1 / 74

Hukum Kepariwisataan Oleh : Iwan Kurniawan , SH. MH

Hukum Kepariwisataan Oleh : Iwan Kurniawan , SH. MH. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Definisis Pariwisata :.

owen-small
Download Presentation

Hukum Kepariwisataan Oleh : Iwan Kurniawan , SH. MH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HukumKepariwisataanOleh : IwanKurniawan, SH. MH FakultasHukumUniversitas Sultan AgengTirtayasa

  2. DefinisisPariwisata : • Pariwisataadalahsemuaproses yang ditimbulkanoleharusperjalananlalulintasorang-orangdariluarkesuatu NEGARA atau DAERAH dansegalasesuatu yang terkaitdenganprosestersebutsepertimakan/minum, transportasi, akomodasidanobyekatauhiburan.

  3. Definisipariwisata • Menurut UUK No 10 Tahun 2009 • Pariwisataadalahberbagaimacamkegiatanwisatadandidukungberbagaifasilitassertalayanan yang disediakanolehmasyarakat, pengusaha, pemerintahdanpemerintahdaerah.

  4. SejarahPariwisata • Abad 16 adanyapenemuanbenuabaru yang menyebabkanterjadinyapergeseranarusperdagangandanjalurperdagangan. • ZamanRenaisancemunculbentukpelanconganbaruberupaperjalananmengunjungitempat-tempatindahdanterkenaldengantujuankenikmatan, kesenangandankebahagiaan.

  5. Unsur-UnsurPariwisata • UnsurGeografis : menyuguhkankeindahanalamciptaanallah yang membuatsemuaturisbersyuku • UnsurHistoris : Menyuguhkansisa-sisapeninggalansejarah yang membuatturismerasakanperjalananwaktudandapatmensyukurikehidupannya • UnsurKultural : menyuguhkansenisuatudaerah agar turismerasakanbahwaallahsudahmemberikancipta, rasa dankarsa yang estetispadamanusia

  6. Pengertian Moral dalampariwisata • Budi pekerti, moral atauakhlakadalahberusahamencarikebaikansesuaidengannilai-nilailuhur agama, adatistiadatataubahkanlahirdarikatahati yang sucidannurani yang jujur. Iniakanmenimbulkanetika yang menjadikanmanusia yang moraliskarenadapatmembedakanmana yang baikdanburuk

  7. PerkembangankebijakanPariwisata Indonesia • PerkembanganTahapPertama (1961-1969) - Di bawahbidangDistribusidanPerhubungandengantitel TOURISME. Kebijakaninimencakup : a. Gagasanmempertinggimutukebijakan b. Peningkatanperhatianterhadapkeseniandidaerah-daerahpusattourisme. c. Pemeliharaankepribadiandankeasliankebudayaan, sesuaikepribadiandankeasliandaerahmasing-masing

  8. Kebijakanpariwisatatahappertamamencerminkan: a. PenempatanKepariwisataanSebagaiaspekkegiatanbudaya b. Kepariwisataansebagai media pembangunanbudaya, nasionalmaupun universal c. Penempatankeaslian, kekhasan, dannilai-nilaikepribadiankeseniandankebudayaandaerahsebagaipijakanpengembangankepariwisataan

  9. PerkembanganKebijakanPariwisata • PerkembanganTahapKedua (1969-1998) CiriutamanyaAdalahPenekananKepariwisataansebagaisumber DEVISA. KebijakantersebutAdalah a. PeningkatanpenerimaanDevisa, perluasankesempatandanlapangankerja. b. Pengaturan yang lebihterarah c. pengembanganpariwisatadomestikuntukpengenalanbudaya

  10. Perkembangantahapketiga (2000) • PerkembangantahapketigamemilikititelKebudayaan, Kesenian, danPariwisata. KebijakandiletakanpadaduaGagasanKunci: a. Kepariwisataanberpijakpadakebudayaantradisional b. Kepariwisataansebagaiwahanapersahabatanantarbangsa.

