PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 Rika Lidyah,S.E.,M.Si

2. Definisi:  Merupakan Pajak Penghasilan yg dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh WP Orang Pribadi Dalam Negeri Rika Lidyah,S.E.,M.Si

3. Pemotong PPh Pasal 21 • Pemberi kerja OP dan Badan termasuk BUT • Bendaharawan Pusat dan Daerah • Dana Pensiun • Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Rika Lidyah,S.E.,M.Si

4. Subjek PPh pasal 21 • Pegawai  Tetap dan Lepas • Penerima Pensiun • Penerima Honorarium • Penerima Upah • Orang Pribadi Lainnya Rika Lidyah,S.E.,M.Si

5. Bukan Subjek PPh pasal 21 • Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing, dengan syarat: • Bukan warga negara Indonesia • Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia • Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal-balik 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat: • Bukan warga negara Indonesia • Tidak menjalankan usaha lain di Indonesia Rika Lidyah,S.E.,M.Si

6. Objek PPh pasal 21 • Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur gaji, uang pensiun bulanan, upah, dll • Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan, dll • Uang tebusan pensiun • Dll Rika Lidyah,S.E.,M.Si

7. Bukan Objek PPh pasal 21 • Pembayaran asuransi • Penerimaan dalam bentuk natura yang diberikan oleh Pemerintah atau Wajib Pajak • Iuran pensiun • Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan amil zakat yang disahkan Pemerintah • Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008 Rika Lidyah,S.E.,M.Si

8. Tata Cara Penghitungan Pemotongan PPh pasal 21 Lihat halaman 189—199, Siti Resmi, Salemba Empat, Buku Satu, Edisi 5, 2009 Rika Lidyah,S.E.,M.Si