Pajak penghasilan pasal 21
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 43

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PowerPoint PPT Presentation


  • 118 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21.

Download Presentation

PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pajak penghasilan pasal 21

PAJAK PENGHASILAN

PASAL 21


Pajak penghasilan pasal 21

Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan.


Pajak penghasilan pasal 21

WAJIB PAJAK PPh PASAL 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah:

Pejabat Negara,

Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS-Pusat, PNS-Daerah, dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1974.

Tenaga Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.

Penerima Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau mem-peroleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang di-lakukannya.

Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak.


Pajak penghasilan pasal 21

OBJEK PAJAK PPh PASAL 21

Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21, antara lain adalah :

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, dan tunjangan-tunjangan.

Penghasilan yg diterima peg/pensiunan tdk teratur (sifatnya tidak tetap)

Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan.


Pajak penghasilan pasal 21

Uangtebusanpensiun, THT dan JHT, uang

Pesangondanpembayaran lain sejenissehubungandenganpemutusan hub kerja.

Honorarium, uangsaku, hadiahataupenghargaan (dlmsegalabentuk), komisi, beasiswadanpembayaran lain sehubungandenganpekerjaan, jasaygdilakukanolehwp op dntdd:


Pajak penghasilan pasal 21

- tenagaahlisepertimaksudpasal 9 ayat 7

- artis (pemusik, mc, penyanyi, pelawak, pekerja film), foto model, pemahat, pelukisdansenimanlainnya.

- olahragawan

-penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderatoar

-pengarang, peneliti, penerjemah

-pemberijasadlm bid teknik, ekonomidansosial


Pajak penghasilan pasal 21

-ageniklan

-pengawas, pengelolaproyek, pesertasidang

-pembawapesanan/penemulangganan

-pesertaperlombaan

-penjajabarangdagangan

-petugasluarasuransi

-pesertadiklat, magangygbukancalon/peg

-distribusi MLM


Pajak penghasilan pasal 21

Gaji, gajikehormatan, tunjanganlainnyaygditerimaPej Negara dan PNS

PenerimaandlmbentuknaturadankenikmatanlainnyadengannamadengannamaapapunygdiberikanolehbukanwpselainpemerintahatauwpdikenakanPPh final dandikenakanberdasarkannormaperhitungan.


Memahami pph ps 21 berd gol peg

MEMAHAMI PPhps 21 berdgol peg

1. Gol peg berdpengurangpenghasilan:

a. berhakdikurangkanbiayajabatan, biaya

pensiundan PTKP adalah peg tetap

b. berhakdikurangkan PTKP (saja)

-Peg harianlepasdgnupahharian, ming

guan, satuan, boronganberdbanyak hr

kerja

-penerimabeasiswa, pemagang, capeg,

penerimakomisi


Pajak penghasilan pasal 21

C. Karyygtdkberhakmendapat PTKP dan

biayajabatan(tdkberhakataspengurang

apapun) yaitu:

1. Pemainmusik, mc, penyanyi, pelawak,

bintangiklan, pekerja film

2. olahragawan

3. penasihat, pengajar, pelatih, pencerama

4. pengarang, penelitidanpenerjemah

5. pemberijasateknik.


Pajak penghasilan pasal 21

6. ageniklan

7.pekerja proyek

8. pembawa/pencarilangganan

9.peserta perlombaan

10.penjaja barang

11. petugasluarasuransi

12. anggotadewankomisaris/dewan was

13.peserta program pensiun

14.jasa tenagaahlitidaktetap.

15. Pejnegara, PNS/TNI/Polri


Pajak penghasilan pasal 21

d. KaryberhakpengurangRp 25 juta

penerimapesangon, tebusanpensiun, pene

rima THT dan JHT (ps 14 danps 15 Per

DJP No.15 tahun 2006)


Pajak penghasilan pasal 21

2.Penggolongan karyberdtarifpajak

a. Dikenakantarif 7,5% dantidak final adalah

tenagaahli. Perkiraanpenghasilanneto

adalah 50% makatarifefektifadalah 7,5%

merekaadalahpengacara, akuntan,

arsitek, notaris, aktuaris, konsultanhukum

dankonsultanpajak.


Pajak penghasilan pasal 21

b. Dikenakantarif 15% bersifat final

Dikenalkanbersifat final atas honor ygtdk

terkaitdengangajiadalahmerekapejneg,

PNS/TNI/PolrikecualiGol II danbintara

c. Dikenakantarifprogresifkhususdan final

terhadapuangpesangon, tebusanpensiun,

THT dan JHT ygdibayarkansekaligus.


Pajak penghasilan pasal 21

Tarifprogresiftsbsbb:

Rp 0 s/d Rp 25.000.000 tidakkenapajak

Rp 25.000.001 s/d Rp 50.000.000 =5%

Rp 50.000.001 s/d Rp100.000.000=10%

Rp 100.000.001 s/d Rp200.000.000=15%

Rp200.000.001 keatas =25%

d. Dikenakantarifprogresifberdps 17


Pajak penghasilan pasal 21

d. dikenakantarifprogresifberdpasal 17 sbb:

s/d Rp 50.000.000 5%

diatas Rp50.000.000 s/d 250.000.000=15%

diatas Rp250.000.000 s/d 500.000.000=25%

diatas Rp500.000.000 =30%


Pajak penghasilan pasal 21

BIAYA JABATAN

Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan.


Penghasilan tidak kena pajak

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK


Penghasilan tidak kena pajak1

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK


Tarif pasal 17 uu wp op tarif lama s d 2008 berdasarkan uu no 4 tahun 1983

TARIF PASAL 17 UU WP OP

Tarif lama s/d 2008 Berdasarkan UU No.4 tahun 1983


Pajak penghasilan pasal 21

TARIF 2009 BERDASARKAN UU No. 38 Tahun 2008 dilaporkan SPT 2009 Maret 2010a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri


B tarif pph wajib pajak badan

b. TARIF PPh Wajib Pajak Badan


Pajak penghasilan pasal 21

CARA MENGHITUNG PPh PASAL 21

Penghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur bagi Pegawai Tetap

Dihitung seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya.

Dihitung jumlah penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan: biaya jabatan, iuran pensiun.

Dihitung penghasilan neto setahun, yaitu jumlah penghasilan neto sebulan dikalikan 12.

Dihitung Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan neto - PTKP.

Penghasilan Kena Pajak dikalikan tarif Pasal 17 UU PPh

Dibagi dengan 12


Pajak penghasilan pasal 21

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan UU No. 36

Tahun 2008


Pendapatan tidak kena pajak ptkp berdasarkan uu no 38 tahun 2008 spt 2009 dilaporkan maret 2010

Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan UU No. 38 Tahun 2008 SPT 2009 dilaporkan Maret 2010


Pajak penghasilan pasal 21

Contoh:

Hasan memperoleh gaji dan tunjangan sebesar Rp. 7.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000,00. Hasan menikah dan mempunyai 1 anak.

Perhitungan PPh Pasal 21:

Gaji sebulan Rp7.500.000

Pengurangan:

Biaya Jabatan:

5% X Rp. 7.500.000,00 Rp. 375.000,00

Iuran Pensiun Rp. 50.000,00

Rp. 425.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp. 7.075.000,00

Penghasilan neto setahun adalah

12 X Rp. 7.075.000.00 Rp 84.900.000,00


Pajak penghasilan pasal 21

Penghasilan neto setahun adalah

12 X Rp. 7.075.000,00 Rp 84.900.000,00

PTKP setahun

Untuk WP sendiriRp.15.840.000,00

Tambahan WP KawinRp 1.320.000,00

Tambahan 1 anak Rp. 1.320.000,00

Rp. 18.480.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahunRp. 66.420.000,00

