Paradigma baru pengendalian pemerintahan
Download
1 / 26

PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN - PowerPoint PPT Presentation


  • 196 Views
  • Uploaded on

Nala Sea Side Hotel , 15 April 2014. PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN. Oleh : Drs. H. Mulya Hudori , M.Pd Jabatan : Kabag TU Kanwil Kemenag Prov. Bkl. Disampaikan Dalam Orientasi Manajemen Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN' - heba


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Paradigma baru pengendalian pemerintahan

Nala Sea Side Hotel,

15 April 2014

PARADIGMA BARU PENGENDALIAN PEMERINTAHAN

Oleh : Drs. H. MulyaHudori, M.Pd

Jabatan : Kabag TU KanwilKemenag Prov. Bkl

Disampaikan Dalam Orientasi Manajemen Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

Tahun 2014


Mari kitaberdoa

Agar kitaselamat & bahagia

duniaakhirat, sertamengikuti

Materi Orientasiinimendapat ridho

ALLAH.


Curriculum vitae
Curriculum Vitae

Nama : Drs. H. Mulya Hudori, M.Pd

Tgl Lahir : Bandung, 5 Nopember 1963

Pangkat/Gol : Pembina Tk 1 / IV/b

Pendididikan :

  • S.1 : IAIN Bandung tahun 1988 

  • S.2 : Universitas Bengkulu Tahun 2007

    Riwayat Pekerjaan :

  • Kepala MAN Al-Hidayah – IPUH tahun 1992

  • Kepala MAN IPUH 1997

  • Kepala MAN Arga Makmur 2003

  • Kepala MAN 2 Padang Kemiling 2007

  • Kepala Seksi Penyuluhan Haji dan Umroh pada Bidang Hazawa Kanwil Kemenag tahun 2007

  • Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lebong (2007-2013)

  • Kabag TU Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (2013)


Visi Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

“Terwujudnya

MasyarakatProvinsi

Bengkulu yang TaatBeragama,

Rukun, Cerdas, Mandiri, dan

Sejahtera LahirBatin”.


Lima Misi Kementerian Agama

  • MeningkatkanKualitasKehidupanBeragama

  • MeningkatkanKualitasKerukunanUmat Beragama

  • MeningkatkanKualitas Raudhatul Athfal Madrasah, Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

  • PeningkatanKualitasPenyelenggaraanIbadahHaji,.

  • Mewujudkan Tata KelolaKepemerintahan yang Bersihdanberwibawa


Pengendalian pemerintahan
PengendalianPemerintahan ???

PengendalianPemerintahandimaksudkanuntukMenciptakanbirokrasipemerintah yang profesionaldengankarakteristik, berintegrasi, berkinerjatinggi, bebasdanbersih KKN, mampumelayanipublik, netral, sejahtera, berdedikasi, danmemegangteguhnilai-nilaidasardankodeetikaparaturnegara.


Paradigma pelayanan pemerintahan

PELANGGAN

KARYAWAN

CEO

IMPLEMENTASI

MANAJEMEN

MANAJEMEN

IMPLEMENTASI

PELANGGAN

PARADIGMA PELAYANAN PEMERINTAHAN

PARADIGMALAMA

PARADIGMA BARU

KARYAWAN

CEO


Paradigma Lama = KepemimpinanSatuArahsehingga minim pengawasandanCenderungTidakBerdasarkanPadaKebutuhandanAspirasi Rakyat



KOORDINATIF PEMERINTAHAN

DALAM

MENGHADAPI

KOMPLEKSITAS

POLA

PEMERINTAHAN

MENGATUR//MENGENDALIKAN

DALAM

MENGHAFAPI DINAMIKA

MENGATUR, MENGINTEGRASIKAN,

MENCIPTAKAN KETERPADUAN

DALAM

MENGHADAPI KEANEKARAGAMAN


DASAR HUKUM YANG MEWAJIBKAN INSTANSI PEMERINTAH PEMERINTAHANUNTUK MENYELENGGARAKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).


Lanjutan PEMERINTAHAN..

Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.


Definisi PEMERINTAHAN SPI dan SPIP

PP No. 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah

SPIPadalahsistempengendalian intern (SPI) yang diselenggarakansecaramenyeluruhdilingkunganpemerintahpusatdanpemerintahdaerah

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

SPI adalahProses yang integral padatindakandankegiatan yang dilakukansecara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawaiuntukmemberikankeyakinanmemadaiatas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalanpelaporankeuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatanterhadapperaturanperundang-undangan

(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)


TUJUAN SPIP PEMERINTAHAN

  • Menghasilkan data daninformasi yang handal.

  • Menjagaharta/kekayaandancatatanorganisasi.

  • Meningkatkanefisiensioperasional.

  • Mendorongketaatankepadakebijakanmenajerial yang telahditetapkan.


MANFAAT SPIP PEMERINTAHAN

  • Mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) danfraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi,

  • Membantupengamanan asset terkait terjadinya kecurangan(fraud), pemborosan, dansalah penggunaan yang tidak sesuai tujuan.


Unsur PEMERINTAHANSPIP

LingkunganPengendalian,

Penilaianrisiko,

Kegiatanpengendalian,

Informasidankomunikasiserta

Pemantauan/monitoring, yang kemudiandituangkandalam Bab II PP No. 60 Tahun 2008 tersebut.


Sistem PEMERINTAHANpengendalian intern inimenjadikanpresidenbesertaseluruhpenyelenggarapemerintahditingkatpusatdandaerahharusmampumelaksanakanprinsiptatakelolapemerintahan yang baik. Langkahinidimulaidaritahapperencanaansampaidenganprosespengendalianpadatahappelaksanaannya


SPIP PEMERINTAHANmendorongpeningkatankualitaslayananpublikdanakuntabilitaspengelolaaninstansipemerintah.

Paradigmapengawasansebelumnyabersifatsearah. Tetapi, denganadanya SPIP ini, pengendalianharusdilakukandarisemuasegi.


Bagaimana dengan di kementerian agama
Bagaimana PEMERINTAHANdengandiKementerian Agama??

Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan kementerian Agama diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2011






Tambahkan 2 titik imajiner tanpa putus

Bidang kreatifitas


SAYANG DAHULU,SEKARANG MASIH tanpa putus

Sekian Dulu,Terima Kasih - Wasallammualaikum Wr. Wb.


ad