Masa Lalu • Kebijakan Pemerintah Pusat APBD • Tolok Ukur Kinerja • Standar Analisa Belanja • Standar Biaya Akuntansi Laporan Pelaksanaan APBD • Perda APBD • Dokumen • Catatan Evaluasi Kinerja • Triwulanan • Akhir Tahun (LPJ) Hasil Evaluasi

  6. Barang milik negara/daerah (BMN/D) • Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; • Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang syah: • Diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; • Diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; • Diperoleh berdasarkan ketentuan UU; • Diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

  7. Mapping Peng Barang Daerah

  8. Asas Pengelolaan BMN/D • Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas: • fungsional, • kepastian hukum, • transparansi dan keterbukaan, • efisiensi, • akuntabilitas, dan • kepastian nilai.

  9. Tugas Dan FungsiKepala Daerah: • menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; • menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; • menetapkan kebijakan, pengamanan barang milik daerah; • mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; • menyetujui atau menolak usul pemindahtanganan, penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; • menyetujui atau menolak usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan • menyetujui dan menetapkan penjualan barang milik daerah yang tidak melalui kantor lelang negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

  10. Tugas Dan Fungsi Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang • menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah; • meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah; • meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah; • mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah atau DPRD; • melakukan koordinasi dalam pelaksaan inventarisasi barang milik daerah; dan • melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.

  11. Tugas dan Tanggungjawab Kepala SKPD: • mengajukan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya kepada pengelola barang; • mengajukan permohonan penetapan status untuk penggunaan dan/atau penguasaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan/atau perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah melalui pengelola barang; • melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya; • menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; • mengamankandanmemeliharabarangmilikdaerah yang beradadalampenguasaannya;

  12. 6. mengajukanusulpemindahtangananbarangmilikdaerahberupatanahdan/ataubangunandanselaintanahdan/ataubangunan yang tidakmemerlukanpersetujuan DPRD; 7. menyerahkantanahdan/ataubangunandanselaintanahdan/ataubangunan yang tidakdimanfaatkanuntukpenyelenggaraantugaspokokdanfungsi SKPD yang dipimpinnyakepadaKepala Daerah melaluipengelolabarang; 8. melakukanpengawasandanpengendalianataspenggunaanbarangmilikdaerah yang adadalampenguasaannya; dan 9. menyusundanmenyampaikanLaporanBarangPenggunaSemesteran (LBPS) danLaporanBarangPenggunaTahunan (LBPT) sertaLaporanInventarisasi 5 (lima) tahunan (sensus) yang beradadalampenguasaannyakepadapengelolabarang.

  13. Strategi Penkodean Barang dan Kode Rekening

  14. Pengelolaan BMN/D • Pengelolaan BMN/D meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c. penggunaan; d. pemanfaatan; e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g. penghapusan; h. pemindahtanganan; i. penatausahaan; j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

  15. Pejabat Pengelolaan BMN/D • Pengelola Barang • Menteri Keuangan selaku BUN adl pengelolabarang milik negara; • Gubernur/bupati/walikota adl pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. • Sekretaris daerah adalah pengelolabarang milik daerah; • Dimana posisi SKPKD? (lihat UU 1/04 psl 43(2))

  16. Wewenang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD (G/B/W) • Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dan pengamanan BMD; • Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; • Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; • Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya; • Menyetujui usul pemanfaatan BMD selain tanah dan/atau bangunan.

  17. Wewenang Sekda selaku Pengelola BMD • Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD; • Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD; • Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD; • Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD; • Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi BMD; • Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

  18. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang • Menteri/pimpinan lembaga selaku pimpinan kementerian negara/lembaga adalah pengguna barang milik negara. • Kepala Kantor dalam lingkungan kementerian negara/lembaga adalah kuasa pengguna barang milik negara dalam lingkungan kantor yang dipimpinnya. • Kepala SKPD adalah pengguna barang milik daerah.

  19. Wewenang dan Tanggung Jawab Kepala SKPD • Mengajukan rencana kebutuhan BMD bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; • Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah; • Melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya; • Menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya; • Mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;

  20. Wewenang danTanggung Jawab Kepala SKPD • Mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunanyang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan BMD selain tanah dan bangunan; • Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan Tupoksi SKPD yang dipimpinnya kepada G/B/W melalui pengelola barang; • Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; • Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dlm penguasaannya kepada pengelola barang.

  21. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran • Perencanaan kebutuhan BMN/D disusun dalam RKA-SKPD; • Berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. • KPB mengusulkan rencana kebutuhan BMN/D kpd PB yang kemudian meneruskan ke Pengelola Barang. • Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dgn memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah (RKBMN/D).

  22. Pengadaan BMN/D • Pengadaan BMN/D dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. • Pengaturan mengenai pengadaan tanah mengikuti UU. • Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengadaan BMN/D selain tanah diatur dgn Peraturan Presiden (Perpres).

  23. Penggunaan BMN/D • Status penggunaan barang ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: • Barang milik negara oleh pengelola barang; • Barang milik daerah oleh gubernur/bupati/ walikota.

  24. Tata Cara Penetapan Status Penggunaan BMN • Pengguna barang melaporkan BMN yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan; • Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan BMN dimaksud.

  25. Tatacara Penetapan Status Penggunaan BMD • PB melaporkan barang milik daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan; • Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan dimaksud kepada gubernur/bupati/walikota untuk ditetapkan status penggunaannya.