  11. Definisipariwisata • Pariwisataadalahsemuaproses yang ditimbulkanoleharusperjalananlalulintasorang-orangdariluarkesuatunegaraataudaerahdansegalasesuatu yang terkaitdenganprosestersebutsepertimakan/minum, transportasi, akomodasi, ataudanobyeknatauhiburan.

  12. UUK pasal 1 ayat 3 : • Pariwisataadalahberbagaimacamkegiatanwisatadandidukungberbagaifasilitassertalayanan yang disediakanolehmasyarakat, pengusaha, pemerintahdanpemerintahdaerah

  13. Jenis-Jenis Usaha Pariwisata • Usaha jasapariwisata • Usaha ObyekdanDayaTarikWisata • Usaha SaranaPariwisata (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain: a. dayatarikwisata; b. kawasanpariwisata; c. jasatransportasiwisata; d. jasaperjalananwisata; e. jasa makanan dan minuman;

  14. f. penyediaanakomodasi; g. penyelenggaraankegiatanhiburandanrekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, danpameran; i. jasainformasipariwisata; j. jasakonsultanpariwisata; k. jasapramuwisata; l. wisatatirta; dan m. spa.

  15. Fungsipenyelenggaraankepariwisataan : • Kepariwisataanberfungsimemenuhikebutuhanjasmani, rohani, danintelektualsetiapwisatawandenganrekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untukmewujudkankesejahteraanrakyat.

  16. TujuanPenyelenggaraanKepariwisataan : UUK No 10 Tahun 2009 pasal 4 : a. meningkatkanpertumbuhanekonomi; b. meningkatkankesejahteraanrakyat c. menghapuskemiskinan; d. mengatasipengangguran; e. melestarikanalam, lingkungan, dansumberdaya

  17. F. memajukankebudayaan; • g. mengangkatcitrabangsa; • h. memupuk rasa cintatanah air; • i. memperkukuhjatidiridankesatuanbangsa; dan • j. mempereratpersahabatanantarbangsa.

  18. PenataanKebijakanKepariwisataan • KepariwisataanMengandungtigaaspekdasar: • KepariwisataanSebagaisuatubentukPerdaganganjasa • HubunganKegiatanBisnisKepariwisataandenganKebudayaandanLingkunganHidup • Hukum yang MengaturKegiatanPerdaganganJasaPariwisatadanHubunganPariwisatadenganKebudayaan

  19. EtikaLingkunganKebijakanKepariwisataan • Peranaktifdalamupaya-upayapencegahandampaklingkunganakibatkegiatankepariwisataan, dengancaramengemasproduk yang ramahlingkungan • Peranaktifdalampemecahanmasalahlingkungan, dampakdankerusakanlingkungankhususnya yang diakibatkankegiatankepariwisataan • Peranaktifdalampemeliharaanlingkungandalambentukteknisdanfinansial

  20. AspekHukum KegiatanKepariwisataanmerupakankegiatan multi-aspekbersifatnasional-internasional, mencakupberbagaiaspekscara multi dimensi. MakakebijakanHukumkepariwisataandiarahkankepada : a. Hukumkepariwisataanharusmampumempertimbangkansifatkhas, fungsidanseluruhaspekkegiatanbisniskepariwisataan b. MampuMembangunsuatusistemhukum yang mampumemberikanperlakuan-perlakuan yang tepatterhadapkegiatanbisniskepariwisataan. c. mampumembanguntradisibisnissesuaidengankelaziman yang berlaku d. Mampumembangunlingkungan, etikadanaktifitasbisnis yang kondusif.

