1 / 30

MANAJEMEN RISIKO USAHA

MANAJEMEN RISIKO USAHA. Oleh Purwono DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR. PENDAHULUAN. Agribisnis adalah salah satu bisnis yang sangat komplek Aspek yang dikelola meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia

oleg-bass
Download Presentation

MANAJEMEN RISIKO USAHA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MANAJEMEN RISIKO USAHA Oleh Purwono DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

  2. PENDAHULUAN • Agribisnis adalah salah satu bisnis yang sangat komplek • Aspek yang dikelola meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia • Jangka waktu usaha relatif lama dan banyak faktor non teknis yang turut menentukan keberhasilan usaha. • Risiko yang dihadapi tidak dapat dihindari tetapi harus dikelola dengan baik • Pemahaman jenis resiko harus difahami utk mendapatkan solusi pemecahan dan mitigasi yang tepat.

  3. SUMBER RISIKO • Peruntukan lahan • Kesesuaian tata ruang • Perijinan usaha ASPEK LEGAL • Kesesuaian lahan dan iklim • Jenis tanaman dan varietas • Teknik budidaya dan teknologi ASPEK TEKNIS RESIKO • Endogeneous culture & people • Adaptasi pendatang • Pengaruh teknologi • Kemitraan ASPEK SOSIAL • Pasar/tataniaga • Keuangan dan permodalan • Kelompok/koperasi • Kebijakan ASPEK KELEMBAGAAN

  4. RISIKO BISNIS • Pembangunan dan pengembangan usaha tidak lancar • Investasi tidak aman • Produktivitas di bawah standar • Rugi sehingga pengembalian kredit tidak lancar • Kredit bermasalah dengan ancaman agunan dilelang • Konflik dengan masyarakat • Tuntutan hukum

  5. KONSEP AGRIBSINIS PRODUKSI, PENGADAAN, DAN PENGORGANISASIAN SARANA PRODUKSI SUMBER DAYA ALAM MANUSIA PENGORGANISASIAN PRODUKSI (TANAM-PANEN) Modal Kelembagaan Koperasi Lemb. Penyuluhan Lemb.Penelitian Transportasi Pasar PASACAPANEN INDUSTRI HASIL PERTANIAN (TRANSFORMASI HASIL) PEMASARAN KONSUMEN

  6. RANTAI PRODUKSI TANAH IKLIM KESESUAIAN LAHAN HASIL OLAHAN PENANGKAR BENIH PANEN & PASCAPANEN TEKNOLOGI PRODUKSI VARIETAS UNGGUL BIBIT UNGGUL PRODUK PRIMER INDUSTRI PENGOLAHAN LIMBAH PESTISIDA PUPUK PENGELOLAAN LIMBAH

  7. ALUR KAJIAN KELAYAKAN USAHA Pengelolasangatpenting sebabmengelolaagribisnis padaprinsipnya adalahmengelola SDM SESUAI PERUNTUKAN CALON AREAL • PENGELOLA • PENGALAMAN • SDM KESESUAIAN LAHAN TIDAK SESUAI SEMENTARA TIDAK SESUAI REKAYASA SOSIAL AMAN SESUAI (S1, S2, S3) KEAMANAN INVESTASI Teknologikhusus danmahal POTENSI KONFLIK COST TEKNOLOGI Dipengaruhi klas lahan dan target hasil KELAYAKAN FINANSIAL LAYAK YIELD PROSES PRODUKSI TIDAK LAYAK Klas lahan Teknologi

  8. ALUR KEBIJAKAN INVESTASI KEBIJAKAN SPASIAL KEBIJAKAN SEKTORAL RTRW NASIONAL RPJM NASIONAL RTRW PROVINSI RPJM PROVINSI RTRW KABUPATEN/KOTA RPJM KABUPATEN/KOTA MASTER PLAN PEMBANGUNAN PERTANIAN KABUPATEN/KOTA STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN KABUPATEN/KOTA RENCANA PROGRAM INVESTASI

  9. LEGALITAS USAHA Dalam rangka pengusahaan perkebunan, ijinwajib yang harusdimilikiperusahaanadalah • Akta Pendirian Perusahaan. • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). • Tanda Daftar Perusahaan (TDP). • Izin Prinsip dan Izin Lokasi dari Pemerintah Daerah • Hak Guna Usaha (HGU tanah). • Surat Izin Usaha Perkebunan (SIUP), yang harus didahului studi AMDALdanpolakemitraan

  10. STATUS LAHAN • Status lahanuntukperkebunan yang paling kuatadalah HGU (HakGuna Usaha) atau Sertifikat Hak Milik (SHM). Lahan HGU dapat dikuasai sampai 90 tahun. • Lahan dengan luas > 25 ha harus berstatus HGU • LahanHGU dapatberasaldari • Kawasanhutan yang dilepas (konversi) tanahnegara • Lahanmilikmasyarakatdengan status APL • Pembelian dari masyarakat • Sistembagilahan masyarakatmenyerahkansebagianlahannyauntukdijadikan HGU dansebagianlagimenjadihakmilikmereka (plasma). Dalamhalinitidakdikenalpembebasanlahan.

