Pelatihan hukum kontrak konstruksi dep pu jakarta 13 maret 2009
Download
1 / 32

PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009 - PowerPoint PPT Presentation


  • 281 Views
  • Uploaded on

PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009. HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh : Chudry Sitompul, SH, MH. PTUN : Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa peranan PTUN semakin penting di era reformasi ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PELATIHAN HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI DEP PU Jakarta, 13 Maret 2009' - norris


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pelatihan hukum kontrak konstruksi dep pu jakarta 13 maret 2009
PELATIHAN HUKUMKONTRAK KONSTRUKSIDEP PUJakarta, 13 Maret 2009

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Oleh : Chudry Sitompul, SH, MH


Ptun peradilan tata usaha negara pengadilan tata usaha negara

PTUN :

Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara


Kenapa peranan ptun semakin penting di era reformasi
Kenapa peranan PTUN semakin penting di era reformasi ?

Kehidupan bernegara semakin demokratis

UUD 1945 semakin mempertegas bahwa Republik Indonesia merupakan negara hukum (Rechtstaat, Rule of Law)

Kontrol publik semakin kuat

Tuntutan semakin kuat thd adanya Clean Goverment & Good Governance


Ada kecenderungan meningkatnya gugatan dari masyarakat terhadap putusan pemerintah
Ada kecenderungan meningkatnya gugatan dari masyarakat terhadap putusan pemerintah.

Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat.

Bertambah kompleksnya kehidupan masyarakat.

Khususnya pasca otonomi daerah

bertambah luasnya wewenang

Pemerintah Daerah.


Ptun sebagai unsur rechtstaat
PTUN sebagai Unsur Rechtstaat terhadap putusan pemerintah.

FJ Stahl mengintroduksi unsur-unsur bagi negara yang berdasarkan atas Hukum (Rechtsstaat) adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan dan Perlindungan HAM

2. Adanya Pembagian Kekuasaan

3. Wetmatig Bestuur

4. Peradilan Administrasi


Landasan konstitusional
LANDASAN KONSTITUSIONAL terhadap putusan pemerintah.

Pasal 24 (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga :

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.


Landasan yuridis
LANDASAN YURIDIS terhadap putusan pemerintah.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara


Undang undang yg berkaitan dgn ptun
UNDANG-UNDANG terhadap putusan pemerintah.YG BERKAITAN DGN PTUN

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung


Pasal 10 2 uu no 4 2004
Pasal 10 (2) UU No.4/2004 : terhadap putusan pemerintah.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.


Apa tugas pokok pengadilan
APA TUGAS POKOK PENGADILAN ? terhadap putusan pemerintah.

Memeriksa dan mengambil putusan atas suatu sengketa.

Peradilan Umum :

- Perkara perdata :

Memeriksa dan mengambil putusan atas suatu sengketa hukum perdata.

- Perkara pidana :

Memeriksa dan mengambil putusan atas pelanggaran ketentuan pidana.


PTUN : terhadap putusan pemerintah.

Memeriksa dan mengambil putusan atas suatu sengketa tata usaha negara.

Apakah yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara ?

Tindakan hukum administratif (tata usaha negara yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara (birokrasi) yang melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat eksteren, publik, sepihak, individual, dan konkrit.


Obyek ptun
OBYEK PTUN terhadap putusan pemerintah.

Pasal 53 UU No.9/Th 2004 :

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.


Pasal 1 3 uu 5 1986
Pasal 1 (3) UU 5/1986 terhadap putusan pemerintah.

Keputusan TUN adalahsuatupenetapantertulisygdikeluarkanolehBadanatauPejabat TUN ygberisitindakanhukum TUN ygberdasarkanperaturanperundang-undanganygberlaku, ygbersifatkonkret, individual, dan final, ygmenimbulkanakibathukumbagiseseorangataubadanhukum.


