HUKUM ADM. NEGARA

1. HUKUM ADM. NEGARA AUPB DAN GOOD GOVERNANCE Oleh : Eka Sri Sunarti

2. Dulu : • Kekuasaan yang bebas dan tidak terjamah (discretionary power, discretionaire bevoegdheid) oleh peraturan perundang-undangan dan hukum • Sekarang : • Kemajuan dan perkembangan Hkm.Adm.Negara  kriteria yang digunakan algemene beginselen van behoorlijk bestuur. • Di Indonesia di sebut Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

3. Kenapadisebutasas ? • Menurut Hoogewert : • Asas merupakan aturan tingkah laku secara umum dan abstrak  ide. tidak mempunyai sanksi • Norma merupakan aturan tingkah laku secara khusus dan konkrit  penjabaran dari ide.  mempunyai sanksi

4. Norma ada 2 : • 1. Norma Moral (etis): melekat pada manusia sebagai pribadi yang bersifat bathiniah, sehingga tidak dapat dipindahkan dan dihilangkan. • 2.Norma Hukum : melekat pada kehidupan ekstern yang berasal dari suatu perjanjian.  memiliki sifat objektif dan dapat mewajibkan.

5. AUPB  • sebagai asas hukum memiliki daya pengikat dan harus dipatuhi oleh badan/pejabat , sebagaimana halnya norma/aturan hukum yang harus dilaksanakan.

6. Kenapaharusdipatuhiolehbadan/ pejabat ? • sebelum memangku jabatan, seorang pejabat harus dilekatkan dengan suatu kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara : • ATRIBUSI • DELEGASI • MANDAT

7. SifatdariKewenangan : • 1. Terikat pada masa berlakunya kewenangan • 2.Tunduk pada batas materi kewenangan • 3.Terikat pada wilayah berlakunya kewenangan.

8. YG MEMBATASI PENGGUNAAN WEWENANG • Doelmatigeheid: setiapkeptsnygdiambil hrs sesuai dg tujuanygtelahditetapkan ; 2. Azasyuridikitas (Rechtmatigeheid) : setiap kept hrs didsrkanatashukum sec umum ( keadilan, kepatutan, kewajaran ); 3. AzasLegalitas (Wetmatigeheid): setiapkepts hrs diambilberdsrkanketentuhukumtertulis (UU); 4. AzasDiskresi (Discretionary Power/FreiesErmessen ): kewenpejutkmengambilkeptsberdsrkanpendptnyasendiri. 5. AUPB ( algemenebeginselen van behoorlijkbestuur )

9. Paul Scholten: AUPB mrpkpemberidasardankecenderungan etisdalamtertibhukum • Bellefroid: AUPB sbgnormadasardanpedomanbagipara pejabat AN dlmmembuatkebijakanpublik Konijnenbelt : AUPB menentukanarahpadawaktumelaks pemerintahandlmmembuatkeputusanpemerintah.

10. AZAS UMUM PEMERINTAHAN YG BAIK • PertamadikembangkandiBelanda tahun 1950, oleh De Monchy, karenabanyakkepentinganmasyarakat yang terabaikanolehPemerintah. • Mulanyaadalah merupakanazastidaktertulis yang tidak dicantumkandalamsuatu UU. • De Monchymelakukanpenelitianyurisprudensi Belanda, denganhasil, bahwa untuk menciptakanpemerintahan yang baik harus diterapkanbeberapaazasumum, yaitu :

11. 1. azaskepastianhukum; • 2. azaskeseimbangan; • 3. azaskesamaan; • 4. azasbertindakcermat; • 5. azaspermainan yang layak; • 6. azaskeadilandankewajaran; • 7. azasperlindunganataspandanganhidup; • 8. zaskebijaksanaan; • 9. azaspenyelenggaraankepentinganumum; • 10.azas kejujuran; • 11.azas tidakpandangbulu; • 12.azas penghargaanterhadappendapatorang lain; • 13.azas pertanggungjawaban.