PPh Pasal 21 terutang:

5% X Rp. 50.000.000,00 = Rp. 2.500.000,00

10% x Rp 16.420.000,00 = Rp 1.642.000,00

Jumlah PPh pasal 21 = Rp 4.142.000,0

PPh Pasal 21 sebulan:

Rp. 4.142.000 : 12 = Rp. 345.166.66


Pajak penghasilan pasal 21

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel

Hasan sebagaimana contoh di atas pada bulan Juni 2009 menerima kenaikan gaji, menjadi Rp. 8.500.000,00 sebulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2009.

Gaji sebulan Rp. 8.500.000,00

Pengurangan:

1.Biaya Jabatan :

5% X Rp. 8.500.000,00 = Rp. 425.000

maksimum diperkenankanRp. 108.000,00

2.Iuran PensiunRp. 50.000,00

Rp. 158.000,00

Penghasilan neto sebulan Rp. 8.342.000,00

Penghasilan neto setahun

12 X Rp. 8.342.000,00Rp.100.104.000,00


Pajak penghasilan pasal 21

Penghasilan neto setahun

12 X Rp. 8.342.000,00Rp. 100.104.000,00

PTKP (K/1) Rp. 17.160.000,00

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp. 82.944.000,00

PPh Pasal 21 terutang:

5% X Rp. 50.000.000,00= Rp. 2.500.000,00

10%xRp32.944.000,000,00 = Rp 3.294.400,00

Jumlah PPh psal 21 = Rp 5.794.400,00

PPh Pasal 21 sebulan:

Rp. 5,794.400: 12= Rp. 482.866,66

PPh Pasal 21 Jan s.d Mei 2009 seharusnya adalah:

5 x Rp. 482.866.66= Rp.2.414.333,33

PPh Pasal 21 yang sudah dipotong

Jan. s.d. Mei 2006 = 5 X Rp.345.166,66 =Rp 1.725.833,33

PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp. 688.500,00


Pajak penghasilan pasal 21

Upah Harian, Upah Mingguan, Upah Satuan, Upah Borongan, Uang Saku Harian atau Mingguan

Tentukan jumlah upah yang diterima atau diperoleh dalam sehari.

Dalam hal upah harian belum melebihi Rp 110.000,00, dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.100.000,00, maka tidak ada PPh Pasal 21 yang harus dipotong.

Dalam hal upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian telah melebihi Rp 110.000,00, dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan belum melebihi Rp 1.100.000,00, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah/uang saku harian atau rata-rata upah/uang saku harian setelah dikurangi Rp 110.000,00, dikalikan 5%.

Dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan takwim yang bersangkutan telah melebihi Rp 1.100.000,00, maka PPh Pasal 21 yang terutang dihitung dengan mengurangkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebanding dengan banyaknya hari, dari jumlah upah bruto yang bersangkutan.


Pajak penghasilan pasal 21

Contoh:

Bima (tidak menikah) pada bulan Maret 2009, menerima upah sebesar Rp. 150.000,00 per hari.

Penghitungan PPh Pasal 21

Upah sehari Rp. 150.000,00

Upah sehari di atas Rp. 110.000,00

Rp. 150.000,00 - Rp. 110.000,00 Rp. 40.000,00

PPh Pasal 21= 5% X Rp. 40.000,00 = Rp. 2.000,00 (harian)


Penggolongan karyawan berdasarkan tarif pph

Penggolongan karyawan berdasarkantarif PPh


Pajak penghasilan pasal 21

Pada hari kedelapan dalam bulan takwim yang bersangkutan, Bima telah menerima penghasilan sebesar Rp. 1.200.000,00, sehingga telah melebihi Rp. 1.100.000,00. Dengan demikian PPh Pasal 21 atas penghasilan Bima pada bulan Maret 2009 dihitung sebagai berikut :

Upah 8 hari kerja Rp. 1.200.000,00

PTKP :

