slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MEKANISME DAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

MEKANISME DAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU - PowerPoint PPT Presentation


  • 677 Views
  • Uploaded on

MEKANISME DAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU. DIKLAT CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU 2011. DASAR HUKUM. PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MEKANISME DAN PROSEDUR KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU' - parson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

MEKANISME DAN PROSEDUR

KENAIKAN JABATAN/PANGKAT GURU

DIKLAT CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU

2011

slide2

DASAR HUKUM

PP NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PNS

PP NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PNS

PERMENPAN DAN RB NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN BERSAMA MENDIKNAS DAN KEPALA BKN NOMOR 03/V/PB/2010 – NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JUKLAK JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA

PERMENDIKNAS NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG JUKNIS JABFUNG GURU DAN ANGKA KREDITNYA

PERMENDIKNAS NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMDIKNAS

slide3

Keputusan MENPAN Nomor 26 Tahun 1989

Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993

Peraturan MENEGPAN dan RB Nomor 16 Tahun

2009

Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya

sudah 2 kali disempurnakan

Ketentuan pelaksanaan peraturan tersebut juga disempurnakan

slide4
Pasca OTDA wewenang pejabat penetap angka kredit dan prosedur kenaikan jabatan/pangkat guru disesuaikan

Kepmendiknas No.013/U/2002

1. Otonomi Daerah

Diterbitkan

2. Perubahan Struktur Organisasi Depdiknas

Diterbitkan

PERMENDIKNAS

NOMR 174 TAHUN 2010

slide5

Berdasarkan Permendiknas No. 174 Tahun 2010, Mendiknas menguasakan sebagian wewenangnya untuk menetapkan angka kredit guru dalam bentuk Pemberian Kuasa.

Pemberian Kuasa, untuk dan atas nama Mendiknas, kepada:

1. Sekretaris Jenderal menetapkan angka kredit untukkenaikan jabatan/pangkat Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b menjadi Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/ddanpengangkatanpertama kali Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d.

2 kepala biro kepegawaian menetapkan angka kredit untuk

kenaikan jabatan/pangkat:

Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Guru Pembina Tk.I, golongan ruang IV/b;

Guru Pratama, golongan ruang III/a menjadi Guru Pratama Tk. I, golongan ruang III/b sampai dengan Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b bagi Guru pada Sekolah Indonesia di luar negeri;dan

pengangkatan pertama kali Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b ke atas.

2.Kepala Biro Kepegawaian menetapkan angkakredituntuk:
slide7

PENETAPAN ANGKA KREDIT

digunakan untuk salah satu syarat

~ Pengangkatan

~ Kenaikan pangkat

~ Kenaikan Jabatan

tidak dapat diajukan keberatan o/ pejabat fungsional ybs oleh karena itu

anggota tim penilai harus benar-benar kompeten bekerja secara profesional

cermat – teliti – obyektif – total – dan memiliki komitmen yang tinggi

7

slide8

PP Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS menyatakan bahwa Pejabat Fungsional dapat naik jabatan dan pangkat apabila memenuhi sejumlah angka kredit yang dipersyaratkan disamping persyaratan lain sesuai dengan ketentuan.

slide9

Pasal 1 angka 7 Permenpan dan RB

No 16 Tahun 2009:

Angka Kredit adalah:

“satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh guru dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya”.

  • Angka kredit merupakan representasi Prestasi
  • Kerja yang berkaitan dengan tugasnya.
  • Dengan demikian, guru yang berprestasi
  • dapat lebih cepat naik jabatan/pangkat.
slide10

Pasal 21 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.

Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

pasal 22 permenpan dan rb no 16 tahun 2009 pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit
Pasal 22 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

Guru Madya, IV/b s.d. Guru Utama, IV/e

di lingkungan instansi pusat dan daerah;

Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e

yang diperbantukan pada SILN

MENDIKNAS atau PEJ. ES I

YG DITUNJUK

Dirjen yg menangani

Dikdasmen, Kemenag

Guru Madya, IV/a

di lingkungan Kementerian Agama

Guru Muda, III/c s.d. III/d

di lingkungan Kantor Wilayah Kemenag.

Kakanwil

Kemenag

slide12

Guru Pertama, III/a s.d. III/b

di lingkungan Kantor Kab/Kota Kemenag.

