Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah ppn dan ppnbm
Download
1 / 25

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM - PowerPoint PPT Presentation


  • 298 Views
  • Uploaded on

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM. UU No.18 Tahun 2000 Tentang Pengenaan PPN dan PPnBM atas BKP dan JKP yang dikonsumsi di dalam negeri. Definisi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH PPN dan PPnBM' - chelsey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah ppn dan ppnbm

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAHPPN dan PPnBM

UU No.18 Tahun 2000

Tentang Pengenaan PPN dan PPnBM atas BKP dan JKP yang dikonsumsi di dalam negeri


Definisi
Definisi

  • Pajak yang dikenakan sebesar 10% atas BKP dan JKP yang dikonsumsi di dalam negeri Sedangkan yang tidak dikonsumsi didalam negeri atau di EKSPOR akan dikenakan pajak sebesar 0%.

  • Pajak ini dikenakan dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan


  • PPN timbul karena digunakannya faktor faktor produksi dalam setiap perusahaan sewaktu menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen.

  • Penyerahan atau IMPOR barang yang tergolong mewah selain dipungut PPN juga dikenakan PPnBM dan hanya SATU KALI dipungut pada tingkatan PABRIKAN atau waktu IMPOR BARANG


Terminologi
TERMINOLOGI

  • BARANG KENA PAJAK (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang dikenakan pajak

  • JASA KENA PAJAK (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas tersedia untuk dipakai


  • DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) adalah jumlah harga jual penggantian atau Nilai Impor, Nilai Ekspor yang ditetapkan keputusan menteri keuangan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.

  • FAKTUR PAJAK adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKPyang melakukan penyerahan BKP atau JKP


  • PAJAK MASUKAN (PM) adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan atau penerimaan JKP dan atau Impor BKP

  • PAJAK KELUARAN (PK) adalah PPN yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dan atau Ekspor BKP


Objek ppn
OBJEK PPN

  • PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK

  • IMPOR BARANG KENA PAJAK

  • PENYERAHAN JASA KENA PAJAK


Subjek ppn
SUBJEK PPN

  • PENGUSAHA KENA PAJAK

  • PENGUSAHA YANG MEMILIH MENJADI PKP

  • ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN RUMAHNYA SENDIRI DENGAN PERSYARATAN TERTENTU


Pengecualian objek ppn
PENGECUALIAN OBJEK PPN

  • Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.

  • Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak

  • Uang, emas batangan dan surat berharga

  • Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana UU Hukum Dagang

  • Penyerahan BKP untuk jaminan hutang piutang

  • Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang dalam hal PKP memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang


Pengecualian subjek ppn
PENGECUALIAN SUBJEK PPN

  • Pengusaha yang termasuk Pengusaha Kecil dan memenuhi kriteria tertentu :

    • Peredaran bruto pertahun lebih kecil atau sama dengan Rp 240 juta ; atau untuk JKP dengan peredaran bruto lebih kecil atau sama dengan Rp 120 juta

  • Pedagang Eceran yang tidak memenuhi sebagai PKP


Penghitungan ppn
PENGHITUNGAN PPN

  • TARIF PPN ADALAH :

  • 10 % X DPP

  • RUMUS PERHITUNGANNYA :

  • DPP = TOTAL PK – TOTAL PM

  • DPP = dasar pengenaan pajak

  • PK = pajak keluaran

  • PM = pajak masukan


Dasar pengenaan pajak dpp
DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

  • HARGA JUAL ; UNTUK PENYERAHAN BKP

  • PENGGANTIAN ;UNTUK PENYERAHAN JKP

  • NILAI IMPOR ; UNTUK IMPOR BKP

  • NILAI EKSPOR ; UNTUK EKSPOR BKP


Kredit ppn masa
KREDIT PPN MASA

  • PM yang telah dibayar oleh PKP pada saat perolehan atau impor BKP atas penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan PK yang dipungut PKP pada saat menyerahkan BKP atau JKP

  • Ketentuan tentang pengkreditan PM adalah :

    • Syarat utamanya ada Faktur Pajak

    • Dilakukan pada Masa Pajak yang sama

    • Paling lambat dilakukan 3 bulan setelah masa pajak dengan syarat belum dibiaya-kan dan atau belum ada pemeriksaan