12. Prof. Prayudi Atmosudridjo AUPB dikategorikan dalam 2 golongan, yaitu : 1. Azas mengenai Prosedur Pengambilan Keputusan : - pemb kept tdk blh memp kepent pribadi dlm kepts; - kept yg merugikan kepent masy, terlebih dhl minta pendpt masyarakat; -kept mempertimbangkan kondisi nyata. 2. Azas ttg kebenaran fakta yg dijadikan dsr pembt kept : - azas larangan kesewenang-2an - azas larangan penyalahgunaan dan pelampauan wew - azas kepastian hukum - azas larangan melakukan diskriminasi hukum - azas batal karena kecerobohan pejabat ybs.

13. Dari pendapatparasarjanatersebut, disimpulkanbahwafungsi AUPB adalah : 1. SebagaiPedomanbagi : - pembuatkeputusan; - perbuatanpemerintah; - penentuanhukumolehparapejabatpemerintah. 2. Bilaterjadipelanggaran, makaakanmerupakanalasan untukmenggugatkeputusan (dasargugatan); 3. Sebagaidasarpengujianterhadapkeputusanpemerintahanygbersifatmelawanhukum/tidakmelawanhukum 4. Sbgalatuntukmencegahpelampauanbataskewenangan, penyalahgunaanwewenang, ketidakadilandanketidak jujuran.

14. AUPB DI INDONESIA • Dalam Penjelasan umum UU 5/ 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; • Undang-Undang Nomor 28/1999 tentang Pemerintahan yang Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; • Rancangan UU tentang Administrasi Pemerintahan ( MENPAN ).

15. UU No.28/1999 : ttgPemerintahanygBersih, BerwibawadanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme. Pasal 1 (6) : AUPB adalahazasygmenjunjungtingginormakesu silaan, kepatutandannormahukumuntukmewujud kanpenyelenggaraannegaraygbersihbebaskorup si, kolusidannepotisme. Pasal 3 : azas2 untukmewujudkankepemerintahanygbaik : a. azaskepastianhukum; b. azastertibpenyelenggaraannegara; c. azaskepentinganumum; d. azasketerbukaan; e. azasproporsionalitas; f. azasprofesionalitas; g. azasakuntabilitas; h. azasefisinesidanefektivitas.

16. Government (Pemerintah) : mencakupkekuasaaneksekutifsaja, yaituKepalaPemerintahandankabinetnya (Inggris); mencakupkekuasaaneksekutif, legislatifdanyudikatif (AS); mencakupkekuasaaneksekutif : ps 4 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, PresidenmemegangkekuasaanPemerintahan. (Indonesia) Governance: adalahprosespembuatankeputusandanprosesbgmnkeputusantsbdiimplementasikandiberbagaitingkatPemerintahan (Prof.Safri). Pemerintahadalahsalahsatupelakudari governance. Good Governance : prosespembuatnkeptsdanprosesbgmnkeptsitudilaksanakandengan mengadopsi 8 karakteristik (participation,concensus oriented, accountable, transparency, responsive, effective dan efficient, equity dan follows the rule of law).

17. BIROKRASI (Reformasi Birokrasi) Tugas Pemerintahan • Tujuan Pemerintah terlaksana • Proses Pembuatan keputusan diamati dengan baik • Fungsi dan Tugas Birokrat sesuai dengan kewenangannya • Organisasi berkelanjutan Good Governance Prinsip-2 Good Governance

18. Tap.MPR No.VI/2001 : amanat kpd Pres utk mbangun kultur birokrasi transparan, akuntabel, bersih&brtg jwb, pelayan masy&abdi negara -Penataan Kelembagaan -Penataan SDM -Mekanisme, sistem, pengaturan dan prosedur yg sedrhana tdk berbelit2 -menegaklan akuntabilitas aparatur -meningkatkan pengawasan yg komprehensif -meningkatkan kualitas pelayanan publik (pelayanan prima) DIMULAI DENGAN Reformasi Birokrasi Upaya sistematis yg mhendaki 3 pilar bperan sinergis (Pem, swasta dan masyarakat) Mind set Perubahan Culture set Tujuan Pengembangan Budaya Kerja -Mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi -Menciptakan tata pemerintahan yg baik, bersih dan berwibawa (Good Governance) -Menciptakan Pemerintahan yg bersih (Clean Government)

