1 / 38

Pengantar Medikolegal Penanganan Pasien Darurat

Pengantar Medikolegal Penanganan Pasien Darurat. MEMAHAMI PRAKTIK KEDOKTERAN. ILMU KEDOKTERAN. EMPIRIS PROBABILITAS PELUANG BIAS & “ UNKNOWN” REASONABLE MEDICAL CERTAINTY EVIDENCE BASED HUBUNGAN DOKTER-PASIEN BERDASAR UPAYA : KONTRAK TERAPEUTIK ( INSPANNINGSVERBINTENNIS )

nayef
Download Presentation

Pengantar Medikolegal Penanganan Pasien Darurat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Pengantar MedikolegalPenanganan Pasien Darurat

  2. MEMAHAMI PRAKTIK KEDOKTERAN

  3. ILMU KEDOKTERAN • EMPIRIS • PROBABILITAS • PELUANG BIAS & “UNKNOWN” • REASONABLE MEDICAL CERTAINTY • EVIDENCE BASED • HUBUNGAN DOKTER-PASIEN BERDASAR UPAYA : KONTRAK TERAPEUTIK (INSPANNINGSVERBINTENNIS) • COMPLEX AND TIGHTLY COUPLED SYSTEM • SPESIALISASI & INTERDEPENDENSI • PRONE TO ACCIDENT

  4. Praktik Kedokteran • Menurut UU nomor 29 tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 : “Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan”

  5. HUBUNGAN PROFESIONAL KESEHATAN DENGAN PASIEN

  6. PROFESI • SYARAT UTAMA : • PELATIHAN EKSTENSIF • KOMPONEN INTELEKTUAL TINGGI • PELAYANAN PENTING • SYARAT UMUM : • SERTIFIKASI - proficiency check • ORGANISASI PROFESI • OTONOMI KERJA - self regulation

  7. PROFESI (2) • CONSULTANT : • HUBUNGAN INDIVIDU - PROFESIONAL • FEE FOR SERVICE • CONTOH : dokter, pengacara • SCHOLAR : • HUBUNGAN INDIVIDU - INSTITUSI • GAJI / HONOR • CONTOH : guru, perawat

  8. TREND • BERGESER KE ARAH SCHOLAR (?) • PRAKTEK PRIBADI BERGESER KE RUMAH SAKIT / KLINIK • HUBUNGAN DWIPARTIT BERGESER KE TRI / MULTIPARTIT • FEE FOR SERVICE BERGESER KE PRE-PAID

  9. HUBUNGAN PROFESIONAL-KLIEN • ISSUE : LETAK KEWENANGAN (SIAPA YANG BERWENANG MEMUTUSKAN APA) • ALTERNATIF HUBUNGAN : • AGEN • KONTRAK • FRIENDSHIP • PATERNALISTIK • FIDUCIARY : VIRTUE BASED

  10. HUBUNGAN DOKTER-PASIEN • DIPENGARUHI OLEH ETIKA PROFESI DAN KEWAJIBAN PROFESI • PRINSIP MORAL : • AUTONOMY, BENEFICENCE, NON MALEFICENCE, JUSTICE • VERACITY, FIDELITY, PRIVACY, CONFIDENTIALITY • SALING PERCAYA

  11. HUB. DOKTER - PASIEN • PATERNALISTIK • SEJAK HIPPOCRATES • DIANGGAP DASARNYA : SALING PERCAYA • PRINSIP MORAL UTAMA : BENEFICENCE • “MENIADAKAN” HAK PASIEN (CONSENT) • MULAI DIKRITIK TAHUN 1956 • KONTRAKTUAL • MULAI TAHUN 1972-1975 (social contract) • PRINSIP MORAL UTAMA : AUTONOMY • INSPANNINGSVERBINTENNIS

  12. “KONTRAK TERAPEUTIK” • SALAH SATU HUBUNGAN HUKUM DOKTER-PASIEN • TIDAK SEIMBANG / SETARA • DOKTER TIDAK MENJANJIKAN HASIL (RESULTAATSVERBINTENNIS), TETAPI MENJANJIKAN UPAYA YANG SEBAIK-BAIKNYA (INSPANNINGSVERBINTENNIS) – reasonable care • HARUS DIJAGA DENGAN ATURAN

  13. HUB. DOKTER-PASIEN (cont..) • KRITIK TERHADAP KONTRAKTUAL : • TAK ADA NEGOSIASI EKSPLISIT • TAK ADA EKSPEKTANSI EKSPLISIT • TERLALU MATERIALISTIK, BUKAN ETIK • MELUPAKAN FAKTOR SISTEM SOSIAL • TERLALU LEGALISTIK : PERATURAN • TERFOKUS PADA PRINSIP AUTONOMY • CENDERUNG MEMINIMALKAN MUTU • DISEBUT : BOTTOM-LINE ETHICS

