Pajak Pertambahan Nilai ( Sesi 2)

1. Pajak Pertambahan Nilai(Sesi2)

2. Agenda • Obyek PPN menurut Ps. 4(c) UU PPN • Pengertian Jasa Kena Pajak • Jasa yang tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A ayat (3) UU PPN • Saat dan tempat terutangnya PPN • Faktur Pajak dan saat pembuatan & pelaporannya • Nota Retur dan saat pembuatan & pelaporannya

3. Obyek PPN menurut Ps. 4(c) UU PPN • PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha • Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan JKP meliputi: PKP dan Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai PKP tetapi belum dikukuhkan.

4. Obyek PPN menurut Ps. 4(c) UU PPN • Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat: • Jasa yang diserahkan merupakan JKP • Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan • Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha/pekerjaannya

5. Pengertian Jasa Kena Pajak • Ps. 1(6) UU PPN: • Setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. • Termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan • yang dikenakan pajak berdasar UU PPN dan PPnBM.

6. Jasa yang tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A ayat (3) UU PPN • Jasadibidangpelayanankesehatanmedik • Jasadibidangpelayanansosial • Jasadibidangpengirimansuratdenganperangko • Jasa Keuangan • Jasa Asuransi • Jasadibidangkeagamaan • Jasadibidangpendidikan • Jasadibidangkeseniandanhiburan yang sudahdikenakanPajakTontonan • Jasadibidangpenyiaran yang bukanbersifatiklan

7. Jasa yang tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A ayat (3) UU PPN • Jasadibidangangkutanumumdidaratdanair serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri • Jasadibidangtenagakerja • Jasadibidangperhotelan • Jasa yang disediakanolehpemerintahdalamrangkamenjalankanpemerintahansecaraumum

8. Jasa yang tidak dikenakan PPN menurut Pasal 4A ayat (3) UU PPN • Jasa penyediaan tempat parkir • Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam • Jasa pengiriman uang dengan wesel pos • Jasa boga atau katering

9. Penyerahan Jasa Kena Pajak • Termasuk dalam pengertian penyerahan JKP adalah: • Setiap pemberian JKP • Pemakaian sendiri JKP • Pemberian cuma-cuma JKP

10. Saatdantempatterutangnya PPN

11. Saat terutangnya PPN • pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) • Barang bergerak: pada saat barang diserahkan: • Langsung kepada pembeli • Kepada pihak ke-3 untuk dan atas nama pembeli • Kepada juru kirim/pengusaha jasa angkutan • Barang tidak bergerak: penyerahan hak untuk menggunakan/menguasai BKP dimaksud baik secara hukum atau secara nyata kepada pembeli • Pada saat impor BKP • pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) pada saat mulai tersedia fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata sebagian atau seluruhnya.

12. Saat terutangnya PPN • pada saat ekspor Barang Kena Pajak (BKP)pada saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean • pada saat dimulai pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean (mana yang lebih dahulu): • Saat secara nyata digunakan oleh pihak yang memanfaatkan;atau • Saat harga perolehan dinyatakan utang oleh pihak yang memanfaatkan; atau • Saat harga jual/penggantian ditagih; atau • Saat harga perolehan dibayar oleh pihak yang memanfaatkan; atau • Saat ditandatangani kontrak dalam hal keempat kriteria tersebut tidak diketahui • pada saat ekspor Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud • pada saat ekspor JKP

13. Tempat terutangnya PPN • tempat tinggal atau tempat kedudukan; • tempat kegiatan usaha dilakukan; • tempat BKP dimasukkan, dalam hal impor; • tempat Orang Pribadi atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam hal pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ; atau • satu atau lebih tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang. • Tempat bangunan yang sedang didirikan untuk kegiatan membangun sendiri

14. FakturPajak

15. Jenis-jenis Faktur Pajak • Faktur Pajak Standar • Faktur Pajak Standar Gabungan • Faktur Pajak Sederhana

16. Faktur Pajak Standar • Sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan • Paling sedikit memuat: • Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP/JKP • Nama, alamat, NPWP yang menerima BKP/JKP • Jenis Barang/Jasa, harga jual/penggantian, dan potongan harga • PPN yang dipungut • PPnBM yang dipungut • Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan FP • Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani FP

17. Saat Pembuatan FP Standar • Pada saat penyerahan BKP dan/atau JKP • Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP; atau • Pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pembayaran; atau • Saat lain yang diatur berdasarkan PMK

18. Faktur Pajak Standar Gabungan • FakturPajakStandar yang meliputisemuapenyerahan BKP/JKP selama 1 bulantakwimkepadapembeli BKP/penerima JKP yang sama. • Harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan.

19. Faktur Pajak Sederhana • FP yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP berkaitan dengan penyerahan BKP/JKP kepada konsumen akhir atau pihak yang tidak diketahui identitasnya secara lengkap. • Dibuat paling lambat pada saat penyerahan • Tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk pengkreditan Pajak Masukan. • Contoh: bon kontan, faktur penjualan, segi cash register, karcis, kuitansi.

20. Nota Retur • Diatur oleh KMK No. 596/KMK.04/1994 dan SE-12/Pj.54/1995 tanggal 3 April 1995 • Perlakuan PPN atas BKP yang dikembalikan oleh pembeli akan mengurangi: • PK bagi PKP penjual, sepanjang FP atas penyerahan BKP tsb telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN • PM bagi PKP pembeli, sepanjang PM dapat dikreditkan dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN • Harta atau biaya bagi PKP pembeli, dalam hal PM tidak dapat dikreditkan dan telah dikapitalisasikan atau telah dibiayakan. • Harta atau biaya bagi pembeli yang bukan PKP

21. Nota Retur (cont..) • Pengurangan PPN tidak dilakukan apabila terhadap BKP yang dikembalikan tersebut diganti oleh BKP yang sama. • Instrument : Nota Retur • Nota Retur dibuat oleh Pembeli di dalam Masa pajak yang sama dengan Masa pajak terjadinya pengembalian BKP.

22. Nota Retur (cont..) • Paling sedikit memuat: • Nomor Urut; • Nomor dan tanggal Faktur Pajak dari BKP yang dikembalikan; • Nama, alamat dan NPWP pembeli; • Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak; • Macam, jenis, kuantum, dan harga jual BKP yang dikembalikan; • PPN atas BKP yang dikembalikan; • PPnBM atas BKP yang tergolong mewah yang dikembalikan; • Tanggal pembuatan Nota Retur; • Tanda tangan pembeli.

23. Question • PT. ABC Mengembalikan bahan baku yang rusak kepada PT Lang Ling Lung dengan harga beli senilai Rp 450 juta dengan mengeluarkan Nota Retur tertanggal 5 Agustus 2009. Bahan tersebut diserahkan pada tanggal 20 Juli 2009. • Perlukah dibuat nota retur? Siapa yang harus membuat? • Kapankah nota retur harus dibuat? • Kapankah nota retur tersebut harus dilaporkan?