  11. PERUNTUKAN LAHAN HUTAN HUTAN LINDUNG DAN KONSERVASI HUTAN PRODUKSI TERBATAS HUTAN HUTAN PRODUKSI HTI HUTAN PRODUKSI DAPAT DIKONVERSI APL

  12. PROSES HGU DARI KAWASAN HUTAN IjinPrinsip (DisertaiPetaArahanPenggunaanLahan) KAJIAN KAWASAN HUTAN DAN KESESUAIAN LAHAN IjinLokasi (DisertaiPetaIjinLokasi) PENGUKURAN TATA BATAS KAWASAN ProsesPengelepasanKawasanHutan PENGUKURAN BATAS CALON AREAL ProsesSosialisasi (Panitia B) PENYELESAIAN KLAIM MASYARAKAT PROSES PENYELESAIAN SERTIFIKAT HGU

  13. PROSES HGU DARI LAHAN MASYARAKAT IjinPrinsip (DisertaiPetaArahanPenggunaanLahan) KAJIAN KESESUAIAN LAHAN IjinLokasi (DisertaiPetaIjinLokasi) KAJIAN SKALA EKONOMI DAN POTENSI KONFLIK ProsesSosialisasidanPembebasanLahan PENGUKURAN LUAS LAHAN DAN PENETAPAN HARGA PROSES PENYELESAIAN SERTIFIKAT HGU

  14. IJIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) • Usaha budidayaperkebunan yang luaslahannya 25 ha ataulebihwajibmemiliki IUP • IUP diberikanoleh • Gubernur, apabilalokasilahanusahaperkebunanberadapadalintaswilayahKabupatenatau Kota • BupatiatauWalikota, apabilalokasilahanusahaperkebunanberadadiwilayahdaerahKabupatenatau Kota • Luasusahamaksimumadalah 20.000 ha dalamsatuprovinsiatau 100.000 ha untuknasionalkecualitebu • Untuktebuluasmaksimumadalah 60.000 ha dalamsatuprovinsidan 150.000 ha untukseluruh Indonesia. • Setiappengembanganusahapengembanganperkebunanharusmengikutsertakanmasyarakatpetanipekebun kemitraan

  15. TITIK KRITIS DAN MITIGASI

  16. ASPEK LEGAL Status lahan dalam hubungannya dengan kawasan hutan. Pengusahaan pertanian tidak boleh di kawasan hutan  harus di Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) dengan status Area Penggunaan Lain (APL) kecualai karet boleh ditanam di HTI Kesesuaian dengan tata ruang wilayah yang tercantum dalam RTRW. Penguasaan lahan : aspek legalitas kepemilikan lahan. Status terkuat adalah sertifikat baik SHM ataupun HGU. Proses perolehan lahan sejak ijin lokasi sampai dengan sertifikasi.

  17. FISIK DASAR • Kesesuaian lahan • Kesesuaian lahan : sangat menentukan tingkat produktivitas dan jenis teknologi yang harus digunakan. • Kesesuaian agroklimat • Ketersediaan air menjadi titik kritis bagi tanaman . Sebaran curah hujan harus diperhatikan agar terjamin kecukupan air di lapangan. • Infrastruktur dasar • Aksesibilitas dari lokasi ke jalan besar dan ke pasar/pabrik • Ketersediaan sarana transportasi

  18. Pertumbuhan di Lahan Pasir

  19. Panen

  20. Sarana Transportasi

  21. Teknik Budidaya • Bibit • Jenis yang ditanam harus unggul • Benih/Bibit palsu • Kriteria bibit  harus memenuhi syarat untuk ditanam • Populasi tanaman • Produktivitas ditentukan individu dan jumlah tanaman per ha • Pemupukan : • Tanaman membutuhkan unsur hara yang cukup untuk menunjang produktivitas yang tinggi • Pemeliharaan • Pengendalian gulma • Pengendalian organisme pengganggu tanaman

  22. Panen dan Pascapanen • Pelaksanaan panen • Tenaga panen • Pelaksanaan panen • Mutu panen : menentukan harga • Pascapanen • Lamanya waktu antara panen dan pengolahan  mutu hasil • Pengangkutan  biaya dan kerusakan hasil

  23. Sosial Ekonomi • Pasar • Tempat penjualan • Kelembagaan tataniaga • Harga • Penetapan harga • Distribusi tiap level pelaku tataniaga • Kemitraan • Pola yang diambil • Pengelolaan kebun • Keamanan kebun • Potensi pencurian

  24. Potensi Konflik di Lapangan

  25. MitigasiTitikKritis

  26. MitigasiTitikKritis

  27. T E R I M A K A S I H Purwono DepartemenAgronomidanHortikultura FakultasPertanian IPB Email : puripb@gmail.com Web: puripb.blogspot.com Mobile phone : 08129310195

More Related