  21. JenisInvestasi – AspekPelaku • Autonomous Investmen : Merupakaninvestasi yang dilakukanolehpemerintah. Biasanyainvestasiinidilakukanuntukpengadaanfasilitasumumsepertijalanraya, jembatan, bendunganSaluranirigasi, fasilitaspertahanandll.makaseringdisebutdenganpublikinvestmen • Induced investmenatauinvestasidorongan : merupakaninvestasi yang timbulakibatadanyapertambahanpermintaanefektif yang nyatadipasar. kenaikandisebabkanadanyapeningkatanpendapatanmasyarakat

  22. Prinsip-PrinsipPenyelenggaraanKepariwisataan : • a. menjunjungtingginorma agama dannilaibudaya sebagaipengejawantahandarikonsephidupdalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesamamanusia, danhubunganantaramanusiadan lingkungan; • b. menjunjungtinggihakasasimanusia, keragaman budaya, dankearifanlokal; • c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, • keadilan, kesetaraan, danproporsionalitas;

  23. RUANG LINGKUP • memeliharakelestarianalamdanlingkunganhidup; • memberdayakanmasyarakatsetempat; • menjaminketerpaduanantarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, sertaketerpaduanantarpemangkukepentingan;

  24. RuangLingkup • kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; • dan • memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  25. Asas-AsasDalamPenyelenggaraanKepariwisataan • manfaat; • kekeluargaan; • adildanmerata; • keseimbangan; • kemandirian; • kelestarian; • partisipatif; • berkelanjutan; • demokratis; • kesetaraan; dan • kesatuan.

  26. Permasalahanwisata • Pertanyaan? • (a) situasilingkungankitaSepertiapa ? • (b) situasiorganisasibagaimana yang menentukanpengembangan model komptensimanusiaPariwisatadiIndonesia • (c) bagaimana model kompetensiManusiaPariwisatatersebut.

  27. PermasalahanPariwisata Apa yang seharusnyadilakukan? • (a) lingkungan yang menjadidasarpengembangan model komptensiManusiaPariwisataadalahlingkunganpolitikdankeamanan yang potensialdankondusif, eknomi yang relatifstabil, dangeografis. • (b) situasiorganisasiyaitukeuangan yang terbatasdankurangmemadai; manajerial yang demokratis, terbuka, danakrab; budayaorganisasi yang mendukung

  28. (c) model kompetensiManusiaPariwisata yang dikembangkanadalah SDM yang mempunyaikemampuankepariwisataan, sikapdankepribadian, dankemampuanmanajerial; dan model kompetensiManusiaPariwisatadidalamnyajugatermasukpelakudanpengelolaobyekwisata yang berasaldarimasyarakat.

  29. Saran-saran • (a) perluusahaterusmenerusmenumbuhkansinergidiantarapegawaidinas yang berbedalatarbelakang, • (b) situasi-situasi yang adaperludikajilebihmendalamsehinggadapatdiambilkebijakan yang sangatsesuaidengansituasidankondisi yang ada, dan • (c) sinergidankerjasamaantarapemerintah (dinas) danmasyarakatakanmembantupengembangan model kompetensiManusiaPariwisatadimasadepan.

  30. (c) sinergidankerjasamaantarapemerintah (dinas) danmasyarakatakanmembantupengembangan model kompetensiManusiaPariwisatadimasadepan.

  31. DayaTarikPariwisata Dari SegiSejarah • Umatbudhainginkeborobudur • Umatislaminginkegoahiradanmendakibukitjabalnur (tempatpertamanabimendapatWahyu) • Umat Hindu inginmelihatbukitkurusetratempatarjunamendapatwejangandariawatarasrikresna yang menjadititisanbatarawisnumenjelangperangbatarayudha • Umatkristenkatholikinginberangkatkegerejavatikandiroma. dll

  32. Dayatarikkeindahan • A.A.M Djelantik : hal-hal yang indahdapatdibagipadaduahal. Pertamakeindahanalami yang tidakdiciptakanmanusia( laut, gunung, perempuan…..) dankeduahal-hal yang diciptakandandiwujudkanmanusia( lukisan, masjid, dll) • Estetikaberasaldaribahasayunaniyaituaisthesisartinyapengamatan, rasa.( misalseorangsenimanmampumenimbulkandayapendengarannya, dayapandangnya, dayasentuhnya,. • Konsepestetikaadalahabstraksebelumdiberibentuk • Seniindah yang takbermoral- tarianperut, adeganmaut..dll

  33. Lanjutan • Perasaanterbagi 2; positifnegatif. • Negatifharusdipertahankan Dendampadakemaksiatan kecewapadakedzalimanpenguasa bencipadapenindasan cemburupadaorang yang rajinsedekah takutmenyakitiorangtua..ll Puncakkeindahanadalahciptaanallah. Salahsatunyaadalahwanita…

  34. OrganisasidanSistemPendukungManajemenPariwisata Daerah TujuanPerencanaanPemasaranStrategisadalahUntukMemungkinkanindustripariwisatadidaerahdapatmencapaisasarannyadalamkondisilingkunganusaha yang selaluberubah.

