1 / 63

KREDIT

KREDIT. ASAL DAN ARTI KATA CREDIT. CREDERE CREDO KEPERCAYAAN TRUTH FAITH. UNSUR-UNSUR KREDIT. KEPERCAYAAN TENGGANG WAKTU RISIKO PRESTASI. FUNGSI KREDIT. MENINGKATKAN DAYA GUNA UANG MENINGKATKAN PEREDARAN UANG MENINGKATKAN PEREDARAN BARANG STABILITAS EKONOMI NASIONAL

tad
Download Presentation

KREDIT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KREDIT

  2. ASAL DAN ARTI KATA CREDIT • CREDERE • CREDO • KEPERCAYAAN • TRUTH • FAITH

  3. UNSUR-UNSUR KREDIT • KEPERCAYAAN • TENGGANG WAKTU • RISIKO • PRESTASI

  4. FUNGSI KREDIT • MENINGKATKAN DAYA GUNA UANG • MENINGKATKAN PEREDARAN UANG • MENINGKATKAN PEREDARAN BARANG • STABILITAS EKONOMI NASIONAL • PEMERATAAN PENDAPATAN • SEMANGAT BERUSAHA • HUBUNGAN INTERNASIONAL

  5. PENGERTIAN KREDIT DALAM UU PERBANKAN (PASAL 1 ANGKA 11 UU 10/1998) “KREDIT ADALAH PENYEDIAAN UANG ATAU TAGIHAN YANG DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN ITU, BERDASARKAN PERSETUJUAN ATAU KESEPAKATAN PINJAM-MEMINJAM ANTARA BANK DENGAN PIHAK LAIN YANG MEWAJIBKAN PIHAK PEMINJAM UNTUK MELUNASI UTANGNYA SETELAH JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN PEMBERIAN BUNGA”

  6. PENGGOLONGAN KREDIT • JANGKA WAKTU • TUJUAN PENGGUNAAN • OBJEK YANG DITRANSFER • CARA PENARIKAN • JUMLAH KREDITUR • JAMINAN / AGUNAN • DLL

  7. KEBIJAKAN PRINSIP KEHATIAN-HATIAN DALAM PERKREDITAN • BANK UMUM WAJIB MEMILIKI DAN MENERAPKAN PEDOMAN PERKREDITAN DAN PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH, SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH BI (PASAL 8 (2) UU 10/1998) • DALAM MEMBERIKAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH DAN MELAKUKAN KEGIATAN KEGIATAN USAHA LAINNYA, BANK WAJIB MENEMPUH CARA-CARA YANG TIDAK MERUGIKAN BANK DAN KEPENTINGAN NASABAH YANG MEMPERCAYAKAN DANANYA KEPADA BANK (PASAL 29 (2) UU 10/1998) • BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK) (PASAL 11 UU 7/1992 JT 10/1998) • BANK DILARANG MEMBERIKAN KREDIT UNTUK MEMBAYAR PAJAK, MEMBELI SAHAM DAN MODAL KERJA JUAL BELI SAHAM. • SEMUA KREDIT HARUS DALAM BENTUK TERTULIS • BANK DILARANG MEMBERI KREDIT KEPADA BIDANG-BIDANG YANG DIPERHITUNGKAN KURANG SEHAT

  8. PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM TINGKAT SUKU BUNGA • BANK INDONESIA MEMBEBASKAN BANK UNTUK MENENTUKAN TINGKAT SUKU BUNGA • SBI • JIBOR

  9. SIKLUS PERKREDITAN

  10. TAHAP I: PERMOHONAN KREDIT • BANK HANYA AKAN MEMBERIKAN KREDIT JIKA DIAJUKAN SECARA TERTULIS • PERMOHONAN HARUS BERISI INFORMASI YANG LENGKAP • BANK AKAN MEMERIKSA KEBENARANNYA