Ka.Kantor Kab/Kota

Kemenag

Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a

di lingkungan Provinsi

Gubernur/

Kadis Dik

Bupati/Walikota/

Kadis Dik

Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a

di lingkungan Kab/Kota

Guru Pertama, III/a s.d. Guru Madya, IV/a

di lingkungan inst pusat selain Guru SILN

dan Kemenag

Pimpinan Instansi Pusat

atau Pej Lain yg ditunjuk

pejabat penetap angka kredit dibantu oleh tim penilai pasal 21 ayat 2
Pejabat Penetap Angka Kredit dibantu oleh TIM PENILAI (Pasal 21 ayat (2))

MENDIKNAS atau PEJ. ES I

YG DITUNJUK

TIM PENILAI PUSAT

Dirjen yg menangani

Dikdasmen, Kemenag

TIM PENILAI KEMENAG

TIM PENILAI KANWIL KEMENAG

Kakanwil

Kemenag

Ka.Kantor Kab/Kota

Kemenag

TIM PENILAI KANTOR

KAB/KOTA KEMENAG

slide14

Gubernur/

Kadis Dik

TIM PENILAI PROPINSI

Bupati/Walikota/

Kadis Dik

TIM PENILAI KAB/KOTA

Pimpinan Instansi Pusat

atau Pej Lain yg ditunjuk

TIM PENILAI INSTANSI

pasal 23 permenpan dan rb no 16 tahun 2009

Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru terdiri dari unsur teknis, dan pejabat fungsional Guru.

  • Susunan keanggotaan Tim Penilai:
        • seorang Ketua merangkap anggota unsur teknis;
        • seorang wakil Ketua merangkap anggota;
        • seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
        • paling kurang 4 (empat) orang anggota.
Pasal 23 Permenpan dan RB No. 16 Tahun 2009

Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bersama Mendiknas dan Ka BKN ttg Juklak

Jabfung Guru: Susunan Anggota Tim Penilai paling sedikit 7 orang.

Pasal 10 ayat (8) anggota tim penilai paling kurang2 orang harus dari guru

slide16

TIM PENILAI ANGKA KREDIT GURU

Tim penilai angka kredit

dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat

yang berwenang dan bertugas menilai

prestasi kerja jabatan fungsional GURU

  • Pasal 23 ayat (3) Persyaratan Tim Penilai:
  • menduduki jabatan dan pangkat paling rendah sama dengan jabatan
  • dan pangkat guru yang dinilai;
  • b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai kinerjaguru; dan
  • c. dapat aktif melakukan penilaian

Pasal 23 ayat (4): Anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru harus

lulus pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat

dari Menteri Pendidikan Nasional

16

16

slide18

KOMPOSISI PENILAIAN

  • Unsur Utama > 90 %

- Pelatihan Prajabatan

- Pembelajaran/Pembimbingan & tugas tertentu

- Pengembangan keprofesian berkelanjutan

  • Unsur Penunjang <10 %

- Perolehan gelar/ijazah yg tidak sesuai dengan

bidang yang diampunya

- Pelaksanaan kegiatan pendukung tugas guru

18

prosedur pengajuan dupak
PROSEDUR PENGAJUAN DUPAK

Kepala Sekolah dibantu guru senior mencantumkan perkiraan angka kredit guru pada format DUPAK sesuai dengan bukti prestasi kerja guru

Pencantuman perkiraan angka kredit setiap butir dilakukan secara berurutan

Kepala sekolah meneliti ulang kebenaran isinya dan kemudian menandatangani formulir serta dilengkapi bukti-bukti

slide20

4. Untuk Guru Madya IV/b s.d Guru Utama IV/e

  • Ijazah
  • Bukti fisik pelaks kegiatan
  • unsur utama dan penunjang
  • SK pangkat/jabatan terakhir
  • PAK terakhir
  • SK pembagian tugas guru

KEPALA RA/TK,

MA/SD,MTs/SLTP,

MA/SLTA, SLB

Berkas

usul

1 SET SAJA

KA. BKD

PROPINSI/KAB/KOTA

MENDIKNAS

U.p. Sekretaris

Tim Penilai Pusat

Tim penilai

  • Dengan Tembusan:
  • Kadisdik Prop
  • Kadisdik Kab/kota
slide21

SEKRETARIAT

TPP

3B

PEJABAT

PENETAP

ANGKA

KREDIT

PAK

3A

1

Y

OK

T

SURAT PENGANTAR/

LAPORAN HASIL

PENILAIAN

TIM PENILAI

PUSAT

2

4

UNIT

PENGUSUL

slide22

KEPALA

TKlB,/SDLB,SLTPLB,

SLTALB

5. GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a

DI PROVINSI

  • Ijazah
  • Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang
  • SK pangkat/jabatan terakhir
  • PAK terakhir
  • Surat pembagian tugas

Berkas

usul

KEPALA BKD

PROPINSI

GUBERNUR /

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN PROPINSI

slide23

KEPALA

TK,/SD,SLTP,

SLTA, SLB

  • GURU PERTAMA, III/a S.D. GURU PEMBINA, IV/a DI KAB/KOTA
  • Ijazah
  • Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang
  • SK pangkat/jabatan terakhir
  • PAK terakhir

Berkas

usul

BUPATI/WALIKOTA/

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN KAB/KOTA

KA. BKD

KAB/KOTA

slide24

KEPALA

PERWAKILAN R.I /

PEJABAT YG

MEMBIDANGI

PENDIDIKAN

7. GURU yang diperbantukan pada SILN

Guru Pertama, III/a s.d. Guru Utama, IV/e

  • Ijazah
  • Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang
  • SK pangkat/jabatan terakhir
  • PAK terakhir

Berkas

usul

MENDIKNAS

U.P. SEKRETARIAT TIM

PENILAI PUSAT

slide25

KEPALA

TK,/SD,SLTP,

SLTA, SLB

  • GURU GOLONGAN II
  • Ps. 44 huruf c dan d Permenpan RB No. 16 Tahun 2009
  • Ijazah
  • Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang
  • SK pangkat/jabatan terakhir
  • PAK terakhir

Berkas

usul

KA. DINAS

PENDIDIKAN

PROPINSI/KAB/KOTA

slide26

KEPALA

TK,/SD,SLTP,

SLTA, SLB

  • GURU PERTAMA S.D MADYA GOL IV/a DILUAR KEMENAG DAN PEMDA
  • Ijazah
  • Bukti fisik pelaks kegiatan unsur utama dan penunjang
  • SK pangkat/jabatan terakhir
  • PAK terakhir

Berkas

usul

PEJABAT YG MEMBIDANGI KEPEGAWAIAN

(PALING RENDAH ES III)

MENTERI

YANG

BERSANGKUTAN

slide27

Pasca restrukturisasi organisasi Kemdiknas, maka kedudukan Tim Penilai Pusat, sesuai fungsi, berada pada:

Ditjen PAUDNI untuk Guru RA/TK Formal, TK-LB

Ditjen Dikdas untuk Guru MI/SD, MTs/SMP/SMPLB

Ditjen Dikmen untuk Guru MA/SMA dan MAK/SMK/SMALB.

Kedudukan Sekretariat Tim Penilai berada pada unit yang menangani pendidik dan tendik pada masing-masing Ditjen tersebut *).

*) tentatif. Akhir tahun 2011 akan disiapkan edaran mengenai prosedur pengusulan penilaian prestasi kerja guru.

penilaian penetapan angka kredit guru pasal 21

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan

angka kredit, Guru wajib mencatat dan menginventarisasikan seluruh kegiatan yang dilakukan.

2.Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Tidak harus menunggu memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

PENILAIAN & PENETAPAN ANGKA KREDIT GURU (Pasal 21)
slide29

Bukti fisik hasil prestasi kerja guru yang dapatdinilai dan mendapat angka kredit adalah yangdiperoleh pada saat periode penilaian(setelah kenaikan jabatan yang terakhir),

Kecuali bukti fisik pendidikan sekolah.

