NEGARA HUKUM RULE OF LAW Materi Pend. Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi
Download

NEGARA HUKUM RULE OF LAW Materi Pend. Kewarganegaraan Untuk Perguruan Ting...

Advertisement
Download Presentation
Comments
oistin
From:
|  
(130) |   (0) |   (0)
Views: 193 | Added: 24-10-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
PENGERTIAN. Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dala
NEGARA HUKUM RULE OF LAW Materi Pend. Kewarganegaraan Untuk...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.











- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -




1. NEGARA HUKUM (RULE OF LAW) Materi Pend. Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi

2. PENGERTIAN Negara Hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Karena itu pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi (berisi kesepakatan/konsensus bersama) atau hukum dasar negara. Dengan demikian di dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasarkan pada konstitusi. Negara berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum.

3. Sejarah perkembangan konsep negara hukum Neg hkm formal adlh neg yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyatnya. Negara tidak campur tangan sec banyak thdp urusan & kepentingan warga negaranya. Urusan ekonomi diserahkan pada warga negara, yang berarti warga negara dibiarkan untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri maka dengan sendirinya perekonomian negara akan sehat (machtstaat). Konsep ini terjadi di Eropa sekitar abad ke 19 dan ternyata penerapannya mengundang kecaman banyak warga negaranya terutama pasca perang dunia ke 2 di mana neg dianggap lambat dan tidak bertanggung jawab atas segala dampak ekonomi yang timbul pasca perang tsb. Muncul gagasan baru yang disebut sbg welfare state, atau negara kesejahteraan. Neg kesejahteraan ini disebut sbg konsep neg hkm material. Pemerintah bisa bertindak sec lebih luas dalam urusan dan kepentingan publik jauh melebihi batas-batas yang pernah diatur dalam konsep neg hkm formal. Pemerintah memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga negaranya dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

4. NEGARA HUKUM Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum (?rechtsstaat?) mencakup : Perlindungan hak asasi manusia. Pembagian kekuasaan. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. Peradilan tata usaha Negara. A.V. Dicey Negara Hukum (?The Rule of Law?), : Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum (Supremacy of Law). Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat (Equality before the law). Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan (Constitution based on Individual Right).

5. International Commission of Jurists Rumusan syarat-syarat (ciri-ciri) pemerintahan yang demokratis di bawah ?Rule of Law? (yang dinamis) Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu konstitusi harus pula menentukan cara procedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Pemilihan Umum yang bebas. Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi. Pendidikan kewarganegaraan

6. Franz Magnis Suseno menyebut 5 (lima) ciri neg hkm sbg salah satu ciri neg demokrasi. a. fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yg bersangkutan sesuai dgn ketetapan sebuah UUD b. UUD menjamin HAM yg paling penting, krn tanpa jaminan tersebut, hukum menjadi sarana penindasan ; badan-badan negara menjalankan kekuasaannya dan hanya taat pada dasar hukum yg berlaku d. terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara e. badan kehakiman yang bebas & tidak memihak.

7. Pilar-pilar utama untuk menyangga tegaknya satu Negara Hukum modern (The Rule of Law, ataupun Rechtsstaat) Supremasi Hukum (Supremacy of Law): Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. 2. Persamaan dalam Hukum (Equality before the Law): Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Asas Legalitas (Due Process of Law): Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

8. 4. Pembatasan Kekuasaan Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. 5. Organ-Organ Eksekutif Independen: Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturann kelembagaan pemerintahan yang bersifat ?independent?. 6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak: Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). 7. Peradilan Tata Usaha Negara: Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalankannya putusan hakim tata usaha negara (administrative court) oleh pejabat administrasi negara.

9. 8. Peradilan Tata Negara (Constitutional Court): Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. 9. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. 10. Bersifat Demokratis (Democratische Rechtsstaat): Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

10. 11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat): Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (democracy) maupun yang diwujudkan melalaui gagasan negara hukum (nomocrasy) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. 12. Transparansi dan Kontrol Sosial: Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran

11. Tujuan Negara Hukum S. Tasrif: 1) Kepastian hukum (tertib/order); 2) Kegunaan (kemanfaatan/utility); dan 3) Keadilan (justice). Ahmad Dimyati: 1) Pencapaian keadilan, 2) Kepastian hukum, dan 3) Kegunaan (kemanfaatan). Kesimpulan: Pencapaian Keadilan, sesuai dengan asas Ius quia iustum (hukum adalah keadilan, dan Quid ius sine justitia (apalah arti hukum tanpa keadilan). Hukum adalah untuk mengatur hubungan, baik warga masyarakat maupun negara, The law is a tool to ?social control? and ?social engineering?. Hukum dilaksanakan untuk mencapai kepastian.