  11. TAHAP II: ANALISIS KREDIT DASAR: PASAL 8 (1) UU 10/1998 “DALAM MEMBERIKAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, BANK UMUM WAJIB MEMPUNYAI KEYAKINAN BERDASARKANANALISISYANG MENDALAM ATAS ITIKAD DAN KEMAMPUAN SERTA KESANGGUPAN NASABAH DEBITUR UNTUK MELUNASI UTANGNYA ATAU MENGEMBALIKAN PEMBIAYAAN DIMAKSUD SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN”

  12. PENJELASAN PASAL 8 UU 10/1998 • PRINSIP KEHATI-HATIAN DIKAITKAN DENGAN RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN • JAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN ARTINYA KEYAKINAN ATAS KEMAMPUAN DAN KESANGGUPAN NASABAH DEBITUR UNTUK MELUNASI KEWAJIBANNYA SESUAI PERJANJIAN • DALAM MEMPEROLEH KEYAKINAN TERSEBUT DILAKUKAN PENILAIANTERHADAP WATAK, KEMAMPUAN, MODAL, AGUNAN DAN PROSPEK USAHA • AGUNAN HANYA SEBAGAI SALAH SATU UNSUR ANALISIS, DAPAT BERUPA BARANG, PROYEK ATAU HAK TAGIH YANG DIBIAYAI DARI KREDIT YBS • KREDIT HARUS MEMPERHATIKAN HASIL ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

  13. PRINSIP ANALISIS KREDIT • BENTUK/ FORMAT/ KEDALAMAN/ DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH DAN JENIS KREDIT • HARUS MENGGAMBARKAN KONSEP HUBUNGAN TOTAL PERMOHONAN KREDIT • ANALISIS HARUS LENGKAP, AKURAT, OBJEKTIF

  14. 3 R • RETURN (PENGEMBALIAN DANA) • REPAYMENT (PELUNASAN) • RISK TAKING (RISIKO)

  15. 6 ASPEK • ASPEK YURIDIS • ASPEK PASAR DAN PEMASARAN • ASPEK TEKNIS • ASPEK MANAJEMEN • ASPEK KEUANGAN • ASPEK SOSIAL-EKONOMIS

  16. 4 P • PERSONALITY • PURPOSE • PROSPECT • PAYMENT

  17. 5 C • CHARACTER • CAPACITY / CAPABILITY • CAPITAL • COLLATERAL • CONDITION OF ECONOMICS ( + CONSTRAIN)

  18. SKEMA PENILAIAN JAMINAN JAMINAN TELAH MEMENUHI SYARAT YURIDIS JAMINAN KEBENDAAN JAMINAN IMATERIIL APAKAH BENDA BERGERAK? APAKAH BENDA TETAP? APAKAH DAPAT DIIKAT SECARA YURIDIS PERFECT? BERAPA NILAINYA? NILAI PASAR TAKSIRAN NILAI JUAL NILAI GANTI DIPERBANDINGKAN RP ? NILAI GANTI APAKAH TELAH MEMENUHI KEBUTUHAN SESUAI DENGAN MAKSIMUM KREDIT YANG ADA?

  19. TAHAP III: KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT DISESUAIKAN DENGAN KONDISI MASING-MASING BANK (SELF REGULATORY BANKING) (SK DIREKSI BI 27/95 DAN SEBI 27/95) “TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN PELAKSANAAN PERKREDITAN BANK BAGI BANK UMUM” PROSEDUR PERKEDITAN YANG SEHAT (PERSETUJUAN, DOKUMENTASI, ADMINISTRASI, PENGAWASAN)

  20. TAHAP IV: PERJANJIAN KREDIT

  21. PERJANJIAN KREDIT HARUS DALAM BENTUK TERTULIS(AKTA NOTARIEL ATAU DI BAWAH TANGAN) • SK DIREKSI BI NOMOR 27/162/KEP/DIR • SEBI NOMOR 27/7/UPPB TANGGAL 31 MARET 1995

  22. BENTUK PERJANJIAN KREDIT • SOEBEKTI, MARIAM DARUS BADRULZAMAN, MUNIR FUADY:PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (1754 S.D. 1769 KHUPERDATA) • SUTAN REMY SJAHDENY:PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI PERJANJIAN TIDAK BERNAMA

  23. 4 ALASAN SUTAN REMY SJAHDEINY

  24. ALASAN GUNARTO SUHARDI • DALAM KUHPERDATA TERDAPAT KETENTUAN PINJAM MEMINJAM BARANG YANG DIPERGUNAKAN HABIS (BERAS, UANG DLL) • UANG DALAM ILMU EKONOMI MONETER DAPAT DIPERJUAL-BELIKAN DAN DIPINJAMKAN DALAM BERBAGAI TRANSAKSI PASAR UANG • UNTUK MENGISI KEKOSONGAN HUKUM. SEHINGGA KETENTUAN PASAL YANG TERKAIT DENGAN BUNGA DAN SYARAT PENGEMBALIAN MASIH DAPAT BERLAKU BAGI KREDIT BANK • PERMASALAHAN BAGI PK (KONSENSUIL, PENGGUNAAN DLL) BUKAN ALASAN YANG KUAT UNTUK TIDAK BERLAKUNYA KUHPERDATA • PERJANJIAN KREDIT DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERJANJIAN BERSYARAT • PENGERTIAN KREDIT DALAM UU PERBANKAN (pasal 1 angka 11 UU 10/1998) DENGAN TAMBAHAN PERSYARATAN, A.L. TERTULIS, TUJUAN PENGGUNGAAN DLL

  25. FUNGSI PERJANJIAN KREDIT • PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI PERJANJIAN POKOK • ALAT BUKTI BATASAN-BATASAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PARA PIHAK • MONITORING KREDIT

  26. ISI PERJANJIAN KREDIT BANK

  27. ISI PERJANJIAN KREDIT BANK I. IDENTITAS PARA PIHAK (BANK, DEBITUR PERORANGAN/BADAN USAHA, DASAR HUKUM, KEDUDUKAN PARA PIHAK) II. KLAUSULA REPRESENTATION & WARRANTIES (BERISI FAKTA DARI NASABAH, A.L.: STATUS HUKUM, KEADAAN KEUANGAN DLL)

  28. III. TUJUAN PEMBERIAN KREDIT (JENIS KREDIT) IV. BIAYA-BIAYA V. KLAUSULA BARANG AGUNAN

  29. VI. KLAUSULA CONDITION PRECEDENT (SYARAT TANGGUH YANG HARUS DIPENUHI SEBELUM PENARIKAN PERTAMA) VII. KLAUSULA AFFIRMATIVE COVENANT (SEGALA SESUATU YANG HARUS DILAKUKAN SELAMA PERJANJIAN BERLANGSUNG)

  30. VIII. KLAUSULA NEGATIVE COVENANT (SEGALA SESUATU YANG DILARANG DILAKUKAN SELAMA PERJANJIAN KREDIT BERLANGSUNG) IX. KLAUSULA TINDAKAN YANG DAPAT DIAMBIL BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN, PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN KREDIT

  31. X. TIGGER CLAUSE/ EVENT OF DEFAULT (PENYELESAIAN ISI PERJANJIAN SECARA SEPIHAK WALAU PERJANJIAN BELUM BERAKHIR) XI. KLAUSULA DEBET AUTHORIZATION (KLAUSULA YANG MEMBERI KEWENANGAN KEPADA BANK UNTUK MENDEBET REKENING DEBITUR )

  32. XII. KLAUSULA BUNGA RAMPAI / MISSCELANOUS (TAAT KEPADA PERATURAN BANK, TEMPAT PENYETORAN, FORMAT SURAT DLL) XIII. KLAUSULA ARBITRASE / DISPUTE SETTLEMENT XIV. KLAUSULA PENUTUP

