PARADIGMA BARU LEGISLASI PASCPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. PARADIGMA BARU LEGISLASI PASCPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ReflyHarun CORRECT (Constitutional & Electoral Reform Centre) Jakarta, 24 Juli 2013

2. PUTUSAN MK 27 MARET 2013 • DPD terlibatdalampenyusunanProlegnas; • DPD dapatmengajukanRUU (tertentu), termasuk RUU pencabutanperppu (tertentu); • DPD ikutmembahasRUU (tertentu); • Pembahasan RUU bersifattigapihak (tripatit), yaituantara DPR, DPD, danPresiden; • Seluruhketentuan yang mereduksiataumengurangikewenangan DPD dalam UU MD3 dan UU P3, baik yang dimohonkanatautidak, bertentangandengan UUD 1945 bilatidaksesuaidengantafsirMK.

3. SIFAT PUTUSAN MK DALAM PENGUJIAN UU • Putusan mengikat semua pihak, tidak hanya terhadap Pemohon; • Putusan berlaku sejak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

4. PASAL 58 UU MK • Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. TRIPARTIT • Konstruksi UUD 1945 mengenaipembahasan RUU antaraPresidendan DPR, serta DPD (dalamhalterkait RUU tertentu) dilakukanantaralembaganegara, sehingga DIM, diajukanolehmasing-masinglembaganegara, dalamhalinibagi DPR seharusnya DIM diajukanoleh DPR, bukan DIM diajukanolehfraksi. • Paragraf 3.18.2 PutusanNomor 92/PUU-X/2012.

6. KONSEKUENSI PUTUSAN MK • Sejak 27 Maret 2013 proses pembentukan UU harus tunduk pada putusan MK; • Bila proses pembentukan tersebut tidak mengacu pada putusan MK maka undang-undang yang dihasilkan cacat formil dan potensial dibatalkan MK melalui uji formil.

7. TINDAK LANJUT PUTUSAN MK • Jangka pendek: Perlu perubahan tatib DPR dan DPD yang mengatur tentang proses pembentukan undang-undang (bisa tatib bersama); • Jangka panjang: Perlu perubahan UU MD3 dan UU P3. Proses pembentukan UU sebaiknya diatur dalam UU P3 saja.

8. FAKTA HARI INI • Hingga saat ini (sudah empat bulan), proses pembentukan UU belum mengacu pada putusan MK; • DPR terlihat enggan untuk melaksanakan putusan MK, terutama terkait dengan poin tripartit.

9. SOLUSI MEMATUHI PUTUSAN MK • Jalan politik: DPD ‘memboikot’ seluruh proses pembahasan RUU yang seharusnya melibatkan DPD (bila negosiasi gagal) • Jalan hukum: mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara ke MK (bila negosiasi gagal)

10. SIKAP PEMERINTAH • Seharusnyapemerintah pun mematuhiputusan MK denganmenolakpembahasan RUU di DPR bilatidaksesuaidenganputusan MK. • Dalamkonstruksipersetujuan RUU, Presidenmemilikikewenangan yang samadengan DPR. TanpapersetujuanPresiden, RUU tidakbisamenjadi UU.