19. Sejarah Singkat GG • Konsep GG merujuk pada tugas pelaksanaan pemerintah/ organisasi; • Bank Dunia mrpk salah satu pencetus awal dr GG, menyatakan bhw kegagalan ekonomi disebabkan terlalu banyaknya campur tangan negara; • Laporan bank dunia ttg Sahara Afrika 1989 yg pertama memuat kata“Governance”, yaitu cara bagaimana kekuasaan dijalankan dalam rangka pengelolaan Ekonomi dan sosial sebuah negara utk pembangunan. • Makna governance yg semula hanya berfokus pada manajemen, mulai juga dikembangkan untuk juga memuat aspek transparansi dan akuntabilitas (jadi memuat aspek politis).

20. Dua k aki GoodGovernance : 1. Kaki Politik : fokus pada persoalan legitimasi, responsivitas pemerintah dan akuntabilitas; 2. Kaki Ekonomi : fokus pada pengelolaan sektor publik, termasuk di dalamnya program2 yang terkait dengan pengembangan kapasitas aparatur negara , efisiensi dan efektivitas. Laporan Bank Dunia 1992, 4 pilar GoodGovernance : • Pengelolaan sektor publik : reformasi pelayanan publik, termsk privatisasi badan usaha publik; • Kerangka hukum : pengembangan perangkat hukum yg menunjang hak milik publik, yg berisi pengaturan perilaku masy sipil dan dunia usaha serta membatasi peran negara; • Akuntabilitas : keuangan, desentralisasi, partisipasi; • Transparansi dan informasi utk membangun pasar yang kompetitif.

21. PRINSIP2 GOOD GOVERNANCE (UNDP) • PARTICIPATION : baik laki2 maupunperempuanmempunyaihaksuaradalampembuatankeptsn, baik sec langsungmaupunmelalui lembaga2 perwakilan • CONCENSUS ORIENTED : dalampengambilankeputusanhaltsbdijadikan media untukmencapaikesepaka tan yang terbaik yang mewakiliberbagaikepentingan • ACCOUNTABLE : pembuatankeputusan, baikpemerintah, swastamaupunmasyarakat, sebagai skate holder bertanggungjawabkepadapublik • TRANSPARENSCY: adanyaarusinformasi yang terbukadalamprosespengambilandanpelaksanaankeputusan • RESPONSIVE : lembagadanprosesmelayani stake holder secaratanggap • EFFECTIVE DAN EFFICIENT : prosesdanpelaksanaankeputusandilakukanseoptimalmungkindalampencapaiantujuanorganisasi • EQUITY : baik laki2 maupunperempuanmempunyaikesempatan yang samadalampengambilankeputusan • RULE OF LAW : Dasardarikerangkabekerjaharuslahjelasdanmenerapkan prinsip2 HAM

22. 6 karakterygdapatmendorongpenerapan GG : • Supremacy of the law (supremasihukum) : setiaptindakanharusdidasariolehhukumbukanberdsrdiskresi; • Legal certainty (kepastianhukum) : menjaminsuatumasalahdiatursecarajelas, tegasdantidakduplikatif; • Hukum yang responsive : hukummampumenyerapaspirasimasyarakatluasdanmengakomodasinya; • Penegakanhukum yang konsistendannondiskriminasi; • Independensiperadilansebagaisyaratpentingdalamperwujudan rule of law; • AparaturPemerintah (birokrasi) yang profesionaldanmemilikiintegritas yang kokoh

23. GOOD GOVERNANCE & BAD GOVERNANCE • Governance akanmenjadibaik (Good Governance) bila : a. tujuan yang telahditetapkandapatdilaksanakan dg baik; b. prosesdlmpembuatankeputusantelahdiamatidenganbaik; c. parapejabatmemperlihatkanfungsidantugasmerekasesuai dengankewenangannya; d. organisasniberkelanjutan. • Governance akanmenjadijelak (Bad Governance) bila : a. hanyabeberapatujuansajaygtercapai; b. beberapatindakanparapejabatmelanggarperaturanyg tertulis; c. kekuasaandankelembagaanmelampauikewenangannya; d. organisasimengalamiberbagaigangguan, sehinggaterpecah belah.