Unsur unsur pasal 1 3 uu 5 1986
Unsur-Unsur terhadap putusan pemerintah.Pasal 1 (3) UU 5/1986

bentuk penetapan itu hrs tertulis;

dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN;

berisi tindakan hukum TUN;

berdasarkan peraturan perundang-undangan yg berlaku;

bersifat konkret, individual dan final;

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;


Pasal 2 uu 9 2004
Pasal 2 UU 9/2004 terhadap putusan pemerintah.

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan TUN :

Keptusan TUN yg merupakan perbuatan hukum perdata;

Keputusan TUN yg merupakan pengaturan yang bersifat umum;

Keputusan TUN yg merupakan yg masih memerlukan persetujuan;

Keputusan TUN yg dikeluarkan berdasarkan KUHP dan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lain yg bersifat hukum pidana;

Keputusan TUN yg dikeluarkan atas dasar hasill pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perudangan-undangan yg berlaku;

Keputusan TUN mengenai tata usaha TNI;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di pusat maupun didaerah mengenai hasil pemilihan umum;


Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : terhadap putusan pemerintah.

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.


Pasal 53 uu no 9 th 2004
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : terhadap putusan pemerintah.

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.


A bertentangan dgn peraturan perundangan undangan
A. Bertentangan dgn Peraturan Perundangan-Undangan : terhadap putusan pemerintah.

Suatu penetapan tertulis dpt dianggap bertentangan dgn peraturan krn :

Badan atau Pejabat TUN yg bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan, padahal sebenarnya ia tidak berwenang.

Berdasarkan peraturan yg terkait, Badan atau Pejabat TUN memang berwenang utk mengeluarkan suatu keputusan, tapi wewenang tsb sebenarnya bukan diberikan kpd instansi yg sdg digugat.


A bertentangan dgn peraturan perundangan undangan1
A. Bertentangan dgn Peraturan Perundangan-Undangan : terhadap putusan pemerintah.

Wewenang yg dimaksud ada dasarnya dlm suatu peraturan perundang-undangan, tapi keputusan yg disengketakan itu sendiri bertentangan dgn peraturan dasarnya atau peraturan perundang-undangan yg lain.

Peraturan perundang-undangan yg menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan TUN bertentangan dgn peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi.

Keputusan TUN yg disengketakan itu diterbitkan menyimpang dr prosedur yg hrs diikuti.


B bertentangang dgn asas asas umum pemerintahan yg baik
B. Bertentangang dgn Asas-Asas Umum Pemerintahan Yg Baik : terhadap putusan pemerintah.

Sebagaimana dimaksud dlm UU No. 28 tahun 1999 (ttg Penyelenggara Negara yg Bersih dan Bebas dr Korupsi, Kolusi & Nepotisme/KKN), meliputi asas :

Kepastian hukum;

Tertib penyelenggaraan negara;

Kepentingan Umum;

Keterbukaan;

Proporsionalitas;

Profesionalitas;

Akuntabilitas.


B asas asas umum pemerintahan yg baik
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yg Baik : terhadap putusan pemerintah.

a) Asas Kepastian Hukum :

suatu asas dlm negara hukum yg mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan (asas legalitas), kepatutan, dan keadilan dlm setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

suatu asas yg menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dlm pengendalian penyelenggaraan negara.


B asas asas umum pemerintahan yg baik1
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yg Baik : terhadap putusan pemerintah.

c) Asas Kepentingan Umum :

suatu asas yg mendahulukan kesejahteraan umum dgn cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d) Asas Keterbukaan :

suatu asas yg membuka diri thd hak masyarakat utk memperoleh informasi yg benar, jujur, dan tdk diskriminatif ttg penyelenggaraan negara dgn tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.


B asas asas umum pemerintahan yg baik2
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yg Baik : terhadap putusan pemerintah.

e) Asas Proporsionalitas :

suatu asas yg mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f) Asas Profesionalitas :

suatu asas yg mengutamakan keahlian yg berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yg berlaku.