  14. HUB. DOKTER-PASIEN (cont..) • FIDUCIARY : VIRTUE BASED ETHICS • PRINSIP : MORAL KEUTAMAAN • BUKAN SEKEDAR KEWAJIBAN DAN PERATURAN, TETAPI JUGA “BAGAIMANA SIKAP SEBAIKNYA” • EMPATHY, COMPASSION, PERHATIAN, KERAMAHAN, KEMANUSIAAN, SALING PERCAYA, ITIKAD BAIK, dll • HUBUNGAN : BERTUMBUH-KEMBANG, BERTUJUAN MENSEJAHTERAKAN PASIEN • KOMUNIKASI HARUS BAIK

  15. ASPEK HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

  16. HUBUNGAN HUKUM DOKTER-PASIEN • IUS DELICTU : AKIBAT PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN • MIS : RAHASIA KEDOKTERAN • IUS CONTRACTU : AKIBAT ADANYA HUBUNGAN KONTRAKTUAL • MIS : UPAYA SESUAI STANDAR TERTINGGI

  17. HAK PASIEN • Declaration of Lisbon (1991) : The Rights of the patient • UU No 23 tahun 1992 tentang Kesehatan : pasal 53 : hak pasien • UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 52 dan 53. • SE Ditjen Yanmed Depkes RI No YM.02.04.3.5.2504 : Pedoman Hak dan kewajiban pasien, dokter dan RS • Deklarasi Muktamar IDI : Hak dan kewajiban pasien dan dokter

  18. Declaration of Lisbon • Hak memilih dokter • Hak dirawat dokter yang “bebas” • Hak menerima / menolak pengobatan setelah menerima informasi • Hak atas kerahasiaan • Hak mati secara bermartabat • Hak atas dukungan moral / spiritual

  19. UU Kesehatan • Hak atas Informasi • Hak atas second opinion • Hak atas kerahasiaan • Hak atas persetujuan tindakan medis • Hak atas pelayanan kesehatan • Hak atas ganti rugi

  20. KEWAJIBAN PASIEN • Itikad baik • Beri informasi yang adekuat • Melaksanakan nasehat dokter dalam rangka perawatan / pengobatan • Menghormati hak dokter • Memberi imbalan & ganti rugi • Berterus terang apabila timbul masalah

  21. HAK DOKTER • HAK UNTUK BEKERJA “BEBAS”, PROFESIONAL • HAK MENOLAK MELAKUKAN PEKERJAAN YG DI LUAR STANDAR PROFESI ATAU MELANGGAR ETIK • HAK MEMILIH PASIEN DAN MENGAKHIRI HUB DR-PASIEN, KECUALI GAWAT DARURAT MEDIS • HAK ATAS PRIVACY • HAK ATAS IMBALAN

  22. KEWAJIBAN DOKTER • KEWAJIBAN PROFESI : • SUMPAH DOKTER • KODEKI • STANDAR PERILAKU • STANDAR PROSEDUR • STANDAR PELAYANAN MEDIS • KEWAJIBAN AKIBAT HUB. DOKTER-PASIEN • MEMENUHI HAK PASIEN • KEWAJIBAN SOSIAL

  23. IMPLIKASI HUKUM-ETIK PIDANA PERDATA DISIPLIN ETIK

  24. Pelanggaran Etika Kedokteran • Sanksi = moral – adminsitratif - teguran - penghentian tugas/kewenangan tertentu untuk sementara - pengalihan tugas - re-edukasi - pencabutan ijin praktik

  25. TUNTUTAN PIDANA • KELALAIAN : 359-361 KUHP • KETERANGAN PALSU : 267-268 KUHP • ABORSI ILEGAL : 347-349 KUHP • PENIPUAN : 382 BIS KUHP • PERPAJAKAN : 209, 372 KUHP • EUTHANASIA : 344 KUHP • PENYERANGAN SEKS : 284-294 KUHP

  26. TUNTUTAN PERDATA • PS 1365 KUH PERDATA : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantinya • PS 1366 KUH PERDATA : Juga akibat kelalaian • PS 1367 KUH PERDATA : Juga respondeat superior • Ps 55 UU KESEHATAN : • Setiap orang berhak atas ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan

  27. ADA KEWAJIBAN PELANGGARAN KEWAJIBAN TSB HUB. KAUSAL CEDERA / KERUGIAN DUTY BREACH OF DUTY CAUSAL RELATIONSHIP DAMAGE UNSUR-UNSUR “KELALAIAN”sebagai salah satu malpraktek

