PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA

1. PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJADI INDONESIA Disajikan oleh: MAHKAMAH AGUNG RI

2. PENERAPANPENGANGGARAN TERPADU • Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan dokumen RKA-KL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

3. PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA MENGUBAH FOKUS PENGUKURAN bergeser Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya FLEKSIBILITAS

4. Prinsip-prinsip Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Yang Baik Suatu Sistem Pengelolaan Anggaran yang baik harus mencakup prinsip-prinsip seperti di bawah ini : • Realistis , artinya perencanaan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan yang sesungguhnya (real) sehingga pada waktu pelaksanaan tidak jauh menyimpang dari rencana; • Transparan, terbuka bagi masyarakat baik dalam penerimaan maupun pengeluaran. Hal ini memperkecil kemungkinan kesempatan penyalahgunaan anggaran; • Sesuai dengan otorisasi, artinya dana publik dibelanjakan sesuai dengan otorisasi yang telah ditetapkan ; • Laporan yang benar dan baik; artinya laporan pengeluaran sesuai dengan pengeluaran aktual atau sesungguhnya, dilaporkan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. • Adanya pengawasan dan audit , artinya pengawasan dan audit baik oleh pihak luar (eksternal) maupun internal dilaksanakan dengan benar dan dapat diandalkan; • Kepastian tersedianya dana; artinya unit pengguna anggaran harus mempunyai kepastian mengenai ketersediaan dananya. • Taat peraturan; artinya ada suatu budaya pengelolaan keuangan yang mampu meningkatkan ketaatan terhadap peraturan. • Adanya output dan outcome yang harus dicapai baik dalam jangka waktu satu tahun (mengacu pada RKA_KL)maupun lima tahun (sesuai dengan Rencana Strategis) • Adanya ukuran atas output dan outcome yang menunjukkan kinerja

5. FUNGSI PEMERINTAHAN DAN KLASIFIKASI BELANJA MENURUT FUNGSI : Pelayanan Umum; Pertahanan; Ketertiban dan Keamanan; (MA berada dalam fungsi ini) 4. Ekonomi; 5. Lingkungan Hidup; 6. Perumahan dan Fasilitas Umum; 7. Kesehatan; 8. Pariwisata dan Budaya; 9. Agama; 10. Pendidikan; 11. Perlindungan Sosial. MENURUT JENIS : Belanja Pegawai; Belanja Barang; Belanja Modal; Pembayaran Bunga Utang; Subsidi; Bantuan Sosial; Hibah; Belanja Lain-Lain.

6. PERSYARATAN PENGANGARAN BERBASIS KINERJA ADANYAHUBUNGAN ANTARA RENCANA STRATEGIS, RENCANA OPERASIONAL, DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) PLATFORM PRESIDEN RPJM Nasional Renstra KL 5 Tahun PAGU INDIKATIF 1 Tahun RKP Renja-KL PAGU SEMENTARA 1 Tahun RKA-KL APBN DOK. PELAKSANAAN ANGGARAN KEPPRES RINCIAN APBN

7. UU APBN 5 4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Usulan Anggaran RKA RAPBN UU APBN KEMENTERIAN TEKNIS 2 1 8 7 Pokok kebijakan Fiskal & kerangka Ekonomi makro Kebijakan Umum & Prioritas Anggaran SURAT EDARAN Usulan Anggaran KEMENTRIAN KEUANGAN 3 6

8. RKP Penyusunan RKAKL Pembahasan RKAKL Penyusunan Dokumen Anggaran Oktober Januari November RKAKL Kementerian Teknis PenyusunanRAPBN Pemerintah RKAKL Pembahasan RUU-APBN Depkeu (DJAPK) PERRES RINCIAN APBN RKAP/ RAPBN SAPSK RUU APBN UU APBN DPR Panitia Anggaran Komisi Sektoral

9. Penelahaann DIPA Tahun Pelaksanaan anggaran Penyusunan DIPA Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran November December KONSEP DIPA Kementerian Teknis MENTERI TEKNIS SATKER Pemerintah KONSEP DIPA Depkeu (DJPBN) DIPA KPPN Pengesahan DIPA DPR BEPEKA

10. ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA LEVEL INDIKATOR PENANGGUNGJAWAB MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA PROGRAM HASIL (Outcome) KELUARAN (Output) KEPALA SATKER KEGIATAN

11. KELUARAN, HASIL, DAN SASARAN • Keluaran (output)adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. • Hasil (outcome)adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. • Sasaran (target)adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

12. PENJABARAN VISI MISI MENJADI SUB KEGIATANRENCANA KERJA VISI MISI TUJUAN KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN

13. SUB KEGIATAN DEFINISI: Bagian dari kegiatan yang menunjang usaha pencapaian sasaran dan tujuan kegiatan dengan keluaran yang dihasilkan TUJUAN: • Memperlancar pelaksanaan kegiatan; • Memperlancar penyaluran dana kegiatan; • Memperpendek rentang pengawasan; • Mempertegas keluaran dari setiap sub kegiatan (memfasilitasi penyusunan standar biaya keluaran)

14. TERIMA KASIH