B asas asas umum pemerintahan yg baik3
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan yg Baik : terhadap putusan pemerintah.

g. Asas Akuntabilitas :

suatu asas yg menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dr kegiatan Penyelenggara Negara hrs dpt dipertanggungjawabkan kpd masyarakat atau rakyat sbg pemegang kedaulatan tertinggi negara.


Asas asas umum pemerintahan yg baik menurut yurisprudensi
Asas-Asas Umum Pemerintahan yg Baik menurut yurisprudensi: terhadap putusan pemerintah.

Asas-asas formal ttg formulasi keputusan.

Asas-asas Asas-asas formal ttg pembentukan keputusan.

material ttg isi keputusan.


Asas asas formal ttg pembentukan keputusan
Asas-asas formal ttg terhadap putusan pemerintah.pembentukan keputusan :

Asas Kecermatan Formal :

Pejabat TUN hrs cermat dalam mempersiapkan pembuatan keputusan. Dlm hal ini Pejabat TUN tsb hrs memperoleh informasi dan gambaran yg jelas ttg semua fakta yg relevan maupun semua kepentingan yg terkait (termasuk kepentingan pihak ketiga).

Asas Fair Play :

Pejabat TUN yg akan mengeluarkan suatu keputusan hrs bersikap tdk akan menghalang-halangi kesempatan seseorang yg berkepentingan utk memperoleh suatu keputusan yg akan menguntungkan baginya.


Asas asas formal ttg formulasi keputusan
Asas-asas formal ttg formulasi keputusan : terhadap putusan pemerintah.

Asas Pertimbangan :

Jika suatu keputusan Pejabat TUN tdk menguntungkan seseorang, maka keputusan itu hrs disertai dgn pertimbangan yg memadai.

Asas Kepastian Hukum Formal :

Keputusan yg dikeluarkan oleh Pejabat TUN hrs jelas bagi yg bersangkutan. Serta syarat-syarat suatu keputusan hrs dimuat dlm putusannya (tdk di dlm lampiran).


Asas asas material ttg isi keputusan
Asas-asas material ttg isi keputusan : terhadap putusan pemerintah.

Asas Kepastian Hukum Material :

Keputusan yg bersifat membebani, tdk boleh diberlakukan secara surut (retroaktif).

Asas Kepercayaan (Harapan yg telah Ditimbulkan :

Jika Pejabat TUN telah memberikan harapan (janji), maka janji itu hrs dipenuhi.

Asas Persamaan :

Semua warga masyarakat hrs diperlakukan sama.


Asas asas material ttg isi keputusan1
Asas-asas material ttg isi keputusan : terhadap putusan pemerintah.

Asas Kecermatan Material :

Jika suatu keputusan Pejabat TUN menimbulkan kerugian material bagi warga masyarakat, maka instansi ybs wajib memberikan gantirugi.

Asas Keseimbangan :

Jika Pejabat TUN mengeluarkan sanksi, maka sanksi itu hrs seimbang dgn bobot pelanggarannya.


Menurut yurisprudensi melanggar larangan de tournement de pouvoir
Menurut Yurisprudensi : Melanggar Larangan terhadap putusan pemerintah.De’tournement de Pouvoir :

Keputusan yg dibuat oleh Badan atau Pejabat TUN adalah didasarkan :

pd itikad buruk (bukan didasarkan pd itikad baik).

pd niat yg menyimpang dr maksud dan tujuan diberikannya wewenang ybs.

pd niat yg berbeda (penafsiran) dr maksud dan tujuan diberikannya wewenang ybs.


Menurut yurisprudensi menyimpang dr nalar yg sehat melanggar larangan willekeur
Menurut Yurisprudensi : Menyimpang dr Nalar yg Sehat (Melanggar Larangan Willekeur)

Dlm mengeluarkan suatu keputusan, maka Pejabat TUN hrs mempertimbangkan semua kepentingan yg terkait (dgn menggunakan nalar/akal yg sehat). Bila ia tdk menggunakan nalar/akal yg sehat dlm mengeluarkan suatu keputusan, maka ia berarti sewenang-wenang (bahasa Jakarta : “semau gue”).


ad