  33. TAHAP V PENGIKATAN JAMINAN / AGUNAN KREDIT

  34. JAMINAN DALAM UU PERBANKAN • PASAL 24 (1) UU 14/1967: “BANK UMUM TIDAK MEMBERIKAN KREDIT TANPA JAMINAN KEPADA SIAPAPUN JUGA” • PASAL 8 UU 7/1992: “DALAM MEMBERIKAN KREDIT BANK UMUM WAJIB MEMPUNYAI KEYAKINAN ATAS KEMAMPUAN DAN KESANGGUPAN DEBITUR UNTUK MELUNASI UTANGNYA SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN” • PASAL 8 (1) UU 10/1998: ”DALAM MEMBERIKAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, BANK UMUM WAJIB MEMPUNYAI KEYAKINAN BERDASARKAN ANALISIS YANG MENDALAM ATAS ITIKAD DAN KEMAMPUAN SERTA KESANGGUPAN NASABAH DEBITUR UNTUK MELUNASI UTANGNYA ATAU MENGEMBALIKAN PEMBIAYAAN DIMAKSUD SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN

  35. PERMASALAHAN HUKUM PENGHAPUSAN KEWAJIBAN JAMINAN KREDIT PERBANKAN(GUNARTO SUHARDI) • “KEYAKINAN” ADALAH SESUATU YANG SULIT DIUKUR. • APABILA “KEYAKINAN” TELAH DIBANGUN BERDASAR ANALISIS KREDIT DENGAN STANDAR INTERNASIONAL, MAKA TIDAK ADA DEBITUR YANG DAPAT MEMPEROLEH KREDIT. • “KEYAKINAN” YANG DIPEROLEH BERDASAR ANALISIS, HANYA DAPAT DIPASTIKAN BILA ADA “COLLATERAL” ATAU AGUNAN • KETENTUAN TIDAK ADANYA KEWAJIBAN ATAS JAMINAN JUGA TIDAK MELARANG BANK UNTUK MEMINTA JAMINAN. • SECARA PRINSIP, KETENTUAN PENGHAPUSAN JAMINAN TIDAK SERASI ATAU TIDAK SINKRON DENGAN PASAL 1131 KUHPERDATA (SEGALA HAK KEBENDAAN SI BERHUTANG, BAIK YANG BERGERAK AUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG SUDAH ADA MAUPUN YANG BARU AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI TANGGUNGAN UNTUK SEGALA PERIKATAN)

  36. AGUNAN DALAM UU PERBANKAN PASAL 1 ANGKA 23 UU 10/1998 “ AGUNAN ADALAH JAMINAN TAMBAHAN YANG DISERAHKAN NASABAH DEBITUR KEPADA BANK DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”

  37. PENJELASAN PASAL 8 • AGUNAN TAMBAHAN BERMAKNA BARANG YANG TIDAK BERKAITAN LANGSUNG DENGAN OBJEK YANG DIBIAYAI • KREDIT TANPA AGUNAN ≠ KREDIT TANPA JAMINAN • KREDIT TANPA AGUNAN TETAP ADA JAMINAN, YAITU KEYAKINAN BANK ATAS KEMAMPUAN DAN KESANGGUPAN DEBITUR UNTUK MELUNASI UTANGNYA SESUAI YANG DIPERJANJIKAN, DAN AGUNAN ADALAH SALAH SATU UNSURNYA • KREDIT TANPA AGUNAN TERMASUK KREDIT KELAYAKAN

  38. FUNGSI AGUNAN • BANK MENDAPAT HAK DAN KEKUASAAN UNTUK PELUNASAN APABILA DEBITUR INGKAR JANJI • MENDORONG NASABAH DEBITUR BERPERAN AKTIF DALAM KEGIATAN USAHANYA • MENDORONG TERPENUHINYA PERJANJIAN KREDIT

  39. BAGAIMANA AGUNAN YANG BAIK? • SECURED (DIIKAT SECARA JURIDIS PERFECT, SEHINGGA TIDAK ADA KLAIM DARI PIHAK LAINNYA) • WORTHY AND MARKETABLE (HARGA / NILAI JAMINAN CUKUP TINGGI SEHINGGA DAPAT MENUTUP KREDIT DAN LAKU DIJUAL)

  40. EVALUASI AGUNAN KREDIT • NILAI AGUNAN (UTAMA + TAMBAHAN) MENGCOVER NILAI TOTAL KREDIT • TINGKAT MARKETABILITAS • DAPAT DIIKAT SESUAI DG KETENTUAN YG BERLAKU (EXECUTORIAL)\ • LEGALITAS BARANG JAMINAN • BERNILAI EKONOMIS • ASURANSI