  35. MenurutBurkarddanMedlik (1981 :50) danholoway (1985:81) • KegiatanPokok yang dapatdilakukanolehsuatuorganisasipariwisataadalah : 1. melakukankoordinasidalammenyusunstrategipengembangandanperencanaanpemasaranpariwisatadidaerahnyadenganmelibatkanpihak-pihakterkaitdengankegiatanpariwisatadaerah 2. Mewakilikepentingandaerahdalampertemuan-pertemuan yang menyangkutkepentinganpengembanganpariwisata, baiktingkatnasionalmaupuninternasional 3. mendorongpembangunanfasilitasdankualitaspelayanan yang sesuaidenganselerawisatawan 4. menyusunperencanaanpemasarandenganmempersiapkanpaket-paketwisata yang menarikbersamadenganparaperantara

  36. DesainOrganisasiPariwisataDaeah • Balighdan Burton (1979 : 93) :….The design of the organization through which it is administered. “…rancangansuatuorganisasimelaluiituorganisasidapatberjalan. (sesuaidengan yang diharapkan)

  37. Unsur yang melatarbelakangipembentukanorganisasipariwisata • Suatuperekonomiandidaerahitujelasakanmerasakanaki bat langsungpadapendekatan yang diambilmengenaihal yang terkaitdengankepariwisataan. • Organisasipariwisatamerefleksikanpentingnyapariwisatabagiperekonomiandaerah yang eratkaitannyadengansektor lain. • Organisasipariwisatascaraumumharusdapatmengembangkanpariwisatasebagaisuatuindustri yang membawakesejahteraanbagirakyatbanyak

  38. SistemPendukungManajemenPariwisata Daerah • SistemInformasiPariwisata Daerah • Kerangkakonseptualsisteminformasipemasaranpariwisatadaerah a. sistemlaporan internal b. sistemintelijenpemasaran c. sistemrisetpemasaran

  39. ManfaatSistemPerencanaan • Branch dikutipolehKotler (1982:173) bahwamanfaatSistemperencanaanbagisuatu Daerah tujuanwisata: • Dapatmendorongsuatucaraberpikirkedepansecarasistematis • Dapatmengarahkeupayamengkoordinasikanorganisasiscaralebihbaik • Dapatmengarahkepengembangan standard kinerjapengendaliandaerahscarakeseluruhan, termasuk perusahaan2 kelompokindustripariwisata • Dapatmengarahkan OPD organisasipariwisatadaerahuntukmempertajamtujuanmaupunkebijakanuntukdijadikanpedoman • Dapatmenghasilkanpersiapan yang lebihbaikbagipengembangan yang bersifatmendadak

  40. ProspekPerkembanganPendidikanPariwisata Indonesia • Pemberdayaanmasyarakat yang membangun a. TransisiKebudayaan dampakpositifnya: percepatandanpeningkatantingkatberpikirdalamberbagaibidangsertaperubahanpolahidup yang lebihefisiendanpragmatis. Dampaknegatifnya : sulitnyamasyarakatmemahamidanmencernaperkembangan yang begitucepatdiberbagaibidangdanterbenturnyaberbagaikecenderungandengannilai-nilailuhurbangsakita.

  41. B. masyarakat yang dipersyaratkan Perluadanyaantisipasitentangkemampuanapa yang dituntutmenyambutkecenderunganbidangekonomi yang memilikipeluangberkembang yang cukupbesar yang terkaitdengantantanganefisiensidanproduktivitasdalamrangkapeningkatanefisiensipembangunannasional. Pemberdayaanmasyarakatberanjakdariupayamemberikanbimbingankepadamasyarakat agar sadarwisatajugasemuapihakharusmemberikanbimbingandanketeladanandalamberbagaiaspekehidupan.