  26. Tatacara Penetapan Status Penggunaan BMD • BMN/D dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan Tupoksi KL/SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dlm rangka menjalankan pelayanan umum sesuai Tupoksi kementerian negara/lembaga/SKPD ybs.

  27. Pemanfaatan • Pemanfaatan BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang. • Pemanfaatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan G/B/W. • Pemanfaatan BMN/D berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan Tupoksi PB/KPB dilakukan oleh PB dengan persetujuan pengelola barang.

  28. Pemanfaatan BMN/D • Pemanfaatan BMN/D selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh PB dengan persetujuan pengelola barang. • Pemanfaatan BMN/D dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum.

  29. Bentuk2 Pemanfaatan BMN/D • Sewa; • Pinjam pakai; • Kerjasama pemanfaatan; • Bangun guna serah dan bangun serah guna.

  30. 1. Sewa • Bentuk penyewaan BMN/D: • Penyewaan BMN atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola (dilaksanakan oleh Pengelola Barang); • Penyewaan BMD atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada gubernur/bupati/ walikota (dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota); • Penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang (dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang); • Penyewaan atas BMN/D selain tanah dan/atau bangunan (dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang).

  31. 1. Sewa (lanj.) • Persyaratan Sewa: • BMN/D dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan negara/daerah. • Jangka waktu penyewaan barang milik negara/daerah paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang. • Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: • Barang milik negara oleh pengelola barang; • Barang milik daerah oleh gubernur/bupati/walikota.

  32. 1. Sewa (lanj.) • Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat: • Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian; • Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu; • Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; • Persyaratan lain yang dianggap perlu.

  33. 1. Sewa (lanj.) • Hasil penyewaan merupakan penerimaan negara/daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening kas umum negara/daerah.

  34. 2. Pinjam Pakai • Pinjam pakai barang milik negara/daerah dilaksanakan antara Pempus dengan Pemda atau antar Pemda. • Jangka waktu pinjam pakai BMN/D paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang. • Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: • Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian; • Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan, dan jangka waktu; • Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; • Persyaratan lain yang dianggap perlu.

  35. 3. Kerjasama Pemanfaatan • Kerjasama pemanfaatan BMN/D dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka: • Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN/D; dan • Meningkatkan penerimaan negara/pendapatan daerah.

  36. 3. Kerjasama Pemanfaatan Bentuk Kerjasama Pemanfaatan: • Kerjasama pemanfaatan BMN atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada pengelola barang (oleh Pengelola Barang); • Kerja sama pemanfaatan BMD atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada G/B/W (dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan gubernur/bupati/walikota); • Kerja sama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang; • Kerja sama pemanfaatan atas barang milik negara/daerah selain tanah dan/atau bangunan (dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang).

  37. 3. Kerjasama Pemanfaatan • Ketentuan2 penting: • Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBN/D untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap BMN/D di maksud; • Mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecuali untuk BMN/D yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung; • Mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama;

  38. 3. Kerjasama Pemanfaatan • Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; • Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang; • Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan/menggadaikan BMN/D yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatna; • Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

  39. 4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna (BGS-BSG) Persyaratan: • Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan Tupoksi; dan • Tidak tersedia dana dalam APBN/D untuk pengyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

  40. 4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna (BGS-BSG) • Bangun guna serah dan bangun serah guna BMN dilaksanakan oleh pengelola barang, • Untuk BGS dan BSG BMD dilaksanakan oleh pengelolan barang setelah mendapat pesetujuan G/B/W.

  41. 4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna (BGS-BSG) • Tanah yg status penggunaanya ada pada PB dan direncanakan untuk penyelenggaraan Tupoksi PB ybs. dapat dilakukan BGS-BSG setelah terlebih dahulu diserahkan kepada: • Pengelola barang untuk barang milik negara; • Gubernur/bupati /walikota untuk barang milik daerah. • BGS-BSG ini dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan PB dan/atau KPB sesuai tugas pokok dan fungsinya.

  42. 4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna (BGS-BSG) • Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama30 tahun sejak perjanjian ditandatangani. • Penetapan mitra BGS dan mitra BSG dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangnya lima peserta/peminat.

  43. Kewajiban Mitra BGS dan Mitra BSG Selama jangka waktu pengoperasian mitra harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: • Membayar kontribusi ke rekening kas umum negara/daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang; • Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahkantangankan objek BGS dan BSG; • Memelihara objek BGS dan BSG.

  44. Perjanjian BGS dan BSG BGS dan BSG dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat: • Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ; • Objek bangun guna serah dan bangun serah guna; • Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna; • Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; • Persyaratan lain yang dianggap perlu.

  45. Lain-lain • Izin mendirikan bangunan hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus diatasnamakan Pemerintah RI/Pemda. • Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan BGS dan BSG tidak dapat dibebankan pada APBN.

  46. Penyerahan BGS-BSG • Mitra BGS BMN harus menyerahkan objek BGS kepada pengelola barang pada akhir jangka waktu pegoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pegawasan fungsional pemerintah. • Mitra BGS BMD harus menyerahkan objek bangun guna serah kepada gubernur/bupati/walikota pada akhir jangka waktu pegoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pegawasan fungsional pemerintah.

More Related