SUBDIT FASILITAS PERTAMBANGAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN KANTOR PUSAT DJBC Maret 2014

1. FASILITAS KEPABEANAN SUBDIT FASILITAS PERTAMBANGAN DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN KANTOR PUSAT DJBC Maret 2014

2. FASILITAS KEPABEANAN OUTLINE PRESENTASI PERIJINAN ONLINE

3. FASILITAS KEPABEANAN

4. DASAR HUKUM FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI PMK No. 20/PMK.010/2005 tanggal 3 Maret 2005 tentangPembebasan BM dan PDRI tidakdipungutatasimporbarangberdasarkanKontrakBagiHasilMigas PMK No. 177/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentangPembebasan BM atasImporBaranguntukKegiatan Usaha HuluMigassertaPanas Bumi PMK No. 70 /PMK.011/2013 tanggal 2 April 2013 tentangPerubahanKetigaKeputusanMenteriKeuanganNomor 231/KMK.03/2001 tentangPerlakuanPajakPertambahanNilaidanPajakPenjualanatasBarangMewahatasImporBarangKenaPajak yang DibebaskandariPungutan Bea Masuk PMK No. 224/PMK.03/2012 tanggal26 Desember 2012 tentangPerubahan PMK 154/PMK/2010 tentang Pemungutanpajakpenghasilanpasal 22 sehubungandenganpembayaranataspenyerahanbarangdankegiatan di bidangimporataukegiatanusaha di bidang lain

5. FASILITAS IMPOR OLEH KKPS

6. FASILITAS IMPOR OLEH KKKS

7. FASILITAS IMPOR OLEH KKKS

8. FASILITAS IMPOR OLEH KKKS

9. MEKANISME FASILITAS KEPABEANAN DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI Indikator Keterangan: *) &#) = SDA

10. PENGAJUAN FASILITAS FISKAL Kontraktor Kontrak Bagi Hasil (KKPS)/ Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Pengusaha ajukan RKBI+Doklap untuk keperluan proses fas. pembebasan Pengusaha ajukan RKBI+Doklap untuk keperluan verifikasi danpendasahan RIB 1 1a 3 1a • DJBC u.p. Dir Fas Kepabeanan • Terbitkan SK pembebasan BM + PDRI • Menyampaikan pada pengusaha 5 2 Pengusaha ajukan RIB+Doklap untuk pembebasan BM+PDRI KPU BC / KPPBC Realisasi Impor (PIB+SK Fas+ doklap Pabean) Direktorat Fasilitas Kepabeanan • DJBC u.p. Dir Fas Kepabeanan • Menyampaikan SK pembebasan pada KPUBC/KPPBC • monitoring penggunaan fasilitas oleh perusahaan 4

14. PERIJINAN ONLINE

15. Prinsip Pengembangan Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan TRANSPARANCE Kejelasan proses bisnis dalam pengurusan fasilitas perjinan yang dapat diakses melalui media berbasis web, serta tracking status pengurusan perijinan secara online dan realtime yang dapat di akses dimana saja STANDARD Melalui pelayanan perijinan yang standar, kepastian dan kemudahan pelayanan fasilitas perijian dapat diciptakan. Kerumitan atas banyaknya perijinan di DJBC dapat diminimalisasi AUTOMATED Terciptanya otomasi proses bisnis dalam pelayanan fasilitas perijinan dalam rangka menciptakan akselerasi pelayanan dan akurasi data sehingga pengawasan dapat dilaksanakan secara optimal INTEGRATED Integrasi antar sistem kepabeanan dan cukai menciptakan peningkatan kecepatan otomasi sistem di DJBC secara keseluruhan, meningkatkan akurasi data dan optimalisasi pengawasan.

16. Tujuan Pengembangan Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan

17. Fitur Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan • Single Portal dalam pengajuan segala perijinan fasilitas kepabeanan • Web base application guna memberikan fleksibilitas akses Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan oleh pengguna jasadan user lainnya • Tracking and Trace yang dapat digunakan melakukan monitor terhadap proses penyelesaian perijinan fasilitas secara real time dan dimana saja • DJBC Wiki-Licensing adalah sebuah fasilitas transparansi terhadap kejelasan proses bisnis pengurusanan perijinan fasilitas yang meliputi : Dasar Hukum, Persyaratan yang dibutuhkan, janji layanan, SOP, dan lokasi/tempat pengurusan • Centralize adalah memusatkan sistem pelayanan perijinan fasilitas dan memperluas akses sistem di semua Kantor DJBC di seluruh Indonesia • Otomated Workflow dalam proses penerbitan ijin fasilitas • SLA Monitor merupakan fitur yang menunjukan kondisi janji layanan terhadap suatu dokumen pengajuan perijinan fasilitas. SLA Monitor menunjukkan indikator apakah suatu proses sudah melebihi batas waktu, hampir melebihi batas waktu dan belum melebihi batas waktu • Integrated dengan modul sistem CEISA lainnya guna menjamin akurasi data dan optimalisasi pengawasan kepabeanan

18. Sentralisasi Otomasi Fasilitas Kepabeanan Data Center Utama Di KP DJBC (DIKC) PenggunaJasa Disaster Recovery Center (DRC) Db.Oprs. • Infrastruktur TIK DJBC hanya ada di KP DJBC (Centralized)  seluruh perangkat hardware, software, middleware, Sar-Pen, Network & pendukung lainnya • DC Utama di KP DJBC akan terhubung dengan DRC Kementerian Keuangan* • Semua Sistem Aplikasi (SKP), Tabel Referensi & software lainnya  berada di DC Utama di KP DJBC • Semua data + proses layanan (di kantor mana pun) dapat di-monitor real-time • “Integrasi Sistem & Konsolidasi Data” • Governance : transparan, akuntabel, automated & reconciliated Kementerian / Lembaga INTRANET MPLS Web Service via Internet Pegawai DJBC Internet = 138 Kantor Semua Kantor DJBC (Kanwil/KPU/KPPBC)

19. Arsitektur Sistem Otomasi Fasilitas Kepabeanan Co: BKPM, Kem. ESDM

20. Tantangan Dalam Pengembangan Sistem • Jenis Perijinan Fasilitas yang cukup banyak, perlu diciptakan pengelompokan perijinan sejenis untuk penyerderhanaan • Standardisasi dan harmonisasi dalam rangka mengurangi faktor kompleksitas • Kejelasan proses bisnis rekonsiliasi ijin fasilitas dengan dokumen pabean lainnya • Waktu yang terbatas, perlu urutan prioritas perijinan yang akan dikembangkan • Integrasi dengan Kementerian/ Lembaga lainnya

21. ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PERTAMBANGAN

22. Pengajuan Perijinan Fasilitas via Portal Pengguna Jasa

23. Wikipedia Perijinan Bea Cukai

24. KondisiSaatIni (Piloting)

25. Kondisi Yang DiharapkanOtomasidiSegalaBidang

26. TerimaKasih Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Jakarta - 13230