24. Penerapanprinsip GG biasanyadidahuluiolehpenerapan AUPB (azasumumpemerintahan yang baik = algemenebeginselen van behoorlijkbestuur) • AUPB merupakanpanduantidaktertulisbagibadanataupejabatpemerintahdalammelaksanakantugaspemerintahansehari-hari. • Materi AUPB : a. azaslaranganpenyalahagunaanwewenang b. laranganmelakstindakan se-wenang2 c. azaskecermatan d. azaskewajibanmemberidasarpertimbanganpada putusan e. azaskepentinganumum.

25. Dalammenerapkan GG, Pemerintahbertujuan: • Menjaga keppentingan umum dan meningkatkan efisiensi kinerja birokrasi; • Mewujudkan iklim birokrasi yg kondusive melalui pengaturan kinerja yang profesional; • Mencegah praktek penylahagunaan wewenang; • Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan pelayanan publik.

26. Kritik terhadap Good Governance : • Jayal : GG mengandung ketidak konsistenan krn di satu sisi menginginkan adanya kapasitas negara dan di sisi lain berkeinginan untuk mereduksi peran negara • Jika ini terjadi maka akan terjadi depolitisasi pembuatan kebijakan • Pembangunan lebih diutamakan daripada demokrasi,, yaitu dengan diktator yang baik dan demokrasi yang otoriter, karena rezim seperti ini tidak memenuhi syarat demokrasi, tetapi memiliki birokrasi yang tangguh untuk menjalankan agenda2 pembangunan.

27. Usaha PemerintahkearahPenciptaan GG a. Membentuk Peraturan perundang-2an, a.l : 1. UU No.5 Th 1986 : PTUN; 2. UU No.28 Th 1999 : Pem yg bersih bebas KKN; 3. UU Adm Pemerintrahan; 4. UU Etika Penyelenggara Negara; 5. Tersebar dalam berbagai UU lainnya; 6. UU No.11 Th 2011 : Pembentukan Perat. Perundang2an; 7. Peraturan2 Pelaksanaan.

28. b. MembentukLembaga yang membantuPemerintahdalammewujudkan Good Governance , a.l : 1. KPK; 2. Ombudsman; 3. Tim2 Independent; 3. Komisi2/ badan2 lainnya c. MembentukKegiatan intern Pemerintah yang mendukungpenciptaan GG, misalnyamembentuk Tim KORMONEV Pusatdan Daerah (Inpres 15/05). d. Membentuk Lembaga2 pengawas : Irjen, BPK,BPKP,BPK Daerah, Bawasda, Tim2 Independent yang bertugassebagaiPengawasdsb.

29. KinerjaPemerintah: • MasaPemerintahan SBY dicanangkan 4 arahan, yaitu : a. laksanakanreformasibirokrasi; b. tegakkandanterapkanprinsip GG; c. tingkatkankualitaspelayananpublik; d. berantaskorupsi. • Kenyataannyamenurut CSIS, persoalankinerjabirokrasidituduhsebagaimusababketerpurukanbangsaini, dengantudingan : a. birokrasilambat; b. birokrasitidakefisiendanefektif; c. birokrasitidaktanggap; d. banyakpraktik KKN

30. Menteri Negara PAN menjelaskan 4 hal yang saatiniterjadi : a. berbagaikeluhanmasyarakatkurang kurang direspons Pemerintah; b. belumadanya data awal yang pastidan sama c. tolokukurkeberhasilanbelumjelas; d. belumadaanalisis yang jelasmengapa pemberantasan korupsi belum menun jukan tanda-2 keberhasilan.

31. Upaya Pemerintah dalam mewujudkan Good Public Governance :

32. Dengan Program reformasi yg terarah dan terencana dan kemampuan keuangan negara, diharapkan dapat terwujud suatu tata kepemrintahan yg baik (good governance); Critical Success Factor : • Komitmen Pimpinan; • Kemauan diri sendiri; • Kesepahaman; • Kelembagaan; • Konsistensi dan berkesinambungan; • Tersedianya anggaran; • Dukungan masyarakat.

33. Terimakasih Semoga bermanfaat