Contoh soal
Contoh soal

  • PT.Maharani telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi berkaitan dengan PM yang telah dibayar dan PK yang dipungut :

  • Januari 2007 :

  • Pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP ……….. Rp 6.000.000

  • Pajak keluaran yang telah dipungut …………………… Rp 3.000.000

  • Februari 2007 :

  • Pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP ………. Rp 6.000.000

  • Pajak keluaran yang telah dipungut ………………….. Rp 7.000.000


Penyelesaian soal
Penyelesaian Soal

  • Masa pajak JANUARI 2007

  • PK ………………………….. Rp 3.000.000

  • PM dapat dikreditkan …….. Rp 6.000.000

  • PPN Lebih Bayar (LB)……. Rp 3.000.000

  • PPN LB akan dikompensasi ke Masa pajak berikutnya sebesar Rp 3.000.000 di Februari 2007


  • MASA PAJAK FEBRUARI 2007 :

  • PK ………………………. Rp 7.000.000

  • PM dapat dikreditkan … Rp 6.000.000

  • PPN Kurang Bayar (KB) Rp 1.000.000

  • Kompensasi Januari 07.. Rp 3.000.000

  • PPN LB ………………… Rp 2.000.000


..

  • Masa MARET 2007

  • PK ……………………….Rp 12.000.000

  • PM ………………………Rp 6.000.000

  • PPN KB ……………….. Rp 6.000.000

  • Kompensasi Peb 07….. Rp (2.000.000)

  • PPN KB ………………. Rp. 4.000.000


..

  • APRIL 2007

  • PK :

  • Penjualan hasil produksIi retailer............ 0

  • Total PK ……………………….. 0

  • PM :

  • Pembelian Bahan Baku ……... (5.500.000)

  • PPN LB ………………………. 5.500.000


..

  • MEI 2007

  • PK : …………………..... 0

  • PM :

  • Pembelian BB ………….. (1.560.000)

  • Import Bahan Penolong (5.000.000)

  • FP Masukan ……………. (4.400.000)

  • PPN LB ………………… (10.960.000)

  • Kompensasi April 2007.... ( 5.500.000)

  • PPN LB ........................... (16.460.000)


..

  • JUNI 2007

  • PK :

  • Nota Tagihan PT.Rajawali …… 10.700.000

  • Penjualan ke pengecer……….. 0

  • Export ………………………….. 0

  • PM :

  • Pembelian dari pengecer …… 0

  • PPN KB ………………………… 10.700.000

  • Kompensasi LB Mei 2007 …….. (25.900.000)

  • PPN LB ………………………… 15.200.000


..

  • JULI 2007

  • PK :

  • Penjualan …………………. 9.750.000

  • FP Keluaran stelah DP ….. 4.500.000

  • PM : ……………………….. 0

  • PPN KB …………………… 14.250.000

  • Kompensasi LB Juni 07…. 15.200.000

  • PPN LB …………………… 950.000


Ppnbm
PPnBM

  • Dikenakan dalam rangka keseimbangan pembebanan pajak antara masyarakat dengan penghasilan tinggi dan masyarakat penghasilan rendah serta dalam upaya mengendalikan pola konsumsi yang tidak produktif, maka penyerahan dan atau impor barang berwujud yang tergolong mewah, selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM yang hanya dipungut pada sumbernya yaitu pabrikan atau saat impor.


Objek subjek ppnbm
OBJEK & SUBJEK PPnBM

  • OBJEK = penyerahan dan atau impor barang berwujud yang tergolong mewah

  • SUBJEK = PKP yang menghasilkan BKP tergolong mewah didalam daerah Pabean dalam lingkungan perusahaannya dan PKP yang melakukan impor barang mewah


Saat terutang ppnbm
SAAT TERUTANG PPnBM

  • PPnBM dikenakan HANYA SATU KALI SAJA , yaitu pada saat penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tersebut atau pada saat impor BKP yang tergolong mewah.


Tarif ppnbm
TARIF PPnBM

  • Serendah rendahnya 10%dan setinggi tingginya 75%

  • Atas ekspor BKP yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (Nol Persen)

  • Kelompok tarif PPnBM ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.


ad