  28. ADANYA KEWAJIBAN • AKIBAT ADANYA HUBUNGAN DR-PASIEN • TIDAK MELAWAN HAK PASIEN (Consent) • REASONABLE COMPETENCE • REASONABLE CARE : SESUAI NORMA / STANDAR PROFESI • PERBUATAN ATAU KELALAIAN • TAK PERSOALKAN : “SEMAMPUNYA” & “NIAT BAIK” • YANG PENTING : PROSEDUR dan REASONABLE COMMUNICATION

  29. REASONABLE COMPETENCE • SKILL & KNOWLEDGE SESUAI KATALOG PENDIDIKAN • DIBANDINGKAN DENGAN DOKTER RATA-RATA • PADA SITUASI DAN KEADAAN TERTENTU

  30. STANDAR PERILAKU : UNIVERSAL STANDAR PROSEDUR : TERGANTUNG SARANA KESEHATAN SETEMPAT STANDAR PELAYANAN MEDIS TERGANTUNG SARANA KESEHATAN SETEMPAT TERGANTUNG SITUASI – KONDISI TERTENTU TERGANTUNG SUMBER DAYA DPT DISIMPULKAN DARI DOKUMEN TERTULIS ATAU DARI SAKSI AHLI REASONABLE CARE : SESUAISTANDAR PROFESI

  31. PELANGGARAN KEWAJIBAN • HARUS DIBUKTIKAN DAHULU • TIDAK BISA GUNAKAN “STRICT LIABILITY” • STRICT LIABILITY HANYA BERLAKU BAGI PRODUK – BUKAN JASA • KADANG FAKTA SUDAH MENUNJUKKAN ADANYA KELALAIAN : RES IPSA LOQUITUR(The thing speaks for it self) • AKIBAT ALATNYA DOKTER • TIDAK ADA KONTRIBUSI PASIEN • KEADAAN NORMAL: TAK TERJADI • mis : gunting / tampon tertinggal

  32. HUBUNGAN KAUSAL • DICARI :LEGAL CAUSE / PROXIMATE CAUSE • PENGUJIAN : • CAUSATION IN FACT : BUT FOR TEST “kalau tidak” / (Conditio sine qua non theory) • Mis. Kalau gunting tak tertinggal, tak akan terjadi perforasi – peritonitis • Mis. Kalau diagnosis tak salah atau terlambat, pasien dapat tertolong ( ? ) • Terlalu menyederhanakan hubungan kausalitas • FORESEEABILITY (Adequate theory) • Bahwa cedera adalah akibat yang dapat diperkirakan sebelumnya dari tindakan substandar oleh dokter yang layak

  33. CEDERA / DAMAGE • HARUS SEBAGAI AKIBAT PELANGGARAN KEWAJIBAN • JENIS KERUGIAN : • GENERAL DAMAGE : NON-EKONOMIK • SPECIAL DAMAGE : • PAST AND FUTURE COSTS & EXPENSES • LOSS OF INCOME, LOSS OF EARNING CAPACITY • PUNITIVE DAMAGE : sengaja, culpa lata, kekerasan, penipuan dll

  34. GANTI RUGI • DITAGIHKAN SATU KALI • TUNAI / ANGSUR (dapat berbunga) • “KEHILANGAN KESEMPATAN” SUKAR DIHITUNG, PREDIKTIF, TIDAK PASTI JUMLAH DAN LAMANYA • MEMPERTIMBANGKAN KEDUDUKAN DAN KEMAMPUAN KEDUA PIHAK

  35. CONTOH • DOKTER LALAI AMPUTASI • KERUGIAN : • BIAYA : • BIAYA PERAWATAN HINGGA SEMBUH • BIAYA FISIOTERAPI & KAKI PALSU • BIAYA NON MEDIS • KEHILANGAN KESEMPATAN • SELAMA PERAWATAN • KETERBATASAN PELUANG KERJA • IMMATERIEL

  36. Pencegahan • UPAYA CEGAH PELANGGARAN • REASONABLE COMPETENCE, REASONABLE CARE, REASONABLE COMMUNICATION • PROFESIONALISME : ETIK, STANDAR, PENGAWASAN, KOREKSI • UPAYA CEGAH RISIKO • PRODUCT LIABILITY PREVENTION, QUALITY ASSURANCE, RISK MANAGEMENT • SIAPKAN LEGAL DEFENCE • MEDICAL EVIDENCE : REKAM MEDIK, INFORMED CONSENT • ALIHKAN RISIKO : • ASURANSI PROFESI • NO FAULT COMPENSATION

  37. Pencegahan (2) • Pendidikan etika kedokteran sejak dini • Sikap etis dan profesional • UU Praktik Kedokteran • Good clinical governance • Evidence Based Medicine

  38. Thanks for Your Attention

More Related