  • Bukti fisik pendidikan sekolah (ijazah) dapat diajukan pada periode penilaian berikutnya sepanjang belum pernah dinilai pada penilaian sebelumnya
slide30
Usul PAK disampaikan dengan kelengkapan berkas :
  • Surat Pengantar dari BKD bagi guru Pemda
  • Surat pengantar usul dari pejabat ybw. bagi guru di luar Dinas Pendidikan dan Kemenag)
  • Surat Pengantar dari Kepala Biro Kepegawaian Kemenag bagi guru-guru di lingkungan Kemenag
  • DUPAK
  • Surat pernyataan melaksanakan kegiatan unsur utama dan penunjang
  • Bukti fisik melakukan kegiatan unsur utama dan penunjang
  • SK kenaikan jabatan dan pangkat terakhir
  • PAK terakhir
  • DP3 tahun terakhir
  • Surat Keputusan mengenai pembagian tugas guru dari kepala sekolah, SK pengangkatan Kepala Sekolah
  • Foto copy ijazah bagi yang belum diajukan penilaiannya
slide31

Dalam hal pengajuan DUPAK guru, KEPALA SEKOLAH selaku atasan langsung:

a. Menetapkan SK pembagian tugas guru dalam

melaksanakan PBM, setiap awal tahun pelajaran

b. Membuat surat pernyataan pelaksanaan PBM

atau proses BK, setiap akhir semester

c. Membuat surat pernyataan pelaksanaan penunjang

PBM atau bimbingan, yang menjadi kewenangannya.

d. Memeriksa dan menetapkan DUPAK guru

di lingkungannya yang akan naik jabatan/pangkat

e. Mengusulkan DUPAK beserta bukti prestasi guru ybs. kepada pejabat yang membidangi kepegawaian

di lingkungan Pemda

slide32

Untuk meningkatkan pelayanan penilaian angka kredit Guru Pembina keatas, sejak tahun 2003 telah dilakukan oleh Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di 12 LPMP, yaitu:

Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, , Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan,

Berkas usul tidak perlu dikirim ke Kantor Kemdiknas di Jakarta, tetapi ke LPMP Propinsi setempat.

tujuan percepatan penilaian prestasi kerja guru

Mendekatkan pada sasaran/guru yang dinilai

  • Tersedianya SDM/Tim Penilai Pusat yang

berkedudukan di daerah

  • Pelayanan perolehan angka kredit guru lebih efisien dan efektif
  • Guru akan lebih cepat mengetahui hasilnya
TUJUAN PERCEPATAN PENILAIAN PRESTASI KERJA GURU
slide36

Tahun 2007

Tingkat keberhasilan sebesar 16%

Tahun 2008

* Berkas usul yang dinilai 5.603

* Memenuhi syarat 1.385

* Belum memenuhi syarat 4.218

Tingkat keberhasilan 24,71 %

slide37

Jumlah berkas usul setiap tahun semakin bertambah banyak jumlahnya

  • Tingkat keberhasilan setiap tahun seharusnya cenderung meningkat
  • Guru yang belum memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada umumnya kesulitan untuk memenuhi angka kredit pengembangan profesi.
slide38

UNTUK KESINAMBUNGAN KARIER GURU, SELAMA BELUM DISAMPAIKAN EDARAN PROSEDUR PENGUSULAN YANG BARU, MAKA BERKAS USUL PAK GURU PEMBINA TK I, IV/b KE ATAS S.D. GURU UTAMA, IV/e, SELAIN DI 12 PROPINSI YAITUJawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, D.I.Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, , Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan,disampaikan kepada:

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

GEDUNG C LANTAI 5

JLN. JENDERAL SUDIRMAN, SENAYAN, JAKARTA PUSAT

slide39
BAGI GURU PEMBINA TK I, IV/b S.D. GURU UTAMA, IV/e YANG BERADA DI 12 PROPINSI PENGUSULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT AGAR DISAMPAIKAN KEPADA KEPALA LPMP DI PROPINSI TERSEBUT SELAKU SEKRETARIAT TIM PENILAI PUSAT YANG BERKEDUDUKAN DI LPMP.

PROSEDUR INI PERLU DITAATI KARENA MEMPERPENDEK JALUR BIROKRASI DAN PENGELOLAAN DOKUMEN/BERKAS USUL AKAN LEBIH EFISIEN DITANGANI OLEH LPMP.

PENILAIAN, PELAPORAN, DAN PEMROSESAN AKHIR TETAP DILAKSANAKAN OLEH TIM PENILAI PUSAT DAN SEKRETARIAT TPP.

ad