  41. JAMINAN JAMINAN UMUM JAMINAN KHUSUS 1131 BW JAMINAN PERORANGAN JAMINAN KEBENDAAN BORGTOCH PENANGGUNGAN BENDA TETAP BENDA BERGERAK 1132 BW TANAH BUKAN TANAH GADAI FIDUSIA UUHT 4/96 UU 42/99 1152-1158 BW HIPOTIK 1162 BW

  42. JENIS AGUNAN • AGUNAN KEBENDAAN • BENDA TIDAK BERGERAK • BENDA BERGERAK • AGUNAN NON KEBENDAAN • PERSONAL GUARANTEE • CORPORATE GUARANTEE

  43. BENTUK PENGIKATAN I. HAK TANGGUNGAN • DASAR HUKUM : UU NO. 4 TAHUN 1996: • OBYEK: HM, HGU. HGB, HAK PAKAI ATAS TANAH NEGARA, HAK PAKAI ATAS TANAH HAK MILIK, RUMAH SUSUN DAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN

  44. PARA PIHAK DALAM HAK TANGGUNGAN • KREDITUR • DEBITUR • PPAT • BPN

  45. SIFAT HAK TANGGUNGAN • BERSIFAT ACCESOIR (PERJANJIAN IKUTAN) • TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI • PEMEGANG HT MEMILIKI PREFEREN • HT TETAP MENGIKUTI OBJEKNYA WALAUPUN SUDAH BERPINDAH TANGAN

  46. SIFAT HAK TANGGUNGAN • BERSIFAT ACCESOIR (PERJANJIAN IKUTAN) • TIDAK DAPAT DIBAGI-BAGI • PEMEGANG HT MEMILIKI PREFEREN • HT TETAP MENGIKUTI OBJEKNYA WALAUPUN SUDAH BERPINDAH TANGAN

  47. PROSES HT • TRANSAKSI PINJAM MEMINJAM • PEMBUATAN APHT DIHADAPAN PPAT • PENDAFTARAN HT DI BPN • DIBUAT BUKU TANAH HT OLEH BPN • SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN

  48. SKMHT(SURAT KUASA MEMASANG HAK TANGGUNGAN) • HARUS NOTARIL/ PPAT • JANGKA WAKTU: 3 BULAN UNTUK YANG BELUM TERDAFTAR, 1 BULAN UNTUK YANG TELAH TERDAFTAR, KECUALI: • KREDIT UNTUK KUD • KUT • KPR : PEMILIKAN RUMAH INTI, RUMAH SEDERHANA, RUMAH SUSUN DGN LUAS TANAH MAKS 200M2, BANGUNAN 70M2 • KSB (KAVLING SIAP BANGUN) LT 54M2 DAN KREDIT YANG DIPERGUNAKAN UNTUK BANGUNAN • UNTUK RENOVASI BAGI RUMAH KPR/KSB TERSEBUT DIATAS • KREDIT PRODUKTIF DENGAN PLAFOND TIDAK MELEBIHI RP. 50 JUTA • KALAU TIDAK TERPENUHI BATAL DEMI HUKUM

  49. 2. HIPOTIK • KAPAL > 20 M2 • AKTA HIPOTIK DIBUAT OLEH SYAHBANDAR DAN ATAU DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT, • DIDAFTARKAN DI DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT CQ BAGIAN PENDAFTARAN KAPAL • PESAWAT TERBANG • UU NO. 15 TAHUN 1992

  50. 3. FIDUSIA • DASAR HUKUM: UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG FIDUSIA • PENJAMINAN SECARA FIDUSIA ADALAH PENGALIHAN HAK KEPEMILIKAN SUATU BENDA ATAS DASAR KEPERCAYAAN DENGAN KETENTUAN BAHWA (PENGUASAAN) BENDA YANG HAK KEPEMILIKANNYA DIALIHKAN TERSEBUT TETAP BERADA PADA PEMILIK BENDA

More Related