  42. KonsepPendidikan Konseppendidikan yang dianutseyogyanyabukansajamencakuppendidikan yang bersifat formal, namunjuga yang bersifat non formal dan informal scaramenyeluruh, kreatifitassertaprakarsa. Untukmencapaitingkatprestasipendidikan optimal memerlukanduavariabel. Variabelpertama : kemampuanuntukmendidikdirisendiri. Variabelkedua : kemampuanuntukpenyesuaiandiripadatuntutanlingkungan.

  43. Pembangunan kepariwisataan di Indonesia dapat ditingkatkan hasilnya dengan pemberdayaan hukum melalui perubahan hukum positif (lus Constitutum) secara konseptual. Ketertinggalan (Lag) dan kesenjangan serta hukum tidak efektif (Soft Development) dalam penyelenggaraan kepariwisataan secara empirik menjadi dasar perubahan hukum.

  44. Konsep politik hukum nasional menjadi dasar panduan untuk melakkan perubahan hukum yang dimaksud, menghasilkan konsep hukum kepariwisataan modern yang mampu mengantisipasi paradigma otonomi daerah dan globalisasi tersebut ialah hukum yang mengatur upaya-upaya yang dilakukan untuk melayani/ memenuhi kebutuhan wisatawan sejak datang dari daerah asal wisatawan (DAW) hingga destinasi (DTW) dan kembali ke daerah asal, dengan tujuan agar wisatawan dapat menikmati tujuan dari kunjungannya itu.

  45. HUKUM BISNIS PARIWISATA • BISNIS PARIWISATA KEGIATAN KEPARIWISATAAN MERUPAKAN SISTEM PERDAGANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS, BEROBYEK JASA DAN MENDAPAT DUKUNGAN DARI SISTEM LAINNYA.

  46. BISNIS PARIWISATA ADALAH ASPEK KEGIATAN KEPARIWISATAAN YANG BERORIENTASI PADA PENYEDIAAN JASA PARIWISATA. BISNIS PARIWISATA MELIPUTI SELURUH KEGIATAN PENYEDIAAN JASA (SERVICES) YANG DIBUTUHKAN WISATAWAN. KEGIATAN INI MELIPUTI JASA PERJALANAN (TRAVEL) DAN TRANPORTASI (TRANSPORTATION), PENGINAPAN (ACCOMODATION), JASA BOGA (RESTAURANT), REKREASI (RECREATION). MONEY CHANNGER DAN JASA HIBURAN.

  47. SIFAT KHAS PERDAGANGAN JASA PARIWISATA TERLETAK PADA SIFAT DAN BENTUK OBYEKNYA, YAITU JASA. KARAKTERISTIK LAINNYA TERLETAK PADA POSISI JASA PARIWISATA SEBAGAI OBYEK HUKUM. BISNIS PARIWISATA MERUPAKAN SISTEM TERSENDIRI YANG MEMBUTUHKAN SISTEM HUKUM SUI GENERIS YAITU SISTEM KHUSUS SESUAI DENGAN KARAKTER OBJEKNYA.

  48. TRADISI HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS PARIWISATA • COMMON LAW SYSTEM; MAIL BOX THEORY • CIVIL LAW SYSTEM; ARRIVAL THEORY

  49. HUKUM BISNIS PARIWISATA ADALAH PERANGKAT KAIDAH, AZAS-AZAS, KETENTUAN, INSTITUSI DAN MEKANISMENYA, NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENGATUR PERDAGANGAN JASA PARIWISATA

  50. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BISNIS PARIWISATA: • UU KEPARIWISATAAN; UU NO. 10/ 2009 • UU PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION, UU NO.7/1994 DIMANA TERCAKUP DIDALAMNYA GATS • PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERLETAK PADA BIDANG HUKUM LAINNYA

More Related