8 X (Rp. 13.200.000,00/360) Rp. 293.333,00

Upah harian terutang pajak Rp. 906.667,00

Pembulatan Rp. 906.000,00

PPh Pasal 21

5% X Rp. 906.000,00Rp. 45.300,00

PPh Pasal 21 telah dipotong

7 X Rp. 2.000,00Rp. 14.000,00

PPh Pasal 21 kurang dipotongRp. 31.300,00

Jumlah sebesar Rp. 31.300,00 ini dipotongkan dari upah harian sebesar Rp. 150.000,00 sehingga upah yang diterima Bima pada hari kerja kedelapan adalah

Rp. 150.000,00 – Rp. 31.300,00 = Rp. 118.700,00


Pajak penghasilan pasal 21

Pada hari kerja ke 9 dan seterusnya dalam bulan takwim yang ber-sangkutan, jumlah PPh Pasal 21 per hari yang dipotong adalah :

Upah sehari Rp. 150.000,00

PTKP:

Rp. 13.200.000,00 : 360 Rp. 36.667,00

Upah harian terutang pajak Rp. 113.333,00

Pembulatan Rp. 113.000,00

PPh Pasal 21

= 5% X Rp. 113.000,00 = Rp. 5.650,00


Pajak penghasilan pasal 21

Honorarium yang diterima PNS/

Anggota TNI/POLRI

Atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, dan Anggota TNI/ POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah, kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan IId ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Tingkat Satu ke bawah

Dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15% dan bersifat FINAL


Pajak penghasilan pasal 21

SANKSI PADA PAJAK PENGHASILAN


Pajak penghasilan pasal 21

LATIHAN MENGISI SPT 1770 S TAHUN 2009 DENGAN DATA SBB:

1. Nomor urut 52

2. Nama instansi : PT Telkom Cab Bandung

3. NPWP bendahara: 00.019.976.0.301.00

4. Nama bendahara: Bendahara PT Telkom Bandung

5. Alamat : jalan Diponegoro No 30 Bandung

6. Nama Pegawai : Nari Sumarti , BC TT, MTi

7. NIP/NRP : 01.025324.000

8. NPWP Pegawai: 05.215.512.3.301.000

9.Alamat pegawai : Jalan Cimanuk No.22 Bandung

10. Pangkat/Gol : Pembina Utama (IV/c)

11. Jabatan ; Kepala Devisi Instalasi jaringan

12. Status : Kawin

13. Jumlah tanggungan : K/1/2

14. Masa peroleh penghasilan : Januari s/d desember 2009.

Data per bulan sbb:1. gaji pokok : Rp 6.500.000

2. Tunjangan istri : 10% x gaji pokok

3. Tunjangan anak 2% per anak maksimal 3 orang

4. Tunjangan perbaikan penghasilan : -

5. Tunjangan struktural/fungsional: -


Pajak penghasilan pasal 21

  • 6. Tunjangan beras a 10 kg a Rp 7.500/kg per bulan

  • 7. Tunjangan khusus : Rp 2.000.000 per bulan

  • 8. Tunjangan lain-lain:-

  • Pengurang:

  • 9. Biaya jabatan/biaya pensiun: 5% dari gaji pokok per bulan

  • 10 iuran pensiun atau iuran THT: 3,5% x gaji pokok per bulan

  • Ket tambahan : setiap bulan dipotong PPh pasal 21 sebesar 5%

  • X gaji pokok

  • Diminta:

  • Data tersebut di atas masukkan ke dalam formulir 1721-A2

  • Data dari 1721-A2 tersebut masukkan kedalam formulir 1770S

  • Tuliskan batas akhir pembayaran PPh ps 21.

  • Berikut lampirannya

  • Catatan:

  • PTKP Wajib pajak Rp 1.320.000/bulan

  • PTKP Tanggungan satu orang = Rp 110.000/bulan


  • Login