12. Bentuk-bentuk Negara Hukum

13. Unsur-unsur Negara Hukum Rechtsstaat : 1) Pengakuan dan perlindungan HAM, 2) Pembatasan kekuasaan, 3) Pemerintahan berdasarkan aturan hukum, dan 4) Peradilan administrasi The Rule of Law : 1) Supremacy of law, 2) Equality before the law, dan 3) Individual right. Socialist Legality : 1) Manifestation of Socialism , 2) The law as a tool of Socialism, dan 3) Pushed on Social right than individual right. Nomokrasi Islam : 1) Kekuasaan adalah amanah, 2) HAM, 3) Keadilan, 4) Persamaan, 5) Musyawarah, 6) Perdamaian, 7) Peradilan bebas, 8) Kesejahteraan, dan 9) Ketaatan

14. Negara Hukum Pancasila F.M. Hadjon: Keserasian hubungan antara rakyat dan pemerintah berdasarkan asas kerukunan, Hubungan fungsional yang proporsional antar kekuasaan negara, Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir, Keseimbangan antara hak dan kewajiban. M. Tahir Azhary: Adanya hubungan erat antara agama dan negara, Bertumpu pada Ketuhanan yang Maha Esa, Kebebasan beragama dalam artian positif, Atheisme tidak dibenarkan dan Komunisme tidak diperkenankan, Berdasarkan asas kekeluargaan dan kerukunan.

15. HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA POLITIK DAN HUKUM DI INDONESIA Konfigurasi Politik diartikan sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menetukan kebijakan umum. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijakan negara.

19. Hubungan Negara Hukum dengan Demokrasi seperti dua sisi mata uang. Konsep negara hukum material mensyaratkan adanya demokrasi, begitupula demokrasi mensyaratkan adanya wadah negara hukum dalam pelaksaksanaannya. Negara Indonesia yang dalam konstitusinya (pasal 1 ayat (3)) secara nyata menyatakan diri sebagai negara hukum, dalam pasal lainnya (pasal 1 ayat (2)) dinyatakan kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

30. 5. Contoh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): KONTRAS (Komisi untuk orang hilang dan tindak kekerasan) YLBHI (Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia) ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) HRW (Human Right Watch) Konvensi Internasional tentang HAM ? wujud nyata keperdulian masy internasional: The International on Civil & Political Rights (1966) The International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights (1966) Optional Protocol Declaration on the Rights of Peoples to Peace (1984) Declaration on the Rights to Development (1986) African Charter on Human & Peoples? Rights (1981) Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990) Bangkok Declaration (1993) Deklarasi Wina (1993)

31. c. Keikutsertaan Indonesia dalam Konvensi Internasional Ratifikasi perjanjian: pengikatan diri suatu negara utk melaksanakan ketentuan2 dlm perjanjian, & ketentuan2 itu mnjdi hukum nasionalnya. Konvensi internasional ttg HAM yg diratifikasi oleh Indonesia: a. Konvensi Jenewa 12 Agust 1949 (UU No.59 th 1958) b. Convention on the Political Rights of Woman (UU No.68 th 1958) c. Convention of the Elimination of Discrimination Against Women (UU No.7 th 1984) d. Convention of the Rights of the Child (Keppres No.36 th 1990) e. Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on their Destruction (Keppres No.58 th 1991) f. International Convention Against Apartheid in Sports (UU No.48 th 1993) g. Torture Convention (UU No.5 th 1998) h. ILO Convention No.87 Concerning Freedom of Association and Protection on the Rights to Organise (UU No.83 th 1998) i. Convention on the Elimination of Racial Discrimination (UU No.29 th 1999)

32. HAK ASASI MANUSIA dan DEMOKRASI Demokrasi: sistem politik yang dapat memberi penghargaan, menjamin perlindungan dan penegakan atas hak-hak dasar manusia Unsur utama demokrasi: Kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan politis Kesamaan hak/kesetaraan politis dalam menjalankan kendali Konsep pokok demokrasi: Kebebasan/persamaan (freedom/equality) Kedaulatan rakyat (people?s sovereignty) Unsur pokok pemerintahan demokrasi: Pengakuan atas HAM Partisipasi rakyat dalam pemerintahan

34. Undang-Undang 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa : ?pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku?.

35. Dalam rangka menegakkan hak asasi manusia dan menjamin perlindungan bagi semua orang maka diperlukan upaya-upaya investigasi atau pencarian fakta manakala terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Tujuan dari Investigasi atau pencarian fakta adalah: 1. Membantu menyembuhkan dan merehabilitasi korban 2. Pendampingan hukum (advokasi dan litigasi) 3. Mendorong perubahan kebijakan yang menghormati dan melindungi hak asasi manusia 4. memantau kepatuhan pemerintah terhadap persetujuan internasional di bidang HAM. 5. Sarana pendidikan publik 6. Bahan pelurusan sejarah


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro